Persiapan Pemilu

Persiapan Pemilu 2009 Delapan Kabupaten Belum Selesaikan Data Penduduk Jakarta, Kompas - Pemerintah optimis akan menyerahkan data kependudukan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 5 April 2008. Saat ini tinggal delapan kabupaten yang masih harus menyelesaikan data kependudukannya, yang akan dijadikan dasar penyusunan data pemilih. Selasa (24/3) malam di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan, pemerintah akan menyampaikan data kependudukan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dan Daftar dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). "Insya Allah, 5 April nanti kami akan menyerahkan data dengan ketentuan," katanya, seusai membuka Rapat Regional Penyerasian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan. Saat ini, Depdagri bersama dengan pemerintah daerah telah menyelesaikan data kependudukan di 449 kabupaten/kota. Delapan daerah yang sedang menyelesaikan adalah Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku UTara), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), serta Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Buton Utara (Sulawesi Tenggara). "Keraguan banyak pihak terhadap ketepatan waktu penyelesaian data kependudukan menjadi pemicu bagi kami untuk bekerja kerja dan bertanggung jawab memberikan suatu data kependudukan untuk kepentingan awal pelaksanaan pemilu," kata Mendagri lagi. Di Jakarta, Selasa, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, meminta data pemilih yang diserahkan pemerintah pada April nanti memiliki tingkat validasi yang baik. KPU tidak ingin menjadi pihak yang dipersalahkan jika terjadi gugatan terhadap keabsahan data pemilih pemilu. Menurut Putu Artha, data pemilih dalam pemilu diperoleh dengan proses dan regulasi yang sama untuk memperoleh data pemilih pemilihan kepala daerah (pilkada). Kenyataannya, banyak pilkada yang validitas data pemilihnya sering diragukan dan digugat peserta pilkada. Kondisi itu terjadi karena pendaftaran pemilih di tingkat bawah sering kali kurang serius. Pendaftaran pemilih tidak dilakukan dengan pendataan langsung dari pintu ke pintu, namun hanya menggunakan data Kartu Keluarga yang jarang diperbaharui. Harus bersiap Secara terpisah, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw mengatakan, KPU seharusnya sudah bersiap-siap melaksanakan pemutakhiran data penduduk untuk menjadi data pemilih Pemilu 2009.

"Kami melihat KPU belum siap melakukan pemutakhiran data pemilih. Ada beberapa masalah, seperti petugas pemutakhiran data pemilih, KPU daerah yang menghadapi pilkada, dan juga sedang mengalami pergantian KPU. Di daerah pasti akan kerepotan," kata Jeirry.

Persiapan Pemilu 2009 Masih Tunggu RUU Pemilu Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengungkapkan berbagai persiapan pemilu yang dilakukannya seperti verifikasi parpol dan pemutakhiran data pemilih belum bisa dilakukan, sepanjang DPR belum mengesahkan RUU Pemilu. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada undang-undangnya. Jadi saat ini kita hanya melakukan persiapan-persiapan saja," katanya kepada pers, seusai melantik Suripto Bambang Setyadi, sebagai Sekjen KPU yang baru di Jakarta, Senin. Ditegaskannya, berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 yang disiapkan KPU sangat terkait dengan berbagai ketentuan yang dirumuskan dalam UU pemilu. "Kita mau memulai tahapan itu sangat terkait dengan bagaimana ketentuan perundang-undangannya," ujarnya. Namun demikian, dikemukakannya bahwa KPU telah menyusun agenda kerja pelaksanaan Pemilu 2009 dan hal itu akan diawali dengan memverifikasi partai-partai politik yang akan ikut di Pemilu 2009. Agenda selanjutnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan "data base" penduduk yang rencananya baru diserahkan pemerintah ke KPU pada April mendatang. "Soal verifikasi parpol belum sampai sekarang. Juga pemutakhiran data pemilih juga belum bisa dilakukan. Padahal April 2008 ini semua itu sudah harus dilaksanakan," katanya. Sementara itu, kalangan DPR berharap agar Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa selesai akhir Januari 2008. Namun, pembahasan tingkat lobi hingga saat ini masih alot dan forum tim perumus pun baru akan dimulai pada 11 Januari. Materi RUU itu yang masih alot dibahas dalam forum lobi, antara lain soal sistem pemilu yang berkaitan dengan daerah pemilihan, jumlah kursi setiap daerah pemilihan, penentuan calon terpilih, dan sisa suara terkait ambang batas suara (parliamentary threshold atau electoral threshold).

