Perda No 02

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa dengan telah diberlakukannya Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan, Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian dipandang perlu mengatur penyelenggaraannya. b. bahwa untuk pengaturan penyelenggaraan kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pengaturan Waktu Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1945 tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan; 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pendatang; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan; 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437); 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Pemberian Cuti tahunan di Perusahaan Swasta; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepda Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Wewenang Propinsi sebagai daerah Otonomi; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 25. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; 26.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor, Lowongan Pekerjaan di Perusahaan BUMN, BUMD dan Lembaga Swasta lainnya; 27.Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

28. Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 18 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN, KETRANSMIGRASIAN

KOTA PALANGKA KETENAGAKERJAAN

RAYA DAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya yang meliputi penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Akta Perkawinan, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Penerbitan Akta Kematian, penerbitan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, mutasi penduduk, pengolahan data penduduk dan penyuluhan; 6. Penduduk adalah orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu sebaia bukti diri (legitimasi bagi setiap penduduk dalam Kota Palangka Raya); 8. Penduduk sementara adalah orang asing dan warga Indonesia yang berkunjung ke Kota Palangka Raya dengan ijin tinggal terbatas; 9. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri; 10.Kepala Keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala satua, asrama rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama; 11.Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga; 12.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai Penduduk. 13.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga; 14.Mutasi adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anaka, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta, perubahan status kependudukan, pindah atau datang; 15.Buku induk penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing desa/kelurahan; 16.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keterangan sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal; 17.Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk; 18.Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Palangka Raya; 19.Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi; 20.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi; 21.Transmigrasi terdiri dari : a. Transmigrasi Umum adalah Transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah yang transmigrasinya mendapat bantuan dan subsidi dari pemerintah. b. Transmigrasi berbantuan yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi, peemrintah membantu dalam batas tertentu untuk mendukung agar kemitrausahaannya menjadi layak. c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran, yang dilakukan baik melalui kerja sama dengan badan usaha maupun sepenuhnya dikembangkan transmigran atas arahan pemerintah. 22.Daerah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang denah daerah; 23.Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pegembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat perumbuhan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

24.Calon transmigrasi adalah warga masyarakat yang berkeinginan dan sudah mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi; 25.Badan Usaha/Investor adalah BUMN, BUMD, Swasta atau koperasi yang berbadan hokum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan transmigrasi; 26.Pencari kerja adalah pencari kerja yang baik yang menganggur maupun masih aktif bekerja yang mendaftarkan diri pada bursa kerja milik pemerintah atau swasta untuk mendapatkan pekerjaan; 27.Kartu AK.I (Kartu Kuning) adalah kartu sebagai tanda bukti pencari kerja dan berhak mendapatkan pelayanan antar kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik pada instansi pemerintah maupun swasta; 28.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik dengan jenjang dan kauntitas jabatan atau pekerjaan baik disektor formal maupun informal; 29.Ijin sementara adalah ijin yang diberikan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kepada LPKS dengan masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung tanggal dikeluarkan ijin tersebut dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun. 30.Ijin tetap adalah ijin yang diberikan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga KErja LPKS dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. 31.Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu istirahat adalah ijin yang diberikan Pemerintah yang berwenang kepada Pengusaha/Pengurus dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota palangka Raya atas jam kerja yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; 32.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mmapu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 33.Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah Tenaga Kerja Asing Pemegang Visa yang akan dipekerjakan di Wilayah Republik Indonesia; 34.Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang (IKTA) adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja/Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk memperkerjakan TKWAP di Indonesia dengan menerima upah/tidak selama waktu tertentu dan pada pejabat tertentu; 35.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA) adalah Rencana Penggunaan TKWNAP yang meliputi jabatan, jumlah dan jangaka waktu disertai rencana penggantinya oleh Tenaga Kerja Indonesia; 36.Visa masuk ke Indonesia adalah suatu ijin yang diberikan kepada pemegangnya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia; 37.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu dibawah perintah pengusaha dengan menerima upah; 38.Pengusaha adalah : a. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, b. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang, Persekutuan atau Badan hokum yang berada di Indonesia meekili perusahaan sebagaimana tersebut pada butir a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 39.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara; 40.AKAD adalah antar kerja antar daerah/penempatan tenaga kerja dari daerah kerja Kota Tenaga Kerja Propinsi yang satu kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi yang lain dalam wilayah Republik Indonesia, dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota/Kabupaten, PJKTI dan bursa kerja khusus; 41.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber bahaya; 42.AKAN adalah suatu mekanisme pengerahan TKI ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, social dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja; 43.Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenakerjaan, pegawai perantara dan pengantar kerja terhadap pengusaha dan pekerja di Perusahaan agar tercapai ketenangan berusaha dan ketenangan kerja; 44.Pegawai Perantara adalah Pegawai Teknis yang berkeahlian khusus pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja untuk memberikan pemerataan dan perselisihan perburuhan. 45.Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap norma ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja sesuai dengan data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja; 46.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian yang khusus pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang dan peraturan yang berlaku; 47.Pegawai Pengantar Kerja adalah pegawai yang melaksanakan kegiatan antar kerja; 48.Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja; 49.Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada Pencaker untuk memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, baik untuk sementara waktu maupun tetap dan kepada pemberi kerja untuk memperoleh ekonomi sesuai dengan kebutuhannya; 50.Pengawas Norma Ketenagakerjaan dan Persyaratan kerja adalah suatu system pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan rangkaian kegiatan, penyusunan rencana, pemeriksaan di perusahaan atau ditempat kerja, penindakan korektif baik secara preventif maupun represif dan pelaporan hasil pemeriksaan; 51.Perjanjian Kerja (kesepakatan kerja) adalah suatu kesepakatan dimana pihak yang satu pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, pengusaha, selama waktu tertentu dengan menerima upah;

