Perikatan Baru.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yan bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum. Dalam kegiatan ekonomi terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Namun harus berdasarkan peraturan dan norma yang terdapat dalam undangundang yang berlaku maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya hubungan hukum maka terjadi pertalian hubungan subjek hukum dengan objek hukum (hubungan hak kebendaan). Dalam hukum perjanjian didalamnya terdapat dua azas yaitu azas konsensualitas dan azas kebebasan berkontrak. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-undangan. Di Indonesia berbagai peratutran undang-undang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menggantikan sebagian kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undangundang hukum dagang. Namun untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia maka ke dua kitab undang-undang itu masih digunakan sampai ada peraturan perundangundangan yang baru untuk menggantinya.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diungkapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1

1. Apakah pengertian dari perjanjian ? 2. Apa saja unsur-unsur dari perjanjian? 3. Apa saja asas-asas dalam perjanjian? 4. Apa saja syarat sahnya dari sebuah perjanjian? 5. Bagaimana akibat dari sebuah perjanjian? 6. Apa saja jenis-jenis dari perjanjian? 7. Apa yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian? 8. Apa yang dimaksud overmacht/ force majeur dalam perjanjian?

1.3 Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengertian dari perjanjian. 2. Untuk mengetahui unsur-unsur dari perjanjian. 3. Untuk mengetahui asas-asas dalam perjanjian. 4. Untuk mengetahui syarat sahnya dari sebuah perjanjian. 5. Untuk mengetahui akibat dari sebuah perjanjian. 6. Untuk mengetahui jenis-jenis dari perjanjian. 7. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian. 8. Untuk mengetahui overmacht/ force majeur dalam perjanjian.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perjanjian Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu : a. Untuk memberikan sesuatu; b. Untuk melakukan sesuatu; c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu. Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang

3

berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjianadalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Hanya menyangkut sepihak saja. b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. c. Pengertian perjanjian terlalu luas. d. Tanpa menyebut tujuan. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut :“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” Selain itu beberapa sarjana merumuskan definisi perjanjian, yaitu : a. Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. b. Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Berdasarkan definisi perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah : 1) Adanya pihak-pihak 2) Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak 3) Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda 4) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan 5) Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan

4

6) Adanya syarat-syarat tertentu. 2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut : a. Unsur Esensialia Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainya.Unsur essensialia ini pada umumnyadipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. b. Unsur Naturalia Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essesialianya diketahui secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. c. Unsur Aksidentalia Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuang yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara berasama-sama

oleh

para

pihak.Dengan

demikian

maka

unsur

ini

5

padahakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. 2.3 Asas-Asas Perjanjian Asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut. Adapun asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut : a.

Asas Personalitas Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku

bagi parapihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : 1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; 2) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. b.

Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah

bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan

6

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. c.

Asas Konsesualitas Asas konsesualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat

tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perajnjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian. d.

Asas Kekuatan Mengikat Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan

belaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara "sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”. e.

Asas Itikad Baik Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif. 2.4 Syarat Sah Perjanjian `

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah dipenuhi 4 syarat seperti yang

ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu pokok persoalan tertentu; d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dua syarat yang pertama yaitu poin (a) dan poin (b) dinamakan syarat subjektif, dikarenakan mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terkahir yaitu poin (c) dan poin (d)

7

dinamakan syarat objektif, dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 1) Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 2) Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. 3) Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang-undang. 4) Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. 2.5 Akibat Perjanjian Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang Membuatnya Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa

8

akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. 2. Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Berikut ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu : a. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata) dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330 sampai dengan 1331 KUH Perdata). b. Perjanjian yang Batal Demi Hukum Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja; dan disebut mutlaj jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap tiap perjanjian yang batal demi hukum psati berlaku mutlak. 2.6 Jenis Perjanjian Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu : a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

9

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewa menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata). b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya

jual-beli,

sewa-menyewa,

tukar-menukar,

pertanggungan,

pengangkutan. Sedang perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai namadan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat. c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. d. Perjanjian Konsensual dan Riil Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. 2.7 Wanprestasi Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau wanprestasi tidak menjalankan / memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum inggris disebut dengan istilah “default”, atau “nonfulfillment” ataupun “beach of contract. Adapun perkataan wanprestasi dalam bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut

10

kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dalam penegertian lain yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu : 1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, 2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, 4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan Menurut Burght, pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui telebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut.

