Model-model Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda (p3b)

MODEL-MODEL PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (P3B)

1

PENGANTAR Setiap negara mempunyai UU perpajakan Domestik yang berfungsi untuk mengumpulkan Penerimaan negara (budgeter) dan fungsi mengatur atau (reguleren). Dari segi kekuatan modal negara-negara di dunia dikelompokkan menjadi dua : Capital exporting countries, yang terdiri dari negara-negara maju yang memerlukan tempat untuk menanamkan modalnya. Capital importing countries, yang terdiri dari negara-negara yang kekurangan modal untuk mendorong kegiatan ekonominya. 2

PENGANTAR Ketika kedua negara yang mempunyai kepentingan untuk menanamkan modal dan negara yang perlu modal tersebut bertemu, sering terdapat hambatan berupa sistem perpajakan yang berbeda, artinya dari sistem perpajakan yang berlainan tersebut yang menyebabkan terjadinya pemajakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang sama, dipajaki oleh dua negara. Hal inilah yang menghambat investasi dari luar negeri, apabila tidak ada usaha dari masing-masing negara untuk menghilangkan pajak ganda tsb. 3

PENGANTAR apabila tidak ada usaha dari masing-masing negara untuk menghilangkan pajak ganda tersebut maka : arus pemasukkan modal menimbulkan benturan-benturan antara dua juridiksi pajak yang berbeda dan untuk mengatasi hal tersebut harus ada rekonsiliasi antara dua aturan perpajakan yang berbeda dari dua negara tersebut akan ada penyelundupan pajak (tax evasion). 4

TAX TREATY Dengan adanya rekonsiliasi maka hak pemajakan suatu negara yang terlibat harus diatur secara tegas sehingga pajak gandanya semakin kecil. Rekonsiliasi dari juridiksi pajak yang berbeda disebut Tax Treaty atau Tax Convention. 5

PEMBUATAN TAX TREATY Proses pembuatan persetujuan penghindaran pajak ganda memerlukan waktu lama karena tergantung seberapa jauh perbedaan-perbedaan prinsip pemajakan antara dua negara yang terlibat dan sejauh mana negara-negara tersebut mau mengorbankan hak pemajakannya dan memberikan kepada negara lain. Faktor penentu yang penting adalah sejauh mana suatu negara menentukan juridiksi perpajakan internasionalnya.

6

TAX TREATY Di dunia perpajakan internasional tidak ada ketentuan (kaidah) yang membatasi hak pemajakan suatu negara terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak Luar Negeri, artinya setiap negara secara unilateral menentukan sendiri hak pemajakan suatu negara terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak Luar Negeri-nya, dan keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya pajak ganda. Setiap negara yang memiliki P3B namun tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa pajak ganda dapat dihindarkan. 7

TAX TREATY Pada dasarnya suatu P3B adalah penghindaran pajak secara juridis, pasal-pasal yang ada pada P3B tersebut merupakan “distribute rules” yaitu aturan yang membagi hak pemajakan dua negara. Karena suatu P3B, pada hakekatnya merupakan rekonsiliasi dari dua hukum pajak yang berbeda, maka kedudukkannya ada diatas Undangundang pajak nasional negara masingmasing.

8

MANFAAT TAX TREATY Manfaat adanya suatu perjanjian penghindaran pajak ganda adalah: 1.Terjaminnya kepastian hukum bagi negara investor, dan kedua negara yang bersangkutan artinya bahwa apabila seorang investor dari negara domisili dikenai pajak di negara sumber (dimana kegiatan dilakukan) yang tidak sesuai dengan P3B, dapat mengajukan masalah tersebut ke negara domisilinya. 2.Salah satu pendorong investasi asing masuk. 3.Membantu mengamankan penerimaan pajak negara tersebut dalam jangka panjang. 9

MODEL-MODEL P3B Dampak yang kurang menggembirakan dari pajak berganda internasional terhadap arus pertukaran barang & jasa dan mobilitas sumber daya dan dana, sains dan teknologi, telah diketahui secara meluas sehingga upaya untuk mengeliminasi pajak berganda merupakan salah satu instrumen dari pengembangan hubungan ekonomi antar negara. Upaya eliminasi tersebut biasanya dirumuskan dalam suatu bentuk perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Perumusan P3B berdasarkan salah satu model perjanjian perpajakan. 10

