KEPALA DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMRUTU Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Juncto Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 8. Peraturan Desa Cimrutu Nomor ……..Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 20162022 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2016 Nomor …….); 9. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU Dan KEPALA DESA CIMRUTU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA CIMRUTU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud Dengan : 1. Desa adalah Desa Cimrutu. 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimrutu. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Camat adalah Camat Patimuan Kabupaten Cilacap. 5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD Adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu. 6. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Cimrutu Tahun 2016 - 2012. 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrut. 8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cimrutu. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RKPDesa Cimrutu Tahun 2019 merupakan : a. Penjabaran dari RPJMDesa Cimrutu Tahun 2016 - 2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cimrutu. b. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019. c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2019. BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 Sistematika RKPDesa Cimrutu Tahun 2019 Meliputi : a. BAB I : PENDAHULUAN B. BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH D. BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA E. BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB IV ISI DAN URAIAN RKPDesa Pasal 4
Isi beserta uraian RKP Desa Cimrutu Tahun 2019 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB V PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes Pasal 5 Pelaksanaan Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa. Pasal 6 RKP Desa dapat diubah dalam hal : a. Terjadi Peristiwa Khusus seperti bencana alam, krisis Politik,Krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten. Pasal 7 Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 8 Berdasar Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019. Pasal 9 Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP Desa karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya atau sesuatu keadaan yang bersifat berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PELAPORAN Pasal 10 1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKP Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desaa kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambatlambatnya disampaikan 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peratuan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Desa Cimrutu.
Ditetapkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 23 Oktober 2018 KEPALA DESA CIMRUTU
SURIP RIADI Diundangkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 23 Oktober 2018 SEKRETARIS DESA CIMRUTU
GHOFAR AJI KUSUMA LEMBARAN DESA CIMRUTU TAHUN 2018 NOMOR ………
KATA PENGANTAR Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Des yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) yang
merupakan
Penjabaran dari Dokumen RPJMDesa sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Desa sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses
pembangunan
dapat
efektif
dan
terarah
bermanfaat
bagi
masayarakat. RKP-Desa Tahun 2019
Desa Cimrutu secara garis besar berisi
tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, dan prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masingmasing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan RPJM Desa. Penyusunan RKP-Des Tahun 2019 Desa Cimrutu ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Desa sampaikan
terima
kasih
dan
penghargaan
Tahun 2019 ini kami yang
setinggi-tingginya.
Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua rencana dan upaya
kita
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah
dan
tepat
sasaran
sehingga
harapan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Cimrutu, 23 Oktober 2018 Tim Penyusun RKP-Desa
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.
Cover Kata Pengantar Daftar Isi Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu tentang Persetujuan Atas Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cimrutu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Desa. 5. Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa Cimrutu Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jadi Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cimrutu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Desa. 6. Peraturan Desa Tentang RKP Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 7. BAB I : Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Dasar hukum 1.3. Tujuan dan manfaat 1.4. Visi dan misi desa 8. BAB II : Kebijakan keuangan desa 2.1. Kebijakan pendapatan desa 2.2. Kebijakan belanja desa 9. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah 3.1. Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP) tahun sebelumnya 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra desa 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat 10.BAB IV : Kebijakan dan Program Pembangunan Desa 4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Sekala Desa) 4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga. 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.4. Pelaksana Kegiatan Desa 11. BAB V : Penutup Lampiran-Lampiran
LAMPIRAN I : Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama
lain,
selanjutnya
disebut
Desa,
adalah
kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan,
kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Landasan
Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kemandirian,
Kekeluargaan,
partisipasi,
Musyawarah,
Kesetaraan,
Demokratisasi,
Pemberdayaan,
dan
Keberlanjutan. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan
Desa
(RKP
Desa)
sebagai
satu
kesatuan
sistem
perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari
RPJM Desa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa
atau sebutan lain sebagai
lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satusatunya
pedoman
atau
acuan
pelaksanaan
pembangunan
bagi
Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. 1.2 DASAR HUKUM Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa Cimrutu tahun 2019 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5539)
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2015
Nmor 157, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Desa Cimrutu Nomor ……..Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2022 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2016 Nomor …….); 8. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2018 Nomor ………); 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Desa ( Lembar Negara Tambahan
Lembar
Tahun tahun 2014 Tentang
Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123,
Negara
Sebagaimana telah diubah
Republik
Indonesia
Nomor
5539)
dengan peraturan pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5717),
maka
dipandang
perlu
disusun
Rencana
Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2018. A. Tujuan Penyusunan RKP Desa : 1) Agar
desa
memiliki
dokumen
perencanaan
pembangunan
tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Sebagai
dasar/pedoman
kegiatan
atau
pelaksanaan
pembangunan di desa. 3) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa 4) Menetapkan program dan kegiatan prioritas 5) Menetapkan kerangka pendanaan B. Manfaat Penyusunan RKP Desa : 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa. 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. 1.4 VISI DAN MISI 1.4.1 Visi Berdasarkan
perkembangan
situasi
dan
kondisi Desa
Cimrutu saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Desa
(RPJM-Desa),
maka
untuk
pembangunan Desa Cimrutu pada periode 6 (enam) tahun ke depan
(tahun
2016-2022),
ditetapkan
visi
desa,
yaitu
:
“MBANGUN DESA BERSAMA MASYARAKAT.” Yang mengandung maksud bahwa setiap kebijakan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik senantiasa melibatkan semua komponen masyarakat, sehingga hasil perencanaan dan penyusunan program pembangunan benar-benar
murni
aspirasi
masyarakat.
