Perdes No. 1 Tentang Rkp Desa 2018.docx

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN ANGGARAN 2018

DESA GUNUNG SARI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DESA GUNUNG SARI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG PERATURAN DESA GUNUNG SARI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GUNUNG SARI Menimbang

: a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No7) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; 8.Peraturan . . .

-2-

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG SARI dan KEPALA DESA GUNUNG SARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang 3. Bupati adalah Bupati Tangerang 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tangerang 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan

masyarakt

setempat,

berdasarkan

prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan

Desa

adalah

penyelenggara

urusan

Pemerintahan

dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan . . .

-38. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan kepentingan

Desa

adalah

masyarakat

penyelenggaraan

setempat

dalam

urusan

system

pemerintahan

pemerintahan

dan

Negara

Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana

Kerja

Pemerintah

Desa,

selanjutnya

disebut

RKPDesa,

adalah

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa Pasal 2 1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa; 2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa

4.Setelah . . .

-44. Setelah

membahas

dan

menyepakati

rancangan

RKP

-Desa,

dalam

Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2018 dalam bentuk Dokumen RKPDesa; 5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat; 6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2018 Pasal 3 1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan; 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4 Visi : “Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat Desa Gunung Sari yang

Religius, Aman dan Sejahtera.” Pasal 5 Misi :

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 3) Peningkatan peran serta dan partisifasi masyarakat pembangunan 4) Menumbuhkan semangat kekeluargaan dan gotong royong 5) Menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama 6) Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat

dalam

BAB V . . .

-5BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa 3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa. Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa : 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa; 2. Intensif RT dan RW; 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa; 4. Tunjangan operasional BPD; 5. Program operasional Pemerintahan Desa; 6. Program Pelayanan Dasar; 7. Program pelayanan dasar infrastruktur; 8. Program kebutuhan primer pangan; 9. Program pelayanan dasar pendidikan; 10. Program pelayanan kesehatan; 11. Program kebutuhan primer Sandang; 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 13. Program Ekonomi produktif; 14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa; 15. Program penunjang peringatan hari-hari besar; 16. Program dana bergulir.

BAB VI . . .

-6BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Rencana Kerja Pemerintahan Desa di Jelaskan didalam laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang terlampir dalam lampiran Peraturan Desa ini. Pasal 11 Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Gunung Sari Pada tanggal, 10 Januari 2018 KEPALA DESA GUNUNG SARI

PAROJI Diundangkan di Gunung Sari pada tanggal, 11 Januari 2018 SEKRETARIS DESA GUNUNG SARI

SARDI

LEMBARAN DESA GUNUNG SARI TAHUN 2018 NOMOR 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Gunung Sari berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam angka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa. Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Gunung Sari Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Gunung Sari Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun Sukadiri khususnya pelaksanaan tahun 2018 dalam rencana operasional program prioritas desa. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa,Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang, maka penyusunan RKP Desa Gunung Sari Tahun 2018 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunung Sari Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunung Sari Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. 2.

1.3.

Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gunung Sari Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 81); 2.1. Peraturan Desa Gunung Sari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gunung Sari Tahun 2015 - 2021

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis Desa Gunung Sari adalah Desa yang berada di Pemerintahan Kecamatan Mauk, dan merupakan daerah Pertanian dengan kondisi tersebut dapat dilihat dari tataguna tanah yang mayoritas lahan Sawah. Kondisi Geografis Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut : a. b.

Luas Wilayah Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk 3.77 Ha yang terdiri dari Dusun I … Ha Dusun II … Ha. Jumlah Penduduk Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut : Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Gunung Sari Tahun 2016 No.

c. d.

Jenis Kelamin

Jumlah

Prosentase (%)

1

Laki-laki

2.412

51,94 %

2

Perempuan

2.248

48,06 %

Jumlah

4.660

Jumlah Rt.Rw Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk terdiri dari 5 RW dan 21 RT. Penggunaan Lahan Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah sebagai berikut : Tabel 2 Penggunaan Lahan a.