52.Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara sepihak dan tertulis oleh pengusaha atau pengurus yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat serta tata tertib perusahaan. 53.Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau serikat-serikat pekerja/serikat-serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dengan pengusaha-pengusaha, perkumpulan-perkumpulan pengusaha yang berbadan hokum yang pada umumnya untuk semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja; 54.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; 55.Ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pengusaha atau Pengurus dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya atas jam kerja yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku 7 jam sehari atau 40 jam seminggu; 56.Ijin kerja malam wanita pada malam hari adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengusaha atau pengurus dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya atas jam kerja yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku mulai pukul 10.00 malam sampai dengan 05.00 pagi; 57.Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki Surat ijin Usaha PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dank e luar negeri. 58.Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut SIUP-PJKTI adalah ijin usaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja baik bagi pemenuhan pihak lain baik di dalam maupun ke luar negeri; BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap penduduk dan Warga Negara yang memiliki ijin tinggal terbatas dan kunjungan singkat berhak mendapatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran penduduk. Pasal 3 (1) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, setiap penduduk dan warga negara asing yang mempunyai ijin tinggal terbatas wajib melaporkan diri dan atau keluarganya kepeda pemerintah setempat. (2) Kewajiban yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi yang terjadi.

Pasal 4 (1) Warga Transmigrasi berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah setempat. (2) Warga Transmigrasi berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pasal 5 (1) Pekerja/buruh berhak memperoleh upah, pelayanan dan perlindungan dari pengusaha dan pemerintah. (2) Pekerja atau buruh wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 (1) Walikota Palangka Raya melakukan pembinaan operasional atas pelaksanaan urusan kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. (2) Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, urusan kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK SEMENTARA Pasal 7 (1) Setiap penduduk memiliki nomor induk kependudukan dan berlaku sepanjang masa. (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Wilayah Republik Indonesia. (3) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan pada setiap dokumen penduduk. (4) Setiap penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin wajib memiliki kartu Nomor Induk Kependudukan. Pasal 8 (1) Setiap Warga Negara Asing Pemegang Ijin Tinggal Terbatas memiliki Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku sepanjang masa. (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara diberikan semenjak yang bersangkutan didaftarkan sebagai Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di Wilayah Republik Indonesia. (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan pada setiap dokumen penduduk. PASAL V AKTA PENCATATAN PENDUDUK Pasal 9 (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta pencatatan penduduk.

