Perda No 11

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan untuk menunjang peningkatan penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, dipandang perlu menetapkan ketentuan Retribusi Administrasi dan Registrasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) b. bahwa untuk ketentuan retribusi administrasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain serta Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya; 5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 298/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Retribusi adalah besarnya biaya yang dipungut atas proses administrasi tiap-tiap ijin yang dikeluarkan; 7. Perubahan Surat Ijin Perdagangan yang meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.

8. Registrasi adalah pendaftaran ulang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan dan kompensasi. 10. HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual; 11.Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor, dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 0,- (nol) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 12.Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor, dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 13.Perusahaan Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor, dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan diterbitkannya Surat Ijin Usaha Perdagangan kepada Badan atau perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Pasal 3 Objek Retribusi adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan, pengesahan pembukaan cabang dan perwakilan perusahaan, Registrasi dan penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah Badan Perorangan yang mendapat Surat Ijin Usaha Perdagangan, pengesahan pembukaan cabang dan perwakilan perusahaan, Registrasi dan penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan BAB III

DASAR PUNGUTAN DAN TARIF Pasal 5 Dasar pungutan dan tarif Surat Ijin Usaha Perdagangan, mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya administrasi/pencetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan. Pasal 6 Besarnya tarif retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai berikut: a. SIUP Perusahaan Kecil (PK) Rp. 50.000,b. SIUP Perusahaan Menengah (PM) Rp. 100.000,c. SIUP Perusahaan Besar (PB) Rp. 200.000,d. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Kecil Rp. 50.000,e. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Menengah Rp. 100.000,f. Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar ke SIUP Besar Rp. 200.000,g. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Kecil Rp. 50.000,h. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Menengah Rp. 100.000.i. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Besar Rp. 200.000,j. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Perusahaan Kecil Rp. 50.000,k. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Menengah Rp. 100.000,l. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Besar Rp. 200.000,m. Registrasi SIUP Kecil Rp. 50.000,n. Registrasi SIUP Menengah Rp. 100.000,o. Registrasi SIUP Besar Rp. 200.000,BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 7 (1)Pembayaran retribusi oleh subjek Surat Ijin Usaha Perdagangan ke bendaharawan pembantu penerima yang ditunjuk oleh Walikota. (2)Bendaharawan penerima biaya administrasi dan registrasi SIUP wajib menyetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam. Pasal 8 (1)Penerimaan Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pasal 6 seluruhnya disetor ke Kas Daerah. (2)Penerimaan Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) pasal ini digunakan oleh Dinas yang bersangkutan untuk biaya operasional dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Setiap badan atau perorangan yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum dan sesudah dikeluarkannya peraturan daerah ini, wajib melakukan registrasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya untuk jangka 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Pasal 10 (1) Badan atau perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) melakukan registrasi sekaligus mengadakan perubahan dikenakan retribusi sesuai pasal 6 huruf (d) dan atau (e) dan atau (f). (2)Bagi Badan atau perorangan yang melakukan penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) karena hilang atau rusak dikenakan retribusi sesuai pasal 6 huruf (a) dan atau b dan atau (c). Pasal 11 Lembaran tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 12

Mekanisme pemberian SIUP mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1)Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila: a. Perusahaan yang membuka Kantor cabang/perwakilan tidak melapor secara tertulis kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa mata dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh. c. Tidak mendaftar perusahaan dalam Daftar Perusahaan. d. Tidak melakukan registrasi ulang sesuai pasal 9 Peraturan Daerah ini. (2)Peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP. Pasal 14 (1)SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila: a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1). b. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya. (2)Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan. (3)Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP. (4)Jangka waktu pembekuan bagi perusahaan bagaimana pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Pengadilan yang telah berlaku tetap. (5)Pembekuan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP. (6)SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan:

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya sesuai keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pasal 15 (1)SIUP dapat dicabut: a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan. b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan. c. Perusahaan yang besangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana lainnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan tetap. (2)Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1)Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini di Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 17 (1)Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah. (2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima Laporan ayau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindak pidana pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. f. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangkanya atau keluarganya. h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal: a. Pemeriksaan tersangka b. Pemasukan Rumah c. Penyitaan Barang d. Pemeriksaan Saksi e. Pemeriksaan Tempat (4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 25 Maret 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 25 Maret 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR 11