TANAH SAWAH Jenis Sawah

1. Sawah irigasi teknis

Luas (Ha) 226,4 ha/ M² -

2. Sawah irigasi ½ teknis 3. Sawah tadah hujan

56,0 ha/ M² -

4. Sawah pasang surut Total luas (1+2+3+4)

282,4 ha/ M²

B. TANAH KERING Jenis Tanah Kering 1. Tegal / Ladang 2. Pemukiman

Luas (Ha) 1,3 ha/ M² 75,6 ha/ M²

-

3. Pekarangan Total luas (1+2+3)

76,9 ha/ M²

C. TANAH BASAH Jenis Tanah Basah

Luas (Ha) -

1. Tanah Rawa

-

2. Pasang Surut

-

3. Lahan Gambut

-

4. Situ / Waduk / Danau Total luas (1+2+3+4)

-

D. TANAH PERKEBUNAN Jenis Perkebunan

Luas (Ha) -

1. Tanah Perkebunan Rakyat

-

2. Tanah Perkebunan Negara

-

3. Tanah Perkebunan Swasta

-

4. Tanah Perkebunan Perorangan Total luas (1+2+3+4)

-

E. TANAH FASILITAS UMUM Jenis Fasilitas Umum 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : a. Tanah bengkok b. Tanah titi sara c. Kebun desa d. Sawah desa 2. Lapangan olahraga 3. Perkantoran pemerintah 4. Ruang publik/taman kota 5. Tempat pemakaman desa/umum 6. Tempat pembuangan sampah 7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi 8. Pertokoan 9. Fasilitas pasar 10. Terminal 11. Jalan

Luas (Ha) 0,5 ha/ M² 0,7 ha/ M² -

-

12. Daerah tangkapan air

-

13. Usaha perikanan

-

14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8...+14)

-1,2 ha/ M²

F. TANAH HUTAN Jenis Hutan 1. Hutan lindung 2. Hutan produksi (a+b) a. Hutan produksi tetap b. Hutan terbatas 3. Hutan konservasi 4. Hutan adat 5. Hutan asli 6. Hutan sekunder 7. Hutan buatan 8. Hutan mangrove 9. Hutan suaka (a+b) a. Suaka alam b. Suaka margasatwa 10. Hutan rakyat

Luas (Ha) -

Total luas (1+2+3+....+10)

-

Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+....+F)

-

2.2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah sebagai berikut : a.

Jumlah Penduduk Miskin s/d Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Jumlah Jumlah No Pendudu Penduduk Tahun 2016 Tahun 2017 k Miskin 1. 4.660 2.035 1.988 1.602

b.

Jumlah Penduduk Buta Huruf s/d Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Jumlah Jumlah Tahun Tahun No Penduduk Penduduk 2016 2017 Buta Huruf 1.

c.

4.660

232

449

359

Tingkat Pendidikan Masyarakat s/d Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Laki-laki Perempuan Tingkatan Pendidikan (Orang) (Orang) 1. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 2. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah 4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD 7. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP 8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA 9. Tamat SD/sederajat 10. Tamat SMP/sederajat 11. Tamat SMA/sederajat 12. Tamat D-1/sederajat 13. Tamat D-2/sederajat 14. Tamat D-3/sederajat 15. Tamat S-1/sederajat 16. Tamat S-2/sederajat 17. Tamat S-3/sederajat 18. Tamat SLB A 19. Tamat SLB B 20. Tamat SLB C Jumlah

-

-

64

76

46

38

316 16 43 97 216 861 418 215 10 11 22 2 2.337

321 15 45 82 114 824 407 210 9 5 16 2.162 4.499

Jumlah Total

d.

Jumlah Penduduk Penyandang Sosial s/d Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Laki-laki Perempuan Jenis Cacat Fisik (Orang) (Orang) 1. Tuna rungu 1 3 2. Tuna wicara 2 1 3. Tuna netra 1 2 4. Lumpuh 5. Sumbing 6. Cacat kulit 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya Jumlah

4

6

Jenis Cacat Mental 1. 2. 3. 4.