(2) Akta pencatatan penduduk diberikan setelah melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan/pengesahan anak. (3) Akta Pencatatan Penduduk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja atas nama Walikota PASAL VI KARTU KELUARGA Pasal 10 (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga. (3) Kartu Keluarga ditandatangani oleh RT, RW dan Kepala Kelurahan. BAB VII KARTU TANDA PENDUDUK Pasal 11 (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun. (4) Khusus Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 tahun diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup. (5) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atau Kepala Kelurahan/Kepala Desa. (6) Yang berhak menandatangani Kartu Tanda Penduduk selain Camat ditetapkan oleh Walikota Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. BAB VIII PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Kelahiran Pasal 12 (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi dengan denda Rp. 10.000,(sepuluh Ribu Rupiah) (3) Khusus Warga Negara Asing pelaporan dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. (4) Pelaporan Kelahiran Warga Negara Asing yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi denda Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pasal 13 (1) Setiap kelahiran yang dilaporkan Kependudukan dan Akta Kelahiran

diberikan

Nomor

Induk

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. Pasal 14 (1) Setiap bayi lahir dalam keadaan mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Kepala desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 3 hari sejak kelahiran. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan surat keternagan lahir mati. Pasal 15 (1) Setiap kelahiran yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia, untuk diterbitkan Surat keterangan Pelaporan Kelahiran. (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 dicatat dalam buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga. Bagian Kedua Perkawinan Pasal 16 (1) Setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan. (2) Pelaporan perkawinan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi dan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (4) Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan. Pasal 17 (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia untuk diterbitkan surat keterangan Pelaporan Perkawinan (2) Setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh dan atau melalui Kantor Urusan Agama (KUA) wajib membayar kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipungut langsung oleh Kepala kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya setempat, serta disetorkan kepada Kas Daerah melalui pembantu bendaharawan penerima pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dalam waktu 1 x 24 jam. (3) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak sahnya perkawinan.

(4) Pelaporan Perkawinan yang melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (2) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (5) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

Pasal 18 (1) Warga Negara Asing pemegang ijin tunggal terbatas yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama, wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Surat keterangan Pelaporan Perkawinan. (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. Bagian Ketiga Perceraian Pasal 19 (1) Setiap perceraian yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan perceraian. (2) Pelaporan Perceraian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Pelaporan perceraian sebagaimana ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga. (4) Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian. Pasal 20 (1) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia untuk diterbitkan surat keterangan Pelaporan Perceraian. (2) Penduduk yang melaksanakan perceraian di Kantor Urusan Agama yang sudah diberikan surat cerai wajib membayar kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dipungut langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya setempat serta disetorkan kepada Kas Daerah melalui pembantu bendaharawan penerima pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dalam waktu 1 x 24 jam. (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk, buku Mutasi Penduduk dan Kartu keluarga.

(4) Penduduk yang melaksanakan perceraian di Kantor Urusan Agama wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Pelaporan perceraian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (4), dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pasal 21 (1) Orang asing pemegang ijin tinggal terbatas yang melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja untuk diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian. (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk. Bagian Keempat Kematian Pasal 22 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal kematian. (2) Pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi dengan denda Rp. 10.000,(sepuluh Ribu Rupiah) (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga serta diterbitkan Akta Kematian. (4) Pelaporan Kematian Warga Negara Asing yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pasal 23 (1) Setiap bayi yang lahir dalam keadaan hidup kemudian mati dalam jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 (10), wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kematian. (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kematian. Pasal 24 (1) Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia, untuk diterbitkan Surat keterangan Pelaporan Kematian. (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga. (3) Pelaporan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bagian Kelima Pengangkatan Anak Pasal 25 (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan. (2) Setiap pengangkatan anak diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan. (3) Pelaporan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. (4) Pelaporan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pasal 26 (1) Setiap pengangkatan anak yang diselenggarakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia, untuk diterbitkan Surat keterangan Pelaporan Pengangkatan. (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga. (3) Pelaporan PEngangkatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (1) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bagian Keenam Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 27 (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan. (2) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan. (3) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. (4) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bagian Ketujuh Perubahan dan Pembatalan Akta Pasal 28

(1) Setiap perubahan dan pembatalan akta yang telah dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan. (2) Pelaporan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. (3) Pelaporan perubahan dan pembatalan akta yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 5.000,(lima ribu rupiah). Bagian Kedelapan Perubahan Status Kependudukan Pasal 29 (1) Perubahan status kependudukan ijin tinggal terbatas menjadi penduduk tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan. (2) Pelaporan perubahan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. Pasal 30 (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan. (2) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan kartu keluarga. (3) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bagian Kesembilan Pindah Pasal 31 (1) Setiap penduduk yang pindah wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Kelurahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal kepindahan. (2) Pelaporan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk. (3) Pelaporan pindah yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bagian Kesepuluh

