Perdes Rkp Desa 2019 Desa Cimrutu Kec.patimuan Kab.cilacap.pdf

KEPALA DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMRUTU Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Juncto Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 8. Peraturan Desa Cimrutu Nomor ……..Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 20162022 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2016 Nomor …….); 9. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU Dan KEPALA DESA CIMRUTU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA CIMRUTU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud Dengan : 1. Desa adalah Desa Cimrutu. 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimrutu. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Camat adalah Camat Patimuan Kabupaten Cilacap. 5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD Adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu. 6. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Cimrutu Tahun 2016 - 2012. 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrut. 8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cimrutu. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RKPDesa Cimrutu Tahun 2019 merupakan : a. Penjabaran dari RPJMDesa Cimrutu Tahun 2016 - 2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cimrutu. b. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019. c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2019. BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 Sistematika RKPDesa Cimrutu Tahun 2019 Meliputi : a. BAB I : PENDAHULUAN B. BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH D. BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA E. BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB IV ISI DAN URAIAN RKPDesa Pasal 4

Isi beserta uraian RKP Desa Cimrutu Tahun 2019 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB V PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes Pasal 5 Pelaksanaan Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa. Pasal 6 RKP Desa dapat diubah dalam hal : a. Terjadi Peristiwa Khusus seperti bencana alam, krisis Politik,Krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten. Pasal 7 Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 8 Berdasar Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019. Pasal 9 Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP Desa karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya atau sesuatu keadaan yang bersifat berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PELAPORAN Pasal 10 1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKP Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desaa kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambatlambatnya disampaikan 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peratuan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Desa Cimrutu.

Ditetapkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 23 Oktober 2018 KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI Diundangkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 23 Oktober 2018 SEKRETARIS DESA CIMRUTU

GHOFAR AJI KUSUMA LEMBARAN DESA CIMRUTU TAHUN 2018 NOMOR ………

KATA PENGANTAR Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Des yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) yang

merupakan

Penjabaran dari Dokumen RPJMDesa sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Desa sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses

pembangunan

dapat

efektif

dan

terarah

bermanfaat

bagi

masayarakat. RKP-Desa Tahun 2019

Desa Cimrutu secara garis besar berisi

tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, dan prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masingmasing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan RPJM Desa. Penyusunan RKP-Des Tahun 2019 Desa Cimrutu ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Desa sampaikan

terima

kasih

dan

penghargaan

Tahun 2019 ini kami yang

setinggi-tingginya.

Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua rencana dan upaya

kita

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah

dan

tepat

sasaran

sehingga

harapan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Cimrutu, 23 Oktober 2018 Tim Penyusun RKP-Desa

DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.

Cover Kata Pengantar Daftar Isi Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu tentang Persetujuan Atas Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cimrutu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Desa. 5. Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa Cimrutu Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jadi Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cimrutu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Desa. 6. Peraturan Desa Tentang RKP Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 7. BAB I : Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Dasar hukum 1.3. Tujuan dan manfaat 1.4. Visi dan misi desa 8. BAB II : Kebijakan keuangan desa 2.1. Kebijakan pendapatan desa 2.2. Kebijakan belanja desa 9. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah 3.1. Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP) tahun sebelumnya 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra desa 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat 10.BAB IV : Kebijakan dan Program Pembangunan Desa 4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Sekala Desa) 4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga. 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.4. Pelaksana Kegiatan Desa 11. BAB V : Penutup Lampiran-Lampiran

LAMPIRAN I : Peraturan Nomor Tanggal Tentang

Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama

lain,

selanjutnya

disebut

Desa,

adalah

kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan,

kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Landasan

Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kemandirian,

Kekeluargaan,

partisipasi,

Musyawarah,

Kesetaraan,

Demokratisasi,

Pemberdayaan,

dan

Keberlanjutan. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,

Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan

Desa

(RKP

Desa)

sebagai

satu

kesatuan

sistem

perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari

RPJM Desa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa

atau sebutan lain sebagai

lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satusatunya

pedoman

atau

acuan

pelaksanaan

pembangunan

bagi

Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. 1.2 DASAR HUKUM Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa Cimrutu tahun 2019 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

5539)

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2015

Nmor 157, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Desa Cimrutu Nomor ……..Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2022 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2016 Nomor …….); 8. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2018 Nomor ………); 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Desa ( Lembar Negara Tambahan