Dan
dalam
pelaksanaanya juga melibatkan masyarakat agar masyarakat merasa
memiliki
dan
merasakan
hasil
dari
program
pembangunan tersebut. 1.4.2 Misi Untuk mencapai visi desa tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Meningkatkan
pembangunan
mendukung perekonomian
desa,
infrastruktur seperti
yang
jalan, jembatan,
serta infrastruktur strategis lainnya. 2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong
derajat
kesehatan
masyarakat agar dapat
bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. 3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan
kualitas
sumber daya manusia
agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. 4. Meningkatkan mendorong
pembangunan semakin
tumbuh
ekonomi dan
dengan
berkembangnya
pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan. 5. Menciptakan
tata
govermance) penegakan
kelola
pemerintahan
berdasarkan
yang
demokratisasi,
hukum, berkeadilan, kesetaraan
baik (good
transparansi, gender dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 6. Mengupayakan
pelestarian
sumber
daya
alam
untuk
memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA BAB I
: PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Dasar hukum 1.3. Tujuan dan manfaat 1.4. Visi dan misi desa
BAB II
: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan pendapatan desa 2.2. Kebijakan belanja desa
BAB III
: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1 Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP) tahun sebelumnya 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra desa 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat
BAB IV
: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Sekala Desa) 4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga. 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.4. Pelaksana Kegiatan Desa
BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 2. Lampiran Rencana Kerja Anggaran dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB Awal) 3. Berita Acara Penetapan RKP Desa 4. SK Tim Penyusun RKP Desa 5. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Pengelolaan Keuangan
Desa
perencanaan, jawaban
merupakan
pelaksanaan,
keuangan
desa.
keseluruhan
kegiatan
penatausahaan, Agar
yang
pelaporan,
pengelolaan
meliputi
pertanggung-
keuangan
desa
lebih
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan
Permusyawaratan
Desa
menetapkan
Peraturan
Desa
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawrah Desa yang dipimpin oleh penetapannya.
BPD
untuk
RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih
harus
banyak
dilakukan
penyesuaian
menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.
-
penyesuaian
secara
2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2018
(N+1)
yang
telah
dikeluarkan
oleh
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Cilacap serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten,
Hibah
dan
Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi / rencana Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp.2.811.038.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Desa (PAD)
Rp.
2) Pendapatan Transfer
Rp. 2.608.438.000,-
ADD
Rp.
DD
Rp. 1.063.271.000,-
BHP
Rp.
53.105.000,-
BHR
Rp.
8.162.000,-
558.900.000,-
3) Bantuan Keuangan Provinsi Program PKM
Rp.
Rp.
30.000.000,-
Operasional KPMD Rp.
5.000.000,-
Kegiatan TMMD
Rp.
265.000.000,-
Pemb.Talud
Rp.
200.000.000,-
4) Bantuan Keuangan Kabupaten Bankabsus
202.600.000,-
Rp.
125.000.000,-
Operasional TMMD Rp.
300.000.000,-
JUMLAH
Rp.
500.000.000,-
425.000.000,-
Rp. 2.811.038.000,-
2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal. Adapun
asumsi Rencana Belanja Desa Cimrutu pada tahun anggaran 2019, diperkirakan, yaitu : 1. Belanja Pegawai
Rp.
2. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 2.169.724.000,-
3. Belanja Modal
Rp.
Jumlah Perkiraan Belanja
626.064.000,15.250.000,-
Rp. 2.811.038.000,-
2.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Cimrutu belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya
perubahan
dan atau
perhitungan
APB Desa
tahun
sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Cimrutu akan memperhitungkan pada RKP-Desa tahun berikutnya. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab
masalah
beserta
tingkat
signifikasinya
secara
partisipatif.
Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2019 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut : 3.1 IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018.