MODEL-MODEL P3B Model-model Pencegahan Pajak Ganda (P3B) yang Ada Sekarang Ini Adalah : Model OECD (Organisation for Economic Cooperations and Development) 1992 Model UN (United Nations) atau disebut Model PBB (1980) Model US (United Stated) atau Model dari negara Amerika Serikat.(1981)

11

OECD MODEL Model OECD (Organisation for Economic Cooperations and Development) Model OECD adalah model perjanjian pencegahan pajak ganda yang disusun dan dikembangkan oleh suatu“committee” yang di bentuk oleh negara-negara OECD.“Committee” tersebut khusus dibentuk untuk memecahkan masalahmasalah perpajakan yang dihadapi oleh OECD yaitu “The OECD Committee on Fiscal Affairs”. 12

NEGARA-NEGARA OECD Negara-negara anggota OECD adalah: (1) Amerika Serikat (2) Australia (3) Austria (4) Belanda (5) Belgia (6) Denmark (7) Finlandia (8) Inggris (9) Irlandia (10) Islandia (11) Italia (12) Jepang (13) Jerman (14) Kanada (15) Korea (anggota termuda) (16) Luxembourg (17) Mexico (18) Norwegia (19) Perancis (20) Portugal (21) Selandia Baru (22) Spanyol (23) Swedia (24) Swiss (25) Turki dan (26) Yunani. 13

OECD DIBENTUK OECD dibentuk dalam tahun 1961 berdasarkan Paris Convention (14 Desember 1960) oleh negaranegara anggota Organisation for European Economic Cooperations and Development ditambah dengan Canada dan Amerika Serikat.

14

TUJUAN PEMBENTUKAN OECD Tujuan pembentukan OECD adalah untuk menggalakkan kebijaksanaan yang dirancang : a. untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan, kesempatan kerja yang tinggi, standar hidup yang terus naik di negara-negara anggotanya, mempertahankan stabilitas moneter, sehingga dapat memberi sumbangan pada pembangunan ekonomi dunia;

15

TUJUAN PEMBENTUKAN OECD b. untuk memberikan sumbangan bagi perluasan perekonomian yang sehat untuk negara anggota maupun bukan negara anggota, dalam proses pembangunan ekonomi; c. memberi sumbangan bagi perluasan perdagangan dunia atas dasar multilateral yang tidak diskriminatif sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional. 16

The OECD Committee on Fiscal Affairs Anggota-anggota “The OECD Committee on Fiscal Affairs” adalah ahli-ahli perpajakan yang ditunjuk oleh negara anggota OECD dan mewakili negaranya dalam “Committee” tersebut. Setelah pembentukkannya The OECD Committee on Fiscal Affairs bekerja keras untuk menyusun model perjanjian pencegahan pajak ganda dan diterbitkan dalam tahun 1963 Model OECD yang pertama yang disebut “Draft Double Taxation Convention on Income and Capital”. “The OECD Committee on Fiscal Affairs” terus membahas dan berusaha menyempurnakan Model OECD tersebut dan pada tahun 1977 diterbitkanlah Model OECD yang kedua dengan nama:“ Model Double Taxation Convention on Income and on Capital” 17

SARAN-SARAN OECD Saran-saran tentang perlakuan perpajakan yang termuat dalam Model OECD untuk dipakai dalam Tax Treaty dalam rangka mencegah pajak ganda internasional atas penghasilan dari transaksi antara dua negara anggota OECD yang mengadakan perjanjian pencegahan pajak ganda : 18

SARAN-SARAN OECD Pertama : Ada beberapa jenis penghasilan yang hanya boleh dikenakan pajak oleh negara domisili atau “state of residence” Hak untuk memungut pajak atas beberapa jenis penghasilan yang khusus diberikan kepada salah satu dari dua negara yang mengadakan perjanjian, disebut hak eksklusif untuk memungut pajak atau “eksklusive right to tax” Dengan demikian, negara yang lainnya tidak boleh memungut pajak atas penghasilan tertentu itu sehingga dicegahlah pengenaan pajak ganda atas penghasilan tersebut. 19