Lembar

Tahun tahun 2014 Tentang

Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123,

Negara

Sebagaimana telah diubah

Republik

Indonesia

Nomor

5539)

dengan peraturan pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

5717),

maka

dipandang

perlu

disusun

Rencana

Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2018. A. Tujuan Penyusunan RKP Desa : 1) Agar

desa

memiliki

dokumen

perencanaan

pembangunan

tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Sebagai

dasar/pedoman

kegiatan

atau

pelaksanaan

pembangunan di desa. 3) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa 4) Menetapkan program dan kegiatan prioritas 5) Menetapkan kerangka pendanaan B. Manfaat Penyusunan RKP Desa : 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa. 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. 1.4 VISI DAN MISI 1.4.1 Visi Berdasarkan

perkembangan

situasi

dan

kondisi Desa

Cimrutu saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Desa

(RPJM-Desa),

maka

untuk

pembangunan Desa Cimrutu pada periode 6 (enam) tahun ke depan

(tahun

2016-2022),

ditetapkan

visi

desa,

yaitu

:

“MBANGUN DESA BERSAMA MASYARAKAT.” Yang mengandung maksud bahwa setiap kebijakan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik senantiasa melibatkan semua komponen masyarakat, sehingga hasil perencanaan dan penyusunan program pembangunan benar-benar

murni

aspirasi

masyarakat.

Dan

dalam

pelaksanaanya juga melibatkan masyarakat agar masyarakat merasa

memiliki

dan

merasakan

hasil

dari

program

pembangunan tersebut. 1.4.2 Misi Untuk mencapai visi desa tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Meningkatkan

pembangunan

mendukung perekonomian

desa,

infrastruktur seperti

yang

jalan, jembatan,

serta infrastruktur strategis lainnya. 2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong

derajat

kesehatan

masyarakat agar dapat

bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. 3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong

peningkatan

kualitas

sumber daya manusia

agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. 4. Meningkatkan mendorong

pembangunan semakin

tumbuh

ekonomi dan

dengan

berkembangnya

pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan. 5. Menciptakan

tata

govermance) penegakan

kelola

pemerintahan

berdasarkan

yang

demokratisasi,

hukum, berkeadilan, kesetaraan

baik (good

transparansi, gender dan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 6. Mengupayakan

pelestarian

sumber

daya

alam

untuk

memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Dasar hukum 1.3. Tujuan dan manfaat 1.4. Visi dan misi desa

BAB II

: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan pendapatan desa 2.2. Kebijakan belanja desa

BAB III

: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1 Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP) tahun sebelumnya 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra desa 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat

BAB IV

: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Sekala Desa) 4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga. 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.4. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 2. Lampiran Rencana Kerja Anggaran dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB Awal) 3. Berita Acara Penetapan RKP Desa 4. SK Tim Penyusun RKP Desa 5. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Pengelolaan Keuangan

Desa

perencanaan, jawaban

merupakan

pelaksanaan,

keuangan

desa.

keseluruhan

kegiatan

penatausahaan, Agar

yang

pelaporan,

pengelolaan

meliputi

pertanggung-

keuangan

desa

lebih

mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan

Permusyawaratan

Desa

menetapkan

Peraturan

Desa

tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawrah Desa yang dipimpin oleh penetapannya.

BPD

untuk

RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih

harus

banyak

dilakukan

penyesuaian

menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

-

penyesuaian

secara

2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2018

(N+1)

yang

telah

dikeluarkan

oleh

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Cilacap serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten,

Hibah

dan

Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi / rencana Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp.2.811.038.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Rp.

2) Pendapatan Transfer

Rp. 2.608.438.000,-

 ADD

Rp.

 DD

Rp. 1.063.271.000,-

 BHP

Rp.

53.105.000,-

 BHR

Rp.

8.162.000,-

558.900.000,-

3) Bantuan Keuangan Provinsi  Program PKM

Rp.

Rp.

30.000.000,-

 Operasional KPMD Rp.

5.000.000,-

 Kegiatan TMMD

Rp.

265.000.000,-

 Pemb.Talud

Rp.

200.000.000,-

4) Bantuan Keuangan Kabupaten  Bankabsus

202.600.000,-

Rp.

125.000.000,-

 Operasional TMMD Rp.

300.000.000,-

JUMLAH

Rp.

500.000.000,-

425.000.000,-

Rp. 2.811.038.000,-

2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal. Adapun

asumsi Rencana Belanja Desa Cimrutu pada tahun anggaran 2019, diperkirakan, yaitu : 1. Belanja Pegawai

Rp.

2. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 2.169.724.000,-

3. Belanja Modal

Rp.

Jumlah Perkiraan Belanja

626.064.000,15.250.000,-

Rp. 2.811.038.000,-

2.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Cimrutu belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya

perubahan

dan atau

perhitungan

APB Desa

tahun

sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Cimrutu akan memperhitungkan pada RKP-Desa tahun berikutnya. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab

masalah

beserta

tingkat

signifikasinya

secara

partisipatif.

Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2019 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut : 3.1 IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

2018 dengan

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut : 1. Beberapa program kerja pada tahun anggaran 2018

yang telah

dilaksanakan merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga wajib di anggarkan kembali pada tahun anggaran 2019. Adapaun kegiatankegiatan tersebut antara lain : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa - Kegiatan Tertib Administrasi Umum - Kegiatan Tertib Adsministrasi Kependudukan - Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa - Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) - Kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) - Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa - Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa - Kegiatan Penyusunan Peraturan Di Desa - Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Dari Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah - Kegiatan Penyusunan LPJ Kepala Desa - Kegiatan Intensifikasi Pelunasan PBB b. Pelaksanaan Pembangunan Desa - Pemeliharaan Jembatan - Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu - Pembangunan Drainase - Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD - Pembangunan Talud/Bronjong - Rehab Rumah Tidak Layak Huni - Pemeliharaan Jalan c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT RW - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan LPPMD - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna - Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban (Pembinaan Linmas) - Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI) - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap - Peringatan Hari Besar Keagamaan

- Rapat Konsultasi PKK Desa - Rapat Koordinasi PKK Desa - Operasional PKK Desa d. Pemberdayaan Masyarakat - Bintek Kursus Aparatur Pemerintah - Operasional KPMD 2. Program

kerja

tahun

anggaran

2018

yang

belum

terlaksana

dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, padahal pembangunan

tersebut

sangat

mendesak

untuk

dimanfaatkan

masyarakat, maupun program kerja baru hasil dari musyawarah dusun maupun musyawarah desa, untuk ditindaklanjuti pada RKP Desa 2019, antara lain : a. Pembuatan Kanopi/Markis Ruang Pelayanan b. Pembangunan Gedung Balai Desa Serbaguna d. Peringatan Hari Jadi Desa Cimrutu e. Tunjangan Hari Raya Aparatur Pemerintah Desa 3.2

IDENTIFIKASI BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan Peraturan Desa Cimrutu Nomor …….. Tahun 2016 tentang RPJM-Des Desa Cimrutu Tahun 2016-2022 prioritas masalah yang

harus

diselesaikan

meliputi

masalah

Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci permasalahan

tersebut adalah : 3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa  Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa  Pembentukan BUMDes 3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan  Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar

Masyarakat

Desa

Pendidikan Dan Kesehatan  Pembangunan Jalan Desa  Pembangunan Jalan Lingkungan  Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa  Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa 3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Operasional Lembaga Desa

Untuk

 Pembina Keamanan Dan Ketertiban  Penyuluhan Hukum  Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa 3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Peningkatan Kapasitas Lembaga desa ( RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)



Percapatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Proritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin



Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal



Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi warga masyarakat miskin.

3.3 IDENTIFIKASI BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA (Diluar Kewenangandesa – Kerjasama Antar Desa, Pihak Ketiga, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten) RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan

ataupun

sebelumnya

hasil

serta

evaluasi

prioritas

pelaksanaan

kebijakan

RKP

daerah

Daerah

tahun

tahun

berikutnya.

Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 3.4 BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi

akan

semakin

menimbulkan

masalah

bagi

masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi: 

Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.



Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan



Jalan termakan sungai karena tembok penahan jalan terkikis air sungai.



Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan( Banjir ) Dan Angin Kencang. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimrutu

yang

tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Berikutnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimrutu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : 4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Penilaian

tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. adapunKemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran

desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. RKP Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Cimrutu Skala Desa : No I 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

Uraian

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Operasional BPD Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Gedung/ Prasarana Kantor Desa** Pemeliharaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainlain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah Intensifikasi pelunasan PBB

II.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

2 3

Sasaran/Manfaat

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

14

1

Lokasi

Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** Pengadaan/pengembangan/pemelihar aan peralatan kesenian** Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Desa Cimrutu

Kepala Desa

Desa Cimrutu

Perangkat Desa

Desa Cimrutu Kantor Desa Desa Cimrutu Desa Cimrutu Desa Cimrutu Desa Cimrutu

Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa BPD BPD Ruang Pelayanan Kantor Desa Halaman Kantor Desa

Desa Cimrutu

Adsministrasi Umum & Kependudukan

Desa Cimrutu

Tim Musrenbangdes

Desa Cimrutu

PPKD

Desa Cimrutu

Tim Penyusun LPPD/LKPPD

Desa Cimrutu

Jamuan Tamu

Desa Cimrutu

Petugas Pungut PBB

Desa Cimrutu

Tutor PAUD Asih Bunda

Desa Cimrutu

Masyarakat

Desa Cimrutu

Kader Posyandu

No

4

5 6 7 8

9

Uraian Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)

10

Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa

II.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa Pembinaan LKMD / LPM / LPMD/ LPPMD Pembinaan PKK Pembinaan RT/RW Pembinaan Karang Taruna