Pendatang Pasal 32 (1) Setiap penduduk yang datang wajib melaporkan diri kepada RT/RW selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam dan kepada Kepala Desa dan Kelurahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan. (2) Pelapor pendatang sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diberikan Surat Keterangan Penduduk yang berlaku 3 (tiga) bulan. (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melapor ulang untuk dipertimbangkan menjadi penduduk tetap atau ditolak dengan prasarat ada surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian, berpendidikan minimal SLTP/Sederajat, bagi kepala keluarganya dan jaminan dari minimal 2 (dua) orang keluarga penduduk asli/tetap. (4) Setiap pendatang yang ditolak menjadi penduduk tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus segera meninggalkan daerah Kota Palangka Raya. (5) Setiap penduduk yang datang wajib menghormati adapt istiadat dan budaya penduduk asli setempat serta mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (6) Pemerintah Kota Palangka Raya wajib melaksanakan razia penduduk secara periodic/berkala bekerjasama dengan aparat keamanan, camat dan Lurah/RT. (7) Pengaturan penduduk yang berhubungan dengan etnis/suku tertentu secara khusus akan/dapat diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD Kota Palangka Raya. BAB IX PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN Pasal 33 (1) Data penduduk merupakan Dokumen Negara yang harus dipelihara dan dilindungi. (2) Pengelolaan data penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. Pasal 34 (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada camat setiap bulan. (2) Camat wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Walikota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya setiap bulan. (3) Walikota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka raya wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada gubernur setiap triwulan. BAB X PENYULUHAN/PEMBIAYAAN Pasal 35

(1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, Camat, Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota palangka Raya wajib melakukan penyuluhan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. (2) Penyuluhan dilakukan secara rutin maupun berkala, langsung tidak langsung antara lain melalui temu wicara pameran, kesenian, media cetak dan elektronik. (3) Biaya penyelenggaraan penyuluhan pendaftaran penduduk ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 36 (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada camat setiap bulan. (2) Camat wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Walikota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya setiap bulan. (3) Walikota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada gubernur setiap triwulan. BAB IX KETENAGAKERJAAN Pasal 37 Pendaftaran Perusahaan : 1. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan/mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja secara tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya selambatlambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan menjalankan kembali atau memindahkan perusahaannya. 2. Laporan pengusaha atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas harus memuat keterangan : a. Identitas Perusahaan b. Hubungan Ketenagakerjaan c. Perlindungan Tenaga Kerja dan d. Kesempatan Kerja Pasal 38 Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat : 1. Pengusaha atau pengurus tidak boleh memperkerjakan tenaga kerja/buruh melebihi dari ketentuan 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 2. Pekerja atau buruh dalam menjalankan pekerjaan selama 4 (empat) jam secara terus menerus, pengusaha atau pengurus harus memberikan istirahat sedikit-dikitnya setengah jam lamanya.

3. Pekerja atau buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan pada harihari Raya Resmi pemerintah kecuali jika pekerjaan itu yang menurut sifatnya harus dijalankan terus apada hari-hari raya itu. 4. Pekerja atau buruh wanita tidak boleh untuk melakukan pekerjaan pada malam hari antara 10 (sepuluh) malam s/d 5 (lima) pagi. Pasal 39 Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama : 1. Pengusaha atau pengurus yang memperkerjakan Tenaga Kerja 10 (sepuluh) orang ke atas wajib untuk membuat dan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya 2. Pengusaha atau Pengurus yang memperkerjakan Tenaga Kerja dengan menggunakan waktu kerja tertentu wajib untuk membuat/mendaftarkan Perjanjian Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. 3. Pengusaha atau Pengurus yang memeprkerjakan tenaga kerja 25 orang ke atas serta dengan memiliki unit serikat pekerja/buruh di perusahaan, wajib untuk membuat/memilikinya dengan mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.

Pasal 40 Persyaratan Kerja : 1. Usia pekerja/buruh yang dalam melakukan/menjalankan pekerjaan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. 2. Setiap pencari kerja berhak untuk memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. 3. Setiap pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan diri secara langsung pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya 4. Pencari kerja yang telah mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sesuai ayat (1) dan (2) diberikan Kartu AK 1. Pasal 41 Jaminan Sosial Tenaga Kerja : Perusahaan atau pengurus yang memperkerjakan Tenaga Kerja sebanyak 3 (tiga) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerja dalam program Jamsostek. Pasal 42 Kecelakaan Kerja : 1. Pengusaha atau pengurus wajib untuk melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