Idiot Gila Stress Autis

Laki-laki (Orang) 5 2

Perempuan (Orang) 2 -

7

2

Jumlah 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi Sarana dan Prasarana di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah sebagai berikut : a.

Kondisi Sarana Pendidikan di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah Sebagai Berikut : Kondisi No 1. 2. 3.

b.

c.

SDN GUNUNG SARI SDN MARGAHAYU -

Baik

Kurang Baik

Rusak

Baik Baik -

Kondisi Sarana Perhubungan di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah Sebagai Berikut : No

Nama Jalan/Jembatan/SPAL/TPT

1. 2. 3. 4.

Jembatan Desa Jalan Lingkung SPAL Gorong-Gorong

Kondisi Baik Baik

Kurang Baik

Rusak

Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik

Kondisi Sarana Kesehatan di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah Sebagai Berikut : No 1. 2. 3.

d.

Nama Sekolah

Nama Sarana Kesehatan

Kondisi Baik

Polindes

Kurang Baik Kurang Baik

Rusak

Kondisi Sarana Pemerintahan di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah Sebagai Berikut : Kondisi No

Nama Sarana Pemerintahan

1. 2. 3.

Gedung Kantor Desa Posyandu

Baik Baik Baik

Kurang Baik

Rusak

e.

Kondisi Sarana Perdagangan di Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk adalah Sebagai Berikut : No 1. 2. 3. Dst

Nama Sarana Perdagangan

Kondisi Baik

Kurang Baik

Rusak

BAB III RPJM Desa 3.1. VISI, MISI dan NILAI Desa Gunung Sari di Pimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai Visi sebagai berikut : “Kebersamaan dalam membangun demi Desa Gunung Sari yang lebih maju.” meningkatkan kesejahteraan yang dimaksud dalam Visi ini adalah Pemerintah Desa akan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencari berbagi program dari pemerintah untuk semua sektor, baik itu dibidang pertanian, peternakan maupun berbagai program pemberdayaan, yang akan dibingkai dalam suasana musyawarah mufakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan damai dengan dasar persatuan dan kesatuan yang kuat yang mempunyai misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Gunung Sari Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah. 2. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik. 3. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa. 6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Gunung Sari. 7. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Nilai-nilai adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh sebuah masyarakat dalam perjalanan mewujudkan visi yang merupakan prinsip social, social, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat Sukadiri. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudka isi dan misi diatas. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara boleh ditempuh. Nilai-nilai utama dimaksud antara lain atas: kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokrasi, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai tersebut melansi jalannya roda pemerintahan maupun semua warga masyarakat Sukadiri, sehingga menjadi sebuah pedoman yang baik dengan karakteritik sebagai berikut: 1. Transparan, transparan dibangun atas dasar saling percaya, teruka kepada semua pihak yang berkepentingan, proses-proses, dan informasi kebijakan secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, Agama dan Ras.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Demokratis. Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapa orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Partisipatif. Setiap warga masyarakat Sukadiri mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan, langsung maupun tidak langsung melalui lembaga yang ada. Patisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berpendapat dan berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap prosese pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/pasca konstruksi. Profesional. Bagi pemerintah desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan desa harus mengerjakan secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan kepada warga masyarakat Sukadiri dan para pihak yang berkepentingan. Keadilan. Bagi semua pemerintahan Desa Gunung Sari, proposional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proposional dalam menerima pembagian beban tanggung jawab dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Kesetaraan dan keadilan Seluruh masyarakat Sukadiri tidak diperbolehkan ada perbedaan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin. Egaliter. Seluruh warga masyarakat Sukadiri mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan berkedudukan yang sama. Kelestarian lingkungan. Seluruh warga masyarakat Desa Gunung Sari berkewajiban menciptakan situsi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan. Merdeka. Semua warga masyarakat Sukadiri, terutama pemerintahan desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai Tujuan dari Visi Misi Kepala Desa Gunung Sari maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya Meningkatnya luas. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya

ketersediaan sarana-prasarana transportasi. ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti ketersediaan sarana-prasarana perdagangan. ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri. ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.