IV

Lokasi

Sasaran/Manfaat

Desa Cimrutu

Kader KB

Desa Cimrutu

Peningkatan Sarana Pemerintahan

Desa Cimrutu

Peningkatan Sarana Transportasi

Desa Cimrutu

Peningkatan Sarana Transportasi

Desa Cimrutu

Peningkatan Sarana Transportasi

Desa Cimrutu

Masyarakat Tidak Mampu

Desa Cimrutu

Pembangunan Talud dan MCK

Desa Cimrutu

Linmas Desa

Desa Cimrutu

Masyarakat

Desa Cimrutu

LPPMD

Desa Cimrutu Desa Cimrutu

TP PKK Desa Ketua RW/RT Karang Taruna Desa

Desa Cimrutu

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Desa Cimrutu

Kepala Desa

Desa Cimrutu

Perangkat Desa

Desa Cimrutu

KPMD

4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KEC./ KAB. Prioritas program pembangunan skala kecamatan Semanding kabupaten Tuban merupakan program dan kegiatan pembangunan yang

merupakan

kebutuhan

riil

masyarakat

desa

Jadi

tetapi

pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan

pertimbangan

diatas,

maka

prioritas

pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta dari Desa Cimrutu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : NO

Uraian Kegiatan

1.

Pembangunan Jalan Desa

2.

Pembangunan Jalan Kabupaten

3.

Bantuan RTLH

Tujuan Memperlancar Transportasi Masyarakat Memperlancar Transportasi Masyarakat Membantu Masyarakat Tidak Mampun Agar Mempunyai Rumah Layak Huni

4.

Pembangunan Jembatan

Memperlancar Transportasi Antar Desa

5.

Pembangunan Talud

Mencegah Kerusakan Badan Jalan

Lokasi Jalan GentongCiputri Jalan Pancangan Timbang Air

Dusun Cimrutu Jembatan Perbatasan Desa CimrutuBulupayung Talud Jalan RT.01/RW.05 Ciputri

4.3 PAGU ANGGARAN SEMENTARA (INDIKATIF) Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2019.

Untuk

Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber

pendapatan desa yang berasal dari : 1.

Pendapatan Asli Desa

2.

Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati nomor 21 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa) Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang

dalam RKP Desa Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Rutin sebesar 30 % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Desa,

Tunjangan ooperasional BPD,

Insentif RT dan RW) 2. Belanja Desa,

Pembangunan

(Bidang

Pelaksanaan

Kemasyarakatan

Desa,

Penyelenggaraan

Pembangunan dan

Pemerintahan

Desa,

Pemberdayaan

Pembinaan

masyarakat

Desa)

sebesar 70% dari Total Belanja Desa yang terbagi menjadi :  Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 10 % dari Total Belanja Pembangunan;  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar

60 % dari

Total Belanja Pembangunan;  Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa10 % dari Total Belanja Pembangunan. Dan,  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 20 % dari total belanja pembangunan Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi

misi

desa

penanggulangan

terutama

kemiskinan

bagaimana

melalui

mempercepat

pemenuhan

hak-hak

upaya dasar

masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 Lampiran VIII Peraturan Desa ini.

tercantum pada

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya

ditentukan

oleh

sejauh

mana

komitmen

dan

konsistensi

pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin

keberlangsungan

pembangunan

di

desa.

Sebaliknya

permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif

dan

berorientasi

pada

kebutuhan

riil

masyarakat

akan

mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Cimrutu, 23 Oktober 2018 Kepala Desa Cimrutu

SURIP RIADI

LAMPIRAN II : Peraturan Nomor Tanggal Tentang

Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Cimtuyu Kecamatan Patimuan Kabupaten/Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada : Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018 Jam : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Desa Cimrutu Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi - Pencermatan RPJM Desa - Pencermatan Program Kegiatan Yang Tidak Terlaksana pada Tahun Anggaran 2018 - Analisa Prioritas Program Kegiatan untuk tahun anggaran 2019 - Kriteria dan pembentukan tim verifikasi B. Pimpinan Musyawarah dan - Pemimpin musyawarah - Notulen - Narasumber

Narasumber : Suryono, Ketua BPD Cimrutu : Ghofar Aji K, Sekretaris Desa : 1. Surip Riadi, Kepala Desa 2. Ali Sadikin, Pendamping Desa 2. Giyanti Maheswari, PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu : 1. Berdasarkan analisa hasil pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya anggaran, maka akan di review kembali pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019. 2. Berdasarkan pencermatan pada RPJM Desa, maka tahun anggaran 2019 untuk kegiatan fisik akan di prioritas pada pembangunan talud, jembatan dan peningkatan jalan. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

dengan

Kepala Desa Cimrutu

Cimrutu, 24 Juli 2018 Ketua BPD Cimrutu

SURIP RIADI

SURYONO Wakil Masyarakat KETUA LPPMD

JASIMAN

penuh

LAMPIRAN III : Peraturan Nomor Tanggal Tentang

Desa Cimrutu : 5 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA Berkaitan Cimrutu Kecamatan pada : Hari dan Tanggal Jam Tempat

dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, maka : Selasa, 18 September 2018 : 09.00 WIB s/d Selesai : Ruang Rapat Kantor Desa Cimrutu

