Perpajakan Senin.docx

ANALISIS KASUS KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Pembimbing: Ravika Permata Hati, SE, M.Ak

Disusun Oleh : Kelompok I

1. Asripa Hanum Harahap

(17.10.0.116)

2. Hokti Susilawati

(17.10.0.068)

3. Nanditta Maharani Putri

(17.10.0.093)

4. Megawati Listyana Putri

(17.10.0.075)

5. Mirna Melawati

(17.10.0.076)

6. Reko

(17.10.0.087)

7. Sri Ardiani Rahayu

(17.10.0.061)

8. Yulvia Asliana Bulu dihe

(17.10.0.063)

9. Yuyun Yuniarti

(17.10.0.098)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM 2018/2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur kami

haturkan kepada Allah Subhanahu

Wata’ala yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis Kasus Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan PT Fashion Style” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Makalah ini telah kami selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian makalah ini. Diluar itu, penyusun sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati , kami selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga makalah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Batam, 26 November 2018

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alammempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas,apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaanNegara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karena azas perpajakan, yaitu karna hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada kasus PT. Fashion Style ditemukan beberapa masalah, yaitu: 1. Bagaimana kewajiban perpajakan dipusat dan di cabang? 2. Bagaimana kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo? 3. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dan bagaimana prosedur pemindahannya? 4. Bagaimana tatacara atau prosedur penghapusan NPWP dan bagaimana persyaratannya?

C. Tujuan Makalah 1. Mengetahui kewajiban perpajakan dipusat dan di cabang. 2. Mengetahui kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo. 3. Mengetahui persyaratan dan prosedur pemindahan. 4. Mengetahui

tatacara

persyaratannya.

atau

prosedurn

penghapusan

NPWP

dan

BAB II PEMBAHASAN A. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi filsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah undangundang NO. 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan undangundang NO. 28 tahun 2007. Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun calendar. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten selama 12 bulan, dan melapor kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat.

B. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 1. Pengertian Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2.

Fungsi NPWP Fungsi NPWP adalah : a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya.

4.

Pendaftaran NPWP Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system self assessment. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemunguttan sessuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor derektoral jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. kewajiban mendaftarkan diri tersebut belaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secarah terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memproleh NPWP dibatasi jangka waktunya,karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang, jangka waktu pendaftarannya NPWP adalah: a. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan uasaha yang menjalankan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. c. Terhadap wajib pajak

yang tidak

mendaftarkan

diri

untuk

mendapatkan NPWP akan dikenakan sangsi perpajakan. 5. Sanksi Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak, atau menyalah gunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugiaan pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lam 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa nomor hak nomor pokok wajib dalam rangka melakukan permohonan restitusi atau melakukan kompensisasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan. 6. Penghapusan NPWP Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh direktur jendral pajak apabila: a. Diajukan permohonan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan ahli warisannya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Wajib pajak badan dilikuidasi karna penghentian dan penggabungan usaha.

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar wajib pajak. d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di Indonesia. e. Dianggap perlu oleh direktur jendral pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Format NPWP NPWP terdiri dari 5 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak. Formatnya adalah sbb: XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX Catatan: a. Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan dibrikan NPWP. b. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak. c. Untuk perusahan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya. d. Untuk badan misalnya PT. yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. C. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam bentuk usaha menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang, melakukan usaha perdagangan dll.

Pengusaha kena pajak adalah (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertanbahan nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak pertanbahan nilai 1984 yaitu: a. Memilih sebagai usaha kena pajak b. Tidak memilih sebagai usaha kena pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. 1. Fungsi Pengukuhan a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. b.

Melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c.

Pengawasan administrasi perpajakan.

2. Tempat Pengukuhan PKP Bagi wajib pajak sebagai mana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya kekantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau kekantor pelayanan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal tempat tinggal berada dalam 2 wilayah tempat kerja kantor pelayanan pajak, direktur jendral pajak dapat menempatkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3. Pencabutan Pengukuhan PKP Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal: a. Pengusaha kena pajak pindah alamat kewllayah kerja kantor pelayanan pajak lain. b. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak termassuk pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran

atau

penerimaan

bruto

untuk

pengusaha

kecil

(600.000.000,-setahun) c. Atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan pengusah kena pajak, dirktur jendral pajak setelah melakukan pemerikasaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jamgka waktu d. Tersebut telah lewat, Direktur jendral pajak tidak member suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak di anggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah jangka waktu 6 bulan berakhir. 4. Sanksi Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai prngusaha kena pajak atau menyalah gunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjjara palinng singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah gunakan atau mmenggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau ,melakukan konpensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana pencara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi dan di mohonkan atau di konpensasi pengkreditan yang dilakukan dan paling bbanyak 4 kali jumlah restitusi yang konpensasikan. D. SPT, SSP, SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Dan STP 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan atau pembayaran pajak , objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun

pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban. d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau

badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. SSP (Surat Setoran Pajak) dan Pembayaran Pajak Surat setoran pajak afdalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh mentri keuangan.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan vadilasi. 3. SKP (Surat Ketetapan Pajak) Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapangn yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. 4. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 5. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsi SKPKBT adalah : a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenakan sanksi c. Alat untuk menagih pajak. 6. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menemukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusya tidak terutang. Fungsi dari SKPLB adalah sebagai alat atau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. 7.

SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

8. STP (Surat Tagihan Pajak) STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP adalah : a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. c. Alat untuk menagih pajak.

E. ANALISIS KASUS PT. FASHION STYLE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi. Perusahaan ini didirikan tanggal 5 April tahun 2008. Tempat kedudukan kantor pusat FASHIN STYLE adalah Kompleks Industri Muka Kuning Batu aji (KPP Batam Selatan) dan mempunyai beberapa cabang di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. ANALISIS KASUS: 1.

Kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh PT Fashion Style di pusat dan di cabang? a. Kewajiban yang dilakukan tiap bulan : 1) Melapor dan atau membayar PPh pasal 25 atau disebut angsuran pph pasal 25. Bagi WP badan baru yang belum beroperasi komersial atau beroperasi komersial kurang dari 1 tahun maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum. 2) Melapor dan atau membayar PPh pasal 21 (SPT Masa pph pasal 21) Bahasa mudahnya PPh pasal 21 adalah pemotongan dan pelaporan atas gaji/penghasilan karyawan yang bekerja pada perusahaan kita. 3) Melapor dan atau membayar PPN (SPT masa PPN) Khusus yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Cara menghitung PPN yang harus dibayar tiap bulan adalah = Pajak keluaran dikuragi pajak Masukan.

b. Kewajiban yang dilakukan setahun sekali : Setelah tutup buku akhir tahun (akhir desember) maka perusahaan wajib membuat spt tahunan badan. Jika ada kekurangan bayar wajib di bayarkan sebelum spt tahunan disampaikan., paling lambar lapor spt tahunan tanggal 30 April.Sanksi jika terlambat lapor dikenakan denda 1 juta ( UU KUP 16 TAHUN 2009 pasal 3 dan 7). Untuk membuat SPT Tahunan badan syaratnya harus membuat minimal laporan keuangan ( laporan rugi laba dan neraca). c. Kewajiban yang dilakukan ketika ada kegiatan Kewajiban-kewajiban dibawah ini dilakukan jika pada bulan yang bersangkutan ada kegiatan, maka pada bulan depannya perlu dibayarkan pajaknya dan dilaporkan SPT nya. Jika tidak ada kegiatan maka tidak perlu bayar atau lapor. 1. PPh pasal 4 ayat 2 PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final artinya penghasilan yang sudah dipotong pajak dengan tarif tertentu dan tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan pph terutang yang harus dibayar dalam SPT. - Penghasilan atas transaksi penjualan tanah atau bangunan (tarif 5%) (PP NOMOR 71 TAHUN 2008 ) - Penghasilan atas transaksi persewaan tanah atau bangunan (tarif 10%) (KMK NOMOR 120/KMK.03/2002) - Penghasilan atas hadiah undian (tarif 25% ) (PER Dirjen Pajak No11/PJ/2015) - Penghasilan atas jasa konstruksi (PP NOMOR 40 TAHUN 2009) 2. PPh Pasal 23 PPh pasal 23 bersifat tidak final, artinya penghasilan harus diperhitungkan dalam penghitungan pph terutang yang harus dibayar dalam SPT. - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan (tarif 2 %) (UU PPh pasal 23 ayat 2) - Dividen,bunga,royalti (15%) UU PPh pasal 23 ayat 1)

2.

Jika pada awal tahun 2019 depan, perusahaan akan membuka pabrik baru di Kawasan Industri Kamo, bagaimana kewajiban perpajakan di Kawasan Industri Kamo tersebut? Perusahan tersebut harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di wilayah tempat pabrik tersebut di Kawasan Industri Kamo. Ada dua cara melaporkan usaha yaitu e-Registration dan non e-Registration. Pelaporan secara e-Registration adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib

melaporkan

dikukuhkan

usahanya dan

sebagai

mengajukan

Pengusaha

permohonan

Kena

Pajak

untuk dengan

menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 2. Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id 3. Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 4. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 5. Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy)

dokumen

melalui

Aplikasi

e-Registration

atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

6. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah

penyampaian

permohonan

pengukuhan

secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan 7. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Cara melaporkan usaha untukmendapatkan PKP tidak secara e-Regitration: 1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), permohonan

pengukuhan

dapat

dilakukan

dengan menyampaikan

permohonan secara tertulis. 2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 3. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 4. Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: a. secara langsung; b. melalui pos; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 5. Terhadap