3.3. ARAH KEBIJAKAN Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundanganundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

BAB IV EVALUASI RKP Desa TAHUN 2017 4.1. TARGET RENCANA DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 a. b. c. d.

Bidang Bidang Bidang Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN

ANGGARAN ( Rp )

REALISASI ( Rp )

LEBIH/(KURANG) ( Rp )

2

3

4

5

PENDAPATAN Pendapatan Transfer

1.598.602.448,00

1.598.602.448,00

0,00

Dana Desa

881.153.366,00

881.153.366,00

0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

205.597.070,00

205.597.070,00

0,00

Alokasi Dana Desa

481.852.012,00

481.852.012,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

1.598.602.448,00

1.598.602.448,00

0,00

527.747.552,00

511.768.000,00

15.979.552,00

209.475.000,00

209.475.000,00

0,00

209.475.000,00

209.475.000,00

0,00

209.475.000,00

209.475.000,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

57.162.654,00

57.124.000,00

38.654,00

Bantuan Keuangan Provinsi JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belanja Pegawai Tunjangan BPD dan Anggotanya Belanja Operasional Kantor Desa Belanja Pegawai

15.300.000,00

15.300.000,00

0,00

Tunjangan Bendahara Desa

15.300.000,00

15.300.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

21.715.300,00

21.714.300,00

1.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1.915.300,00

1.914.300,00

1.000,00

Belanja Benda Pos dan Materai

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor Belanja Insentif Operator Sistem Informasi Desa Belanja Modal

4.650.000,00

4.650.000,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

20.147.354,00

20.109.700,00

37.654,00

10.847.354,00

10.809.700,00

37.654,00

9.300.000,00

9.300.000,00

0,00

15.000.000,00

14.985.000,00

15.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

Uang Sidang BPD dan Anggotanya

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

6.476.300,00

6.476.300,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1.731.300,00

1.731.300,00

0,00

Belanja Benda Pos dan Materai

270.000,00

270.000,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

660.000,00

660.000,00

0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Printer Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belanja Pegawai

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

490.000,00

490.000,00

0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

3.325.000,00

3.325.000,00

0,00

Belanja Modal

6.523.700,00

6.508.700,00

15.000,00

340.000,00

340.000,00

0,00

2.000.000,00

1.985.000,00

15.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Printer Belanja Modal Pengadaan Mebeler Kantor

4.183.700,00

4.183.700,00

0,00

32.550.000,00

32.550.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

32.550.000,00

32.550.000,00

0,00

Belanja Operasional Rt.Rw Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa Belanja Barang dan Jasa

32.550.000,00

32.550.000,00

0,00

9.020.200,00

9.020.200,00

0,00

9.020.200,00

9.020.200,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

820.200,00

820.200,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

595.000,00

595.000,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.555.000,00

2.555.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Penyusunan RKP Desa

950.000,00

950.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

7.217.500,00

7.027.500,00

190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.217.500,00

7.027.500,00

190.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

575.000,00

575.000,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

387.500,00

267.500,00

120.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.555.000,00

2.485.000,00

70.000,00

Belanja Pengganti Uang Transport

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

750.000,00

0,00

7.221.800,00

7.221.800,00

0,00

7.221.800,00

7.221.800,00

0,00

94.300,00

94.300,00

0,00

Belanja Operasional RT.RW

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

542.500,00

542.500,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.835.000,00

2.835.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

750.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

3.646.898,00

3.645.000,00

1.898,00

3.646.898,00

3.645.000,00

1.898,00

Belanja Alat Tulis Kantor

301.898,00

300.000,00

1.898,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

605.000,00

605.000,00

0,00

1.540.000,00

1.540.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

750.000,00

0,00

17.653.500,00

17.278.500,00

375.000,00

17.653.500,00

17.278.500,00

375.000,00

419.000,00

419.000,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

9.034.500,00

8.659.500,00

375.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi Pelayanan Administrasi Terpadu Desa (ABT)

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

34.550.000,00

34.550.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Printer Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Belanja Modal Pengadaan Mebeler Kantor