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2019 oleh Tim berdasarkan hasil analisas pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan hasil pencermatan RPJM Desa serta masukan dan usulan dari peserta rapat maupun nara sumber. 2. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap rencana kegiatan yang akan di muat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

penuh tanggungjawab

Kepala Desa Cimrutu

Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SURIP RIADI

GHOFAR AJI KUSUMA

LAMPIRAN IV : Peraturan Nomor Tanggal Tentang

Desa Cimrutu : 4 Tahun 2018 : 23 Oktober 2018 : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Cimrutu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, maka pada : Hari dan Tanggal

: Selasa, 2 Januari 2018

Jam

: 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat

: Balai Desa Cimrutu

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa,

unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil

kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi 1. Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ; 2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas rencana kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 yang telah disusun oleh Pemerintah Desa; 3.

Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;

4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat; 5. Kesimpulan B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat

: Kepala Desa Cimrutu dari Pemerintah Desa

Sekretaris / Notulis

: Ghofar Aji.K,S.I.Pust dari Sekretaris Desa

Narasumber

: 1. Suyadi, SH dari Kasi PMD Kec.Patimuan 2. Agus

Priyanto,

S.IP,

dari

Kasi

Kec.Patimuan 3. Yatin Supriyanto dari PPL Kec.Patimuan

KESRA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal

yang

berketetapan

menjadi

kesepakatan

akhir

dari

musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu : 1. Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Cimrutu Ciputri vol. 2.200 M x 7 M 2. Peningkatan jalan Pancangan Timbang Air Vol. 4.600 M x 7 M 3. Pembangunan Jalan Insfeksi Kalenwedi Cipurti Vol. 5.000 M x 6 M 4. Pembangunan Sarana Air Bersih PDAM 14.000 M Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD CIMRUTU

Cimrutu, 2 Januari 2018 KEPALA DESA CIMRUTU

SURYONO

SURIP RIADI Wakil Masyarakat : Ketua LPPMD Cimrutu

JASIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA

: CIMRUTU

KECAMATAN

: PATIMUAN

KABUPATEN

: CILACAP

PROVINSI

: JAWA TENGAH SUMBER DANA INDIKATIF

NO

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA

PAD

ADD

BANTUAN KEUANGAN

DD BHP

I.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

12.000.000

47.800.000

2

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

98.000.000

352.630.000

3

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

4

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

5

Penyediaan Tunjangan BPD

6

Penyediaan Operasional BPD

7

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**

8

Pemeliharaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan

9

Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)

10

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)

2.023.000

11

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

3.960.700

9.744.000 33.519.000 18.800.000

39.730.000

12.900.000 941.000

31.360.000

5.000.000

978.800

BHR

APBD Kab.

APBD Prov.

SUMBER DANA INDIKATIF NO

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA

PAD

ADD

BANTUAN KEUANGAN

DD BHP

12

Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

-

1.144.000

12

Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah

-

1.693.000

14

Intensifikasi pelunasan PBB

-

4.448.000

II.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1

Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**

2

Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**

3

4

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

6

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa**

7

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa**

8 10 11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain) Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa

-

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

APBD Prov.

60.000.000

4.320.000

3.440.000

3.000.000

-

6.357.000

-

70.000.000

-

125.000.000

-

61.914.000

-

855.000.000

200.000.000

-

III.

APBD Kab.

3.600.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak

5

BHR

3.480.000

30.000.000 300.000.000

265.000.000

SUMBER DANA INDIKATIF NO

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DESA

PAD

ADD

BANTUAN KEUANGAN

DD BHP

2

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa

3

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD

4

Pembinaan PKK

24.843.500

5

Pembinaan RT/RW

38.400.000

6

Pembinaan Karang Taruna

IV.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

-

1

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD

-

2

Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

-

36.000.000

12.230.000

1.090.000

BHR

APBD Kab.

APBD Prov.

8.162.000

2.896.000

4.634.000

JUMLAH ;

202.600.000

558.900.000

10.000.000 5.000.000

1.063.271.000

53.105.000

8.162.000

425.000.000

500.000.000

Cimrutu, 18 September 2018 KETUA TIM PENYUSUN RKP Desa

GHOFAR AJI KUSUMA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

No 1.

: CIMRUTU : PATIMUAN : CILACAP : JAWA TENGAH

Asal Program/ Kegiatan Dari Pemerintah Daerah Provinsi

Nama Program/ Kegiatan a.

Bantuan Keuangan Pembangunan Talud Jalan Ciputri RT.01/5

200.000.000

b.

Bantuan Keuanagan Kegiatan TMMD Sengkuyung II

300.000.000

c.

Bantuan Keuangan Program Ketahanan Masyarakat Kegiatan RTLH

d.

