Percepatan Pemberantasan Korupsi

NEGARA & KORUPSI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh: Ery Arifullah, ST, MT Widyaiswara Bandiklat Prov. Kaltim

Penyebab utama dan paling nyata meletusnya revolusi adalah parahnya perilaku tak terpuji yg melumuri pemerintah dalam kurun waktu begitu lama berkuasa, semangat kelicikan, kerendahan budi, dan segala suap, yg telah merontokkan moral kelas menengah, menghancurkan semangat publik, dan mengubah mereka menjadi monster-monster yg begitu rakus sehingga benar-benar memisahkan kepentingan mereka dari kepentingan kelas yang lebih rendah yg sesungguhnya tempat mereka berasal, yg sebagai akibatnya jatuh ke dalam cengkraman dewan-dewan yang dengan dalih melayani kepentingan kelas bawah, telah mengisi kepala mereka dengan ide-ide palsu. (Alexis de Tocqueville, 1850)

Peta Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).

1

Aneka tuduhan korupsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uang pelicin Komisi pengadaan barang dan jasa. Lembaga penegak hukum. Pegawai Pemda memanfaatkan sarana. Pelayanan prima harus dibeli. Pemerasan petugas pajak. Keputusan politis terhadap tata ruang. Eksekutif yang mahal. Anggota DPR, DPRD.

Global Corruption Report (GCR) mengumumkan bahwa korupsi kepala negara/kepala pemerintahan yaitu: 1.Soeharto 1.Soeharto kekayaannya 125 – 131 triliun. 2.Marcos 2.Marcos kekayaannya 43 – 86 triliun. 3.Soloban 3.Soloban Milosevic kekayaannya 9 triliun. 4.Roberto 4.Roberto Fujimori kekayaannya 6,16 triliun.

Peta Korupsi di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2004 menunjukkan bahwa: Pertama, Pertama, dari segi umum Daerah menunjukkan kasus korupsi tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta (59), Jawa Timur (52), Jawa Tengah (43), Jawa Barat (43), Sumatera Selatan (41), Nangro Aceh Darussalam (22), dan Sumatera Utara (21). Sedangkan terendah adalah daerah Gorontalo (1), Bangka Belitung (2), Bali (4), Papua (5), dan Kalimantan Timur (5).

Kedua, Kedua, ditinjau dari segi khusus (aparatur pemerintah/negara), kasus korupsi tertinggi dilakukan DPRD (125), Kepala Daerah (84), Aparat Pemda (57), Aparatur kepolisian (5), Kepala Desa (5), dan Sekretaris Daerah (7).

2

Tabel 2.1. Indeks Korupsi di Asia Versi PERC Negara Indeks Singapura 0,66 Jepang 3,46 Hongkong 3,50 Taiwan 6,15 Korea Selatan 6,60 Malaysia 6,80 Thailand 7,20 China 7,68 India 8,63 Vietnam 8,65 Philipina 8,80 Indonesia 9,10

Korupsi kreatif

Catatan: Angka Terbaik = 0 Sumber: Media Indonesia (2005)

LINGKARAN MAUT SANKRI

ASAS PEMERINTAH

KORUPSI

BUDAYA

POLITIK

KESEMPATAN

Pendorong Tindak Pidana Korupsi Feodalisme Æ transparansi. transparansi. KampanyeKampanye-kampanye politik yang mahal. Proyek yang melibatkan uang jumlah besar. Nepotisme dan kolusi. Lemahnya ketertiban hukum. hukum. Lemahnya profesi hukum. hukum.

3

Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. massa. Marjinalisasi tenaga pendidik? (bahan diskusi?) Rakyat yang cuek Æ GOLPUT. GOLPUT. Kontrol lemah.