9.750.000,00

9.750.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

7.500.000,00

7.217.500,00

282.500,00

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00

7.217.500,00

282.500,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

2.750.000,00

2.467.500,00

282.500,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.150.000,00

3.150.000,00

0,00

Inventarisasi Administrasi Desa (ABT)

Penyusunan Perdes SOTK (ABT)

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Inventarisasi Data Pembangunan Desa (SOTK) Belanja Barang dan Jasa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

450.000,00

450.000,00

0,00

1.150.000,00

1.150.000,00

0,00

7.000.000,00

6.702.500,00

297.500,00

7.000.000,00

6.702.500,00

297.500,00

945.000,00

647.500,00

297.500,00

3.955.000,00

3.955.000,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Informasi Desa Tingkat RT (ABT)

Pengelolaan Arsip Desa (ABT) Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Honorarium Pengelola Arsip Desa

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Belanja Modal

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Pembuatan Tugu Desa / Monumen Desa (ABT) Belanja Barang dan Jasa

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

36.000.000,00

21.221.000,00

14.779.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

35.550.000,00

20.771.000,00

14.779.000,00

35.550.000,00

20.771.000,00

14.779.000,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen Pengelolaan dan Penataan Aset Desa (ABT)

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

18.500.000,00

18.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pendataan/Survey

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

718.372.166,00

714.751.633,00

3.620.533,00

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

271.161.612,00

270.922.000,00

239.612,00

Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

Belanja Modal

265.161.612,00

264.922.000,00

239.612,00

Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

265.161.612,00

264.922.000,00

239.612,00

111.469.444,00

110.961.900,00

507.544,00

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Belanja Modal

109.069.444,00

108.561.900,00

507.544,00

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah

109.069.444,00

108.561.900,00

507.544,00

134.705.700,00

132.239.500,00

2.466.200,00

Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi

Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Belanja Modal

132.305.700,00

129.839.500,00

2.466.200,00

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air

132.305.700,00

129.839.500,00

2.466.200,00

119.583.410,00

119.236.233,00

347.177,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi

750.000,00

750.000,00

0,00

118.383.410,00

118.036.233,00

347.177,00

118.383.410,00

118.036.233,00

347.177,00

81.452.000,00

81.392.000,00

60.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Modal

76.652.000,00

76.592.000,00

60.000,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya

76.652.000,00

76.592.000,00

60.000,00

150.655.058,00

150.572.700,00

82.358,00

11.513.958,00

11.434.600,00

79.358,00

8.913.958,00

8.834.600,00

79.358,00

723.776,00

719.600,00

4.176,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

1.170.182,00

1.095.000,00

75.182,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.170.000,00

2.170.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

750.000,00

750.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.600.000,00

0,00

38.974.600,00

38.974.600,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa

38.974.600,00

38.974.600,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

335.100,00

335.100,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

462.500,00

462.500,00

0,00

1.407.000,00

1.407.000,00

0,00

33.220.000,00

33.220.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah Belanja Barang dan Jasa

950.000,00

950.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

30.290.500,00

30.287.500,00

3.000,00

15.247.500,00

15.247.500,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Insfeksi

Kegiatan Pembangunan Posyandu Desa Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa Belanja Barang dan Jasa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Pengganti Uang Transport

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

867.500,00

867.500,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.570.000,00

3.570.000,00

0,00

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

3.760.000,00

3.760.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan

950.000,00

950.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat Belanja Barang dan Jasa

600.000,00

600.000,00

0,00

15.043.000,00

15.040.000,00

3.000,00

15.043.000,00

15.040.000,00

3.000,00

69.876.000,00

69.876.000,00

0,00

9.396.000,00

9.396.000,00

0,00

433.500,00

433.500,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

2.417.500,00

2.417.500,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.995.000,00

1.995.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB Belanja Barang dan Jasa