Bantuan Keuangan Operasional KPMD JUMLAH ;

2.

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Prakiraan Pagu Dana (Rp.)

Prakiraan Pelaksana

30.000.000 5.000.000 535.000.000

a.

Bantuan Keuangan Peningkatan Jalan Gentong-Ciputri

125.000.000

b.

Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Sengkuyung II

300.000.000

JUMLAH ;

425.000.000

JUMLAH TOTAL ;

960.000.000

Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

GHOFAR AJI KUSUMA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA

:

CIMRUTU

KECAMATAN

:

PATIMUAN

KABUPATEN

:

CILACAP

PROVINSI

:

JAWA TENGAH Bidang/ Jenis Kegiatan

No

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Lokasi

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)

Sumber

1

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Desa Cimrutu

1 org

Kepala Desa

12 bulan

59.800.000

PAD, ADD

2

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Desa Cimrutu

13 org

Perangkat Desa

12 bulan

450.630.000

PAD, ADD

3

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa Cimrutu

14 org

12 bulan

9.744.000

ADD

4

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Kantor Desa

1 Ls

73.249.000

ADD, BHP

5

Penyediaan Tunjangan BPD

Desa Cimrutu

7 org

BPD

31.700.000

PAD, ADD

6

Penyediaan Operasional BPD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

BPD

Desa Cimrutu

1 Kegitan

Ruang Pelayanan Kantor Desa

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Adsministrasi Umum & Kependudukan

1 Tahun

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Tim Musrenbangdes

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

PPKD

Desa Cimrutu

1 kegiatan

Tim Penyusun LPPD/LKPPD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Jamuan Tamu

7 8

9 10

11

12 13

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa** Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah Intensifikasi pelunasan PBB

Jumlah Per Bidang 1

Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa

1 Tahun

Anggaran

12 bulan

941.000

ADD

36.360.000

BHP

Anggaran

978.800

ADD

1 Tahun

Anggaran

2.023.000

ADD

1 Tahun

Anggaran

3.960.700

ADD

1.144.000

BHP

1.693.000

BHP

4.448.000

BHP

1 Tahun

Anggaran

1 bulan

Bulan Desember

1 Tahun

Anggaran

676.671.500

Bidang/ Jenis Kegiatan

No Bidang 2

Pembangunan Desa

1 2 3

4

Lokasi

Jenis Kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian** Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak

10

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT) Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)

11

Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa

5 6 7 8

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Jumlah (Rp) Desa Cimrutu

2 org

Tutor PAUD Asih Bunda

Desa Cimrutu

1 Unit

Masyarakat

Desa Cimrutu

18 org

Kader Posyandu

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Kader KB

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Desa Cimrutu

3 Unit

Peningkatan Sarana Pemerintahan Peningkatan Sarana Transportasi Peningkatan Sarana Transportasi Peningkatan Sarana Transportasi Masyarakat Tidak Mampu

12 bulan 1 Tahun

Anggaran

12 bulan

3

Pembinaan Kemasyarakatan

1

2

Sumber

3.600.000

ADD

60.000.000

DD

4.320.000

ADD

1 Tahun

Anggaran

6.357.000

DD

1 Tahun

Anggaran

70.000.000

DD

1 Tahun

Anggaran

128.440.000

APBD Kab.

1 Tahun

Anggaran

61.914.000

DD

1 Tahun

Anggaran

1.055.000.000

1 Tahun

Anggaran

33.000.000

APBD Prov.

565.000.000

APBD Prov, APBD Kab.

Jumlah Per Bidang 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

DD, APBD Prov.

1.987.631.000 Desa Cimrutu

14 org

Linmas Desa

12 bulan

Desa Cimrutu

4 Kegiatan

Masyarakat

1 Tahun

3.480.000

ADD

Anggaran

57.482.000

ADD, BHP, BHP, PAD

3

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

LPPMD

1 Tahun

Anggaran

2.896.000

ADD

4

Pembinaan PKK

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

TP PKK Desa

1 Tahun

Anggaran

24.843.500

ADD

Bidang/ Jenis Kegiatan

No Bidang

Lokasi

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Jumlah (Rp)

Pemberdayaan Masyarakat

Sumber

6

Pembinaan RT/RW

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Ketua RW/RT

1 Tahun

Anggaran

38.400.000

ADD

7

Pembinaan Karang Taruna

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Karang Taruna Desa

1 Tahun

Anggaran

4.634.000

ADD

Jumlah Per Bidang 3 4

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

131.735.500

-

1

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Kepala Desa

1 Tahun

Anggaran

10.000.000

DD

2

Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

KPMD

1 Tahun

Anggaran

5.000.000

APBD Prov.

Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL (BIDANG 1 + BIDANG 2 + BIDANG 3 + BIDANG 4)

15.000.000 2.811.038.000

Mengetahui Kepala Desa Cimrutu

Cimrutu, 18 September 2018 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SURIP RIADI

GHOFAR AJI KUSUMA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DESA CIMRUTU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2019 DESA

:

CIMRUTU

KECAMATAN

:

PATIMUAN

KABUPATEN

:

CILACAP

PROVINSI

:

JAWA TENGAH Bidang/ Jenis Kegiatan

No

Lokasi Bidang

1

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Jumlah (Rp)

Swakelola

Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Pihak Ketiga

Rencana Pelaksana Kegiatan

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Desa Cimrutu

1 org

Kepala Desa

12 bulan

59.800.000

PAD, ADD

V

PPKD

2

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Desa Cimrutu

13 org

Perangkat Desa

12 bulan

450.630.000

PAD, ADD

V

PPKD

12 bulan

9.744.000

ADD

V

PPKD

73.249.000

ADD, BHP

V

PPKD

31.700.000

PAD, ADD

V

PPKD

941.000

ADD

V

PPKD

36.360.000

BHP

3

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

4

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Desa Cimrutu

14 org

Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa & Perangkat Desa

Kantor Desa

1 Ls 7 org

BPD

1 Tahun

Anggaran

5

Penyediaan Tunjangan BPD

Desa Cimrutu

6

Penyediaan Operasional BPD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

BPD

7

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**

Desa Cimrutu

1 Kegitan

Ruang Pelayanan Kantor Desa

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Adsministrasi Umum & Kependudukan

1 Tahun

Anggaran

978.800

ADD

V

PPKD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Tim Musrenbangdes

1 Tahun

Anggaran

2.023.000

ADD

V

PPKD

1 Tahun

Anggaran

3.960.700

ADD

V

PPKD

1.144.000

BHP

V

PPKD

1.693.000

BHP

V

PPKD

4.448.000

BHP

V

PPKD

9

Pelayanan administrasi umum & kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainlain) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

12 bulan 1 Tahun

Anggaran

1 bulan

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

PPKD

11

Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

Desa Cimrutu

1 kegiatan

Tim Penyusun LPPD/LKPPD

12

Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non pemerintah

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Jamuan Tamu

1 Tahun

Anggaran

13

Intensifikasi pelunasan PBB

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Petugas Pungut PBB

1 Tahun

Anggaran

10

Bulan Desember

Jumlah Per Bidang 1 Pembangunan Desa

Sumber

1

8

2

Pola Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

V

PPKD

676.671.500

1

Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**

Desa Cimrutu

2 org

Tutor PAUD Asih Bunda

2

Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**

Desa Cimrutu

1 Unit

Masyarakat

3

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Desa Cimrutu

18 org

Kader Posyandu

12 bulan

1 Tahun

Anggaran

12 bulan

TPK

3.600.000

ADD

V

PPKD

60.000.000

DD

V

TPK

4.320.000

ADD

V

PPKD

Bidang/ Jenis Kegiatan No

Lokasi Bidang

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

4

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lainl) berupa antara lain : Kampanye & promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak

Jumlah (Rp)

Pembinaan Kemasyarakatan

Pemberdayaan Masyarakat

Swakelola

V

1 Kegiatan

Kader KB

1 Tahun

Anggaran

6.357.000

DD

Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Pihak Ketiga

Rencana Pelaksana Kegiatan

TPK

5

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Peningkatan Sarana Pemerintahan

1 Tahun

Anggaran

70.000.000

DD

V

TPK

6

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa**

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Peningkatan Sarana Transportasi

1 Tahun

Anggaran

128.440.000

APBD Kab.

V

TPK

7

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa**

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Peningkatan Sarana Transportasi

1 Tahun

Anggaran

61.914.000

DD

V

TPK

8

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT)

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

Peningkatan Sarana Transportasi

1 Tahun

Anggaran

1.055.000.000

DD, APBD Prov.

V

TPK

10

Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)

Desa Cimrutu

3 Unit

Masyarakat Tidak Mampu

1 Tahun

Anggaran

33.000.000

APBD Prov.

11

Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa

565.000.000

APBD Prov, APBD Kab.

1

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Insentif Satlinmas desa)

Desa Cimrutu

14 org

Linmas Desa

2

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa

Desa Cimrutu

4 Kegiatan

Masyarakat

1 Tahun

3

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

LPPMD

4

Pembinaan PKK

Desa Cimrutu

1 Kegiatan

6

Pembinaan RT/RW

Desa Cimrutu

7

Pembinaan Karang Taruna

Desa Cimrutu

1

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD

2

Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

V

TPK V

TPK

1.987.631.000 3.480.000

ADD

V

PPKD

Anggaran

57.482.000

ADD, BHP, BHP, PAD

V

PPKD

1 Tahun

Anggaran

2.896.000

ADD

V

PPKD

TP PKK Desa

1 Tahun

Anggaran

24.843.500

ADD

V

PPKD

1 Kegiatan

Ketua RW/RT

1 Tahun

Anggaran

38.400.000

ADD

V

PPKD

1 Kegiatan

Karang Taruna Desa

1 Tahun

Anggaran

4.634.000

ADD

V

PPKD

12 bulan

Jumlah Per Bidang 3 4

Sumber

Desa Cimrutu

Jumlah Per Bidang 2 3

Pola Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

131.735.500

Desa Cimrutu

Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL (BIDANG 1 + BIDANG 2 + BIDANG 3 + BIDANG 4)

