Perda Kab Sumbawa No 11 Tahun 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR

11 TAHUN 2003 TENTANG

PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa era globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas manusia, modal barang dan jasa yang juga membuat batas-batas negara menjadi samar sehingga mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, Nasional, Regional maupun Internasional; b.

bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa (TKIS) bukan komoditi melainkan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa sebagai implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta pembinaan kepada warga negara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

4.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

5.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

6.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Jo. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

8.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization of The Employment Service);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

SUMBAWA

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3.

Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa;

4.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;

6.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;

7.

Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;

8.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten;

9.

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

10.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

11.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

12.

Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja dan disingkat TKIS adalah warga Kabupaten Sumbawa yang dibuktikan dengan KTP, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu melalui prosedur penempatan;

13.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabuapten Sumbawa yang selanjutnya disebut perlindungan TKIS adalah segala upaya untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama penempatan dan sesudah purna tugas;

14.

Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah suatu proses peningkatan kwalitas Tenaga Kerja dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan produktivitas dengan tujuan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya;

15.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Penempatan adalah seluruh proses yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI asal Kabupaten Sumbawa dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

16.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri

3

untuk berusaha di bidang jasa penempatan dan mempunyai kantor cabang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Sumbawa; 17.

Kantor Cabang PJTKI yang selanjutnya disebut Kantor cabang PJTKI adalah Perwakilan PJTKI yang ada di Kabupaten Sumbawa yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Sumbawa yang bertindak atas nama dan untuk PJTKI yang bersangkutan;

18.

Perwakilan PJTKI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI di luar negeri;

19.

Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang, yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;

20.

Perjanjian Kerjasama Penempatan (PKP) adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

21.

Perjanjian penempatan (PP) Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dan calon Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa yang memuat hak dan kewajiban dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa ke luar negeri;

22.

Perjanjian Kontrak Kerja (PKK) adalah perjanjian tertulis antara calon TKI dan Pengguna (user) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat-syarat dan kondisi kerja;

23.

Perjanjian Rekrutmen (PR) adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah dengan PJTKI atau Cabang PJTKI yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa (TKIS);

24.

Surat permintaan TKI (job order/demand letter) adalah permintaan Tenaga Kerja Indonesia dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri;

25.

Pendataan adalah upaya pengumpulan indentitas seseorang untuk dijadikan sebagai daftar;

26.

Rekrutmen adalah keseluruhan proses dari pendataan, melengkapi dokumen, pendaftaran, seleksi hingga pelatihan dan penerbangan kenegara tujuan;

27.

Penempatan adalah keseluruhan proses dari sejak pendataan hingga penempatan Tenaga Kerja kerja ke luar negeri sampai pulang kembali ke kampung halaman;

28.

Pelatihan

adalah

seluruh

kegiatan

untuk

memberikan,

meningkatkan,

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian calon Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalani,

4

termasuk didalamnya pengetahuan hukum, bahasa negara tujuan, serta budaya negara tujuan bekerja; 29.

Purna Tugas adalah masa dimana seseorang setelah menyeleseikan pekerjaannya di luar negeri dan kembali tinggal dan hidup di desanya;

30.

Sistem informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;

31.

Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk pelayanan, pendampingan dan atau pembelaan hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dan Anggota Keluarganya;

32.

Litigasi adalah proses penegakan hukum

dalam upaya mencari keadilan yang

mengarah kepada proses beracara di Pengadilan; 33.

Non Litigasi adalah segala daya upaya melakukan pendampingan dari upaya pemahaman

masalah,

investigasi,

penelitian

data,

mediasi

dalam

upaya

melengkapi data dan melengkapi informasi tentang duduk persoalan hingga pada upaya penyeleseian masalah di luar jalur beracara di Pengadilan; 34.

Mediasi adalah upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan pihak ketiga sebagai upaya menjembatani proses diskusi, dialog dan musyawarah untuk menyeleseikan masalah;

35.

Konsiliasi adalah upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada seseorang agar mendapatkan informasi, dorongan, dukungan agar bisa diarahkan kepada penyeleseian secara musyawarah dan damai;

36.

Arbitrase adalah upaya mencari titik temu dari persengketaan dengan cara bersama untuk menunjuk pihak ketiga secara bersama untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dalam suatu musyawarah yang mengarah kepada penyeleseian masalah;

37.

Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai calon Tenaga Kerja adalah pencari kerja yang telah memasukan datanya kepada Pemerintah desa dan relah dicatat sebagai pencari kerja;

38.

