Draft Perdes Desa Siaga Aktif.docx

PEMERINTAH DESA ............................... KECAMATAN ............................... KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERATURAN DESA ............................... NOMOR .......... TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SIAGA AKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ............................... Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

:

bahwa kesehatan merupakan hak fundamental dan hak azasi setiap warga negara yang juga merupakan suatu investasi yang perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh seluruh individu komponen bangsa; bahwa upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa ..................... dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Siaga Aktif; bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf (a) dan (b) di atas dan agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif .

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2007 Nomor 4); DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DESA ................... TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SIAGA AKTIF BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksudkan dengan : 1. Desa adalah Desa .............................. 2. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa ........................ dibantu perangkat Desa .............................. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .............................. 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa .............................. 6. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. 7. Desa Siaga Aktif adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak secara mandiri dengan tenaga kesehatan

dan masyarakat sebagai unsur utama dalam menggerakkan melalui pengurus Forum Desa Siaga Aktif. 8. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan. 9. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah tenaga sukarelawan yang dipilih oleh, dari dan untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat secara partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan di desa; 10. Kader adalah kader kesehatan di wilayah Desa ....................... 11. Bidan desa adalah Bidan Desa ................................ 12. Petugas kesehatan adalah petugas kesehatan Puskesmas ...................... 13. Dukun bayi adalah seorang wanita atau pria yang mempunyai kemampuan yang didapatkan secara turun-temurun dalam keluarga untuk mendampingi seorang ibu sejak masa kehamilan, menolong persalinan sebagai pendamping bidan dan setelah persalinan atau oleh karena ia merasa mendapat panggilan untuk menjalankan tugasnya dan telah mendapat pelatihan. 14. Kehamilan adalah suatu peristiwa mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). 15. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. 16. Nifas adalah keadaaan yang dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu. 17. Forum Desa Siaga Aktif adalah forum yang membidangi pengembangan organisasi, playanan kesehatan dan rujukan, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan PHBS. BAB II PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF Pasal 2 (1) Pembentukan Desa Siaga Aktif dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). (2) MMD sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa serta petugas kesehatan, minimal bidan desa. (3) Perwakilan masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pengurus dan Kader, Pengurus RT,RW dan Lembaga Desa Lainnya serta perwakilan tokoh masyarakat desa. Pasal 3 (1) Pengurus Forum Desa Siaga Aktif terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinatoor bidang sesuai keperluan. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab. b. Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari unsur tokoh masyarakat atau kader dan atau perangkat desa yang mempunyai latar belakang pengetahuan formal atau informal tentang kesehatan masyarakat. c. Koordinator bidang berasal dari unsur tokoh masyarakat dan atau kader yang berasal atau perwakilan dari setiap dusun. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) FORUM DAN BIDANG DESA SIAGA Pasal 4

(1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Forum Desa Siaga Aktif mengoordinir dan memantau pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pengurus Forum Desa Siaga Aktif serta melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan pengurus Forum Desa Siaga Aktif jika ada masalah. (2) Penanggungjawab menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program dan kegiatan Desa Siaga Aktif kepada masyarakat dan Pembina Desa Siaga Aktif pada tingkat kecamatan. Pasal 5 (1) Ketua selaku pimpinan Forum Desa Siaga Aktif dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif serta bertanggungjawab kepada masyarakat.. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Forum Desa Siaga Aktif mempunyai fungsi : a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Desa Siaga Aktif. b. Bersama pengurus lainnya menyusun dan menetapkan program kerja, melakukan monitoring dan evaluasi serta membahas rencana tindak lanjut kegiatan Forum Desa Siaga Aktif. c. Memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif kepada Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Koordinator bidang dalam Forum Desa Siaga Aktif. d. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insendential sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif tingkat kecamatan. Pasal 6 (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua berupa pelayanan admistrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Forum Desa Siaga Aktif. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan admistrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan. b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator. c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dokumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari Ketua. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua. f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua. Pasal 7 (1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Forum Desa Siaga Aktif atas perintah Ketua. (2) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bendahara mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga. c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8 (1) Koordinator bidang dalam Forum Desa Siaga Aktif mempunyai tugas membantu dan mewakili Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Koordinator dalam Forum Desa Siaga Aktif mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Desa Siaga Aktif serta melakukan pembinanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. b. Melakasnakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua. BAB IV MASA BAKTI KEPENGURUSAN Pasal 9 (1) Kepengurusan Forum Bidang desa Siaga aktif dipilih melalui MMD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (2) Masa Bakti Kepengurusan Forum Desa Siaga Aktif adalah 3 (tiga) tahun. (3) Anggota Forum Desa Siaga Aktif dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri atau diberhentikan atas permintaan MMD. (4) Penggantian anggota Forum Desa Siaga Aktif sebelum masa jabatan berakhir dengan penunjukan langsung oleh Kepala Desa. BAB V ANGGARAN DESA SIAGA AKTIF Pasal 10 Anggaran Program Desa Siaga Aktif dapat berasal dari : a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. b. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. c. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat RW, Dusun, sampai ke tingkat Desa. Iuran tersebut berupa Tabulin dan Dasolin. d. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah Desa ................................ maupun di luar wilayah Desa ................................ yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat Pasal 11 (1) Dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persiapan persalinan, setiap keluarga dengan ibu hamil harus menyiapkan tabungan ibu bersalin (Tabulin). (2) Tabulin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di bank atau di Bidan yang akan membantu persalinan. (3) Besarnya Tabulin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (4) Tabulin akan dikembalikan secara utuh kepada ibu hamil pada saat akan melahirkan di fasilitas kesehatan untuk membiayai kebutuhan pada saat melahirkan tersebut. (5) Peran Forum Desa Siaga Aktif adalah menyarankan atau memotivasi ibu-ibu hamil agar mempunyai tabungan untuk persiapan biaya persalinan. Pasal 12 (1) Untuk mendukung kepedulian sosial masyarakat, Forum Desa Siaga Aktif mengembangkan Dana Solidaritas Bersalin (Dasolin).

