Hukum Perikatan (baru).docx

MAKALAH PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN,PERSEKUTUAN, DAN PERKUMPULAN

Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah : Hukum Perikatan Dosen Pengampu: Moch Junaidi Abdillah, M.H

Disusun oleh: 1. 2. 3. 4.

Ahmad Rizal Bahroini Dwi Roviatun Najah Bambang Siswanto Abid Robbil Izzati

(1720710034) (1720710035) (1720710036) (1720710037)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) TAHUN AJARAN 2018/2019

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Didalam hukum Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah company law adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum maupun yang berstatus badan hukum. Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama jika dikaitkan dengan dunia perniagaan disebut dengan hukum persekutuan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersil dan non komersil. Tetapi sebenarnya didalam hukum Inggris ada pembedaan secara tegas mengenai sifat komersial dan non komersial itu. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang usaha perseorangan yang pada saat ini belum ada pengaturannya sedangkan Badan Usaha Badan Hukum masih didasarkan pada KUH Perdata dan KUHD yang mengatur persekutuan perdata. Latar belakang terbentuknya persekutuan perdata lahir dari suatu perkumpulan yang dimana pada dasarnya perkumpulan adalah bentuk dasar dari setiap badan usaha, baik yang berbentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain. B. Rumusan masalah 1. 2. 3. 4.

Pengertian perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan, dan perkumpulan. Hubungan antar sekutu? Hubungan dengan pihak ketiga? Bagaimana syarat berakhirnya persekutuan?

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian 1. Perjanjian melakukan pekerjaan Menurut Undang-Undang No. 13 Th 2003 Pasal 1 ayat 14 perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh atau keryawan serta hak dan kewajiban majikan.1 Perjanjian kerja dalam arti sempit adalah salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu perjanjian antara buruh dan majikan untuk melakukan pekerjaan dengan upah.2 Perjanjian kerja tidak diminta dalam bentuk yang tertentu. Jadi, dapat dilakukan secara lisan,dengansurat pengangkatan oleh pihak pengusaha secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua pihak. UndangUndang ketenaga kerjaan yang berlaku hanya menentapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis,biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus ditanggung oleh pihak pengusaha. Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kerjasama, yakni: a. Harus adanya unsur kerja, suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 1603a. “sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja bersifat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan dan kehaliannya. Jadi, menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut diputus demi ketentuan hukum. b. Harus adanya unsur perintah, pengusaha memiliki wewenang dalam memerintah pekerjaanya untuk melakukan pekerjaan seseuai keahlian dan keterampilan pekerja atau karyawan. c. Harus adanya pengupahan atau gaji, upah atau gaji merupakan peranan penting dalam hubungan perjanjian kerja. Prioritas utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha untuk memperoleh upah, 1 2

http://www.hukum123.com, diakses pada tanggal 15 november 2018 pukul 21:06. Djumialdji,Perjanjian Kerja,Bumi Aksara:Jakarta,1992.hlm.2.

sehingga jika tidak adanya upah yang diberikan dari pihak pengusaha hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. d. Unsur waktu tertentu atau kontrak kerja, suatu hubungan kerja antara pengusaha yang pekerjaanya tidak berlangsung terus menerus. Waktu tertentu itu dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat juga tidak ditetapkan. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah tetap. 2. Pengertian persekutuan Persekutuan berasal dari bahasa Belanda maatschap atau vennootscap adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing dan dimasukkan dalam kekayaan bersama. Ciri-ciri persekutuan perdata adalah tidak adanya kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya serta dalam persekutuan tersebut dapat:  Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu  Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan  Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan  Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerja sama pada koridor perkumpulan yang dibentuk. 3. Pengertian Perkumpulan Perkumpulan adalah perhimpunan atau perserikatan orang (zedelijke lichamen, coorporate body) baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom,badan keagamaan,atau yang didirikan untuk suatu maksut tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,ketertiban umum,dan kesusilaan yang lazim atau baik. Perkumpulan juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan anggota-anggota masyarakat yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Ciri-ciri perkumpulan:   

Terorganisir secara sistematis Terbentuk karena memiliki tujuan tertentu Hubungan anggotanya bersifat hierarki dan atas dasar wewenang (contiactual)