Keluarga Tenaga Kerja dan keluarga Calon Tenaga Kerja adalah suami atau istri, anak, orang tua dan orang lain yang masih ada hubungan pewarisan.

BAB II

5

AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa berdasarkan azas persamaan Hak, Demokrasi, Keadilan Sosial, Kesetaraan dan Keadilan gender, Anti Diskriminasi serta anti Perdagangan Manusia.

Pasal 3 Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dan Keluarganya bertujuan untuk : a.

Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa secara optimal dan manusiawi;

b.

Menjamin hak-hak ekonomi,

politik, budaya, hak keselamatan kerja dan syarat

kondisi kerja, serta hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan; c.

Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah;

d.

Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;

e.

Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dan keluarganya.

BAB III TATA CARA PENEMPATAN Pasal 4 (1)

Penempatan Tenaga Kerja dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah, cepat dan tanpa diskriminasi;

(2)

Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja dimulai sejak prapenempatan, selama penempatan, hingga purna penempatan. Pasal 5

(1)

Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan Tenaga Kerja terjamin hak-hak dasarnya untuk mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan bekerja berdasarkan rekomendasi dari menteri; 6

Berdasarkan pertimbangan khusus, Bupati setelah mendapatkan pertimbangan

(2)

dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat melarang penempatan Tenaga Kerja ke negara tertentu. Pasal 6 Penempatan Tenaga Kerja dilakukan pada jenis pekerjaan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan serta mengarah pada perbudakan.

Pasal 7 Rekrutmen Tenaga Kerja hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

(1)

Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dan PJTKI dan atau cabang PJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi serta instansi Pemerintah Daerah yang berwenang untuk itu; Warga Negara Asing atau badan hukum asing secara langsung maupun tidak

(2)

langsung dilarang melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja;

Bagian Kesatu Pra Penempatan Paragraf Kesatu Informasi Pasal 8 Dalam rangka pelayanan informasi kesempatan kerja di Luar Negeri Pemerintah

(1)

Daerah dan PJTKI perlu mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh TKIS. Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam

(2)

penyebarannya kepada masyarakat luas menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan PJTKI. Informasi yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :

(3) a.

Tata cara perekrutan dan penempatan;

b.

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh seorang Tenaga Kerja;

c.

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja;

d.

Situasi, kondisi, dan budaya di negara tujuan;

e.

Resiko bekerja di negara tujuan bekerja;

7

f.

Komponen Pembiayaan yang harus ditanggung Tenaga Kerja dan mekanisme pembayaran;

g.

Perlindungan bagi Tenaga Kerja. Komponen Pembiayaan yang dimaksud ayat (3) huruf f adalah :

(4) a.

Paspor;

b.

Pelatihan;

c.

Tes kesehatan;

d.

Visa kerja;

e.

Transport lokal;

f.

Akomodasi dan konsumsi;

g.

Tiket keberangkatan;

h.

Asuransi Tenaga Kerja;

i.

Biaya pembinaan Tenaga Kerja;

j.

Jasa perusahaan (company fee).

Paragraf Kedua Syarat Penempatan

Pasal 9 (1)

Syarat-syarat PJTKI yang boleh melakukan penempatan dan rekrutment Tenaga Kerja adalah: a. PJTKI

tersebut memiliki kantor di Kabupaten Sumbawa

dan atau Kantor

Cabang di Kabupaten Sumbawa; b. Kantor Cabang PJTKI harus memenuhi persyaratan : 1.

Mempunyai kantor dengan fasilitas yang lengkap dengan didukung alat informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;

2.

Memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili baik itu sewa maupun milik sendiri;

3.

Memiliki ijin gangguan (HO);

4.

Memiliki ijin wajib lapor;

5.

Kepala Kantor Cabang berdomisili tetap di KabupatenSumbawa; 8

6.

Memiliki karyawan minimal 3 orang;

Untuk melakukan Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten

(2)

Sumbawa, PJTKI dan atau kantor cabang PJTKI wajib memiliki dokumen : a.

Salinan Perjanjian kerjasama penempatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Salinan Surat permintaan TKI (Job Order/Demand letter) atas nama

b.

PJTKI yang bersangkutan yang dilegalisir;

(3)

c.

Perjanjian kerja induk;

d.

Menyetujui Perjanjian penempatan TKI;

e.

