Perpajakan Internasional: Sumiharti

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

sumiharti

1

Agenda Pembahasan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengertian Pajak Internasional Pajak Internasional Indonesia Dimensi Perpajakan Internasional Double Tax, What and Why? How to relief double tax? BUT

2

Pengertian Pajak Internasional Definisi: - Ketentuan-ketentuan - Yang mengandung aspek internasional - Di dalam UU Pajak suatu negara In US, International Tax means international aspect of US Income Tax Law, Di Indonesia, pajak internasional adalah aspek internasional dalam UU PPh Biasanya terdapat dalam UU yang mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan. 3

Pajak Internasional Indonesia Aspek Internasional dalam UU PPh: • Subjek pajak (Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5); Pasal 2A ayat (3) dan (4); dan Pasal 3); • Objek pajak (Pasal 4 dan Pasal 5); • Anti tax avoidance (Pasal 18); • Penghitungan pajak (Pasal 16 ayat (1) dan (3), dan Pasal 17 ayat (1) dan (2); • Eliminasi pajak berganda (Pasal 24); • Pengenaan pajak atas penghasilan Orang Asing dengan mekanisme withholding tax (Pasal 26); • Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/ Tax Treaty (Pasal 32A). 4

Pajak Internasional Indonesia-1 Subjek Pajak Penghasilan • Siapa saja Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (2),

• Siapa Subjek Pajak DN

Pasal 2 ayat (3),

• Siapa Subjek Pajak LN

Pasal 2 ayat (4),

• Apa itu Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pasal 2 ayat (5)

• Kewajiban Pajak Subjektif dimulai dan berakhir • Dikecualikan sebagai Subjek Pajak

Pasal 2A ayat (3),(4); Pasal 3;

5

Pajak Internasional Indonesia-2 Objek Pajak Penghasilan • Objek PPh (umum) Penghasilan

Pasal 4 (1),

Prinsip: Worldwide Income, halal/ haram • Objek PPh untuk BUT

Pasal 5 (1),

Prinsip: Income BUT dan “force of attraction income” • Pengurang penghasilan bruto terkait dengan “force of attraction income”

Pasal 5 (2)

• Penentuan laba BUT

Pasal 5 (3)

6

Pajak Internasional Indonesia-3 Anti Tax Avoidance Rules Pasal 18 • Debt to Equity Ratio (perbandingan utang dg modal)

Ayat (1)

• Controlled Foreign Corporations (CFC) Rules

Ayat (2)

• Transfer Pricing & Thin Capitalization Rules

Ayat (3),

• Perjanjian utk menentukan hrga transaksi antar pihak yg pny HI

Ayat (3a)

• Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)

Ayat (4)

7

Pajak Internasional Indonesia-4 Kredit Pajak Luar Negeri

Pasal 24: • Kredit pajak

Ayat (1)

• Kredit pajak dg pembatasan

Ayat (2)

• Source Rule

Ayat (3),

• PPh yang dapat dikreditkan salah satunya adalah PPh pasal 24

Pasal 28

8

Pajak Internasional Indonesia-5 Taxing the Foreigner/non residents Pasal 26: • Passive Income, Business/Service Income, other Income

Ayat (1)

• Capital Gain Income, premi asuransi Ayat (2) • Branch Profit Tax

Ayat (4),

9

Dimensi Pajak Internasional taxing the foreigners’ income: yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang asing (foreigners) yang berasal dari DN, dan taxing the foreign income: yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari LN yang diperoleh penduduk (resident). Akibatnya adalah Pajak Berganda (Double Tax)

10

Dimensi Pajak Internasional-1 Dimensi Pajak Internasional

Aspek

Taxing the Taxing the Foreign Foreigners’ Income Income

Subjek Pajak

SP luar negeri

SP dalam negeri

Objek Pajak

Penghasilan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a s.d. ...