950.000,00

950.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

60.480.000,00

60.480.000,00

0,00

60.480.000,00

60.480.000,00

0,00

203.196.506,00

193.676.200,00

9.520.306,00

33.085.000,00

33.085.000,00

0,00

33.085.000,00

33.085.000,00

0,00

705.000,00

705.000,00

0,00

1.470.000,00

1.470.000,00

0,00

12.960.000,00

12.960.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

14.600.000,00

14.600.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

42.341.900,00

42.341.900,00

0,00

42.341.900,00

42.341.900,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

221.900,00

221.900,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

820.000,00

820.000,00

0,00

2.240.000,00

2.240.000,00

0,00

31.260.000,00

31.260.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru Belanja Barang dan Jasa

950.000,00

950.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

75.853.800,00

75.853.800,00

0,00

75.853.800,00

75.853.800,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

207.800,00

207.800,00

0,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

706.000,00

706.000,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Pengganti Uang Transport

700.000,00

700.000,00

0,00

71.790.000,00

71.790.000,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan

750.000,00

750.000,00

0,00

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Pengganti Uang Transport Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan Air Tawar Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Pengganti Uang Transport

Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda dalam pengembangan kepemudaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

50.000,00

50.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

26.066.618,00

26.062.000,00

4.618,00

26.066.618,00

26.062.000,00

4.618,00

190.500,00

190.500,00

0,00

572.500,00

572.500,00

0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.675.000,00

3.675.000,00

0,00

Belanja Sewa Peralatan Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Belanja Pengganti Uang Transport

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

11.228.618,00

11.224.000,00

4.618,00

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Sosialisasi BUMDesa

950.000,00

950.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

7.117.500,00

6.992.500,00

125.000,00

7.117.500,00

6.992.500,00

125.000,00

967.500,00

842.500,00

125.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

Belanja Barang dan Jasa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Kegiatan Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDesa Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

750.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

3.460.000,00

3.335.000,00

125.000,00

3.460.000,00

3.335.000,00

125.000,00

160.000,00

35.000,00

125.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

Belanja Pengganti Uang Transport

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

450.000,00

0,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Kegiatan Kajian Prioritas Analisa Usaha BUMDesa Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

750.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

6.221.000,00

6.006.000,00

215.000,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

6.221.000,00

6.006.000,00

215.000,00

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

521.000,00

306.000,00

215.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Belanja Pengganti Uang Transport

700.000,00

700.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

275.000,00

0,00

275.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.225.000,00

0,00

1.225.000,00

Belanja Pengganti Uang Transport

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

0,00

450.000,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan

950.000,00

0,00

950.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Tim Pendataan/Survey Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Sosialisasi Warung Teknologi Desa (ABT) Belanja Barang dan Jasa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih Pelatihan Teknis Teknologi Tepat Guna

300.000,00

0,00

300.000,00

4.050.688,00

0,00

4.050.688,00

4.050.688,00

0,00

4.050.688,00

300.688,00

0,00

300.688,00

1.085.000,00

0,00

1.085.000,00

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

915.000,00

0,00

915.000,00

Belanja Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

450.000,00

0,00

450.000,00

Belanja Honorarium Tim Teknis Kegiatan Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih

950.000,00

0,00

950.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1.599.971.282,00

1.570.768.533,00

29.202.749,00

-1.368.834,00

27.833.915,00

-29.202.749,00

1.368.834,00

1.368.834,00

0,00

1.368.834,00

1.368.834,00

0,00

1.368.834,00

1.368.834,00

0,00

0,00

29.202.749,00

-29.202.749,00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya JUMLAH PEMBIAYAAN SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

4.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Permasalahan yang dihadapi dalam hal Pelaksanaan APB Desa adalah sebagai berikut : a. b. c. d.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Kurangnya Pengetahuan Tentang Kepemerintahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah Kurangnya Kesadaran Masyarakat di dalam Swadaya Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Desa adalah Kurangnya Pemanfaatan Kegiatan Pembinaan. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa adalah Kuarangnya Pendampingan Pada Masyarakat

BAB V RKP Desa TAHUN 2018 5.1. Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2018 Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.171.752.008,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Rupiah) yang bersumber dari : No.

