Perda No 18

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN DAN IJIN PENANGKAPAN IKAN, PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, HASIL PERIKANAN YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengadakan pungutan atas Ijin Usaha Perikanan, dan Ijin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan yang dipasarkan/diperdagangkan keluar Daerah dan Karantina Ikan; b. bahwa untuk memungut Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG IJIN USAHA PERIKANAN, DAN IJIN PENANGKAPAN IKAN, PENGUJIAN MUTU PERIKANAN, HASIL PERIKANAN YANG DIPASARKAN/DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH DAN KARANTINA IKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Palangka Raya. 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. 6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. 7. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. 8. Pejabat tertentu adalah Pegawai/pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Walikota. 9. Retribusi adalah pungutan atas imbalan jasa Pemerintah Daerah terhadap perorangan dan atau Badan Hukum yang melakukan usahanya di bidang Perikanan. 10.Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perorangan dan atau Badan Hukum yang melakukan usahanya di bidang Perikanan. 11.Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat IPI adalah ijin yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha di bidang perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan, pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan di wilayah Kota Palangka Raya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP. 12.Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat tertentu untuk memeriksa mutu dan jenis

produk hasil perikanan yang akan diapasarkan/diperdagangkan oleh pada pegadang/pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum, sehingga masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan; 13. Retribusi hasil perikanan yang dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah adalah hasil penangkapan atau budidaya di wilayah Kota Palangka Raya oleh para pengusaha/pedagang baik perorangan maupun Badan Hukum untuk dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah Kota Palangka Raya. 14.Karantina Ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai tertentu untukmemeriksa kesehatan setiap produk hasil perikanan yang akan dipasarkan/diperdagangkan untuk keluar daerah Kota Palangka Raya oleh para pengusaha/pedagang baik perorangan maupun Badan Hukum agar terhindar dari penyakit yang dapat merugikan masyarakat konsumen maupun produsen itu sendiri; BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Ijin Penangkapan ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Retribusi Hasil Perikanan yang diperdagangkan keluar Daerah dan Karantina Ikan. Pasal 3 Objek Retribusi dan Biaya Administrasi meliputi: 1. IUP 2. IPI 3. Pengujian Mutu Hasil Perikanan 4. Retribusi Hasil Perikanan yang diperdagangkan keluar daerah. 5. Karantina Ikan Pasal 4 Subjek Retribusi adalah Perorangan atau Badan melakukan aktivitas di bidang usaha perikanan.

Hukum

yang

BAB III PEMBERIAN IJIN USAHA PERIKANAN DAN IJIN PENANGKAPAN IKAN Pasal 5 Pemberian Ijin Usaha Perikanan dan Penangkapan Ikan adalah untuk:

1. Mengendalikan para pengusaha di bidang Perikanan agar dapat melakukan usahanya/kegiatannya secara teratur sehingga sumber daya ikan dan perairan dapat tetap terjaga kelestariannya. 2. Memberi perlindungan kepada nelayan kecil (tradisional) yang tingkat operasional penangkapannya masih menggunakan peralatan sederhana. 3. Menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan usaha perikanan dengan memanfaatkan sumber daya ikan yang mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan, petani ikan dan para pengusaha itu sendiri. BAB IV PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Pasal 6 Pengujian mutu hasil perikanan dimaksud: 1. Untuk pencapaian pemanfaatan potensi perikanan secara maksimal; 2. Untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, praktik-praktik yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen yang beritikad tidak baik; 3. Membina produsen yang beritikad tidak baik untuk meningkatkan mutu hasil perikanan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. BAB V RETRIBUIS HASIL PERIKANAN Pasal 7 Retribusi hasil perikanan yang dipasarkan/diperdagangkan keluar daerah Kota Palangka Raya dimaksud: 1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen; 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil perikanan. BAB VI KARANTINA IKAN Pasal 8 Karantina ikan dimaksud: 1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen; 2. Menghindari penularan penyakit yang kemungkinan dapat ditularkan melalui produk hasil perikanan berasal;