2. Pengusaha atau Pengurus wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. 3. Pengusaha atau Pengurus wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Badan Penyelenggara sampai memperoleh haknya. Pasal 43 Upah Lembur Pekerja/Buruh : Pengusaha/Pengurus yang memperkerjakan Tenaga Kerja melebihi dari ketentuan 7 jam/sehari atau 40 jam seminggu wajib untuk membayar kelebihan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pada hari biasa maupun hari-hari libur resmi peemrintah. Pasal 44 Tenaga Kerja Anak : Pengusaha atau Pengurus dilarang untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Anak yang berumur 16 tahun ke bawah untuk bekerja karena alas an social ekonomi guna untuk menambah penghasilan baik untuk menambah penghasilan keluarga maupun penghasilan diri sendiri tanpa seijin Pemerintah Kota Palangka Raya. Pasal 45 Istirahat Tahunan dan Cuti : Pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan istirahat tahunan, cuti melahirkan atau gugur kandungan, cuti haid dan lain-lain pada suatu majikan atau beberapa majikan dari suatu organisasi dengan tetap menerima upah penuh. Pasal 46 Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat : 1. Pengusaha/pengurus berhak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat serta ijin kerja malam wanita pada malam hari dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, bilamana Pengusaha/Pengurus memperkerjakan tenaga kerja melebihi ketentuan jam kerja yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Pengusaha/Pengurus wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pendudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang memuat : a. Hari dan tanggal dilakukan pekerjaan b. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan c. Lamanya waktu kerja yang digunakan d. Jumlah upah lembur yang dibayarkan e. Lain-lain yang dipandang perlu 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan di lapangan.

4. Perusahaan harus sudah terdaftar tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Pasal 47 Ijin Kerja Malam Wanita : 1. Pengusaha/pengurus wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang memuat : a. Pekerjaan wanita dalam keadaan hamil b. Pekerjaan wanita berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. c. Menyediakan angkutan antar jemput. d. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi. e. Mendapat persetujuan dari suami, orang tua, wali dan f. Memperhatikan kebiasaan setempat. 2. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan di lapangan. 3. Terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Pasal 48 Ijin Penyelenggaraan Program Latihan Swasta : 1. Lembaga Latihan Swasta/LLS wajib untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang memuat : a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab. b. Daftar Riwayat Hidup penanggung jawab dengan lampiran ijazah terakhir. c. Salinan ijin HO/Ijin dari Pemerintah Daerah untuk lembaga latihan yang kegiatannya beresiko tinggi. d. Surat ijin SITU dan Reklame dari Pemerintah Kota Palangka Raya e. Daftar nama, status, kualifikasi, instruktur dilampiri dengan photocopy ijasah, DRH dan pengalaman instruktur. f. Peraturan tata tertib pelatihan. 2. Penerbitan sertifikat pelatihan kerja wajib diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Pasal 49 Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) : 1. IKTA baru, yaitu ijin yang diberikan untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang baru pertama kali bekerja di Indonesia, dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 2. IKTA Perpanjangan yaitu IKTA yang diberikan untuk memperpanjang IKTA yang masa berlakunya sudah habis dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. 3. IKTA pindah jabatan/peralihan sponsor bagi tenaga kerja asing wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Pasal 50 Penempatan Tenaga Kerja :

1. Permintaan tenaga kerja oleh pengusaha-pengusaha/pengurus dari suatu daerah sebelumnya harus mengajukan ijin secara tertulis kepada pemerintah (Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja) setempat. 2. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri yang terdiri dari : 1. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 2. Antar Kerja Lokal (AKL) 3. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 3. Penggunaan penempatan kerja AKAD/AKL dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi persyaratan : a. Usia minimal 18 tahun b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk c. Sehat Mental dan Fisik d. Memenuhi kualifikasi sesuai dengan permintaan e. Lulus tes tertentu apabila disyaratkan 4. Penggunaan penempatan tenaga kerja AKAN pelayanannya perlu diperlihatkan prinsip-prinsip: a. Penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kualifikasi pelamar dengan syarat jabatan. b. Pelayanan yang diberikan kepada semua pihak tanpa diskriminasi. c. Tidak akan mengirim pencari kerja untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat atau memberikan imbalan/upah dibawah standar yang berlaku. Pasal 51 Penyandang Cacat : 1. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 2. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan, melalui penyediaan aksesbilitas. 3. Penyediaan aksesbilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pasal ini diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan. 4. Perusahaan Negara dan Swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat diperusahaannya sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kwalifikasi perusahaan. Pasal 52 Bursa Kerja Khusus/Swasta : 1. Penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Swasta harus memperoleh rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya 2. Pendirian Bursa Kerja Swasta dan atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, ijin dan atau rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.

