Perda No 04

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Peratura Daerah Kota Nomor 20 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan beban tugas yang seharusnya dilaksanakan. Oleh sebab itu Peraturan Daerah Kota dimaksud perlu ditinjau; b. bahwa sebagaimana pertimbangan, dimaksud pada huruf “a” perlu dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; h. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya;

i. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Palangka Raya di bidang Kehutanan dan Perkebunan; (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Kota Palangka Raya, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota mempunyai fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Penyelenggaraan Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Perkebunan; c. Melakukan Pengembangan Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; d. Penyelenggaraan Izin Usaha Hutan dan Perkebunan; e. Penyelenggaraan Pembinaan Hutan dan Perkebunan; f. Penyelenggaraan Pelestarian, Perlindungan/Pengamanan dan Penanggulangan bencana hutan; g. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya sesuai kebutuhan dan kemampuan setelah dilakukan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan. Pasal 6 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Unsur Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan dan Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha: - Sub Bagian Kepegawaian; - Sub Bagian Keuangan; - Sub Bagian Umum; - Sub Bagian Program. c. Sub Dinas Kehutanan: - Seksi Penataan Kawasan Hutan; - Seksi Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan; - Seksi Sarana dan Produksi; - Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan. d. Sub Dinas Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan: - Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan; - Seksi Penghijauan dan Perhutanan Sosial; - Seksi Konservasi; - Seksi Pengamanan dan Penyuluhan Hutan. e. Sub Dinas Pengembangan Perkebunan: - Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; - Seksi Bina Usaha Perkebunan; - Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; - Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

(3) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATAKERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 11 (1) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaannya; (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 12 Para Kepala Seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Sub Dinas menampung dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas melalui Bagian Tata Usaha. Pasal 13 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Uraian tugas yang secara rinci akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Palangka Raya yang berkenaan dengan Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan dan Sub Dinas Pengembangan Perkebunan dihapus dan dinyatakan tidak berlakulagi Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 04