Perjanjian rekrutmen. Dinas berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang

dimaksud Pasal 9 ayat (2); (4)

PJTKI dilarang melakukan kegiatan rekrutmen secara langsung ke Daerah tanpa

memiliki Kantor dan atau Kantor Cabang di Kabupaten Sumbawa.

Paragraf Ketiga Pendataan Pasal 10 (1)

Untuk keperluan rekrutmen perlu dilakukan pendataan;

(2)

Pendataan calon Tenaga Kerja dilakukan oleh Dinas dan atau Kantor cabang PJTKI bekerjasama dengan Pemerintah desa;

(3)

Untuk keperluan pendataan, calon Tenaga Kerja harus menyerahkan foto copy jati diri (KTP), Ijasah, akte kelahiran dan atau sertifikat ketrampilan;

(4)

Dalam pelaksanaan pendataan, calon Tenaga Kerja tidak dikenakan biaya apapun;

Paragraf Keempat Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Pasal 11 Pendaftaran Tenaga Kerja dilakukan oleh PJTKI. Pasal 12 (1) Pada saat Pendaftaran PJTKI harus menjelaskan : 9

a.

Lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugas;

b.

Syarat kerja yang memuat antara lain gaji, jaminan sosial, waktu kerja dan waktu istirahat dan cuti;

c.

Peraturan perundang-undangan yang praktis di negara penempatan;

d.

Sosial budaya dan kondisi negara penempatan;

e.

Hak dan kewajiban Tenaga Kerja;

f.

Prosedur dan kelengkapan dokumen;

g.

Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon Tenaga Kerja;

h.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon Tenaga Kerja ;

(2) Persyaratan-persyaratan menjadi calon TKI yang dimaksud di ayat (1) huruf h adalah : a.

Berusia minimal 18 Tahun;

b.

Memiliki Kartu Penduduk;

c.

Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

d.

Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat;

e.

Memiliki surat ijin orang tua, suami atau istri;

f.

Memiliki ketrampilan atau keahlihan yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan. Pasal 13

(1)

Pendaftaran Tenaga Kerja dilakukan secara terbuka, langsung dan sukarela;

(2)

Perekrutan Tenaga Kerja dilakukan terhadap penduduk yang berusia sekurangkurangnya 18 Tahun;

(3)

Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap anak di bawah usia kerja dan ibu yang sedang hamil;

(4)

Perekrutan pada ibu yang mempunyai anak balita harus ada jaminan dari keluarga bahwa anak yang ditinggalkan terpenuhi hak-hak dasarnya;

(5)

Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap penduduk yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat.

Paragraf Kelima 10

Pelatihan Pasal 14 Calon Tenaga Kerja berhak mendapat pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang

(1)

akan dilakukan; Pelatihan ketrampilan bagi calon Tenaga Kerja dilakukan oleh PJTKI dan

(2)

dibantu Dinas; Pelatihan Tenaga Kerja dimaksud untuk :

(3) a.

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi dan resiko bekerja di luar negeri;

b.

Memberikan keterampilan bagi Tenaga Kerja yang bersangkutan tentang pekerjaan yang akan dilakukan;

c.

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban;

d.

upaya-upaya atau prosedure menuntut hak;

e.

Mekanisme perlindungan Tenaga Kerja;

f.

Cara-cara mengadukan kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja dan keluarganya.

(4)

Pemerintah Daerah dan PJTKI berkewajiban mengembangkan metode dan materi pelatihan yang mengacu kebijakan Pemerintah Pusat;

(5)

Biaya pelatihan sesuai Pasal 14 ayat (3) dibebankan kepada PJTKI dan dibantu oleh Pemerintah Daerah. Pasal 15

Secara khusus Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan Tenaga Kerja perempuan untuk memperoleh akses yang lebih baik dalam pelatihan.

Paragraf Keenam Pemeriksaan Kesehatan Pasal 16 (1)

Seluruh pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja asal Kabupaten Sumbawa dilakukan di Daerah;

(2)

Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan standar yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan dan diakui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 11

Dalam hal pemeriksaan kesehatan yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah

(3)

Daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk dan bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa Pasal 17 Mekanisme dan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa mengacu pada peraturan dan Kebijakan Nasional; Pasal 18 (1)

PJTKI wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon Tenaga Kerja;

(2)

Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya harus memuat :

(3)

a.

Jabatan atau pekerjaan calon Tenaga Kerja;

b.

Batas waktu pemberangkatan calon Tenaga Kerja;

c.