Worldwide Income (Pasal 4 ayat (1))

Pengenaan Pajak

Mekanisme Withholding tax (Pasal 26)

Eliminasi Pajak Berganda

Tidak ada

Self Assessment Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24) 11

Istilah Dasar Negara S Negara sumber  Mengenakan pajak atas penghasilan dividen  Dimensi Taxing the foreigner’s income  Mekanisme pengenaan pajak: withholding tax yang dilakukan oleh perusahaan X

Perusahaan X

Investment

$

Negara S Negara D

Dividen

Tn A

Negara D  Negara domisili  Mengenakan pajak atas penghasilan dividen  Dimensi Taxing the foreign income  Mekanisme pengenaan pajak: dengan self assessment system, dilakukan oleh Tuan A sendiri

12

Double Taxation-What? What do you mean? • Economic/Juridical Double Taxation • International/Domestic Double Taxation Economic Concept DOUBLE TAXATION Juridical Concept

International Concept Domestic Concept

International Juridical/(Economic) Double Taxation

13

lanjutan Economic Double Taxation: pengenaan pajak atas penghasilan (dalam pengertian ekonomi) yang diperoleh seseorang lebih dari satu kali oleh lebih dari satu jurisdiksi. Juridical Double Taxation: pengenaan pajak atas penghasilan yang sama yang diperoleh seseorang oleh lebih dari satu jurisdiksi. 14

Double Taxation-Why? 1.Meningkatnya transaksi internasional - Globalisasi - Internet 2. Kedaulatan Negara untuk mengenakan pajak (Sovereignty to tax) yang menimbulkan konflik. Karakteristik konflik penyebab double taxation: - Resident-Source conflict - Resident-Resident conflict - Source-source conflict 15

Resident-Source Conflict Pajak berganda yang terjadi karena satu jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa berhak memajaki penghasilan yang bersumber di negaranya (source principle) dan jurisdiksi yang lain merasa berhak memajaki karena penghasilan diterima oleh penduduknya (resident principle) X Corp. Loan

Negara X Interest

Indonesia

PT ABC

16

Resident-Resident Conflict Pajak berganda yang terjadi karena dua jurisdiksi mengenakan pajak atas penghasilan dari penduduk yang diklaim oleh kedua jurisdiksi sebagai penduduknya. Kedua jurisdiksi mengenakan pajak menerapkan resident principle. Mr. John

SP DN Negara X Negara X Indonesia

Melakukan usaha di Indonesia selama > 183 hari

SP DN Indonesia

17

Source-Source Conflict Pajak berganda yang terjadi karena dua jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa berhak memajaki penghasilan yang diklaim oleh kedua jurisdiksi bersumber di negaranya. Kedua jurisdiksi menerapkan source principle. Negara P

Mencatat biaya sewa dan hutang Cabang PT ABC

P Corp.

Negara X Tagihan

Rental fee

Indonesia

PT ABC

18

Penghilangan pajak berganda dapat dilakukan oleh: • •

• •

Undang-undang Pajak dan ketentuan domestik Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Prosedur Perjanjian Bersama (Mutual Agreement Procedures) Arbitrase Internasional

19

Undang-undang Pajak & Ketentuan Domestik Menghilangkan pajak berganda dengan cara: • Mengecualikan suatu penghasilan sebagai objek pajak • Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) Tidak Sempurna, karena: • Tidak semua penghasilan yang berpotensi terjadi pengenaan pajak berganda dikecualikan sebagai objek pajak; • KPLN hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh Subjek Pajak Dalam Negeri. • Dalam kasus R-R conflict, UU PPh justru menjadi penyebab pajak berganda, sehingga UU PPh tidak mungkin menghilangkannya. 20

Unilateral Double Taxation Relief Contoh:

• Penghindaran pajak berganda atas penghasilan intercorporate dividend (Pasal 4 ayat (3) huruf f) • Penghindaran pajak berganda atas penghasilan dari pembagian laba persekutuan kepada anggota (Pasal 4 ayat (3) huruf i) • Membetulkan ketetapan pajak yang menimbulkan pajak berganda

21

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Menghilangkan double taxation dengan cara: - Menyelesaikan masalah R-R Konflik dengan menyediakan Dual Residence Tie Breaker Rule - Membagi hak pemajakan atas penghasilan dengan cara: - Hak pemajakan eksklusif pada negara sumber - Hak pemajakan eksklusif pada negara domisili - Hak pemajakan dibagi antara negara sumber dan negara domisili

- Dalam kasus transfer pricing, mewajibkan dilakukannya corresponding adjustment, - Menentukan metode pengkreditan pajak, - WP dapat mengajukan kepada Competent Tax Authority (CA)-nya untuk melakukan MAP bila P3B diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 22