2018 dengan
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut : 1. Beberapa program kerja pada tahun anggaran 2018
yang telah
dilaksanakan merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga wajib di anggarkan kembali pada tahun anggaran 2019. Adapaun kegiatankegiatan tersebut antara lain : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa - Kegiatan Tertib Administrasi Umum - Kegiatan Tertib Adsministrasi Kependudukan - Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa - Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) - Kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) - Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa - Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa - Kegiatan Penyusunan Peraturan Di Desa - Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah - Kegiatan Penyusunan LPJ Kepala Desa - Kegiatan Intensifikasi Pelunasan PBB b. Pelaksanaan Pembangunan Desa - Pemeliharaan Jembatan - Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu - Pembangunan Drainase - Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD - Pembangunan Talud/Bronjong - Rehab Rumah Tidak Layak Huni - Pemeliharaan Jalan c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT RW - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan LPPMD - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna - Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban (Pembinaan Linmas) - Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI) - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap - Peringatan Hari Besar Keagamaan
- Rapat Konsultasi PKK Desa - Rapat Koordinasi PKK Desa - Operasional PKK Desa d. Pemberdayaan Masyarakat - Bintek Kursus Aparatur Pemerintah - Operasional KPMD 2. Program
kerja
tahun
anggaran
2018
yang
belum
terlaksana
dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, padahal pembangunan
tersebut
sangat
mendesak
untuk
dimanfaatkan
masyarakat, maupun program kerja baru hasil dari musyawarah dusun maupun musyawarah desa, untuk ditindaklanjuti pada RKP Desa 2019, antara lain : a. Pembuatan Kanopi/Markis Ruang Pelayanan b. Pembangunan Gedung Balai Desa Serbaguna d. Peringatan Hari Jadi Desa Cimrutu e. Tunjangan Hari Raya Aparatur Pemerintah Desa 3.2
IDENTIFIKASI BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan Peraturan Desa Cimrutu Nomor …….. Tahun 2016 tentang RPJM-Des Desa Cimrutu Tahun 2016-2022 prioritas masalah yang
harus
diselesaikan
meliputi
masalah
Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat.
Secara rinci permasalahan
tersebut adalah : 3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa Pembentukan BUMDes 3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Masyarakat
Desa
Pendidikan Dan Kesehatan Pembangunan Jalan Desa Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa 3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Operasional Lembaga Desa
Untuk
Pembina Keamanan Dan Ketertiban Penyuluhan Hukum Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa 3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga desa ( RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)
Percapatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Proritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin
Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal
Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi warga masyarakat miskin.
3.3 IDENTIFIKASI BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA (Diluar Kewenangandesa – Kerjasama Antar Desa, Pihak Ketiga, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten) RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan
ataupun
sebelumnya
hasil
serta
evaluasi
prioritas
pelaksanaan
kebijakan
RKP
daerah
Daerah
tahun
tahun
berikutnya.
Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 3.4 BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi
akan
semakin
menimbulkan
masalah
bagi
masyarakat.
Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi:
Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
Jalan termakan sungai karena tembok penahan jalan terkikis air sungai.
Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan( Banjir ) Dan Angin Kencang. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimrutu
yang
tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Berikutnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimrutu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : 4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
Penilaian
tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. adapunKemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran
desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. RKP Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Cimrutu Skala Desa : No I 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
Uraian
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Operasional BPD Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Gedung/ Prasarana Kantor Desa** Pemeliharaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainlain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah Intensifikasi pelunasan PBB
II.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2 3
Sasaran/Manfaat
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14
1
Lokasi
Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** Pengadaan/pengembangan/pemelihar aan peralatan kesenian** Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Desa Cimrutu
Kepala Desa
Desa Cimrutu
Perangkat Desa
Desa Cimrutu Kantor Desa Desa Cimrutu Desa Cimrutu Desa Cimrutu Desa Cimrutu
Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa BPD BPD Ruang Pelayanan Kantor Desa Halaman Kantor Desa
Desa Cimrutu
Adsministrasi Umum & Kependudukan
Desa Cimrutu
Tim Musrenbangdes
Desa Cimrutu
PPKD
Desa Cimrutu
Tim Penyusun LPPD/LKPPD
Desa Cimrutu
Jamuan Tamu
Desa Cimrutu
Petugas Pungut PBB
Desa Cimrutu
Tutor PAUD Asih Bunda
Desa Cimrutu
Masyarakat
Desa Cimrutu
Kader Posyandu
No
4
5 6 7 8
9
Uraian Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
10
Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa
II.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa Pembinaan LKMD / LPM / LPMD/ LPPMD Pembinaan PKK Pembinaan RT/RW Pembinaan Karang Taruna
IV
Lokasi
Sasaran/Manfaat
Desa Cimrutu
Kader KB
Desa Cimrutu
Peningkatan Sarana Pemerintahan
Desa Cimrutu
Peningkatan Sarana Transportasi
Desa Cimrutu
Peningkatan Sarana Transportasi
Desa Cimrutu
Peningkatan Sarana Transportasi
Desa Cimrutu
Masyarakat Tidak Mampu
Desa Cimrutu
Pembangunan Talud dan MCK
Desa Cimrutu
Linmas Desa
Desa Cimrutu
Masyarakat
Desa Cimrutu
LPPMD
Desa Cimrutu Desa Cimrutu
TP PKK Desa Ketua RW/RT Karang Taruna Desa
Desa Cimrutu
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Desa Cimrutu
Kepala Desa
Desa Cimrutu
Perangkat Desa
Desa Cimrutu
KPMD
4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KEC./ KAB. Prioritas program pembangunan skala kecamatan Semanding kabupaten Tuban merupakan program dan kegiatan pembangunan yang
merupakan
kebutuhan
riil
masyarakat
desa
Jadi
tetapi
pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan
pertimbangan
diatas,
maka
prioritas
pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta dari Desa Cimrutu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : NO
Uraian Kegiatan
1.