SARAN-SARAN OECD Kedua : Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka seluruh penghasilan yang didapat dari transaksi internasional dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. kelompok jenis-jenis penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak di negara sumber, 2. kelompok jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber, dengan pembatasan tertentu, 3. kelompok jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber tanpa ada pembatasan, jadi sepenuhnya boleh dikenakan pajak oleh negara sumber berdasarkan Undang-undang pajak domestik dari negara sumber yang bersangkutan.

20

SARAN-SARAN OECD Ketiga : Untuk jenis-jenis penghasilan yang boleh diikenakan pajak di negara sumber baik dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan, negara domisili diharuskan untuk melakukan pencegahan pajak ganda dengan memakai metode kredit atau metode pembebasan :

metode kredit atau “credit method” penghasilan yang telah dikenakan pajak dinegara sumber dikenakan pajak lagi di negara domisili; tetapi pajak yang telah dipungut di negara sumber dikreditkan atau dikurangkan dari jumlah pajak yang 21 terutang dinegara domisili.

SARAN-SARAN OECD metode pembebasan pajak atau “exemption method”: penghasilan yang telah dikenakan pajak dinegara sumber dibebaskan dari pengenaan pajak di negara domisili; juga dapat diterapkan “exemption by progression” yaitu dalam penentuan tarif pajak yang berlaku di negara domisili yang bersangkutan dijumlahkan dahulu seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang didapat di negara sumber, sehingga penghasilan yang dibebaskan dari pajak tidak mempengaruhi progresif tarif yang berlaku; 22

NEGARA OECD HARUS MEMAKAI MODEL OECD Negara-negara anggota OECD terikat untuk memakai Model OECD, apabila mengadakan “tax treaty” diantara mereka sesama negara anggota OECD, apabila telah mempunyai “tax treaty“sebelum Model OECD yang terakhir, maka jika mereka mengadakan mengadakan re negosiasi atas “tax treaty“ mereka tersebut, mereka juga terikat untuk menyesuaikan dengan Model OECD yang terakhir itu.

23

MODEL OECD Model OECD telah diterima untuk dipakai sebagai model apabila perlu dibuat “tax treaty“ diantara para anggota OECD, sebab para anggota OECD rata-rata mempunyai perusahaan yang beroperasi di negara anggota lainnya dan tiap negara anggota OECD itu mengekspor modal ke negara anggota lainnya. 24

MODEL OECD Pada awalnya tidak banyak perjanjian pencegahan pajak ganda dibuat antara negara-negara yang sedang membangun dengan negara-negara anggota OECD yang umumnya merupakan negara pengekspor modal, karena setiap diadakan perjanjian antara mereka selalu menggunakan sebagai pangkal tolak adalah Model OECD, yang bagi negara yang sedang membangun sulit untuk menerima perlakuan pajak berupa: 25

OECD MODEL 1. hak eksklusif bagi negara domisili untuk memungut pajak atas penghasilan–penghasilan tertentu, seperti royalti, keuntungan penjualan saham dan sekuritas lain, pembayaran dana pensiun swasta, 2. pembatasan hak memungut pajak dari negara sumber atas penghasilan–penghasilan tertentu, seperti dividen yang boleh dikenakan pajak hanya 5% dan bunga hanya boleh dikenakan pajak oleh negara sumber sebesar 10% serta keuntungan dari usaha hanya boleh dikenakan pajak oleh negara sumber, apabila kegiatan usaha itu dilakukan di negara sumber melalui suatu bentuk usaha tetap (BUT), sedangkan untuk adanya suatu BUT harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang cukup sulit untuk dipenuhi. 26

OECD MODEL Perlakuan-perlakuan pajak yang demikian tersebut sangat merugikan negara yang sedang membangun, karena terlalu banyak penerimaan pajak yang harus dikorbankan apabila membuat perjanjian pencegahan pajak ganda dengan Model OECD sebagai pangkal tolak. Pemerintah negara yang sedang membangun menyadari bahwa datangnya modal asing sangat penting untuk pembangunan negara yang bersangkutan, yang diikuti dengan datangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian managerial, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesempatan 27 kerja di negara yang sedang membangun.