KPU Laporkan Persiapan Pemilu 2009 pada Presiden Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta, Jumat, untuk melaporkan persiapan penyelenggaraan pemilu 2009. "Kita melaporkan semua kegiatan yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu. Hingga saat ini, parpol yang sudah ambil formulir (untuk klarifikasi-red) itu ada 69 dan selanjutnya akan kita klarifikasi," kata Ketua KPU Abdul Hafidz Ansyari. KPU menetapkan batas waktu 12 Mei 2008 bagi partai politik untuk mengambil formulir bagi klarifikasi partai terkait keikutsertaan dalam pemilu 2009. Sementara itu terkait adanya partai politik yang bermasalah karena memiliki kepengurusan ganda, Abdul Hafidz Ansyari mengatakan KPU telah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta untuk menyelesaikan masalah itu. "Kemarin kami sudah ke Depkum dan HAM. Kita sudah ada kesepakatan bahwa yang kepengurusan ganda itu yang pengesahannya sesuai di Depkumdan Ham," tuturnya. Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HaAMAndi Mattalatta. Ia menjelaskan pihaknya tidak dalam kapasitas menyatakan apakah suatu kepengurusan partai sah atau tidak saat adanya kepengurusan kembar, namun pihaknya akan melihat siapa yang telah terdaftar di Depkum dan HAM. "Kalau nanti mereka (parpol-red) mendaftarkan dua-duanya di KPU dan KPU minta klarifikasi, kita tinggal melihat di komputer, siapa yang terdaftar di Depkum dan HAM," kata Andi. Andi mengatakan pihaknya bertugas melakukan verifikasi atas partai baru terkait badan hukum yang kemudian diserahkan pada KPU. "Jadi yang melakukan verifikasi yang bisa ikut pemilu itu KPU. Untuk memperoleh status badan hukum itu baru Depkum dan HAM," tegasnya. Menurut Andi, parpol yang baru ada 24, yang tidak bisa ikut verifikasi oleh Depkum dan HAM adalah yang tidak memenuhi syarat badan hukum. "Yang daftar itu ada 100 lebih yang tidak lolos 81 dan yang lolos ada 24. Jadi, yang ikut pemilu menurut UU Pemilu, adalah semua partai yang punya kursi di DPR ada 16 atau 17 dan yang kedua partai baru, yaitu partai baru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Pemilu," paparnya. Andi mengatakan telah memerintahkan Direktur Tata Negara di Depkum dan HAM agar membuat daftar parpol yang terdaftar di Depkum dan HAM beserta pengurusnya. Terkait dengan masalah Partai Kebangkita Bangsa, Andi mengatakan beberapa waktu yang lalu Muhaimin Iskandar memperbaharui nama-nama pengurusnya di PKB dan pihaknya akan menelaah apakah sesuai dengan prosedur anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga partai itu. "Itu akan kita pelajari. Apakah semua itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kami masih ada waktu satu bulan," katanya. Ia menambahkan,"PKB yang terdaftar sekarang di Depkum dan HAM adalah hasil muktamar yang di semarang, saya tak bilang mana yang sah dan yang tak sah". Sejumlah partai yang memiliki kepengurusan ganda antara lain Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PNI Marhaen, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Republiku dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia.(*) KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR-RI RDP Persiapan Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu dan Komisi II DPR-RI Rapat