1 Kegiatan

Kepala Desa

1 Tahun

Anggaran

10.000.000

DD

V

PPKD

1 Kegiatan

KPMD

1 Tahun

Anggaran

5.000.000

APBD Prov.

V

PPKD

15.000.000 2.811.038.000

Mengetahui

Cimrutu, 18 September 2018

Kepala Desa Cimrutu

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SURIP RIADI

GHOFAR AJI KUSUMA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP NOMOR : 04/Kpts-BPD-Cmt / X / 2018 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019 PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP, Menimbang

: a. bahwa Kepala Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober 2018 ; c. bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap; d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87); 9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85); 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 44); MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CIMRUTU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa.

KETIGA

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.

KEEMPAT

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (........................................ .......)

Ditetapkan di Desa Cimrutu Pada tanggal 22 Oktober 2018 KETUA BPD DESA CIMRUTU

SURYONO

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DESA CIMRUTU DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU 142/04/NK-PEMDES-CMT/X/2018 NOMOR : 142/04/NK-BPD-CMT/X/2018 TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA CIMRUTU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIMRUTU TAHUN ANGGARAN 2019 Yang bertandatangan di bawah ini : 1.

Nama

: SURIP RIADI

Jabatan Alamat Kantor

: Kepala Desa Cimrutu : Jalan Pancangan Timbang Air No.125 Desa Cimrutu Kecamatan Patimaun Cilacap Kode Pos 53264.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cimrutu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

a. b. c. d. e. f. g.

Nama

: SURYONO

Jabatan

: Ketua BPD Desa Cimrutu

Nama

: NANO

Jabatan

: Wakil Ketua BPD

Nama

: SAMIRUN

Jabatan

: Sekretaris BPD

Nama

: HERMAN

Jabatan

: Anggota BPD

Nama

: TANTO

Jabatan

: Anggota BPD

Nama

: WAHYU

Jabatan

: Anggota BPD

Nama

: WATNO

Jabatan Alamat Kantor

: Anggota BPD : Jalan Pancangan Timbang Air No.125 Desa Cimrutu Kecamatan Patimaun Cilacap Kode Pos 53264.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimrutu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian, masukan dan perubahan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dari PIHAK KEDUA. 3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA CIMRUTU Selaku PIHAK PERTAMA

SURIP RIADI

Cimrutu, 22 Oktober 2018 PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU Selaku PIHAK KEDUA KETUA SURYONO WAKIL KETUA NANO SEKRETARIS SAMIRUN ANGGOTA HERMAN ANGGOTA TANTO ANGGOTA WAHYU ANGGOTA WATNO

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMRUTU NOMOR : 04 / BA / BPD-CMT / X / 2018 Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa Cimrutu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019. Rapat/musayawarah dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD , Anggota BPD, Kepala Desa, dan Unsur Lainya yang terkait, sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat/musyawarah BPD tersebut telah dibahas tentang Rancangan Peraturan Desa Cimrutu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dan menghasilkan kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan yang dimusyawarahkan dalam rapat tersebut, dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut : A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai sebagaimana lampiran Berita acara ini. B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut : 1. Perlu Tambahan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; 2. Bidang Pembangunan diusahakan kegiatan yang akan dilaksanakan memang kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk promosi politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 3. Kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa agar dimaksimal alokasi anggaran untuk menunjung pelayanan kepada masyarakat. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIMRUTU Ketua

Sekretaris

SURYONO

SAMIRUN

DAFTAR HADIR Rapat Desa Kecamatan Kabupaten Hari/Tanggal Acara

NO

: : : : : :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimrutu Patimuan Cilacap Rabu, 22 Oktober 2018 Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019.

NAMA

JABATAN

1.

SURYONO

Ketua

2.

NANO

Wakil Ketua

3.

SAMIRUN

Sekretaris

4.

HERMAN

Anggota

5.

TANTO

Anggota

6.

WAHYU

Anggota

7.

WATNO

Anggota

KETERANGAN : Jumlah BPD Hadir Tidak hadir Quorum

: : : :

TANDA TANGAN 1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5………………… 6………………… 7…………………

7 Orang 7 Orang Memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIMRUTU Ketua

Sekretaris

SURYONO

SAMIRUN