Perda No 09

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN PUNGUTAN HASIL HUTAN DI KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dipandang perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 06 Tahun 2000 tentang Penetiban Pungutan Hasil Hutan di Kota Palangka Raya; b. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119); 11.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DI KOTA PALANGKA RAYA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penertiban Pemungutan Hasil Hutan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik/nilai fisik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara; 5. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang HPH/HPHH/IPK/ISL dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dari rehabilitasi hutan; 6. Lelang ditempat adalah kegiatan pelelangan hasil hutan ditempat ditemukannya hasil hutan; 7. Pungutan Daerah adalah pungutan terhadap produksi dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang berasal dari kayu lelang; 8. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang bebas cabang atau ranting-ranting mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm ke atas; 9. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan; 10. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah milik rakyat dan perkebunan dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dengan panjang kurang dari 120 cm yang akan digunakan untuk keperluan industri pulp atau keperluan lain tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah; 11.Kayu Olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau kayu bulat kecil atau BBS atau limbah pembalakan menjadi veneer, kayu lapis/panel, kayu gergajian dan serpih/chip; 12.Mengamankan hasil hutan adalah tindakan melarang hasil hutan untuk dipindahkan dari tempat semula sampai dilaksanakannya proses pelelangan dan pemenuhan kewajiban;

13.Pemungutan adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, penyaradan pengangkutan, pemgolahan, dan pemasaran hasil. B. Ketentuan Pasal 4, diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Tarif Pungutan daerah ditetapkan berdasarkan konversi kayu bulat yang besarnya: 1. Kelompok Jenis Meranti…………………………………………… Rp. 10.000,- per m3 2. Kelompok Rimba Campuran……………………………………… Rp. 7.500,- per m3 3. Kelompok Kayu Indah……………………………………………… Rp. 15.000,- per m3 4. Cerucuk (Diameter <20 cm, panjang sesuai penggunaan)……. Rp. 250,- per 5. Limbah………………………………………………………………. Rp. 3 2.500,- per m (2) Hasil lelang disesuaikan dengan hasil pelelangan yang bersangkutan; (3) Pungutan Daerah untuk kayu olahan ditetapkan sebesar dua kali volume kayu olahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini; (4) Perubahan besarnya tarif pungutan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (5) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerima pembantu dalam waktu 1 x 24 jam; (6) Retribusi tersebut sebagaimana ayat (1) dan ayat (5) pasal ini digunakan oleh Dinas yang bersangkutan dalam rangka peningkatan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen). C. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1)Pelunasan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2)Surat Perintah Pembayaran Pungutan Daerah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; (3)Jangka waktu pelunasan surat perintah pembayaran dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari;

(4)Penyetoran hasil lelang, Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; (5)Risalah lelang dan bukti setor atas pembayaran disampaikan kepada: a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya, untuk bahan penerbitan dokumen pengangkutan; b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke Kas Daerah. D. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1)Tim membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota dengan tembusan: a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. (2)Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan hasil lelang, pembayaran PSDH, DR, dan Pungutan Daerah secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada: a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Palangka Raya; b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya. (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya membuat dan menyampaikan secara berkala laporan penerbitan dokumen angkutan kayu kepada Walikota dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah; (4)Laporan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), pasal ini disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. E. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Dalam hal subjek pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak dapat membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Disahkan di Palangka Raya Pada tanggal 25 Maret 2002 WALIKOTA PALANGKA RAYA cap/ttd Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 25 Maret 2002

SALUNDIK GOHONG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

cap/ttd MARTOYO LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2002 NOMOR : 09