DengarPendapat (RDP) membahas persiapan penyelenggaran Pemilu 2009, Senin, 1 Desember 2008, Gedung DPR-RI, JalanGatot Subroto Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memaparkan sejumlah persiapan yang telah dilakukanoleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, tahapan program dan jadual Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk tahun 2008, tahapan yang telah dilakukan antara lain : Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,pendaftaran peserta Pemilu dan tahapan penetapan peserta Pemilu yaitu partai politik dan perseorangan calon peserta pemilu 2009 (DPD), Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilih, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDProvinsi Kabupaten/Kota serta pengadaan barang dan jasa. Lanjutnya, untuk tahun 2009, tahapan yang akan diselenggarakan antara lain Sosialisasi tahapan dan informasi Pemilu,operasional PPK, PPS dan PPLN, Kampanye, pembentukan dan pengangkatan serta operasional KPPS/KPPSLN,distribusi perlengkapan Pemilu 2009, pemungutan dan penghitungan suara, persiapan menjelang pemungutan suara, pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sertaperesmian/pengucapan sumpah/janji. Selain tahapan tersebut Ketua KPU juga menyampaikan realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2008 danrencana anggaran KPU ke depan. Hadir dalam kesempatan Anggota KPU I Gusti Putu Artha, Sjamsul Bahri, Endang Sulastri, Ketua Bawaslu Hidayat Nur Sardini,anggota Bawaslu lainnya beserta sejumlah Pejabat dilingkungan setjen KPU, Bawaslu dan Pimpinan Komisi II dan para anggota Komisi II.

Persiapan Pemilu 2009 Mengkhawatirkan Jakarta - Pemilihan umum legislatif praktis tinggal empat bulan lagi dilaksanakan, tepatnya pada April 2009 mendatang. Namun, sampai sekarang pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih carut-marut dan jauh dari harapan berbagai kalangan. Bahkan, sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menandai surat dengan cara mencentang pun belum tercapai. Jadi, tidak mengherankan kalau banyak pemilih yang tidak tahu bagaimana cara menandai calon anggota legislatif yang dipilihnya pada surat suara. Simulasi di empat daerah, Sidoarjo Jawa Timur, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, dan DKI Jakarta menunjukkan, masih ada pemilih yang belum tahu tata cara menandai dengan mencentang. Memang, masyarakat tahu bagaimana cara mencentang, namun masyarakat tidak tahu di mana harus menandai dan berapa kali mereka harus mencentang agar dianggap sah. Ketidaktahuan ini karena soalisasi yang sangat minim. Seorang tunanetra warga Klender, Furqon Nur Hidayat, saat mengikuti simulasi pemilu di DKI Jakarta mengaku kesulitan menandai calon yang ingin dipilihnya karena tidak ada template. Pedoman KPU yang menjamin kerahasiaan penyandang tunanetra melalui bantuan pendamping dinilainya mengurangi asas kerahasiaan. Jika dirunut ke belakang, banyak sekali persoalan yang terjadi, seperti pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) malah dilakukan dua kali. KPU melalui Anggota KPU Sri Sulastri tampaknya tidak siap mengumumkan jumlah DPT. Pengumuman DPT pada 24 Oktober 2008 tidak menyertakan jumlah pemilih dari Papua Barat dan luar negeri. KPU kemudian mengumumkan lagi jumlah DPT pada 24 November 2008. Namun, jumlah DPT tidak sama seperti semula. Ada beberapa daerah yang kembali melakukan pembenahan data. Ini menunjukkan, KPU tidak mampu untuk mengelola dan menggerakkan jaringan yang ada, guna merampungkan DPT sesuai waktu yang ada. Menunjukkan Kegagalan Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, pengumuman ini menunjukkan KPU telah gagal melaksanakan pedoman, jadwal, dan tahapan yang disusunnya sendiri. Angka DPT yang berbeda berpotensi kerawanan gugatan di kemudian hari. Belum lagi, masalah pengumuman daftar calon sementara (DCS). Pengumuman DCS di koran yang tidak menampilkan foto dan minim informasi menunjukkan, KPU tidak siap mengumumkan DCS. Waktu yang disiapkan KPU untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat sangat singkat. Alhasil, ketika daftar calon tetap (DCT) diumumkan, sejumlah nama komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan, namun nama-nama itu tidak dapat diganti lagi karena sudah ditetapkan. DCT yang diumumkan pun diakui Ketua Pokja DCT Endang Sulastri, banyak kesalahan. Tapi, KPU tampaknya meremehkan dua masalah krusial itu. Kendati dua tahapan tadi kacau, awal November 2008, seluruh Anggota KPU seakan “berlibur” meninggalkan tugas. Pada waktu yang bersamaan, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sedang mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Syamsulbahri kembali ke Jawa Timur untuk mengikuti pilkada, I Gusti Putu Artha dengan alasan memberikan materi malah berangkat ke Bali, Andi Nurpati bersama Sri Nuryanti dan Abdul Aziz malah ikut menyaksikan langsung pemilihan umum di