Mutual Agreement Procedure • Apabila Wajib Pajak dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat meminta CA-nya untuk melakukan MAP dengan CA dari negara mitra P3B. • Para CA akan melakukan konsultasi untuk menyelesaikan masalah WP dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan pajak berganda. Kelemahan: - Prosesnya membutuhkan waktu yang lama (2-3 tahun), - Belum tentu menghasilkan kesepakatan seperti yang diinginkan oleh Wajib Pajak. 23

Fitur Prosedur MAP di Indonesia Permintaan MAP dari negara lain kepada DJP: 1. DJP akan menolak melaksanakan MAP bila WP DN sudah mengajukan keberatan atau banding. 2. DJP terikat pada UU Pengadilan Pajak untuk melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan pajak dalam waktu 30 hari. 3. Revenue bias. 4. Tidak ada aturan pelaksanaan, sehingga membingungkan dalam proses penyiapan tanggapan, pembuatan keputusan, dan koordinasi. Permintaan WP Indonesia kepada DJP untuk melakukan MAP: 1. SE Dirjen Pajak No.SE-05/PJ.10/1995 bersifat prosedural biasa; 2. Tidak terdapat prosedur apabila WP pada saat yang bersamaan menempuh keberatan dan banding. 3. Tidak memberikan perlindungan kepada WP mengenai pembayaran pajak dan sanksi. 24

Metode-metode penghilangan pajak berganda • Deduction Method: penghilangan pajak berganda dengan mengurangkan pajak yang dikenakan di luar negeri dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri pada saat menghitung pajak terutang di dalam negeri. • Exemption Method: penghilangan pajak berganda dengan tidak memperhitungkan penghasilan dari luar negeri saat menghitung pajak terutang di dalam negeri • Credit Method: penghilangan pajak berganda dengan memperhitungkan pajak yang dikenakan di luar negeri dengan pajak terutang di dalam negeri. 25

Kasus Penghilangan Pajak Berganda Tn. Ali memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp 50 miliar dan dari luar negeri sebesar Rp 30 miliar (dikenakan pajak di luar negeri 40%, yaitu Rp 12 miliar) Hitunglah: 1. Total pajak yang dibayar Tn. Ali (global) 2. Tarif pajak efektif yang ditanggung Tn. Ali Apabila: 1. Di dalam negeri pengenaan pajak dengan prinsip worldwide income dan tarif tunggal 30% 2. (i) tidak ada penghilangan pajak berganda, (ii) deduction method, (iii) exemption method, (iv) credit method in full, dan (v) credit method seperti di Indonesia (Pasal 24 UU PPh) 26

No DT Relief

Deduction Method

Exemption Method

Credit Method In Full

Credit Method Indonesia

Penghasilan Neto DN

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

Penghasilan Neto LN

30 M

18 M

--

30 M

30 M

Total Penghasilan Neto

80 M

68 M

50 M

80 M

80 M

PPh (30%)

24 M

20.4 M

15 M

24 M

24 M

---

---

---

(12 M)

(9 M)*

Pajak di dalam negeri

24 M

20.4 M

15 M

12 M

15 M

Total Pajak (dn & ln)

36 M

32.4 M

27 M

24 M

27 M

Tarif Pajak Efektif

45%

40.5%

33.75%

30%

33.75%

(-) Kredit Pajak LN

*) 30/80 x 24M = 9M, Hasil perhitungan (9M) lebih kecil dari yang sudah dikenakan di luar negeri (12M)

27

Bentuk Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap (BUT) = Permanent Establishment (PE) • Apa perbedaan BUT dengan bentuk usaha lainnya? • BUT dalam Domestic Laws • BUT dalam Tax Treaty

28

BUT dibandingkan dengan PMA Bentuk Usaha Tetap

Penanaman Modal Asing

Foreign HQ

Foreign Parents Luar Negeri Luar Negeri

Indonesia

PMA

BUT Revenue Pasal 5(1)

-

(Domestic Subsidiary)

Expenses Pasal 5(2),5(3)

Branch Profit

PPh Terutang

Indonesia

Revenue Pasal 4(1)

-

Deductible Expenses

Net Profit Penghasilan Kena Pajak Pasal 16(3)

X Tarif Pasal 17

PPh Terutang

Penghasilan Kena Pajak Pasal 16(1)