OECD MODEL Peningkatan aliran investasi dari negara maju ke negara yang sedang berkembang banyak bergantung pada iklim investasi di negara yang sedang membangun yang bersangkutan. Pencegahan pajak ganda internasional merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik di negara yang sedang membangun. Adanya perjanjian pencegahan pajak ganda merupakan perlindungan penuh kepada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang bekerja atau melakukan kegiatan diberbagai negara untuk tidak dikenakan pajak ganda. 28

OECD MODEL Pemerintah negara yang sedang membangun yang didukung oleh para ahli perpajakannya berkeinginan untuk memperluas jaringan P3B dengan pemerintah negara maju pengekspor modal, namun P3B tersebut hendaknya didasarkan atas suatu model yang seimbang memperhatikan kepentingan negara domisili dan kepentingan negara sumber. Sehingga penerimaan yang dikorbankan oleh negara sumber seimbang dengan penerimaan yang dikorbankan oleh negara domisili. Negara yang sedang berkembang pada umumnya menjadi negara sumber penghasilan bagi investasi yang dilakukan oleh orang-orang atau perusahaan yang berdomisili di negara maju, dari tenaga ahli teknik dan ahli managerial dari negara maju, dari pengalihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. 29

Model UN (United Nations) atau Model PBB. UN Model secara khusus didesain untuk P3B antara negara maju dengan negara berkembang dirumuskan berdasarkan premis bahwa OECD Model yang kebanyakan meminta negara sumber untuk merelakan penerimaan pajaknya, kurang tepat digunakan sebagai panduan P3B antara negara maju dan negara berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik hubungan ekonomi negara maju dengan negara berkembang diwarnai oleh ketimpangan arus penghasilan antar kedua kelompok negara tersebut (dari negara berkembang lebih banyak mengalir ke negara maju). Arus penghasilan satu arah tersebut menyebabkan pengorbanan yang kurang proporsional dan kurang memperhatikan kepentingan pemajakan negara sumber. 30

UN MODEL Atas dasar hal tersebut “The United Nations Economic and Social Council” atau “The UN ECOSOC” dengan resolusinya tanggal 4 Agustus 1967 Nomor 1273 meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk “ad hoc working group” yang terdiri dari tenaga ahli dan para pejabat pajak dari negara maju dan dari negara yang sedang berkembang yang mewakili berbagai kawasan (Amerika Utara, Amerika Latin, Asia , Afrika dan Eropa) dan mewakili berbagai sistem perpajakan. 31

UN MODEL Berdasarkan resolusi tersebut Sekretaris Jenderal PBB membentuk “The UN Ad Hoc Group of Tax Experts” yang pertama yang anggotanya terdiri dari (1) Amerika Serikat (2) Argentina (3) Brazil (4) Chili (5) Filipina (6) Ghana (7) India (8) Inggris (9) Israel (10) Jepang (11) Jerman (12) Negeri Belanda (13) Norwegia (14) Pakistan (15) Perancis (16) Sri Langka (17) Sudan (18) Swiss (19) Tunisia (20) Turki . 32

UN MODEL Masing-masing ahli perpajakan tersebut berbicara dalam Kelompok Tenaga Ahli Perpajakan dalam kapasitas pribadi masingmasing (atau–“in their personal capacity”) Atas dasar pembahasan-pembahasan dalam Kelompok Tenaga Ahli Perpajakan PBB tersebut disusun the“United Nations Model Double Taxation convention Between Developed and Developing Countries” yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1980. 33

UN MODEL Setelah diterbitkannya “the UN Model” atau model PBB tersebut, pembahasan Model PBB dan pemantauan atas pelaksanaannya masih diteruskan dilakukan oleh Kelompok Tenaga Ahli Perpajakan PBB sampai sekarang. Kelompok Tenaga Ahli Perpajakan PBB tidak diwakili lengkap dari semua negara anggota PBB sebagaimana halnya “The OECD Committee on Fiscal Affairs” Keanggotaan OECD Committee tersebut adalah sebanyak anggota OECD, sehingga setiap anggota OECD diwakili oleh seorang tenaga ahli perpajakan dalam “The OECD Committee on Fiscal Affairs” 34 tersebut.