Amerika Serikat, dan Endang Sulastri sedang berada di Den Haag. Semestinya, kata mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, ada yang harus diprioritaskan KPU dan disusun, karena waktu menjelang pemilu terus bergulir. Saat ini, KPU sedang disibukkan dengan tahapan logistik yang kemudian berujung pada masalah anggaran. Nilai untuk pengadaan logistik sebesar Rp 3,1 triliun tidak dapat digunakan karena anggaran sudah harus tutup buku dan dilaporkan, sementara proses logistik masih berjalan. Sejumlah pemantau pemilu menilai buruknya kinerja KPU seharusnya sudah diproses melalui kode etik untuk membentuk dewan kehormatan. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengaku siap jika sewaktu-waktu diberhentikan. Masalah pemilu bukan mengenai siap atau tidak siap untuk berhenti. Ada tugas besar yang menanti, yaitu menyiapkan jalan bagi pemimpin negara yang mampu mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Mantan Anggota KPU Valina Singka mengatakan, tugas KPU pada prinsipnya adalah how to serve the voters. “Pekerjaan anggota KPU itu bukan pekerjaan teknis tapi amanah, sebagai pintu gerbang demokrasi,” katanya. Ada hal-hal yang harus diprioritaskan untuk mewujudkan diri KPU sebagai pintu gerbang demokrasi. Pemimpin masa depan harus melewati jalan ini. Kemampuan Kalau melihat persoalan yang dihadapi KPU, tidak lepas dari kemampuan personal Anggota KPU. Tentu, ini merupakan rentetan panjang dari proses seleksi yang sesungguhnya telah menuai kritik. Sebab, sejumlah kandidat yang sesungguhnya potensial, justru tersingkir oleh sistem seleksi itu sendiri. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow menduga, para anggota KPU yang terpilih adalah “titipan”. Dari 21 yang lolos, ada 11 nama yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya dicoret dari daftar yang lolos uji kepatutan dan kelayakan. Abdul Aziz misalnya, tidak melampirkan tulisan tentang kepemiluan, hanya menyerahkan sejumlah artikel sosial keagamaan yang pernah ditulis di sebuah majalah. Nama Andi Nurpati dan I Gusti Putu Artha juga seharusnya tidak lolos karena tidak menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa, rohani, dan mental. Sempat beredar juga selentingan, Abdul Hafiz Anshary yang kini dipilih menjadi Ketua KPU ditengarai sebagai orang Golongan Karya (Golkar). Apa pun hasil seleksi awal terhadap anggota KPU, ada pekerjaan besar yang menunggu dan harus dilakukan. Bangsa ini sedang menunggu pemimpin negara yang membawa perubahan lebih baik bagi masyarakat. Harapan itu ada di tangan KPU.