penyampaian

permohonan

secara

tertulis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

6. Terhadap

penyampaian

permohonan

secara

tertulis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan: a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut. 3. Pada awal tahun 2018, PT Fashion Style melakukan pemindahan kantor pusat ke Kawasan Industri Batu Ampar ( KPP Batam Utara). Persyaratan apa yang harus dipenuhi dan bagaimana prosedur pemindahan tersebut? Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PT. Fashion Style dan prosedurnya adalah sebagai berikut : Tahap 1 1. Isi Formulir Pindah Alamat (sesuai format DJP). Formulir ini kemudian diajukan kepada KPP lama (tempat perusahaan dikukuhkan menjadi PKP) setelah ditandatangani oleh direktur perusahaan. 2. Wajib Pajak Badan (WPB) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKD (Surat Keterangan Domisili) dari Kelurahan di lokasi baru. Fotokopi SKD harus diberikan kepada KPP baru sebagai bukti bahwa Wajib Pajak Badan (WPB) telah berdomisili di lokasi yang bersangkutan. 3. Siapkan NPWP lama, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang asli untuk dikembalikan kepada KPP lama. Apabila direktur perusahaan tidak dapat mendatangi KPP, maka direktur harap mengirimkan perwakilan disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan.

4. Direktur perusahaan / Wajib Pajak Badan (WPB) yang bersangkutan harus menyiapkan fotokopi KTP (atau KITAS atau paspor bila bukan warga negara Indonesia) selama proses berlangsung, karena termasuk dokumen yang dibutuhkan. Apabila tidak bisa hadir di KPP, direktur dapat mengirimkan perwakilan - disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan. Akta perusahaan juga harus disiapkan apabila terdapat perubahan, misalnya nama perusahaan - serta fotokopi berupa bukti pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. SKD (Surat Keterangan Domisili) terbaru - baik yang asli maupun fotokopi - juga harus diperlihatkan. Tahap 2 1. Wajib Pajak Badan (Direktur / Perwakilan) harus memberikan seluruh dokumen dan NPWP ke kantor KPP lama (KPP tempat Wajib Pajak Badan dikukuhkan) dalam rangka pindah lokasi / domisili karena berniat ingin keluar dari KPP lama. KPP baru harus menerbitkan NPWP yang lalu ditembuskan lewat KPP lama, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP lama. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan (WPB) mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan yang bersangkutan. Tahap 3 1. JIka WP Badan berpindah alamat dan alamat tersebut berada di luar wilayah KPP tempat dikukuhkan perusahaan (KPP lama), maka setelah 1 (satu) hari kerja, WP Badan dapat ke kantor KPP lama terlebih dahulu untuk mengambil Surat Pindah Keluar (diberikan oleh KPP), NPWP dengan alamat baru, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), dan Surat PKP. 2.

Kemudian, WP Badan harus memberikan kembali seluruh dokumen tersebut ke KPP baru. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan.

3. Jika WP Badan berpindah alamat namun tetap berada didalam satu wilayah KPP yang sama, maka WP Badan hanya cukup pergi ke KPP Lama dan dapat mengambil kembali Surat Perubahaan Alamat, NPWP Baru, SKT, dan Surat PKP saja. 4. Jika perusahaan berencana menutup usaha, apakah NPWPnya dapat dihapuskan dan bagiamanakah persyaratannya? Wajib Pajak mengisi persyaratan, menandatangani dan menyampaikan formulir pemutakhiran data (bentuk formulir KP.PDIP.4.1-00) keKPP disertai lampiran berupa: a.

Fotokopi Akte Pembubaran dan Neraca Likuidasi bagi WP Badan yang telah dibubarkan;

b.

Fotokopi pencabutan Surat Persetujuan BKPM atau instansi terkait;

c.

Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi;

d.

Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha;

e.

Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang bagi WP Orang Pribadi;

f.

Bukti pelunasan utang pajak (jika masih punya utang pajak);

g.

Asli Surat Kuasa (bila diwakili kuasanya);

h.

Fotokopi KTP/identitas lain dari pemegang kuasa.

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunkan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak untuk di catat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Wajib Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 digit : yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak. Kartu NPWP ini diterbitkan oleh KPP. Masalah kewajiban mendaftarkan diri diawali dari dasar Pasal 2 UU No. 28 Tahun2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa “ Setiap Wajib Pajak wajib mendaftar diri pada Kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP”. Kewajiban mendaftarkan diri juga diberlakukan terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah dari suami karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau kehendak sendiri secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 11 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti peraturan menteri keuangan. Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA http://makalahkuliahstai.blogspot.co.id/2016/04/ketentuan-umum-dan-tata-caraperpajakan.html?m=1 Waluyo.2011.perpajakan Indonesia.salemba empat http://sandijundira.blogspot.com/2014/06/makalah-ketentuan-umum-dan-tatacara.html H. Bohari, SH., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002. Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994