UN MODEL Negara anggota PBB tidak terikat untuk mempergunakan Model PBB apabila mereka mengadakan perjanjian pencegahan pajak ganda. Namun negara anggota PBB yang sedang membangun berusaha agar perjanjian pencegahan pajak ganda (tax treaty) nya dengan negara yang telah maju ekonominya menggunakan pasal Model PBB tersebut sesuai dengan kepentingan negara yang sedang membangun.

35

Pentingnya diketahui Model yg digunakan dlm P3B Model PBB bukan merupakan sumber hukum bagi Perpajakan Internasional Indonesia . Yang menjadi sumber hukum bagi Perpajakan Internasional Indonesia adalah P3B (tax treaty) Indonesia dengan negara lain yang telah diratifikasi oleh kedua negara dan dokumen ratifikasinya telah dipertukarkan. Walaupun Model PBB atau Model OECD tidak merupakan sumber hukum bagi Perpajakan Internasional Indonesia tetapi apabila suatu pasal P3B (tax treaty) memakai pasal yang berkenaan dari Model PBB, maka interpretasi atas pasal tersebut seyogyanya memakai “Commentaries” tentang pasal dan ayat yang bersangkutan dalam Model PBB tersebut. Oleh karena penting diketahui apakah rumusan suatu pasal dalam P3B (tax treaty) berasal dari Model OECD atau berasal dari Model PBB. 36

PERBEDAAN YANG TERPENTING ANTARA MODEL OECD DAN MODEL PBB 1. Model OECD lebih mementingkan hak negara domisili untuk memungut pajak, sedangkan Model PBB memberikan hak yang lebih besar kepada negara sumber untuk memungut pajak. 2. Perbedaan lain ada Pasal 12 ayat (1) yang disarankan oleh Model OECD dan Model PBB mengenai pengenaan pajak atas royalti sbb: a. Model OECD menyarankan supaya hak eksklusif untuk memungut pajak diberikan kepada negara domisili, dan negara sumber tidak memungut pajak atas royalti dengan kata kunci adalah:“shall be taxable only” 37

PERBEDAAN ANTARA MODEL OECD DAN MODEL PBB b.Model PBB menggunakan istilah “may be taxed” negara domisili dapat memungut pajak atas royalti, tetapi bukan hanya negara domisili yang berhak memungut pajak, tetapi negara sumber dapat juga memungut pajak, Model PBB tidak memberikan hak eksklusif untuk memungut pajak atas royalti kepada negara domisili. 38

PERBEDAAN ANTARA MODEL OECD DAN MODEL PBB Perbedaan pokok antara Model OECD dan Model PBB adalah bahwa Model OECD lebih banyak memberikan hak untuk memungut pajak kepada negara domisili dan model PBB yang merupakan hasil dari upaya bersama untuk mewujudkan keseimbangan hak memungut pajak antara negara domisili dan negara sumber, sehingga Model PBB ini lebih banyak memberikan hak memungut pajak kepada negara sumber dari pada negara domisili. 39

MODEL YANG DIPAKAI PEMERINTAH INDONESIA Model yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam menyusun P3B adalah Model PBB, namun selalu dimodifikasi dengan model OECD, hal tersebut sangat tergantung dengan negara mana P3B tersebut dibuat, dan seberapa besar “bargaining power” yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 40

METODE PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA MENURUT USA MODEL Metode P3B secara unilateral yang dianut oleh USA berbeda dengan OECD Model maupun UN Model. USA menganut ordinary credit dengan batas credit yang disebut general limitations. Jenis-jenis penghasilan dimasukkan kedalam basket sesuai dengan klasifikasinya. Terdapat delapan income baskets dan jika satu jenis penghasilan tidak dapat masuk dalam salah satu basket, penghasilan tersebut masuk dalam kategori general limitations. 41

SELAMAT BELAJAR

42