Biaya penempatan calon Tenaga Kerja sampai di negara tujuan;

d.

Hak dan kewajiban PJTKI dan calon Tenaga Kerja; Perjanjian penempatan dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan

Kebijakan Pemerintah Daerah;

Pasal 19 (1)

Pemerintah Daerah dan PJTKI melakukam monitoring perkembangan Tenaga Kerja;

(2)

PJTKI berkewajiban melaporkan tentang perkembangan Tenaga Kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;

(3)

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Dinas berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat luas secara terbuka dan jujur;

Bagian Ketiga Purna Penempatan. Pasal 20 Mekanisme dan prosedur pemulangan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dilakukan mengikuti Kebijakan Nasional.

12

Bagian Keempat Pembinaan Pasal 21 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan

(1)

yang berhubungan dengan Tenaga Kerja; Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah

(2)

dapat mengikutsertakan PJTKI; Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara

(3)

terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan yang meliputi pembinaan dibidang :

(4)

a.

Organisasi dan manajemen;

b.

Peningkatan kwalitas personil dan Tenaga Kerja;

c.

Permodalan;

d.

Peningkatan pemasaran jasa Tenaga Kerja; Dalam rangka Pembinaan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah dan PJTKI dapat

melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi profesional di bidang keTenaga Kerjaan, baik swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IV PERLINDUNGAN Bagian kesatu Perlindungan melalui prosedur Pasal 22 Perlindungan Tenaga Kerja dilakukan melalui: a.

Perjanjian kerjasama penempatan;

b.

Perjanjian kerjasama rekrut antara Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi dengan PJTKI dan atau kantor Cabang PJTKI;

c. Pembuatan perjanjian penempatan; d.

Pembuatan perjanjian kontrak kerja;

e. Pertanggungan asuransi; f.

Pengaturan biaya penempatan;

g.

Penyediaan bantuan kredit biaya penempatan oleh Pemerintah Daerah;

h.

Pemberian bantuan hukum/Pembelaan bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa. 13

Pasal 23 Perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh PJTKI dan Mitra Usaha atau pengguna, yang isinya selain memuat hak dan kewajiban/tangung jawab masing-masing pihak juga memuat perlindungan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya memuat : a.

Pengupahan yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di negara tujuan penempatan;

b.

Upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

c.

Pemberian upah apabila Tenaga Kerja sakit atau cuti;

d.

Waktu kerja dan waktu istirahat;

e.

Jabatan dan jenis pekerjaan;

f.

Jangka waktu perjanjian kerja;

g.

Penyelesaian masalah Tenaga Kerja. Pasal 24

Perjanjian kerjasama rekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Daerah dengan PJTKI yang dilaksanakan pada saat PJTKI mengajukan permohonan rekrut setelah menunjukan Job Order/Demant Letter, yang isinya adalah : a.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b.

Peran dan fungsi masing-masing pihak;

c.

Jangka waktu rekrut;

d.

Jumlah Tenaga Kerja yang akan direkrut selama jangka waktu rekrut;

e.

Biaya yang akan dibebankan kepada calon Tenaga Kerja; Pasal 25

Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 22 huruf c, sekurangkurangnya harus memuat : a.

Jenis dan uraian pekerjaan/jabatan;

b.

Batas waktu pemberangkatan;

c.

Komponen dan besarnya biaya penempatan;

d.

Pembayaran ganti rugi akibat pembatalan pemberangkatan;

e.

Hak dan kewajiban PJTKI dan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;

14

Pasal 26 Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d, sekurangkurangnya harus memuat: a.

Nama dan alamat majikan atau pengguna;

b.

Nama dan Alamat Tenaga Kerja;

c.

Jenis dan uraian pekerjaan;

d. Syarat-syarat kerja yang isinya mengenai waktu kerja dan istirahat, jumlah upah dan cara pembayarannya, upah lembur dan upah cuti; e.

