Perda No 16

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa Retribusi Pendaftaran Perusahaan yang dipungut dalam rangka pelaksanaan Undangundang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, merupakan penerimaan Asli Daerah yang sebagian diperuntukkan bagi penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dalam Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 12.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Palangka Raya; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 5. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketantuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya dan atau menurut hal-hal yang Wajib Didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 6. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data Perusahaan diisi dan ditanda tangani oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab untuk mendapat TDP; 7. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP; 8. Usaha adalah tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 9. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan; 10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 (1)Dengan Nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sebagai Pembayaran atas Jasa Pemberian Tanda Daftar Perusahaan kepada Badan atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. (2)Objek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (3)Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha. BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

Pasal 3 (1)Setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah Kota Palangka Raya menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen-agen dan perwakilan dari Perusahaan itu, Wajib di Daftar Dalam Daftar Perusahaan. (2)Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3)Masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah berakhir. (4)Pendaftaran ulang (Perpanjangan/Pembaharuan) sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 4 (1)Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan bentuk perusahaan. (2)Klasifikasi dan bentuk Perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu: a. Perseroan Terbatas (PT) b. Koperasi (KOP) c. Persekutuan Komanditer (CV) d. Firma (FA) e. Perusahaan Perorangan (PO) f. Bentuk-bentuk usaha dan Perusahaan lainnya (BUL) g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) h. Perusahaan Asing (3)Bagi setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah Kota Palangka Raya serta telah memiliki ijin Teknis Wajib mendaftarkan Perusahaannya dengan membayar biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 5 (1)Pengecualian Pendaftaran: a. Perusahaan yang diutus, dijalankan atau dikelola oleh Pribadi Pemiliknya Sendiri, atau dengan mempekerjakan anggota keluaraganya; b. Perusahaan yang telah diwajibkan memiliki ijin atau surat keterangan. c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk suatu keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. d. Perusahaan yang tidak berbadan hukum. (2) Perusahaan yang sebagaimana ayat (1) apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pasal 6 Perusahaan atau kegiatan yang bergerak di luar bidang ekonomi dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mecari keuntungan dan atau laba tidak dikenakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai berikut: a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan Usaha 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar s/d Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi) b. Pendidikan Non Formal yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha. c. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum. d. Praktek Perorangan Dokter dan praktek berkelompok yang tidak dikelola Badan Usaha. e. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola Badan Usaha. BAB IV BESARNYA RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 7 Pungutan Retribusi Daftar Perusahaan mempertimbangkan keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha biaya penelitian, dan perencanaan, biaya Administrasi/pencetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan. Pasal 8

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagai berikut: 1. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 100.000,2. Koperasi Rp. 25.000,3. Persekutuan Komanditer Rp. 50.000,4. Firma Rp. 50.000,5. Perusahaan Perorangan Rp. 25.000,6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. 50.000,7. Perusahaan Asing, Kantor Cabang/Pembantu, Anak Perusahaan Asing yang bekerja dan masuk wilayah Hukum Biaya Administrasi sebesar Rp. 250.000,8. Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya Administrasi Rp. 10.000,9. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya Administrasi Rp. 10.000,Pasal 9 (1)Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Subjek Tanda Daftar Perusahaan ke Bandaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Walikota. (2)Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, seluruhnya disetor ke Kas Daerah. (3)Bendaharawan Pembantu Penerima wajib menyetor ke Kas Daerah Kota Palangka Raya dalam waktu 1 x 24 jam. (4)Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan ayat (2) Pasal ini digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya untuk biaya operasional dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) Pasal 10 Retribusi dipungut di wilayah Hukum Kota Palangka Raya. BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11

(1)Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan harus dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) kali masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan. (2)Tata cara pembayaran, pungutan serta tempat pembayaran tarif biaya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.

Dinas

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1)Bagi Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan batas waktunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan Perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan. (2)Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sejak diberlakukannya otonomi daerah Kota Palangka raya pada bulan Februari 2001, merupakan penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang pengaturannya sesuai pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1)Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15

(1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyidik atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perundangan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR 16