B. Hubungan Antara Sekutu 1. Pembagian Keuntungan

Dalam persekutuan (maatschap) tidak ditetapkan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama. Ada yang memasukkan modal, ada yang memasukkan barang, dan ada pula yang hanya memasukkan tenanganya saja. Barang yang dimasukkan tersebut akan ditaksir harganya dan sekutu yang memasukkan barang tersebut dianggap mempunyai saham sebesar nilai barang tersebut. Sebagaimana telah diterangkan, bagaimana para sekutu mengatur pembagian keuntungan bersama itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam janjian persekutuannya. Undang-Undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan yaitu: a. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada pihak ketiga. b. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan. Masing-masing sekutu berhutang kepada persekutuan dengan apapun yang telah ia sanggupi untuk memasukkan dalam persekutuan dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu,maka sekutu tersebut diwajibkan menanggung dengan cara yang berlaku sama dalam jual beli. Demikianlah yang tercantum dalam pasal 1625 KUHPerdata : “Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli”. Kewajiban untuk menanggung yang dimaksudkan ini adalah kewajiban undang-undang yang diperuntukkan kepada seseorang penjual barang, yang sebagaimana diketahui mengenai dua hal yaitu: menanggung kepuasan konsumen dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Pasal 1626 berbunyi sebagai berikut: “peserta yang harus memasukkan uang dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu dengan sendirinya karena hukum tanpa ditegur lagi menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian bunga”. Bunga yang dimaksudkan diatas adalah bunga moratoir sebanyak 6% per-tahun sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal 1250 dengan perbedaan bahwa disini bunga

dihitung sejak hari si sekutu tersebut lalai membayar hutangnya kepada persekutuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kerugian tambahan itu adalah misalnya apabila persekutuan dalam rangka menjalankan usahanya terpaksa meminjam uang dari pihak lain dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga menurut undang-undang itu. Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu utang piutang bersama, dan yang berhutang telah membayar hutangnya sebagian itu kemudian jatuh pailit, maka sekutu tersebut harus memasukkan apa yang telah diterimanya kedalam kas bersama, meskipun ia sudah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan bagiannya (Pasal 1629 KUHPerdata). 2. Resiko Atas Barang yang di Masukkan Menurut pasal 1630 KUHPerdata: Apabila persekutuan sebagai akibat kesalahan seorang sekutu didalam mengerjakan suatu urusan dan menderita kerugian maka sekutu tersebut harus mengganti kerugian itu tanpa dibolehkan mengkompensasikan keuntungan-keuntungan yang di perolehnya bagi persekutuan dalam lain urusan. Jika suatu barang yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, merupakan suatu barang tertentu dan tidak musnah karena pemakaian, maka resiko atas barang tersebut dipikulkan kepada pemiliknya. Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan, tidak saja tentang modal yang lebih dulu ia keluarkan lebih dahulu untuk kepentingan persekutuan, dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya 3. Keuntungan Seimbang dengan Pemasukan Mengenai pembagian keuntungan diberikan peraturan oleh pasal 1633 sebagai berikut: “ jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditetapkan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah menurut imbangan dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan”. Dalam ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa tata cara pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian diserahkan kepada ketentuan sekutu itu sendiri, namun bila tidak ada ketentuan, maka berlakulah cara sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut. Kemudian terhadap kebebasan untuk mengatur sendiri cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian itu diadakan pembatasan oleh kedua ketentuan dalam undang-undang. Soal wewenang untuk melakukan pengurusan persekutuan juga dalam prinsipnya diserahkan kepada para sekutu sendiri untuk mengaturnya. Seorang sekutu yang dengan satu janji khusus dalam perjanjian persekutuannya ditugaskan untuk melakukan kepengurusannya. Sekutu mempunyai hak meskipun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya asalkan dalam hal tersebut berlaku dalam i’tikad yang baik.