11

Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu: a.

Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur tidak mungkin berprestasi lagi.

b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan Dalam hal ini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari pada

yang

diperjanjikan. Misalnya kreditur membeli bawang putih, tapi ternyata yang dikirim adalah bawang merah.Dalam hal ini demikian kita beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi.Maka dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimna mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjkan. c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Disini debitur berprestasi, obyek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan yaitu debitur terlambat dalam prestasinya. d. Melakuakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Debitur melakukan sesuatu tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai

pembatalan

perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan

sebelum

perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

2.8 Overmacht / Force Majeur Keadaan memaksa (force majeur) adalah suatu keadaan diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi

12

prestasinya.Maka pada overmacht tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Akibat dari overmacht adalah adanya masalah risiko artinya siapakah yangmenanggung kerugian, atau keadan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapa diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Pada Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “debitur harus dihukum menganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dilaksanakanya perikata itu pada waktu yang tepat, yang disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, meskipun tidak ada itikad buruk pada pihaknya”. Selanjutnya menganai Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbautan yang terlarang”. Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian yang dinamakan keadaan memaksa, keadaan yang terjadi yang tidak terduga, dilakukan dengan tidak ada kesengajaan, tidak ada itikad buruk dari debitur dan kerugian yang timbul karena berhalangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan karena adanya keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh kreditur. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu: 1. Tidak memenuhi prestasi; 2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur; 3. Faktor

penyebab

itu

tidak

diduga

sebelumnya

dan

tidak

dipertanggungjawabkan kepada debitur. Menurut V. Brakel sebenarnya yang pokok akibat dari Overmacht adalah kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensinya adalah bahwa debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh itu (karena tidak ada kewajiban prestasi pada debitur).

13

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa: 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi); 2. Pembatalan perjanjian; 3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh krediturdalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata) : 1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian; 2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi; 3. Membayar ganti rugi; 4. Membatalkan perjanjian; dan 5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Di dalam peristiwa keadaan diluar kekuasaan (overmacht) pihak kreditor tidak berhak atas ganti rugi, hal ini berbeda sebagaimana situasi wanprestasi yang menimbulkan hak kreditor untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata). Syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan sementara keadaan diluar kekuasaan (overmacht) justru tidak perlu diperjanjikan. Dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan, maka perjanjian dianggap batal, diataranya karena: a. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata) b. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH Perdata) c. Musnahnya pekerjaan diluar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUH Perdata) d. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHD)

14

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.4 Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjianadalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Suatu perikatan bisa timbul baik karena perjanjian maupun karena undangundang – UU dan perjanjian adalah sumber perikatan. Dalam suatu perjanjian, para pihak yang menandatanganinya sengaja menghendaki adanya hubungan hukum diantara mereka – menghendaki adanya perikatan. Motivasi tindakan para pihak adalah untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang akan mengatur hubungan mereka, sehingga inisiatif munculnya hak dan kewajiban perikatan itu ada pada mereka sendiri. Beda halnya dengan perikatan yang bersumber pada undang-undang, dimana hak dan kewajiban yang muncul bukan merupakan motivasi para pihak melainkan karena undang-undang mengaturnya demikian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan.

15

3.2 Saran Demikian makalah ini dapat penulis selesaikan. Penulis berharap agar makalah ini menjadi bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan menambah wawasan mengenai hukum perdata, khususnya permasalahan hukum perjanjian dan hukum perikatan ini. Namun, dalam penyusunan ini, penulis sadar terdapat banyak kekurangan, Karena penulis pun masih dalam tahap belajar, dan menyusun. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca dan pembimbing.

16

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung : Penerbit Alumni. Muhammad, Abdulkadir. 1986. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1986 _____ . 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Soeroso, R. 1999. Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum). Bandung: Alumni Bandung. Soebekti, R. 1979. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa. Wedya, Rara. Makalah Hukum Perjanjian.

Diakses dari http://berbagai-

ilmuku.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-perjanjian.html, pada tanggal 29 November 2018 pukul 12.00 WIB.

17