UANG, SIKAP & MENTAL

Dampak Negatif Ades dan Di Tella (1997) dalam Nusantara (2000) Tanzi dan Davoodi, (1997)

Penuruan investasi 56% Penuruan aktivitas R & D, 50 – 80 % Pengeluaran pemerintah . – korupsi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan ukuran public investment, sebab pengeluaran publik meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi,

– korupsi mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru

4

– korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur . – korupsi akan menurunkan penerimaan pajak sebab secara riil sangat tergantung pada nominal tax rate dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan " disederhanakan" oleh petugas pajak di lapangan

Pembangunan berkelanjutan. – Korupsi dalam bentuk kolusi antara para elite politik korup dan elit ekonomi serakah akan mengekspolitasi sumberdaya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi di atas kesejahteraan warga dan ekonomi bangsa sendiri. Akibatnya: lingkungan rusak dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Kegagalan Pemberantasan Korupsi (Robert Klitgaard)

Tidak ada political will. will.

Para pejuang reformasi tak mampu memobilisasi dukungan aktif rakyat.

5

Belum adanya perjuangan bersama dalam civil society secara terintegrasi.

Tambahan: Tambahan: Menyalahkan orde baru (pendapat M. Qadari).

Fact… SISTEM SEKOLAH

Kegagalan sistem pendidikan nasional. HANYA MENGAJAR BEBERAPA ANAK

SISTEM ELIMINASI

6

SISTEM ELIMINASI

DIDESAIN UNTUK TIDAK BERUBAH TAKUT TERELIMINASI SISTEM PENDIDIKAN

MENTAL & EMOSIONAL TIDAK AMAN

RASA TAKUT

DICAP “BODOH” & TIDAK MAMPU BERADAPTASI

DIDESAIN UNTUK BERTAHAN HIDUP

MENDIDIK CALONCALON PEGAWAI/TENTARA

Kasus-kasus Korupsi Abdullah Puteh, Puteh, mantan Gubernur Aceh Abilio Soares, Soares, mantan Gubernur Timor Timur, Timur, karena dakwaan 'Dunia Internasional' Internasional' Akbar Tandjung Basuki (politikus), (politikus), mantan ketua DPRD Surabaya Beddu Amang, Amang, mantan Kepala Bulog Bob Hasan, Hasan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Hendro Budiyanto, Budiyanto, mantan direktur Bank Indonesia Heru Supraptomo, Supraptomo, mantan direktur Bank Indonesia Hutomo Mandala Putra Soeharto, Soeharto, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Ida Bagus Oka, Oka, mantan Gubernur Bali dan Menteri Sosial M. Sahid, Sahid, wakil walikota Bogor Mulyana W. Kusumah, Kusumah, anggota KPU

Nazaruddin Sjamsuddin, Sjamsuddin, ketua KPU Nurdin Halid, Halid, ketua PSSI Paul Sutopo, Sutopo, mantan direktur Bank Indonesia Rahardi Ramelan, Ramelan, mantan Menteri Perdagangan Rusadi Kantaprawira, Kantaprawira, anggota KPU Safder Yusacc, Yusacc, mantan sekjen KPU Said Agil Husin Al Munawar, Munawar, mantan Menteri Agama Sri Roso Sudarmo, Sudarmo, bupati Bantul Suyitno Landung, Landung, mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Syafruddin Temenggung, Temenggung, mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menjadi tersangka kasus jual beli pabrik gula Rajawali III, dan ditahan pada 22 Februari 2006. 2006. Syahril Sabirin, Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia Theo Toemion, Toemion, mantan kepala BKPM Syaukani HR, Bupati Kutai Kertanegara. Suwarna, Gubernur Kaltim.

7

Pemberantasan korupsi di Indonesia Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno. Sukarno. Nasionalisasi perusahaanperusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaanperusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Orde Lama Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, Suprapto, S Parman, Parman, MT Haryono, Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad. Seskoad.

Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

8

Orde Baru Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971 Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnisbisnis-bisnis strategis.

Korupsi sistematis pada umumnya Ketika perang dunia/operasi militer dimulai. – Proyek perang: DOM Aceh, Vietnam, Irak, dll.