Kekuasaan tersebut berlaku selama berlangsungnya persekutuan, tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah. Namun jika kekuasaan tersebut tidak diberikan didalam perjanjian persekutuannya, melainkan dalam suatu tanda bukti akta, maka dapatlah ia tarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa. C. Hubungan Antara Pihak Ketiga Menurut pasal 1642 KUHPerdata : sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutusekutu lainya jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya. Tanggung jawab yang begitu luas masing-masing terikat untuk seluruh jumlah hutang bersama, begitu pula kewenangan masing-masing untuk mengikatkan kawan-kawannya kepada pihak ketiga. a. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga Tanggung jawab sekutu masing-masing terhadap pihak ketiga ditegaskan dalam pasal 1643 KUHPerdata sebagai berikut: “para sekutu boleh ditagih kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama , walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil dalam peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan bahwa pasa sekutu wajib memikul hutang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan tersebut” Apa yang ditegaskan dalam pasal 1643 diatas, sebenarnya tidak merupakan sesuatu bentuk tanggung jawab yang khusus, melainkan hanya menggambarkan pola tanggung jawab yang umum saja. Menurut asas umum, apabila beberapa orang bersama-sama meminjam uang dari seorang pihak ketiga, masing-masing dapat dituntut untuk bagian yang sama, jadi apabila kesepakatan tersebut terdiri dari tiga pihak masing-masing dapat dituntut untuk membagi sepertiga jumlah hutang itu.3 D. Berakhirnya Persekutuan Berakhirnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 – 1652 KUH Perdata. Disebutkan: 1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan 2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha menjadi tugas pokok persekutuan 3. Atas kehendak dari seorang atau beberapa sekutu

3

Subekti, Ibid.hlm.83.

4. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, keberadaan suatu perdata sangat bergantung kepada orang. Hal ini terlihat apabila salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan,secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan menolak untuk membubarkan. Apabila dilihat dari sudut pandang usaha adalah kurang tepat jika setiap kali ada permintaan salah seorang sekutu, maka persekutuan dibubarkan. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap (optional law), para pihak dalam hal ini para pendiri persekutuan dapat menentukan lain dalam anggaran dasarnya atau sekalipun ada permintaan dari salah seorang sekutu untuk membubarkan persekutuan, belum tentu perketuan bubar. Artinya, jika salah satu atau beberapa orang sekutu keluar dari persekutuan, maka persekutuan itu tetap berjalan. Demikian halnya dalam memasukkan pihak ketiga tidak harus ada izin dalam sekutu lainnya, asal dicantumkan dalam anggaran dasar persekutuan perdata.5 Penyebab berakhirnya persekutuan perdata berdasarkan ketentuan pasal 1646 KUH Perdata tersebut tidak bersifat limitative (bersifat membatasi) ,akan tetapi bersifat demonstrative (mempertontonkan secara mencolok atau terang-terangan). Sebab disamping ketentuan pasal 1646 KUH Perdata masih ada sebab-sebab yang lain yang dapat menimbulkan berakhirnya persekutuan perdata, misalnya: a. Berdasarkan suara bulat dari sekutu b. Karena berlakunya syarat pembubaran (ontbindende voorwarde) ,misalnya diterapkan dalam perjanjian persekutuan perdata.

4 5

Sentosa Sembiring,Hukum Dagang,Citra Aditya Bakti,Bandung,2008,Hlm.38. Ibid, hlm.39.

BAB III PENUTUP A. Simpulan Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara perkerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dengan menggunakan harta bersama. Perkumpulan merupakan suatu perhimpunan atau perserikatan orang baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum . 



Hubungan antara sekutu,Undang-Undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan yaitu: a. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada pihak ketiga. b. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan. Hubungan antara pihak ketiga.

Menurut pasal 1642 KUHPerdata : sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutusekutu lainya jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya. Tanggung jawab yang begitu luas masing-masing terikat untuk seluruh jumlah hutang bersama, begitu pula kewenangan masing-masing untuk mengikatkan kawan-kawannya kepada pihak ketiga. 

Berakhirnya persekutuan.

Berakhirnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 – 1652 KUH Perdata. Disebutkan: 5. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan 6. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha menjadi tugas pokok persekutuan 7. Atas kehendak dari seorang atau beberapa sekutu

DAFTAR ISI ,Djumialdji,Perjanjian Kerja,Bumi Aksara:Jakarta,1992. http://www.hukum123.com, diakses pada tanggal 15 november 2018. Sentosa Sembiring,Hukum Dagang,Citra Aditya Bakti,Bandung,2008.