3. Menghindari hal-hal yang dapat produsen maupun konsumen.

merugikan

masyarakat

baik

BAB VII WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PERIKANAN DAN IJIN PENANGKAPAN IKAN Pasal 9 1. Semua usaha perikanan yang dilakukan untuk tujuan komersial dalam batas wilayah Perairan Daerah Kota Palangka Raya wajib memiliki IUP dari Walikota Palangka Raya; 2. Semua usaha penangkapan ikan/hasil perikanan termasuk kegiatan pengangkutan pengumpulan/penampungan dan pengelolaan yang menggunakan alat angkutan, selain wajib memiliki IUP juga harus dilengkapi IPI dari Walikota Palangka Raya; 3. IUP dan IPI diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang berdomisili di daerah ini. Pasal 10 1. Guna kelancaran pelaksanaan pemberian IUP dan IPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian ijin dimaksud Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; 2. Bentuk IUP dan IPI ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya.

Pasal 11 1. Untuk memperoleh IUP dan IPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pihak-pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas dan diberi materai secukupnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya; 2. Bentuk surat Permohonan dan persyaratan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu. BAB VIII KETENTUAN JENIS TARIF DAN RETRIBUSI Pasal 12 Tarif yang dikenakan kepada para Pengusaha Perikanan adalah: 1. Ijin Usaha Perikanan (IUP): a. Untuk perorangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tahun; b. Untuk Badan Usaha sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun. 2. Ijin Penangkapan Ikan (IPI): a. Untuk perorangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tahun; b. Untuk Badan Usaha sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun. Pasal 13 Tarif Retribusi hasil perikanan yang dikenakan kepada para pengusaha perikanan adalah: 1. Untuk hasil perikanan yang berkualitas tinggi sebesar 5% x harga pasar setempat/kg; 2. Untuk hasil perikanan yang berkualitas sedang sebesar 4% x harga pasar setempat/kg; 3. Untuk hasil perikanan yang berkualitas rendah sebesar 3% x harga pasar setempat/kg; 4. Untuk ikan hias sebesar 5% harga pasar setempat/ekor. Pasal 14 Harga pasar setempat ditetapkan secara periodik oleh Walikota Palangka Raya dan atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan usul Kepala Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. Pasal 15

Tarif Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dikenakan kepada para pengusaha Perikanan adalah: 1. Untuk Jenis hasil perikanan segar/hidup sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)/kg; 2. Untuk jenis produk olahan sebesar Rp. 150,- (seraus lima puluh rupiah)/kg; 3. Untuk jenis produk ikan hias adalah sebagai berikut: a. Sampai dengan 100 ekor sebanyak 1 (satu) contoh; b. 101 ekor s/d 200 ekor sebanyak 2 (dua) contoh; c. 201 ekor s/d 500 ekor sebanyak 3 (tiga) contoh; d. 501 ekor s/d 1.000 ekor sebanyak 4 (empat) contoh; e. 1.001 ekor s/d 2.000 ekor sebanyak 5 (lima) contoh; f. 2.001 ekor s/d 3.500 ekor sebanyak 6 (enam) contoh; g. 3.501 ekor s/d 5.000 ekor sebanyak 7 (tujuh) contoh; h. 5.001 ekor s/d 7.500 ekor sebanyak 8 (delapan) contoh; i. 7.501 ekor s/d 10.000 ekor sebanyak 9 (sembilan) contoh; j. 10.0001 atau lebih sebanyak 10 (sepuluh) contoh. Pasal 16 Besarnya biaya Pengujian Mutu Hasil Perikanan untuk diperdagangkan/dipasarkan keluar daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap contoh. Pasal 17 Retribusi karantina ikan yang dikenakan pada para pengusaha perikanan untuk setiap produk hasil perikanan yang diperdagangkan/dipasarkan keluar Daerah Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/kg. Pasal 18 (1) Penerimaan Retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah. (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana ayat (1) digunakan oleh Dinas Pertanian Kota Palangka Raya untuk peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen). BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Barang siapa melanggar pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi atau tarif yang terutang. (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X PENYIDIKAN Pasal 20 (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Tarif dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tarif dan Retribusi Daerah; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah; d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud sesuai huruf c; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tarif dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR 18