3. Bursa Kerja Khusus dapat didirikan oleh setiap pimpinan satuan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dengan mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 53 (1) Setiap pengusaha/pengurus atau masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. (2) Setiap pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Pasal 54 Hak Pengusaha : 1. Pengusaha/Pengurus berhak memberikan perintah atau pekerjaan yang layak kepada pekerja/buruh selama waktu kerja. 2. Pengusaha/buruh berhak untuk memberikan sanksi/hukuman terhadap pekerja yang melanggar tata tertib dan peraturan perusahaan. Pasal 55 Hak Pekerja/Buruh : 1. Pekerja/Buruh berhak menerima upah/gaji dari pihak pengusaha/pengurus yang sesuai dengan ketentuan UMP/UMK/UMSP yang berlaku. 2. Pekerja/buruh berhak untuk menolak atau mengemukakan pendapat pada atasannya yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan, apabila pekerjaan dimaksud membahayakan diri yang bersangkutan. 3. Pekerja/buruh berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja maupun ganti rugi lainnya sebagai akibat hubungan kerja. Pasal 56 Kewajiban Pengusaha : 1. Pengusaha/Pengurus yang memperkerjakan tenaga kerja 1 (satu) orang atau lebih wajib untuk melaporkan keadaan perusahaan dan tenaga kerja kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. 2. Pengusaha/Pengurus berkewajiban untuk memberikan upah/gaji, ganti rugi, mendaftarkan karyawan sebagai peserta program Jamsostek dan hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. 3. Pengusaha/pengurus wajib untuk melaporkan kecelakaan kerja pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya selambat-lambatnya 2 x 24 jam. 4. Pengusaha/pengurus wajib untuk menyediakan alat-alat perlindungan diri bagi setiap tenaga kerja. Pasal 57

(1) Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaan kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dengan mencantumkan : a. Jenis Jabatan b. Persyaratan yang dibutuhkan (2) Perusahaan/Instansi BUMN, BUMD yang memasang iklan lowongan kerja di media massa (elektronik, cetak) wajib mendapatkan rekomendasi lebih dahulu dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. (3) Lowongan kerja dimaksud (1) dan (2) dipublikasikan melalui Papan Bursa Ketenagakerjaan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Pasal 58 1. Pekerja/buruh wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan. 2. Pekerja/buruh berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan pihak pengusaha/pengurus dan teman sekerja. 3. Pekerja/buruh wajib untuk memakai alat-alat keselamatan kerja. 4. Pekerja/buruh wajib untuk memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan kecuali untuk kepentingan Negara. 5. Pekerja/buruh harus bersifat jujur dan mematuhi prosedur kerja yang berlaku. BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 59 (1) Bagi setiap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran berat atau diberikan surat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka pengusaha/pengurus dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bagi setiap pekerja/buruh yang akan mengundurkan diri dari perusahaan, harus mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan perusahaan/pengurus, dengan mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bagi setiap pekerja atau buruh yang di PHK secara sepihak oleh pengusaha/pengurus, berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dang anti rugi lainnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. BAB XIV LARANGAN DAN PELANGGARAN Pasal 60 (1) Setiap pekerja/buruh dilarang membawa/menggunakan barangbarang, alat-alat inventaris milik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan atau yang berwenang. (2) Setiap pekerja/buruh dilarang minum-minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa/menyimpan dan menyalahgunakan narkoba, melakukan segala macam perjudian, bertengkar atau