Asuransi dan atau jaminan sosial;

f. Jangka waktu perjanjian; Pasal 27 (1)

PJTKI bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan Tenaga Kerja;

(2)

Dalam hal Tenaga Kerja ditempatkan pada pengguna yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, PJTKI bertanggung jawab atas keselamatan Tenaga Kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani; Pasal 28

Dalam hal perpanjangan perjanjian Kontrak kerja, PJTKI tetap bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan Tenaga Kerja dan mengurus hak-hak yang bersangkutan. Pasal 29 Dalam hal Tenaga Kerja meninggal dunia di negara penerima, PJTKI berkewajiban : (1)

Memberitahukan tentang kematian Tenaga Kerja, hak-hak yang dimiliki oleh Tenaga Kerja, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya paling lambat 7 x 24 jam sejak diketahui kematian tersebut kepada keluarganya;

(2)

Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukan kepada keluarga Tenaga Kerja paling lambat 7 x 24 jam sejak diketahui kematian tersebut; Pasal 30

(1)

Dalam hal pemulangan jenazah Tenaga Kerja, PJTKI berkewajiban memulangkan Tenaga Kerja ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Tenaga Kerja;

15

(2)

Memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik Tenaga Kerja untuk kepentingan anggota keluarganya; Pasal 31

Dalam hal Tenaga Kerja kecelakaan, terjadinya pelanggaran asusila, meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, maka PJTKI dalam waktu maksimal1 (satu) bulan setelah mendapatkan informasi tersebut harus segera memberitahukan kepada keluarga Tenaga Kerja dengan melampirkan krononologis kejadian. Pasal 32 Apabila Tenaga Kerja meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, disebabkan oleh kesalahan majikan, maka PJTKI wajib membantu menguruskan semua hak-hak, termasuk menyelamatkan semua dokumen Tenaga Kerja tersebut. Bagian kedua Perlindungan melalui Asuransi Pasal 33 (1)

PJTKI bertanggungjawab terhadap Perlindungan Tenaga Kerja melalui asuransi dengan berpedoman pada aturan dan kebijakan Nasional;

(2)

Pemerintah Daerah memfasilitasi calon Tenaga Kerja dalam mengembalikan biaya kegagalan pemberangkatan;

Pasal 34 Asuransi didaftarkan atas nama Calon Tenaga Kerja dan Polis Asuransi dipegang sendiri oleh Calon Tenaga Kerja.

Bagian ketiga Perlindungan melalui pengaturan biaya Pasal 35 (1)

Komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada calon Tenaga Kerja, meliputi: a.

Pembuatan/Penerbitan dokumen jati diri (KTP, Pasport);

b.

Pemeriksaan kesehatan;

c.

Transport lokal;

16

(2)

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berpedoman pada ketentuan di tingkat Nasional.

Bagian keempat Pembelaan Tenaga Kerja Pasal 36 Dalam hal Tenaga Kerja mempunyai masalah, Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah dan PJTKI berdasarkan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundangan berkewajiban melakukan pembelaan pada Tenaga Kerja yang dilakukan menurut mekanisme yang berlaku di tingkat Nasional.

Pasal 37 (1) Pembelaan Tenaga Kerja dilakukan melalui Litigasi dan Non Litigasi; (2)

Proses Non Litigasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi mediasi,konsiliasi dan arbitrase; Pasal 38

(1) Dalam melakukan pembelaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Dinas dan PJTKI berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat; (2) Dalam pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk TIM Pembela Tenaga Kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai komponen seperti LSM, PJTKI, Instansi terkait, Pers, Serikat Buruh dan masyarakat peduli Tenaga Kerja; Pasal 39 TIM Pembela Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 mempunyai tugas: a.

Menerima pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung;

b.

Memberikan informasi mengenai tatacara penanganan /penyelesaian masalah;

c.

Melakukan pembelaan secara Litigasi dan Non Litigasi;

d.

Mempersiapkan seluruh laporan mengenai masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja;

e.

Bekerjasama dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional untuk menyelesaikan masalah Tenaga Kerja;

17

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 40 (1) Jika sengketa yang terjadi antara Tenaga Kerja dan atau keluarganya dengan PJTKI , proses penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan atau Badan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan dari seluruh proses penempatan Tenaga Kerja; (2) Jika sengketa terjadi antara Tenaga Kerja dengan majikan maka TIM Pembela Tenaga Kerja bersama instansi terkait dan Pemerintah pusat menyediakan pembelaan hukum secara cuma-cuma; Pasal 41 Dalam hal Tenaga Kerja meninggalkan rumah majikan atau pindah tempat kerja, maka PJTKI

wajib menguruskan semua hak-haknya, termasuk menyelamatkan semua

dokumen Tenaga Kerja. Pasal 42 (1)

Dalam hal Tenaga Kerja menjadi korban tindak pidana ketika di perjalanan, saat penampungan dan pasca penempatan maka, disamping memberikan bantuan hukum, Pemerintah Daerah bersama PJTKI juga memberikan perlindungan lainnya;

(2) Perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sekurang-kurangnya: a.

