Perda No 06

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan beban tugas serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu dipandang perlu diadakan perubahan; b. bahwa, untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dalam Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 15) diubah sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; 7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; 8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 10.Ketua Kelompok adalah Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. B. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2

(1)Dinas Kesehatan adalah Unsusr Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Palamgka Raya di Bidang Kesehatan. (2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan seorang Wakil Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. C. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebgai berikut: Pasal 3 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Kota Palangka Raya di Bidang Kesehatan. D. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas-tugas pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pembinaan Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, sebagai motivator, fasilitator dan sebagai pemantau dari penyelenggaraan proses pembangunan bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerja yang meliputi situasi, upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan prilaku hidup sehat masyarakat. b. Pembinaan Pusat Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan agar masyarakat tahu, mau dan mampu dalam menjaga dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. c. Pembinaan Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata. Upaya pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan masyarakat (Pelayanan promotif dan Preventif) serta pelayanan medik dasar (Pelayanan kuratif dan rehabilitatif) d. Melakukan koordinasi, integrasi ldan sinkronisasi di bidang pelayanan kesehatan. E. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas

b. Wakil Kepala Dinas c. Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Perencanaan; - Sub Bagian Kepegawaian: - Sub Bagian keuangan; - Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas kesehatan Keluarga. - Seksi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak); - Seksi Gizi: - Seksi PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat) dan PSM (Peran Silang Masyarakat). e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan - Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit; - Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; - Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). f. Sub Dinas Farmasi (Farmasi, Makanan & Minuman). - Seksi Farmasi dan Peralatan Khusus; - Seksi Perizinan dan Akreditasi sarana; - Seksi POMI (Pengawasan Obat dan Makanan/Minuman) g. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. - Seksi Pemberantasan Vektor; - Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; - Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung h. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan. - Seksi Penyehatan Air; - Seksi Penyehatan TTU (Tempat-Tempat Umum) dan TPM (Tempat Pengolah Makanan); - Seksi Penyehatan Lingkungan. i. Unit Pelaksana Teknis Dinas. j. Kelompok Jabatan Fungsional (2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; (3)Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA,

cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 28 Februari 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 06