Uraian Pendapatan

Jumlah (Rp)

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.01

Hasil Usaha Desa

1.1.02

Hasil Asset Desa

1.1.03

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah

1.2

Pendapatan Transfer

1.2.01

Dana Desa

1.2.02

Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten

574.192.686,00

1.2.03

Alokasi Dana Desa

566.597.206,00

1.2.04

Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi

1.2.05 1.2.06 1.3

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya( silpa )

541.445,00

541.445,00 2.142.007.814,00 1.001.217.922,00

29.202.749,00

Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

2.171.752.008,00

5.2. Rencana dan Target serta Pagu Indikatif Program/Kegiatan Tahun 2018 a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rencana Kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belanja Operasional Kantor Desa Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biaya Operasional RT/RW Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa Kegiatan Penyusunan RKP Desa

Target

Pagu Indikatip

1 Tahun

273.600.000,00

1 Tahun

52.800.000,00

1 Tahun

70.541.445,00

1 Tahun

15.000.000,00

1 Tahun

74.400.000,00

1 Kegiatan

8.025.000,00

1 Kegiatan

3.940.000,00

1 Kegiatan

6.675.000,00

1 Kegiatan

4.365.000,00

1 Kegiatan

7.500.000,00

1 Kegiatan

2.822.000,00

1 Kegiatan

4.445.000,00

1 Kegiatan

50.000.000,00

14.

Penyusunan Profil Desa Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Pembuatan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Pendataan Penduduk Desa

1 Kegiatan

15.545.000,00

15.

Pemetaan nama-nama gang/Jalan

1 Kegiatan

7.825.000,00

16.

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

1 Kegiatan

204.781.250,00

17.

Pelayanan Terpadu Desa

1 Kegiatan

35.259.758,00

18.

Operasional LPM

1 Tahun

7.500.000,00

19.

Operasional PKK

1 Tahun

10.000.000,00

20.

Operasional Karang Taruna

1 Tahun

5.000.000,00

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

b.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO. 1. 2.

Rencana Kegiatan Paving Blok Kp. Gunung Sari RT. 03,04/01 Paving Blok Kp. Gunung Sari RT. 009/002

Target

Pagu Indikatip

1,5 m x 124 m¹

50.556.900,00

1,2 m x 45 m¹

15.102.900,00

1,2 m x 56 m¹

18.205.800,00

3.

Paving Blok Kp. Dadap RT. 014/003

4.

Paving Blok Kp. Rawa Kalem RT. 015/004

5.

Paving Blok Kp. Rawa Kalem RT. 016/004

6.

Paving Blok Kp. Rawa Kalem RT. 017/004

1,2 m x 168 m¹

51.207.000,00

7.

Paving Blok Kp. Kisepat RT. 020/005

1,5 m x 217 m¹

86.934.300,00

89 x 0,3 x 0,3 m

58.949.900,00

81 x 0,3 x 0,3 m

53.716.600,00

38 x 0,3 x 0,3 m

25.463.600,00

2 x 2 m (1 Unit)

35.964.000,00

2 x 2 m (1 Unit)

35.964.000,00

2 x 2 m (1 Unit)

35.964.000,00

2 x 2 m (1 Unit)

35.964.000,00

2 x 2 m (1 Unit)

35.964.000,00

6 m x 1,5 m (1 Titik)

40.939.405,00

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Saluran U-DITCH Kp. Gunung Sari RT. 007/002 Saluran U-DITCH Kp. Gunung Sari RT. 008/002 Saluran U-DITCH Kp. Rawa Kalem RT. 015/004 Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Gunung Sari RT. 001/001 Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Gunung Sari RT. 007/002 Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Gunung Sari RT. 011/003 Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Rawa Kalem RT. 015/004 Sarana Air Bersih (SAB) Kp. Kisepat RT. 020/005 Jembatan Beton Kp. Rawa Kalem RT. 018/004

17.

TPT Kp. Kisepat RT. 020/005

18.

Normalisasi Saluran Air RW. 01 s/d RW. 03

19.

