Perbandingan 3 Negara

BAB I PENDAHULUAN Pegawai Negeri sebagai salah satu factor pendorong perkembangan bangsa dituntut untuk selalu professional dan memiliki daya saing yang tinggi agar mampu bertahan dalam era globalisasi dewasa ini. Daya saing yang tinggi dan berkelanjutan yang harus dimiliki dalam Instansi Pemerintah adalah sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri yang berkualitas. Untuk mendukung dan memajukan kinerja pemerintahan saat ini maka perlu diketahui factor-faktor pemicu keberhasilan dari sistem pemerintahan negara lain dalam mengelola pegawai negerinya. Factor yang akan dibandingkan adalah hukum kedisiplinan, Sistem Jenjang Pegawai Negeri dan Struktur Gaji dari Negara Jerman, Indonesia serta Malaysia. Diharapakan dengan adanya perbandingan ini dapat dijadikan tolak ukur sehingga dapat diketahui sisi baik dan sisi buruk dari sistem yang telah berjalan baik di Indonesia, Jerman maupun Malaysia. Berbagai masukan yang telah ada dijadikan bahan masukan dalam rangkan penyusunan sistem pengelolaan Pegawai Negeri yang lebih baik di Indonesia. Namun kita menyadari bahwa penerapan suatu sistem yang berhasil di negara lain belum tentu dapat berhasil di Indonesia, hal ini terkait dengan budaya dan watak setiap bangsa yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap sistem yang dinilai berhasil dan kemudian disesuaikan dengan budaya serta watak Indonesia sehingga dapat berjalan dengan baik. Hal diperlukan adalah mengetahui kelebihan serta kelemahan dari sistem negara lain kemudian disesuaikan dengan iklim Indonesia sekarang juga agar dapat memperbaiki kinerja pegawai negeri Indonesia.

BAB II GAMBARAN UMUM I. Jerman Nama bangsa Jerman (bahasa Indonesia mengambil dari nama yang dipakai dalam bahasa Inggris) dikenal dengan nama-nama yang berbeda: German (dengan variasinya, contohnya dipakai dalam bahasa Indonesia dan Inggris), Allemania (dengan variasinya, dipakai misalnya oleh bahasa Perancis, Spanyol, dan Arab), Saksa (dipakai oleh bahasa Finlandia) dan juga Deutsch (dengan variasinya, dipakai misalnya oleh bahasa Jerman, Swedia, dan Belanda). Nama-nama itu sebetulnya mengacu pada puakpuak bangsa Germanik yang berbeda-beda, sekaligus menunjukkan beragamnya masyarakat Jerman. Deutsch (baca /doitʃ/) merupakan satu puak suku Germanik di yang tinggal di bagian utara, Alleman adalah tinggal di bagian selatan, serta Sachsen adalah puak yang tinggal di bagian timur Jerman sekarang. Nama German merupakan nama dari dewi pelindung bangsa-bangsa Germanik (Dewi Germania). Republik Federal Jerman (bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland) adalah sebuah negara di Eropa Tengah. Negara dengan sejarah panjang ini di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Perancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Negara ini pernah memiliki wilayah yang jauh lebih luas daripada yang sekarang dan pernah pula terpecah secara politik sejak berakhirnya Perang Dunia II tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1949 hingga tanggal 3 Oktober 1990, di saat bagian timur negara ini dikuasai oleh rezim komunis dan bernama Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur, atau Deutsche Demokratische Republik disingkat DDR). Jerman juga merupakan negara penting dalam Uni Eropa dan adalah negara anggota dengan penduduk terbanyak. Selain itu, Jerman juga adalah anggota NATO dan G8.