Memberikan pengobatan jika korban mengalami luka-luka;

b.

Memberikan ongkos pemulangan dan atau kendaraan untuk kepulangan korban;

c.

Menguruskan klaim asuransi dan biaya kegagalan;

Pasal 43 Dalam hal Tenaga Kerja didakwa atau disangka melakukan pelanggaran atau kejahatan maka TIM Pembela Tenaga Kerja berkoordinasi dengan PJTKI dan Pemerintah Pusat mengupayakan bantuan hukum untuk meringankan, membebaskan sekaligus memulangkan ke desa asal.

BAB VI PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 44 18

Dalam hal keluarga Tenaga Kerja atau Lembaga Swadaya Masyarakat

mendapat

informasi bahwa ada Tenaga Kerja yang mendapat permasalahan di negara tempat kerja maka keluarga atau lembaga swadaya masyarakat dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada TIM Pembela Tenaga Kerja.

Pasal 45 Paling lama satu minggu setelah mendapat pengaduan, TIM Pembela Tenaga Kerja segera berkoordinasi dengan PJTKI untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 46 Paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat pengaduan TIM Pembela Tenaga Kerja harus memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan tentang perkembangan penanganan kasus.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 47 Untuk mewujudkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengawasan terhadap PJTKI yang melakukan penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 48 Dalam hal melakukan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memutuskan hubungan Kerjasama dengan PJTKI dan atau memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan ini. Pasal 49 Dalam hal penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam hal pengawasan.

Pasal 50 Hak pengawasan masyarakat tersebut dalam Pasal 49 dipergunakan dalam hal terjadinya pelanggaran atas kewajiban PJTKI yang mengakibatkan kerugian bagi Tenaga Kerja, dimana pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan tidak melakukan tindakan. 19

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 51 (1)

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dan keluarganya, Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi tehadap siapapun yang melakukan penyimpangan terhadap Peraturan Daerah ini;

(2)

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah meliputi : a. Peringatan tertulis adalah sanksi berupa peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pihak PJTKI atau orang atau badan yang telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan perlindungan Tenaga Kerja. Sanksi ini diberikan kepada PJTKI atau badan hukum atau orang yang telah melanggar Pasal 8, Pasal 9, ayat (1) dan Pasal 10; b. Pembekuan kerjasama adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang/pribadi atau badan hukum atau PJTKI yang telah diberi sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang kemudian dilanjutkan dengan skorsing untuk tidak melakukan rekrutmen sementara waktu. Sanksi ini diberikan kepada PJTKI atau badan hukum yang telah melanggar Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, sebanyak 3 kali atau tidak memperbaiki setelah diberi peringatan pertama dan kedua dalam waktu tertentu; c. Pemutusan kerjasama adalah sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PJTKI atau orang yang setelah yang bersangkutan melakukan pelanggaran dan diberi sanksi pembekuan kerjasama dan atau karena sesuatu hal yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian besar kepada pihak Tenaga Kerja atau penegakan perundang-undangan itu sendiri. Sanksi ini diberikan kepada PJTKI, badan hukum atau orang yang melanggar Pasal 8, 9 (1), 10 dan tidak mengindahkan sama sekali sanksi pembekuan kerjasama.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 52 (1)

Setiap PJTKI yang merekrut, memberangkatkan dan menempatkan Tenaga Kerja Asal Sumbawa tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, 20

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X PENYIDIKAN Pasal 53 (1)

Selain Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a.

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana pada perlindungan Tenaga Kerja;

b.

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga dan disangka melakukan tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga Kerja;

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perlindungan Tenaga Kerja;

d.

Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga Kerja;

e.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga Kerja;

f.

Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang perlindungan Tenaga Kerja;

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar 21

pada tanggal 11 September 2003 BUPATI SUMBAWA, ttd. A. LATIEF MAJID Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 11 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, Pelaksana Tugas,

SALIM AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2003 NOMOR 28 SERI C

22

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil dan sprituil. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa khususnya yang bekerja diluar negeri perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh menyangkut hak dan kewajibannya, keselamatannya, baik pada saat sebelum keberangkatannya, pada saat penempatan maupun pada saat kembali ke daerahnya. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, pengaturan ketenagakerjaan dalam suatu Peraturan Daerah adalah merupakan suatu kebutuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas

23

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas

24

Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas

25

Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 425

26