berkelahi dengan sesame karyawan/pemimpin di dalam lingkungan perusahaan. (3) Setiap pekerja/buruh dilarang membawa senjata tajam/api ke dalam lingkungan perusahaan (4) Setiap pekerja/buruh dilarang melakukan asusila di dalam lingkungan perusahaan. (5) Apabila pekerja/buruh mangkir/tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 61 (1) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dilakukan pada perusahaan atau guna mencegah terjadinya suatu penyimpangan oleh pengusaha/pengurus/lembaga dalam tempat kerja. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh pegawai teknis dibidang ketenagakerjaan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. (3) Objek Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini yang melengkapi : - Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan - Wajib lapor lowongan ketenagakerjaan - Pemberian Kartu Pencarian Kerja - Penempatan dan Pengerahan Tenaga Kerja - Pembuatan Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama - Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Perijinan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat. - Perijinan kerja malam wanita pada malam hari. - Perijinan penyelenggaraan program latihan swasta - Perijinan tenaga kerja asing - Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). BAB XVI PUNGUTAN BIAYA Pasal 62 (1) Biaya atas pelaksanaan pelayanan ketenaga kerjaan sebagai berikut : 1. Biaya Wajib Lapor Ketenagakerjaan Rp. 50.000,- (per buah) 2. Biaya Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Rp. 50.000,(per buah) 3. Biaya Jasa Perantara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja Rp. 110.000,- (perbuah) 4. Biaya Pengganti Cetak Kartu Antar Kerja (AK1) Rp. 10.000,5. Biaya Penempatan dan Pengerahan Tenaga Kerja Dalam Negeri Rp. 50.000,- (per orang) 6. Biaya Penempatan dan Pengerahan Tenaga Kerja Luar Negeri Rp. 50.000,- (per orang) 7. Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Rp. 200.000,- (per perusahaan) 8. Biaya Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Rp. 200.000,- (per perusahaan)

9. Biaya Pemberian Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Rp. 200.000,- (per perusahaan). 10.Biaya Pemberian Ijin Wanita pada malam hari Rp. 200.000,- (per perusahaan). 11.Biaya Pemberian Ijin Tenaga Kerja Asing Rp. 300.000,12.Biaya Pemberian Ijin Sementara Pendirian Lembaga Latihan Swasta Rp. 125.000,13.Biaya Pemberian Perpanjangan Ijin Sementara Pendirian Lembaga Latihan Swasta Rp. 125.000,14.Biaya Pemberian Ijin Tetap Pendiri Lembaga Swasta Rp. 400.000,15.Biaya Penambahan Program pada Lembaga Latihan Swasta Rp. 175.000,16.Legalisasi Sertifikat Rp. 5.000,- (per lembar) (2) Semua hasil pungutan tersebut di atas merupakan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya yang disetor ke Kas Daerah. (3) Untuk pelaksanaan pungutan pada ayat (1) ditunjuk.diangkat Pembantu Bendaharawan Penerima. (4) Untuk petugas pemungut diberi insentif 5% dari hasil setoran ke Kas Daerah. (5) Untuk pelaksanaan pemungutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. (6) Hasil biaya atas pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah. (7) Hasil Biaya atas pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (6) digunakan oleh Dinas Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Palangka Raya dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen). (8) Pembantu bendahara penerima harus menyetorkan hasil pungutan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. BAB XVII KETRANSMIGRASIAN Pasal 63 (1) Pelaksanaan Transmigrasi Umum, Swakarsa berbantuan dan Swakarsa mandiri bersifat Nasional dan Lokal. (2) Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. (3) Untuk kepentingan masyarakat dan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menerima atau menolak transmigrasi yang berasal dari luar daerah. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alas an tertulis. Pasal 64 Azas, Tujuan, Sarana dan Arah (1) Azas penyelenggaraan transmigrasi di daerah harus berazaskan kepeloporan, kesukarelaan, kemandirian, kekeluargaan, keterpaduan dan wawasan lingkungan serta kemitraan.

(2) Tujuan penyelenggaraan transmigrasi di daerah ditujukan dan digunakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat local/sekitarnya serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Sasaran penyelenggaraan transmigrasi di daerah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya, membangun kemandirian serta integritas pemukiman sehingga social ekonomi dan budaya mampu tumbuh dan berkembang. (4) Arah penyelenggaraan transmigrasi pada daerah diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan maupun komposisi local, peningkatan SDM dan perwujudan integrasi dalam masyarakat. Pasal 65 Pendaftaran dan Seleksi : (1) Dalam rangka peningkatan SDM dan perwujudan integrasi dalam masyarakat di daerah penyelenggaraan transmigrasi yang bersifat nasional, kepala keluarga, transmigran serta perorangan hendaklah mempunyai pendidikan minimal SLTP. (2) Transmigran local/perpindahan local dapat dilaksanakan bagi kelompok penduduk yang : a. Wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi/kumuh b. Wilayah yang kena gangguan keamanan dan bencana alam c. Wilayahnya dijadikan objek pengembangan bagi kepentingan umum. (3) Selain hal sebagaimana tersebut pasal 37 ayat (2) diatas pelaksanaannya dapat pula bersifat individu/perorangan. (4) Untuk keperluan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan suatu pendaftaran dan seleksi. Pasal 66 Hak dan kewajiban : Transmigran pada transmigrasi umum mempunyai hak untuk memperoleh bantuan berupa : a. Informasi tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta lokasi transmigrasi. b. Pendidikan dan pelatihan persiapan, pembekalan dan pelayanan angkutan ke lokasi. c. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status Hak Milik. d. Sarana produksi dan atau sarana usaha e. Sanitasi dan sarana air bersih f. Catu pangan g. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha. h. Fasilitas pelayanan umum pemukiman i. Prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha. j. Bimbingan dan pelayanan social kemasyarakatan serta administrasi pemerintahan.