Pembangunan Jalan Desa
2.
Pembangunan Jalan Kabupaten
3.
Bantuan RTLH
Tujuan Memperlancar Transportasi Masyarakat Memperlancar Transportasi Masyarakat Membantu Masyarakat Tidak Mampun Agar Mempunyai Rumah Layak Huni
4.
Pembangunan Jembatan
Memperlancar Transportasi Antar Desa
5.
Pembangunan Talud
Mencegah Kerusakan Badan Jalan
Lokasi Jalan GentongCiputri Jalan Pancangan Timbang Air
Dusun Cimrutu Jembatan Perbatasan Desa CimrutuBulupayung Talud Jalan RT.01/RW.05 Ciputri
4.3 PAGU ANGGARAN SEMENTARA (INDIKATIF) Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2019.
Untuk
Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber
pendapatan desa yang berasal dari : 1.
Pendapatan Asli Desa
2.
Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati nomor 21 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa) Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang
dalam RKP Desa Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Rutin sebesar 30 % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Desa,
Tunjangan ooperasional BPD,
Insentif RT dan RW) 2. Belanja Desa,
Pembangunan
(Bidang
Pelaksanaan
Kemasyarakatan
Desa,
Penyelenggaraan
Pembangunan dan
Pemerintahan
Desa,
Pemberdayaan
Pembinaan
masyarakat
Desa)
sebesar 70% dari Total Belanja Desa yang terbagi menjadi : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 10 % dari Total Belanja Pembangunan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar
60 % dari
Total Belanja Pembangunan; Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa10 % dari Total Belanja Pembangunan. Dan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 20 % dari total belanja pembangunan Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi
misi
desa
penanggulangan
terutama
kemiskinan
bagaimana
melalui
mempercepat
pemenuhan
hak-hak
upaya dasar
masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 Lampiran VIII Peraturan Desa ini.
tercantum pada
BAB V PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan
oleh
sejauh
mana
komitmen
dan
konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan
pembangunan
di
desa.
Sebaliknya
permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif
dan
berorientasi
pada
kebutuhan
riil
masyarakat
akan
mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.
Cimrutu, 23 Oktober 2018 Kepala Desa Cimrutu
SURIP RIADI
LAMPIRAN II : Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Cimtuyu Kecamatan Patimuan Kabupaten/Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada : Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018 Jam : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Desa Cimrutu Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi - Pencermatan RPJM Desa - Pencermatan Program Kegiatan Yang Tidak Terlaksana pada Tahun Anggaran 2018 - Analisa Prioritas Program Kegiatan untuk tahun anggaran 2019 - Kriteria dan pembentukan tim verifikasi B. Pimpinan Musyawarah dan - Pemimpin musyawarah - Notulen - Narasumber
Narasumber : Suryono, Ketua BPD Cimrutu : Ghofar Aji K, Sekretaris Desa : 1. Surip Riadi, Kepala Desa 2. Ali Sadikin, Pendamping Desa 2. Giyanti Maheswari, PLD
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu : 1. Berdasarkan analisa hasil pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya anggaran, maka akan di review kembali pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019. 2. Berdasarkan pencermatan pada RPJM Desa, maka tahun anggaran 2019 untuk kegiatan fisik akan di prioritas pada pembangunan talud, jembatan dan peningkatan jalan. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
dengan
Kepala Desa Cimrutu
Cimrutu, 24 Juli 2018 Ketua BPD Cimrutu
SURIP RIADI
SURYONO Wakil Masyarakat KETUA LPPMD
JASIMAN
penuh
LAMPIRAN III : Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Desa Cimrutu : 5 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA Berkaitan Cimrutu Kecamatan pada : Hari dan Tanggal Jam Tempat
dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, maka : Selasa, 18 September 2018 : 09.00 WIB s/d Selesai : Ruang Rapat Kantor Desa Cimrutu
Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2019 oleh Tim berdasarkan hasil analisas pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan hasil pencermatan RPJM Desa serta masukan dan usulan dari peserta rapat maupun nara sumber. 2. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap rencana kegiatan yang akan di muat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
penuh tanggungjawab
Kepala Desa Cimrutu
Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
SURIP RIADI
GHOFAR AJI KUSUMA
LAMPIRAN IV : Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Cimrutu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, maka pada : Hari dan Tanggal
: Selasa, 2 Januari 2018
Jam
: 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat
: Balai Desa Cimrutu
Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa,
unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi 1. Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ; 2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas rencana kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 yang telah disusun oleh Pemerintah Desa; 3.
Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat; 5. Kesimpulan B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat
: Kepala Desa Cimrutu dari Pemerintah Desa
Sekretaris / Notulis
: Ghofar Aji.K,S.I.Pust dari Sekretaris Desa
Narasumber
: 1. Suyadi, SH dari Kasi PMD Kec.Patimuan 2. Agus
Priyanto,
S.IP,
dari
Kasi
Kec.Patimuan 3. Yatin Supriyanto dari PPL Kec.Patimuan
KESRA
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal
yang
berketetapan
menjadi
kesepakatan
akhir
dari
musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu : 1. Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Cimrutu Ciputri vol. 2.200 M x 7 M 2. Peningkatan jalan Pancangan Timbang Air Vol. 4.600 M x 7 M 3. Pembangunan Jalan Insfeksi Kalenwedi Cipurti Vol. 5.000 M x 6 M 4. Pembangunan Sarana Air Bersih PDAM 14.000 M Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETUA BPD CIMRUTU
Cimrutu, 2 Januari 2018 KEPALA DESA CIMRUTU
SURYONO
SURIP RIADI Wakil Masyarakat : Ketua LPPMD Cimrutu
JASIMAN
LAMPIRAN V : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019
PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA
: CIMRUTU
KECAMATAN
: PATIMUAN
KABUPATEN
: CILACAP
PROVINSI
: JAWA TENGAH SUMBER DANA INDIKATIF
NO
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA
PAD
ADD
BANTUAN KEUANGAN
DD BHP
I.
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
12.000.000
47.800.000
2
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
98.000.000
352.630.000
3
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5
Penyediaan Tunjangan BPD
6
Penyediaan Operasional BPD
7
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**
8
Pemeliharaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan
9
Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
10
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
2.023.000
11
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
3.960.700
9.744.000 33.519.000 18.800.000
39.730.000
12.900.000 941.000
31.360.000
5.000.000
978.800
BHR
APBD Kab.
APBD Prov.
SUMBER DANA INDIKATIF NO
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA
PAD
ADD
BANTUAN KEUANGAN
DD BHP
12
Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
-
1.144.000
12
Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah
-
1.693.000
14
Intensifikasi pelunasan PBB
-
4.448.000
II.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
1
Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
2
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**
3
4
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
6
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa**
7
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa**
8 10 11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain) Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa
-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
APBD Prov.
60.000.000
4.320.000
3.440.000
3.000.000
-
6.357.000
-
70.000.000
-
125.000.000
-
61.914.000
-
855.000.000
200.000.000
-
III.
APBD Kab.
3.600.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
5
BHR
3.480.000
30.000.000 300.000.000
265.000.000
SUMBER DANA INDIKATIF NO
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA
PAD
ADD
BANTUAN KEUANGAN
DD BHP
2
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa
3
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD
4
Pembinaan PKK
24.843.500
5
Pembinaan RT/RW
38.400.000
6
Pembinaan Karang Taruna
IV.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
-
1
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD
-
2
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
-
36.000.000
12.230.000
1.090.000
BHR
APBD Kab.
APBD Prov.
8.162.000
2.896.000
4.634.000
JUMLAH ;
202.600.000
558.900.000
10.000.000 5.000.000
1.063.271.000
53.105.000
8.162.000
425.000.000
500.000.000
Cimrutu, 18 September 2018 KETUA TIM PENYUSUN RKP Desa
GHOFAR AJI KUSUMA
LAMPIRAN VI : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
No 1.
: CIMRUTU : PATIMUAN : CILACAP : JAWA TENGAH
Asal Program/ Kegiatan Dari Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Program/ Kegiatan a.
Bantuan Keuangan Pembangunan Talud Jalan Ciputri RT.01/5
200.000.000
b.
Bantuan Keuanagan Kegiatan TMMD Sengkuyung II
300.000.000
c.
Bantuan Keuangan Program Ketahanan Masyarakat Kegiatan RTLH
d.