(2) Dasolin adalah dana bersama yang dikumpulkan setiap warga dan dikelola oleh pengurus Forum Desa Siaga Aktif. (3) Besarnya Dasolin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (4) Peran Forum Desa Siaga Aktif adalah menggerakan masyarakat agar mau mernyisihkan sedikit penghasilannya sebagai dana sosial. BAB VI PELAYANAN KEHAMILAN Pasal 13 Pemeriksaan kehamilan : a. Ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya sejak dini atau umur kehamilan 0 sampai 12 minggu kepada bidan desa dan didampingi suami. b. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan, yakni pada trimester I sebanyak 1 (satu) kali, trimester II sebanyak 1 (satu) dan trimester III sebanyak 2 (dua) kali. c. Ibu hamil yang mempunyai masalah kehamilan dan atau resiko kehamilan harus memeriksakan kehamilan lebih sering sesuai dengan petunjuk bidan desa dan atau petugas kesehatan. d. Dukun terlatih dan Kader wajib melaporkan dan membimbing ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di Poskesdes. e. Setiap anggota keluarga wajib melaporkan, memberitahukan dan memeriksakan di bidan desa apabila ada anggota keluarga yang mengalami masalah kehamilan. f. Setiap anggota keluarga dan tetangga sekitarnya wajib melaporkan ke bidan desa, jika mengetahui ada keluarga atau tetangga yang hamil. g. Suami yang istrinya hamil bertanggung jawab dan wajib menjadi suami yang “SIAGA’’. BAB VII PELAYANAN PERSALINAN Pasal 14 (1) Masyarakat, keluarga dan atau dukun bayi dilarang melakukan persalinan sendiri tanpa ditolong oleh bidan desa atau tenaga kesehatan yang mempunyai kompotensi. (2) Pertolongan persalinan harus dilakukan oleh bidan/petugas kesehatan di Poskesdes, Puskesmas atau fasilitas kesehatan rujukan. (3) Persalinan yang berisiko tinggi dirujuk ke Rumah Sakit dengan pemberitahuan kepada Forum Desa Siaga Aktif (4) Ibu hamil dan keluarga tidak diperkenankan menolak untuk di rujuk. (5) Jika menolak untuk dirujuk, maka harus menandatangani surat pernyataan penolakan yang diketahui oleh Ketua RT setempat. (6) Ibu hamil yang akan bersalin sesuai dengan taksiran persalinannya, 2 minggu sebelum taksiran persalinan, ibu hamil harus didekatkan ke sekitar Poskesdes atau Puskesmas, sesuai dengan domisili ibu hamil tersebut. BAB VIII PELAYANAN NIFAS Pasal 15 (1) Seorang ibu nifas wajib mengunjungi bidan desa sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa nifas. (2) Jika ibu nifas tidak memeriksakan diri, bidan desa wajib melakukan kunjungan rumah. BAB IX KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN

Pasal 16 (1) Setiap dukun bayi wajib melakukan kerja sama dengan bidan desa dalam melayani kesehatan ibu hamil, persalinan dan nifas. (2) Dukun bayi wajib menganjurkan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi untuk datang ke Posyandu atau Poskesdes. (3) Dukun bayi wajib merujuk ibu hamil, bersalin dan nifas yang beresiko tinggi ke Poskesdes. BAB X PELAYANAN KESEHATAN ANAK Pasal 17 Pelayanan kesehatan anak, meliputi: a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak dibawah usia lima tahun balita di Posyandu pada setiap bulannya b. Pemberian imunisasi c. Pemberian kapsul vitamin d. Pemantauan tanda-tanda lumpuh layu, kejadian diare, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), dan pneumonia serta pelayanan rujukan bila diperlukan; BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 18 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ................................ ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa menyangkut pelaksanaannya. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Desa ................................ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap masyarakat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini. Ditetapkan di ...................................... pada tanggal ............................ 2018 KEPALA DESA ................................

_____________________________