KPU Akui Persiapan Pemilu Lamban Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengakui bahwa persiapan pemilihan umum 2009 berjalan lamban. Hal ini terjadi karena banyaknya kendala di lapangan. Kepada pers di Jakarta, Senin (10/11), Hafiz Anshary mengatakan, persiapan pemilu tidak dapat berjalan mulus karena sejumlah hambatan yang terjadi di lapangan. Dia mencontohkan soal pemutakhiran data pemilih di sejumlah daerah yang terhambat karena KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota disibukkan proses pemilihan kepala daerah. Selain itu pemutakhiran data pemilih dalam negeri terkendala keadaan geografis. Pemutakhiran data pemilih di daerah terpencil seperti kepulauan maupun pedalaman di Papua membutuhkan banyak biaya dan waktu yang tidak pendek. Demikian pula persiapan pemilu di luar negeri. Petugas pemutakhiran data pemilih dan panitia pemilihan luar negeri terlambat terbentuk sehingga proses pemutakhiran data pemilih juga tertunda. "Tetapi secara keseluruhan kemarin 'kan terkait dengan pendanaan juga. 'Kan kemarin pendanaannya terlambat," katanya. KPU telah memberikan perpanjangan waktu bagi petugas di luar negeri untuk memutakhirkan data pemilih. KPU memberikan batas waktu penyelesaian laporan Daftar Pemilih Tetap hingga 20 November 2008. Kemudian, KPU memberikan waktu selama tiga hari bagi petugas di luar negeri untuk mengirimkan laporan DPT luar negeri ke KPU. Pengumuman DPT luar negeri baru dapat dilaksanakan pada 24 November 2008. "Kita memang sudah mengajukan anggaran di APBNP tetapi sampai sekarang belum ada kabar beritanya," katanya. Namun Ketua KPU mengungkapkan dari sisi teknis pelaksanaan tahapan pemilu, KPU setempat telah bekerja maksimal. "Kalau mereka nilai lamban benar juga karena ada pergesaran dan tidak bisa dihindari karena itu terbentur di lapangan. Maka sekarang kita instruksikan daerah-daerah dipacu kuat untuk bisa menyelesaikan," katanya. [*/P1] Persiapan Pemilu di Riau Masih Aman PEKANBARU (Riau Online): Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 yang tinggal beberapa hari lagi dinyatakan masih aman bisa dikendalikan menjelang 5 April 2004 mendatang. Pemerintah terus melakukan koordinasi baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dengan aparat keamanan. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 yang tinggal beberapa hari lagi dinyatakan masih aman bisa dikendalikan menjelang 5

April 2004 mendatang. Pemerintah terus melakukan koordinasi baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dengan aparat keamanan. Keterangan Kepala Infokom dan Kesbang Drs Hardianto, MM usai pertemuan desk Pemilu di Kantor Gubernur jumat siang menyebutkan bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri pada rakor Gubernur beberapa hari lalu semua daerah harus mempersiapkan segala sesuatunya disaat menjelang H-10 sampai hari puncaknya. Untuk Provinsi Riau kebijakan itu sudah dilakukan seoptimal mungkin dengan terus melakukan koordinasi setiap hari. Dan langkah yang paling efektif adalah dengan melakukan kontak setiap dengan berbagai pihak sehingga permasalahan di lapangan bisa diatasi semaksimal mungkin. Hardianto tidak setuju bila dikatakan persiapan Pemilu di tanah air dalam kondisi darurat, tapi pengertian darurat itu bisa saja dikaitkan dengan persiapan perangkat pendukung bukan dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya. "Kita mengakui untuk persiapan perangkat pemilu mulai dari surat suara hingga kotak suara semua provinsi mengalami kendala yakni kekuyrangan perangkat itu. Dan itu bukan disebabkan karena kelalaian provinsi tapi merupakan permasalahan nasional." Jelasnya. Karena permasalahan korak suara dan surat suara merupakan kebijakan KPU, maka pemerintah provinsi Riau dalam hal ini tidak bisa terlibat langsung dalam permasalahan ini. Namun pemerintah akan mengupayakan membantu mencari solusi yagn terbaik. Sejauh ini menurut Hardianto, belum bisa dipastikan seberapa banyak kekurangan kotak suara maupun surat suara untuk Provinsi Riau. Karena sejauh ini pemerintah masih mengakumulasi secara menyeluruh berdasarkan laporan dari KPU di Riau. Begitu juga dengan permasalahan isu nasional yang menyangkut kerusakan surat suara yang banyak terpublikasi dimedia, pemerintah provinsi berharap permasalahan ini tidak terjadi di Riau dan bila ditemukan kasus seperti ini pemerintah bersama aparat keamanan akan mengambil tindakan tegas.