Bantuan Keuangan Operasional KPMD JUMLAH ;
2.
Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Prakiraan Pagu Dana (Rp.)
Prakiraan Pelaksana
30.000.000 5.000.000 535.000.000
a.
Bantuan Keuangan Peningkatan Jalan Gentong-Ciputri
125.000.000
b.
Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Sengkuyung II
300.000.000
JUMLAH ;
425.000.000
JUMLAH TOTAL ;
960.000.000
Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
GHOFAR AJI KUSUMA
LAMPIRAN VII : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA
:
CIMRUTU
KECAMATAN
:
PATIMUAN
KABUPATEN
:
CILACAP
PROVINSI
:
JAWA TENGAH Bidang/ Jenis Kegiatan
No
1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Lokasi
Volume
Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Jenis Kegiatan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)
Sumber
1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Desa Cimrutu
1 org
Kepala Desa
12 bulan
59.800.000
PAD, ADD
2
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Desa Cimrutu
13 org
Perangkat Desa
12 bulan
450.630.000
PAD, ADD
3
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Cimrutu
14 org
12 bulan
9.744.000
ADD
4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
Kantor Desa
1 Ls
73.249.000
ADD, BHP
5
Penyediaan Tunjangan BPD
Desa Cimrutu
7 org
BPD
31.700.000
PAD, ADD
6
Penyediaan Operasional BPD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
BPD
Desa Cimrutu
1 Kegitan
Ruang Pelayanan Kantor Desa
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Adsministrasi Umum & Kependudukan
1 Tahun
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Tim Musrenbangdes
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
PPKD
Desa Cimrutu
1 kegiatan
Tim Penyusun LPPD/LKPPD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Jamuan Tamu
7 8
9 10
11
12 13
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa** Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah Intensifikasi pelunasan PBB
Jumlah Per Bidang 1
Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa
1 Tahun
Anggaran
12 bulan
941.000
ADD
36.360.000
BHP
Anggaran
978.800
ADD
1 Tahun
Anggaran
2.023.000
ADD
1 Tahun
Anggaran
3.960.700
ADD
1.144.000
BHP
1.693.000
BHP
4.448.000
BHP
1 Tahun
Anggaran
1 bulan
Bulan Desember
1 Tahun
Anggaran
676.671.500
Bidang/ Jenis Kegiatan
No Bidang 2
Pembangunan Desa
1 2 3
4
Lokasi
Jenis Kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian** Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
10
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
11
Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa
5 6 7 8
Volume
Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Jumlah (Rp) Desa Cimrutu
2 org
Tutor PAUD Asih Bunda
Desa Cimrutu
1 Unit
Masyarakat
Desa Cimrutu
18 org
Kader Posyandu
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Kader KB
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Desa Cimrutu
3 Unit
Peningkatan Sarana Pemerintahan Peningkatan Sarana Transportasi Peningkatan Sarana Transportasi Peningkatan Sarana Transportasi Masyarakat Tidak Mampu
12 bulan 1 Tahun
Anggaran
12 bulan
3
Pembinaan Kemasyarakatan
1
2
Sumber
3.600.000
ADD
60.000.000
DD
4.320.000
ADD
1 Tahun
Anggaran
6.357.000
DD
1 Tahun
Anggaran
70.000.000
DD
1 Tahun
Anggaran
128.440.000
APBD Kab.
1 Tahun
Anggaran
61.914.000
DD
1 Tahun
Anggaran
1.055.000.000
1 Tahun
Anggaran
33.000.000
APBD Prov.
565.000.000
APBD Prov, APBD Kab.
Jumlah Per Bidang 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
DD, APBD Prov.
1.987.631.000 Desa Cimrutu
14 org
Linmas Desa
12 bulan
Desa Cimrutu
4 Kegiatan
Masyarakat
1 Tahun
3.480.000
ADD
Anggaran
57.482.000
ADD, BHP, BHP, PAD
3
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
LPPMD
1 Tahun
Anggaran
2.896.000
ADD
4
Pembinaan PKK
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
TP PKK Desa
1 Tahun
Anggaran
24.843.500
ADD
Bidang/ Jenis Kegiatan
No Bidang
Lokasi
Volume
Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Jenis Kegiatan
Jumlah (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat
Sumber
6
Pembinaan RT/RW
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Ketua RW/RT
1 Tahun
Anggaran
38.400.000
ADD
7
Pembinaan Karang Taruna
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Karang Taruna Desa
1 Tahun
Anggaran
4.634.000
ADD
Jumlah Per Bidang 3 4
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
131.735.500
-
1
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Kepala Desa
1 Tahun
Anggaran
10.000.000
DD
2
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
KPMD
1 Tahun
Anggaran
5.000.000
APBD Prov.
Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL (BIDANG 1 + BIDANG 2 + BIDANG 3 + BIDANG 4)
15.000.000 2.811.038.000
Mengetahui Kepala Desa Cimrutu
Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
SURIP RIADI
GHOFAR AJI KUSUMA
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2019 DESA
:
CIMRUTU
KECAMATAN
:
PATIMUAN
KABUPATEN
:
CILACAP
PROVINSI
:
JAWA TENGAH Bidang/ Jenis Kegiatan
No
Lokasi Bidang
1
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Volume
Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Jenis Kegiatan
Jumlah (Rp)
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
Rencana Pelaksana Kegiatan
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Desa Cimrutu
1 org
Kepala Desa
12 bulan
59.800.000
PAD, ADD
V
PPKD
2
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Desa Cimrutu
13 org
Perangkat Desa
12 bulan
450.630.000
PAD, ADD
V
PPKD
12 bulan
9.744.000
ADD
V
PPKD
73.249.000
ADD, BHP
V
PPKD
31.700.000
PAD, ADD
V
PPKD
941.000
ADD
V
PPKD
36.360.000
BHP
3
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
Desa Cimrutu
14 org
Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa
Kantor Desa
1 Ls 7 org
BPD
1 Tahun
Anggaran
5
Penyediaan Tunjangan BPD
Desa Cimrutu
6
Penyediaan Operasional BPD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
BPD
7
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**
Desa Cimrutu
1 Kegitan
Ruang Pelayanan Kantor Desa
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Adsministrasi Umum & Kependudukan
1 Tahun
Anggaran
978.800
ADD
V
PPKD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Tim Musrenbangdes
1 Tahun
Anggaran
2.023.000
ADD
V
PPKD
1 Tahun
Anggaran
3.960.700
ADD
V
PPKD
1.144.000
BHP
V
PPKD
1.693.000
BHP
V
PPKD
4.448.000
BHP
V
PPKD
9
Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainlain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
12 bulan 1 Tahun
Anggaran
1 bulan
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
PPKD
11
Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Desa Cimrutu
1 kegiatan
Tim Penyusun LPPD/LKPPD
12
Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Jamuan Tamu
1 Tahun
Anggaran
13
Intensifikasi pelunasan PBB
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Petugas Pungut PBB
1 Tahun
Anggaran
10
Bulan Desember
Jumlah Per Bidang 1 Pembangunan Desa
Sumber
1
8
2
Pola Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
V
PPKD
676.671.500
1
Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
Desa Cimrutu
2 org
Tutor PAUD Asih Bunda
2
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**
Desa Cimrutu
1 Unit
Masyarakat
3
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Desa Cimrutu
18 org
Kader Posyandu
12 bulan
1 Tahun
Anggaran
12 bulan
TPK
3.600.000
ADD
V
PPKD
60.000.000
DD
V
TPK
4.320.000
ADD
V
PPKD
Bidang/ Jenis Kegiatan No
Lokasi Bidang
Volume
Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Jenis Kegiatan
4
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye & promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
Jumlah (Rp)
Pembinaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat
Swakelola
V
1 Kegiatan
Kader KB
1 Tahun
Anggaran
6.357.000
DD
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
Rencana Pelaksana Kegiatan
TPK
5
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Peningkatan Sarana Pemerintahan
1 Tahun
Anggaran
70.000.000
DD
V
TPK
6
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa**
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Peningkatan Sarana Transportasi
1 Tahun
Anggaran
128.440.000
APBD Kab.
V
TPK
7
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa**
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Peningkatan Sarana Transportasi
1 Tahun
Anggaran
61.914.000
DD
V
TPK
8
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT)
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
Peningkatan Sarana Transportasi
1 Tahun
Anggaran
1.055.000.000
DD, APBD Prov.
V
TPK
10
Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
Desa Cimrutu
3 Unit
Masyarakat Tidak Mampu
1 Tahun
Anggaran
33.000.000
APBD Prov.
11
Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa
565.000.000
APBD Prov, APBD Kab.