X Tarif Pasal 17

29

BUT dibandingkan dengan PMA BUT

PMA

Status hukum

Tidak berbadan hukum

Berstatus badan hukum PT

Penyertaan/Equity

Tidak ada

Berasal dari pemegang saham

Penghasilan

Pasal 5 ayat (1) UU PPh

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Pengurang Penghasilan Bruto

Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU PPh

Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 UU PPh

Perhitungan Kompensasi Kerugian

O

O

Penghasilan Kena Pajak

Pasal 16 ayat (3) UU PPh

Pasal 16 ayat (1) UU PPh

Tarif Pajak

Pasal 17 ayat (1) b UU PPh

Pasal 17 ayat (1) b UU PPh

Penghasilan Kena Pajak dikurang PPh terutang

Branch Profit (subject to PPh Pasal 26 ayat (4))

Tidak ada terminologi khusus, distribution to shareholder (dividend) subject to PPh Pasal 23/26 30

BUT dalam Domestic Laws Pasal 2 ayat 5 UU PPh: BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh: • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau • badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, yaitu Income from Business or Services. 31

BUT dalam Domestic Laws Bentuk-bentuk BUT dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis: • BUT tipe Aktiva: Tempat manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. • BUT tipe Aktivitas: proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

32

BUT dalam Domestic Laws • BUT tipe Agen: kegiatan usaha melalui orang atau badan yang bertindak selaku agen yang dependen. • BUT tipe Asuransi: perusahaan asuransi luar negeri yang menanggung resiko di Indonesia atau memungut premi asuransi di Indonesia melalui agen atau pegawainya. Bentuk-bentuk BUT di atas merupakan penampakan wujud dari kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri di Indonesia. 33

Pajak Penghasilan untuk BUT Objek Pajak BUT (Pasal 5 ayat (1) UU PPh)

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Poin a dan c lazimnya disebut sebagai force of attraction rule.

Biaya-biaya BUT (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh) • BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan BUT. • BUT diperbolehkan untuk mengurangkan biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diatur lebih lanjut dengan Kep. Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995.

34

PPh untuk BUT Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT: • Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. • Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. • Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Tarif PPh untuk BUT (Pasal 17 ayat (1) b UU PPh): 28% sejak 2010 = 25% Branch Profit Tax (Pasal 26 ayat (4) UU PPh): PPh Pasal 26 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak suatu BUT di Indonesia setelah dikurangi Pajak Penghasilan. Tarif: 20% 35

BUT dalam Tax Treaty (P3B) • Apabila Subjek Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui BUT adalah penduduk (resident) dari mitra Tax Treaty Indonesia yang dibuktikan dengan Certificate of Domicile (COD) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh Competent Tax Authority di negaranya, maka ketentuan di dalam Tax Treaty yang akan berlaku. Penerapan Tax Treaty akan mengalahkan domestic law (UU PPh), kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Tax Treaty. Tanpa adanya COD, Domestic Law yang diberlakukan 36

BUT dalam Tax Treaty (P3B) Dalam P3B umumnya pasal-pasal yang terkait dengan BUT: • Pasal 5: mengatur tentang apa yang dimaksud dengan BUT, jenis-jenis BUT, dan apa yang tidak termasuk sebagai BUT yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra P3B. • Pasal 7: mengatur tentang Negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan BUT yang berada di suatu negara (ayat 1), apa yang menjadi penghasilan BUT (ayat 3), dan apa yang boleh menjadi biaya dari BUT (ayat 4).

37

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B Jasa yang tidak dilakukan penduduk mitra P3B

di

Indonesia

oleh

•NO PE NO TAX

Kecuali: dalam P3B dengan Jerman, Luxemburg, Swiss,

Pakistan, dan Venezuela khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa teknik, manajemen, dan konsultasi yang dilakukan di Indonesia, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 meskipun pemberi jasa tidak mempunyai BUT di Indonesia.

• Pasal 7 P3B: penghasilan yang diperoleh penduduk negara domisili hanya dapat dipajaki oleh negara sumber, bila kegiatan atau usaha tersebut dilakukan melalui suatu BUT. • Jasa yang tidak dilakukan di Indonesia tidak menimbulkan BUT tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. 38

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B Bila jasa dilakukan di Indonesia:

• Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan time test yang diatur oleh masingmasing P3B. • Bila time test terpenuhi: imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di Indonesia dan dipotong PPh Pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku. • Bila time test tidak terpenuhi, imbalan jasa tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia, kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk Jerman, Luxemburg, Swiss, Pakistan, dan Venezuela.

39

The End

40