DPR-Polri Bahas Persiapan Pemilu

Kompas.com/Kristianto Purnomo

JAKARTA, RABU — Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri dan semua Kapolda se-Nusantara di Gedung DPR Jakarta, Rabu (10/12). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan ini akan membahas sejumlah agenda Polri, sekaligus mengenai persiapan Polri dan Polda di seluruh Nusantara dalam menghadapi Pemilu 2009 dan Pilpres 2009. Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada awal pembacaan laporannya meminta maaf atas kealpaan sejumlah pejabat Polda, seperti Kapolda Bali, Kapolda Jatim, dan Kapolda Maluku yang disebabkan peristiwa atau agenda yang tak dapat ditinggalkan di daerahnya masing-masing. Selain itu, Kapolri akan menjawab pertanyaan Komisi III mengenai alokasi anggaran Polri 2008 berdasarkan APBN Perubahan. "APBN-P alokasi untuk Polri sekitar Rp 21,5 triliun dibagi dalam tiga, yaitu belanja pegawai sekitar Rp 14,122 triliun, belanja barang sebesar Rp 5,325 trliun, dan belanja modal Rp 2 triliun," tutur Bambang. Persiapan Pemilu : Tahapan Pemilu Kian Dekat, Bawaslu Harus Lekas Dilantik Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus selekasnya melantik semua calon terpilih anggota Badan Pengawas Pemilu yang telah ditetapkan DPR. Sebab, tahapan Pemilu 2009 kian dekat, yang akan dimulai pada 5 April mendatang. ”Kami berharap Menteri Sekretaris Negara segera menyelesaikan proses administrasinya sehingga Presiden tak terlambat menandatangani surat keputusannya dan mereka dapat segera dilantik,” kata Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Selasa (1/4). Pelantikan lima calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih DPR pada 19 Maret lalu, lanjut Anas, penting segera dilakukan. Ini karena tugas Bawaslu tidak hanya mengawasi pemungutan atau penghitungan suara, tetapi juga tahapan awal penyelenggaraan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih yang akan dimulai 5 April 2008.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan, salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Anggota Bawaslu juga penting segera dilantik, lanjut Anas di Jakarta, karena tugas mereka sangat berat. Dengan demikian, semakin banyak waktu yang mereka miliki, akan semakin baik. Namun, ia juga menyayangkan anggota Bawaslu tidak ada yang berasal dari kejaksaan atau kepolisian. Padahal, kedua unsur itu sangat dibutuhkan dalam penyelidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz, Senin di Jakarta, juga mengingatkan supaya Presiden segera melantik anggota Bawaslu terpilih. Pelantikan itu penting mengingat tahapan pemilu sudah kian dekat dan penundaan pelantikan anggota Bawaslu bisa menghambat proses pemilu. ”Tahapan pemilu dimulai dengan pendaftaran pemilih. Ini sangat penting dengan adanya perubahan tanda pengenal pemilih, yang selama ini memakai kartu pemilih, sekarang kemungkinan cukup dengan kartu tanda penduduk, ijazah, dan tanda pengenal lain,” ujar Irgan. Struktur organisasi Anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha, menambahkan, pelantikan segera anggota Bawaslu diperlukan karena mereka juga harus menyusun struktur organisasi dan membentuk panitia pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. ”Pembentukan panwas ini tak hanya untuk persiapan pemilu, tetapi juga untuk kelancaran pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah,” ujarnya. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menetapkan dan melantik anggota Bawaslu segera setelah berkas mereka diterima Presiden.