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa

(1,5m x 163m), (1,2m x 88,5m) (1,5m x 138m), (1,2m x 10m)

217 x 0,8 x 0,45 x 0,25 m 1500 m x 2 m x 0,3 m 6 Kegiatan

93.885.200,00 60.746.100,00

74.075.000,00 62.162.000,00 23.100.000,00

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO.

Rencana Kegiatan

1.

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

2.

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat

3. 4.

Target

Pagu Indikatip

30 Orang

31.408.000,00

1 Kegiatan

66.665.300,00

35 Orang

29.960.600,00

35 Orang

39.203.362,00

5.

Kegiatan Pembinaan Posyandu

35 Orang

20.815.220,00

6.

Peringatan Hari Besar Nasional

1 Kegiatan

53.820.000,00

7.

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

35 Orang

41.447.000,00

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO. 1. 2. 3.

Rencana Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok perempuan Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian

Target

Pagu Indikatip

6 Posyandu

30.220.000,00

20 Orang

49.481.040,00

2 Kelompok

53.842.328,00

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN DESA

Pada prinsipnya APB Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diprioritaskan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Bidang

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa,

Bidang

Pembinaan

Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang tak terduga, Pengawasan Program dan Kegiatan Desa diawasi dalam Konteks Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang wajib berakuntabilitas sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Keuangan Desa. Kebijakan Pengawasan Tahun telah mengamanatkan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan Pengawasan Program dan Kegiatan Desa, selain itu bentuk pengawasan bisa dari Masyarakat dan Lembaga Desa. Bentuk Pengendalian dari Program dan Kegiatan Desa adalah melakukan Evaluasi dari Perencanaan Pembangunan Desa dengan melakukan Brifing Internal, Koordinasi Jadwal Pembangunan Desa, Menganalisa Resiko, Membentuk Tim Evaluasi, Menyampaikan Informasi Rencana Pembangunan Desa.

DAFTAR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2017 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :

…………. …………. TANGERANG BANTEN

LAMPIRAN IV.b

BIDANG/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN NO

1

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

BIDANG 2

3 Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Staf Desa

1

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tunjangan BPD BOP Pemerintahan Desa Operasional BPD BOP RT/RW Musrenbangdes 2018 Penyusunan RKPDes 2017 Penetapan APBDes 2017 Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa LPPD dan LKPJ Rehabilitasi Kantor Desa

OUTPUT/ KELUARAN

LOKASI KEGIATAN

VOLUME

MANFAAT KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

PADes

4

5

6

Meningk.Kinerja

Kantor Desa

1 Tahun

JanuariDesember

1 Tahun

JanuariDesember

1 Tahun

JanuariDesember

1 Tahun

JanuariDesember

1 Tahun

JanuariDesember

Meningk.Kinerja Meningk.Kinerja

Meningk.Kinerja Meningk.Kinerja Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RKPDes Penyusunaan dan Penyampaian APBDes

Penyampaian LPPD dan LKPJ

Terlaksananya Pem. Kantor Desa

Kantor Desa

Kantor Desa

Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa

Kantor Desa Kantor Desa

Kantor Desa

Kantor Desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

7

8

Februari Februari

Februari

Desember

Juni

METODE PELAKSANAAN

JUMLAH BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN ADD

DDS 10

PBH

LAINNYA

SWAKELOLA

KERJASAM A ANTAR DESA

KERJASAMA PIHAK KETIGA

11

12

13

RENCANA PELAKSANA KEGIATAN 14

Jumlah Anggaran Per Sumber Dana Jumlah Anggaran Bidang 1

2

Pembangunan Desa

Jumlah Anggaran Per Sumber Dana Jumlah Anggaran Bidang 2

3

Pembinaan Kemasyarakatan

Jumlah Anggaran Per Sumber Dana Jumlah Anggaran Bidang 3

4

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Anggaran Per Sumber Dana Jumlah Anggaran Bidang 4 JUMLAH ANGGARAN TOTAL PER SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN BIDANG 1+2+3+4

Mengetahui,

……………….., Desember 2016 Disusun Oleh

Kepala Desa ……………..

Tim Penyusun RKPDes

………………………………..

………………………………