Pasal 67 (1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa berbantuan, berhak untuk mendapat bantuan berupa : a. Informasi tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta lokasi transmigrasi. b. Bimbingan umum dan bantuan prasarana latihan. c. Pelayanan kepindahan dan penempatan ke lokasi d. Lahan usaha atau sarana usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. e. Sanitasi dan saran air bersih. f. Sebagian kebutuhan sarana produksi. g. Penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas pelayanan sosial pemukiman. h. Pembinaan hubungan kemitraan usaha dan bimbingan social serta administrasi pemerintahan. (2) Transmigrasi Swakarsa berbantuan dapat memperoleh satu pangan tergantung kesepakatan dan dana. (3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa berbantuan dari mitra badan usaha dapat memperoleh bantuan berupa : a. Kredit investasi dan modal kerja atas jaminannya bagi kegiatan usaha transmigrasi yang diperlukan. b. Bimbingan usaha ekonomi dan social kemasyarakatan c. Pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan produktivitas. d. Informasi usaha e. Jaminan pemasaran hasil produksi f. Sebagai kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan social pemukiman. g. Jaminan pendapatan yang layak. Pasal 68 Transmigran pada transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak mendapatkan bantuan berupa : a. Informasi tentang peluang kerja dan usaha serta lokasi transmigrasi. b. Pengurusan kepindahan dan penempatan di wilayah pengembanagan dan atau lokasi pemukiman transmigrasi. c. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau usaha d. Lahan tempat tinggal dan atau lahan usaha dan status hak milik serta ramuan rumah. e. Penyediaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan social pemukiman. f. Pembinaan social kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan. g. Bimbingan, pengembangan dan perlindungan kemitraan usaha. Pasal 69 Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 40 Pemerintah Kota dapat bertindak baik sebagai mitra maupun pelengkap.

Pasal 70 Setiap transmigran mempunyai kewajiban untuk : a. Bertempat tinggal menetap di pemukiman transmigrasi b. Memelihara kelestarian lingkungan c. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usaha secara berdaya guna dan berhasil guna. d. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan asset produksinya. e. Memelihara perhubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya. f. Mematuhi ketentuan transmigrasi. Pasal 71 Pemberian hak warga transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf c dan pasal 67 ayat (1) huruf d, baru dapat diberikan setelah 10 (sepuluh) tahun berturut-turut menjadi warga setempat. Pasal 72 (1) Pemerintah Kota Palangka Raya wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan serta pelaporan. (2) Kegiatan dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat mandiri, kemitraan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Kegiatan pembinaan berakhir setelah ada penetapan pemukiman transmigran menjadi bagian kelurahan atau kelurahan definitifnya. (4) Dalam hal lahan usaha atau lahan tempat tinggal beserta rumah ditinggal oleh pemiliknya Pemerintah kota Palangka Raya wajib mengelola dan menalokasikan peruntukan penggunaannya. BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 73 (1) Prosedur dan tata cara, spesifikasi Blanko atau Formulir atau buku dan saran penunjang lainnya pendaftaran penduduk ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1996 tentang SIMDUK dinyatakan tidak berlaku. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 74 (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Kependudukan dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). (2) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Kependudukan dikenakan hukuman pidana kurungan

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 75 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersendiri d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. f. Mendatangkan seseorang ahli dalam hubungan pemeriksaan perkara. g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. h. Melakukan tindakan lain menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Berita Acara setiap tindakan dalam hal : a. Pemeriksaan Tersangka b. Pemasukan Rumah c. Penyitaan Barang d. Pemeriksaan Saksi e. Pemeriksaan Tempat BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 77 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH

MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 02