Daerah basah. Guru mengajarkan anakanak-anak korupsi. Masuk sekolah/PT dengan menyuap/memanfaatkan fasilitas pejabat. Pengadaan barang dan jasa. Pelayanan publik: pembuatan KTP, KK, passport. BUMN, korporasi menjadi ATM politisi.

Reformasi Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga nonnon-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

Faktor budaya Birokrasi modern adalah ciptaan barat. Sedangkan birokrasi “Asia” Asia” adalah birokrasi patrimonial Æ tidak mengenal antara lingkup “pribadi” pribadi” dan lingkup “resmi” resmi”. – Urusan pemerintahan adalah urusan sang pribadi penguasa. – Batas antara berbagai fungsi jabatan sangat tipis.

Faktor budaya. – Budaya memberi hadiah, dsb.

9

UNTUK MELAKUKAN KORUPSI PERLU: – Mencari rekan yang juga korup. – Melakukan pembayaran. – Membagikan hasil korupsi sesuai kesepakatan. – Semua ini dilakukan dengan diam-diam & rahasia (tidak mungkin diinformasikan secara terbuka ataupun samar-samar).

Korupsi transaktif Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduakedua-duanya. Biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

Jenis-jenis korupsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Korupsi transaktif (transactive corruption). Korupsi memeras (extortive corruption). Korupsi investif (investive corruption). Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption). Korupsi difensif (defensive corruption). Korupsi otogenik (autogenic corruption). Korupsi dukungan (supportive corruption).

Korupsi memeras Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orangorang-orang dan halhal-hal yang dihargainya.

10

Korupsi investif Pemberian barang/jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Korupsi otogenik Korupsi fungsi ganda yang kontradiktif.

Korupsi perkerabatan/nepotisme Pertunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Korupsi dukungan Tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

11

FACT… Semua bentuk korupsi – kecuali jenis defensif – berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena ketidakpahaman tentang jenisjenisjenis korupsi itulah yang menyebabkan hakekat korupsi menjadi kabur bahkan dapat diterima.

Kerusakan dasyat akibat gempa di Turki disebabkan oleh korupsi yg merajalela (bandingkan dengan kerusakan akibat gempa di Kobe Jepang). Korupsi berlangsung dalam selubung kerahasiaan Æ sangat sulit dideteksi. Korupsi terjadi seharisehari-hari dan mendapat perhatian paling kecil dari masyarakat. Sebagian besar korupsi terjadi di sektor pemerintahan. Era informasi telah membuka segala kerahasiaan itu.

Pengantar dari World Bank Institute… Institute… Perlunya dikikis habis semua perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang terjadi dalam pemerintahan. Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar – yang dicerminkan oleh: – – – –

Patronase. Prosedur berbelit-belit. Pemungut pajak yang tidak efektif. Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa. – Layanan masyarakat yang sangat buruk.

Pencegahan korupsi dengan melakukan perubahan sistem melalui pendekatan komprehensif dalam jangka panjang jauh lebih penting daripada pendekatan hukum untuk merepresi orang per orang aktor korupsi (Klitgaard, 2002). Meskipun strategi pelaksanaannya menyeret koruptor kakap ke meja pengadilan Æ membangun kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah.

12

Opini… RUMUS KORUPSI: KORUPSI:

Tidak ada perbedaan signifikan antara masa Orde Baru dengan masa Reformasi sekarang. Mengapa? Karena birokrasi hampir 100 % dihuni oleh orangorang-orang lama, meskipun pemerintahnya berganti. Tidak ada kebijakan untuk mereformasi birokrasi. Kekuasaan pusat telah bergeser ke DPR. Sebagian kekuasaan pusat telah didistribusikan ke daerah.

Terimakasih… “Bagaimana mungkin kelompokkelompok-kelompok yg miskin dan lemah tapi punya kekuatan tidak bermimpi melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka dengan menggunakan kekuatan mereka, terutama di zaman ketika pandangan tentang akhirat semakin samar dan ketika penderitaan dunia menjadi lebih kasat mata dan semakin tak tertahankan?” tertahankan?” (Alexis de Tocqueville, Recollections, 1851)

13