1
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa)
Desa Cimrutu
14 org
Linmas Desa
2
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa
Desa Cimrutu
4 Kegiatan
Masyarakat
1 Tahun
3
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
LPPMD
4
Pembinaan PKK
Desa Cimrutu
1 Kegiatan
6
Pembinaan RT/RW
Desa Cimrutu
7
Pembinaan Karang Taruna
Desa Cimrutu
1
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD
2
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
V
TPK V
TPK
1.987.631.000 3.480.000
ADD
V
PPKD
Anggaran
57.482.000
ADD, BHP, BHP, PAD
V
PPKD
1 Tahun
Anggaran
2.896.000
ADD
V
PPKD
TP PKK Desa
1 Tahun
Anggaran
24.843.500
ADD
V
PPKD
1 Kegiatan
Ketua RW/RT
1 Tahun
Anggaran
38.400.000
ADD
V
PPKD
1 Kegiatan
Karang Taruna Desa
1 Tahun
Anggaran
4.634.000
ADD
V
PPKD
12 bulan
Jumlah Per Bidang 3 4
Sumber
Desa Cimrutu
Jumlah Per Bidang 2 3
Pola Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
131.735.500
Desa Cimrutu
Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL (BIDANG 1 + BIDANG 2 + BIDANG 3 + BIDANG 4)
1 Kegiatan
Kepala Desa
1 Tahun
Anggaran
10.000.000
DD
V
PPKD
1 Kegiatan
KPMD
1 Tahun
Anggaran
5.000.000
APBD Prov.
V
PPKD
15.000.000 2.811.038.000
Mengetahui
Cimrutu, 18 September 2018
Kepala Desa Cimrutu
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
SURIP RIADI
GHOFAR AJI KUSUMA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP NOMOR : 04/Kpts-BPD-Cmt / X / 2018 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019 PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP, Menimbang
: a. bahwa Kepala Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober 2018 ; c. bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap; d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87); 9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85); 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 44); MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CIMRUTU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019.
KESATU
: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
KEDUA
: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa.
KETIGA
: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.
KEEMPAT
: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (........................................ .......)
Ditetapkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 22 Oktober 2018 KETUA BPD DESA CIMRUTU
SURYONO
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH DESA CIMRUTU DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU 142/04/NK-PEMDES-CMT/X/2018 NOMOR : 142/04/NK-BPD-CMT/X/2018 TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA CIMRUTU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019 Yang bertandatangan di bawah ini : 1.
Nama
: SURIP RIADI
Jabatan Alamat Kantor
: Kepala Desa Cimrutu : Jalan Pancangan Timbang Air No.125 Desa Cimrutu Kecamatan Patimaun Cilacap Kode Pos 53264.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cimrutu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.
a. b. c. d. e. f. g.
Nama
: SURYONO
Jabatan
: Ketua BPD Desa Cimrutu
Nama
: NANO
Jabatan
: Wakil Ketua BPD
Nama
: SAMIRUN
Jabatan
: Sekretaris BPD
Nama
: HERMAN
Jabatan
: Anggota BPD
Nama
: TANTO
Jabatan
: Anggota BPD
Nama
: WAHYU
Jabatan
: Anggota BPD
Nama
: WATNO
Jabatan Alamat Kantor
: Anggota BPD : Jalan Pancangan Timbang Air No.125 Desa Cimrutu Kecamatan Patimaun Cilacap Kode Pos 53264.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimrutu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian, masukan dan perubahan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dari PIHAK KEDUA. 3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA CIMRUTU Selaku PIHAK PERTAMA
SURIP RIADI
Cimrutu, 22 Oktober 2018 PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU Selaku PIHAK KEDUA KETUA SURYONO WAKIL KETUA NANO SEKRETARIS SAMIRUN ANGGOTA HERMAN ANGGOTA TANTO ANGGOTA WAHYU ANGGOTA WATNO
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU NOMOR : 04 / BA / BPD-CMT / X / 2018 Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa Cimrutu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019. Rapat/musayawarah dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD , Anggota BPD, Kepala Desa, dan Unsur Lainya yang terkait, sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat/musyawarah BPD tersebut telah dibahas tentang Rancangan Peraturan Desa Cimrutu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dan menghasilkan kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan yang dimusyawarahkan dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut : A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai sebagaimana lampiran Berita acara ini. B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut : 1. Perlu Tambahan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; 2. Bidang Pembangunan diusahakan kegiatan yang akan dilaksanakan memang kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk promosi politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 3. Kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa agar dimaksimal alokasi anggaran untuk menunjung pelayanan kepada masyarakat. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIMRUTU Ketua
Sekretaris
SURYONO
SAMIRUN
DAFTAR HADIR Rapat Desa Kecamatan Kabupaten Hari/Tanggal Acara
NO
: : : : : :
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Patimuan Cilacap Rabu, 22 Oktober 2018 Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019.
NAMA
JABATAN
1.
SURYONO
Ketua
2.
NANO
Wakil Ketua
3.
SAMIRUN
Sekretaris
4.
HERMAN
Anggota
5.
TANTO
Anggota
6.
WAHYU
Anggota
7.
WATNO
Anggota
KETERANGAN : Jumlah BPD Hadir Tidak hadir Quorum
: : : :
TANDA TANGAN 1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5………………… 6………………… 7…………………
7 Orang 7 Orang Memenuhi
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIMRUTU Ketua
Sekretaris
SURYONO
SAMIRUN