Perda No 15

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa, untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelayanan kesehatan, dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. b. bahwa, untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 1999 Nomor 26) diubah sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku; 5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apa pun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Usaha lainnya; 6. Pelayanan Kesehatan adalh segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seeorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya; 7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur; 9. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat; 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap; 11.Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung; 12.Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari pelayanan yang ada; 13.Retribusi jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 14.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran; 15.Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut pereaturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 16.Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; 17.Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah; 19.Penyidikan Tingkat Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. B. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 (1)Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan. b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling. (2)Tidak termasuk retribusi adalah: a. Pelayanan Pendaftaran. b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan pihak swasta. C. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum baik swadana maupun non swadana. D. Ketentuan Pasal 7 diubah, sebagai berikut sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2)Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya inventaris prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. (3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan dan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat; b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus: - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat; - Perawatan sederhana untuk membiayai separuh dari biaya perawatan; - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

E. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan baik untuk Puskesmas maupun Puskesmas swadana. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas swadana/Puskesmas Keliling/Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: NO 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

JENIS PELAYANAN Rawat Jalan terdiri dari Kartu & Obat Rawat Inap tanpa makan per hari Pertolongan pada kecelakaan a. Diberi demen luka b. Jahitan luka per jahitan c. Dislokasi sendi dan patah tulang Pertolongan Persalinan a. Persalinan Normal b. Persalinan Resti Tindakan Medik Ringan a. Tindiki daun telinga b. Srkumsisi c. Insisi abses d. Exterpasi e. Cabut Kuku f. Injeksi Depo g. Pencabutan Inflan h. Pencabutan Inflan tanpa bahan i. Pencabutan IUD j. Pencabutan IUD tanpa bahan k. Insisi Hordeulum l. Pembersihan Karang Gigi m. Pencabutan Gigi tetap n. Pencabutan Gigi Susu o. Pencabutan Gigi Tertanam p. Tumpatan Gigi q. Pulpektomi r. Penambalan sementara gigi Tindak Medik Sedang a. Operasi Katarak b. Kuretage Pemeriksaan Diagnostik a. Rotogen photo b. EKG c. USG

TARIF Rp. 3.000,Rp. 7.500,Rp. 3.000,Rp. 2.000,Rp. 20.000,Rp. 50.000,Rp. 100.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3.000,35.000,5.000,30.000,20.000,15.000,30.000,20.000,30.000,20.000,20.000,10.500,7.500,5.000,30.000,10.000,10.000,5.000,-

Rp. – Rp. – Rp. – Rp. – Rp. –

8.

9. 10. 11.

12. 13. 14

Tindakan laboratorium a. Pemeriksaan darah rutin per jiwa b. Pemeriksaan urine c. BTA d. Jamur e. Tes Kehamilan f. Pemeriksaan golongan darah g. Papsemer Oksigen per liter per tabung Pengujian kesehatan a. Pelajar b. Umum Pelayanan Ambulan a. Pelayanan Ambulance dalam kota b. Pelayanan Ambulance luar kota Pengawetan jenazah Visum et Repertum a. Untuk orang hidup b. Untuk orang mati Pemeriksaan kualitas air a. Mikrobiologi b. Fisika dan kimia per parameter

b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas swadana NO JENIS PELAYANAN 1. Rawat Jalan terdiri dari Kartu & Obat 2. Rawat Inap tanpa makan per hari 3. a. Diberi demen luka b. Jahitan luka per jahitan c. Dislokasi sendi dan patah tulang 4. Pertolongan Persalinan a. Persalinan Normal b. Persalinan Resti 5. Tindakan Medik Ringan a. Tindiki daun telinga b. Srkumsisi c. Insisi abses d. Exterpasi e. Cabut Kuku f. Pencabutan Inflan g. Pencabutan Inflan tanpa bahan h. Pencabutan IUD i. Pencabutan IUD tanpa bahan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500,1.500,3.500,3.500,10.000,3.000,– 92.000,-

Rp. 2.500,Rp. 5.000,Rp. 25.000,Rp. Tarif dalam kota + Rp. 3.000,setiap jarak 1 km Rp. 250.000,Rp. 10.000,Rp. 50.000,Rp. 13.400,Rp. 8.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

TARIF 5.000,12.500,5.000,4.000,25.000,-

Rp. 75.000,Rp. 150.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000,52.000,10.000,35.000,20.000,30.000,20.000,30.000,30.000,-

6. 7.

8.

9. 10. 11.

12. 13.

j. Insisi Hordeulum k. Pembersihan Karang Gigi l. Pencabutan Gigi tetap m. Pencabutan Gigi Susu n. Pencabutan Gigi Tertanam o. Tumpatan Gigi p. Pulpektomi q. Injeksi Depo r. Penambalan sementara gigi s. - Suntikan Vaksin Anti Rabies I - Suntikan Vaksin Anti Rabies II - Suntikan Vaksin Anti Rabies III Tindak Medik Sedang c. Operasi Katarak d. Kuretage Pemeriksaan Diagnostik d. Rotogen photo e. EKG f. USG Tindakan laboratorium h. Pemeriksaan darah rutin per jiwa i. Pemeriksaan urine j. BTA k. Jamur l. Tes Kehamilan m. Pemeriksaan golongan darah n. Papsemer Oksigen per liter per tabung Pengujian kesehatan c. Pelajar d. Umum Pelayanan Ambulan c. Pelayanan Ambulance dalam kota d. Pelayanan Ambulance luar kota

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

25.000,10.000,12.000,5.000,30.000,10.000,12.000,15.000,5.000,100.000,50.000,50.000,-

Rp. – Rp. 100.000,Rp. – Rp. – Rp. – Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500,1.500,5.000,5.000,15.000,5.000,– 92.000,-

Rp. 2.500,Rp. 7.000,Rp. 30.000,Rp. Tarif dalam kota + Rp. 3.000,setiap jarak 1 km Rp. 250.000,-

Pengawetan jenazah Visum et Repertum c. Untuk orang hidup Rp. 10.000,d. Untuk orang mati Rp. 50.000,14 Pemeriksaan kualitas air c. Mikrobiologi Rp. 15.000,d. Fisika dan kimia per parameter Rp. 8.000,F. Ketentuan Pasal 12 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 (1)Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b 25% disetorkan ke Kas Daerah. (2)Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b 75% sepenuhnya digunakan langsung untuk biaya operasional Pelayanan Kesehatan. G. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2)Retribusi tang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDBT dan STRD. (3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, retribusi diatur dengan keputusan Walikota. H. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1)Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2)Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3)Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan. (4)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 15 April 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR 15