II. Malaysia Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan, yaitu 1. Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat), berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan 2. Malaysia Timur, di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan sederhana, berubah dari sebuah negara penghasil bahan mentah seperti getah, bijih timah dan sebagainya pada 1971 menjadi negara multisektor melalui Kebijakan Ekonomi Baru. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak gawat tersebut. Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak lagi mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan agak kabur disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sekali sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif. Selain getah dan kelapa sawit yang banyak di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak juga kaya dengan sumber alam seperti kayu balak, minyak bumi dan gas alam. III.Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada

di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di pulau Timor. Kata "Indonesia" berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti "India" dan nesos yang berarti "pulau". Jadi kata Indonesia berarti kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah India. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandeman UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR ditambah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. MPR saat ini diketuai oleh Hidayat Nur Wahid. Anggota MPR saat terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. DPR saat ini diketuai oleh Agung Laksono, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Ginandjar Kartasasmita. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap Ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung,Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi termasuk pengaturan administrasi para Hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. Ketua MA saat ini Prof Dr Bagir Manan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak sehubungan dengan kelemahan MA dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Namun dalam Pemilihan Ketua MA baru-baru ini, Bagir tetap mendapat suara mayoritas dari para hakim Agung.

BAB III PERBANDINGAN SISTEM PEGAWAI NEGERI I. JERMAN A. HUKUM KEDISPLINAN Setiap pelanggaran PNS atas kewajiban loyalitas, kewajiban menjalankan tugas, kewajiban mengendalikan diri, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, kewajiban untuk patuh, kewajiban unutk bersikap hormat, dan kewajiban berdomisili dapat dianggap sebagai pelanggaran kedinasan dan dapat diberikan sanksi oleh instansinya. Untuk itu instansinya menerapkan proses disiplin sesuai yang dituangkan oleh undang-undang. Hukum kedisiplinan dapat diterapkan pada PNS aktif maupun PNS dalam pensiun. Tindakan hukum kedisplinan oleh instansi dapat dilakukan bersamaan dengan hukum pidana oleh negra terhadap PNS. Tetapi tidak boleh dilakukan hukum berganda yang terlalu keras. Kedua proses ini harus disesuaikan sehingga mendapatkan satu buah hukuman bersama. Bilamana PNS didalam hukum pidana dijatuhi denda yang tinggi maka hukuman oleh instansinya harus mempertimbangkan hal tersebut. Sebagai langkah disiplin untuk menghukum PNS atas pelanggaran kewajiban dinasnya maka undang-undang menentukan, yaitu: a. Teguran sebagai sanksi paling rendah. Disini PNS ditegur secar tertulis dan resmi, ini misalnya bilamana PNS terlalu lamban dan kerja tidak rapih tanpa mengakibatkan kerugian. b. Denda. Hal ini dipertimbangkan bilamana PNS sudah terlalu lama bekerja tidak

rapih. Maksimal dendanya adalah satu bulan gaji. c. Pengurangan gaji. PNS dapat untuk maksimal selama 5 tahun gajinya dikurangi 20%. Selama masa pemotongan gaji tidak boleh dinaikkan pangkatnya. Sanski ini berlak bilamana berkali-kali mabuk dalam tugas. d. Pemindahan tugas ke dalam dinas dengan gaji yang lebih kecil. Didalam karir

seorang PNS dapat diturunkan pangkatnya. Sanksi demikian dapat digunakan bilamana PNS misalnya karena dalam memenuhi kewajiban mengakibatkan

kerugian pada instansinya. Kenaikan pangkat hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun. e. Dipecat dari tugas merupakan tindakan disiplin yang paling keras. Misalnya :

karena menerima uang suap atau meneruskan informasi kedinasan. Terhadap tindakan dalam proses disiplin maka PNS dapat menggugat pada pengadilan dan mendatangi instansi disiplin yang didirikan secara khusus. Terhadap keputusan pengadailan PNS yang bersangkutan masih dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi. B. SISTEM JENJANG PEGAWAI NEGERI Sistem jenjang menuntut bahwa semua jabatan yang ada dalam negara dan diberikan kepada PNS, harus disusun menurut tugas dan status hirarki. Melalui susunan ini dibentuk golongan-golongan, yang selanjutnya dirangkum dalam jenjang. Sistem karir adalah prinsip tradisional dalam kepegawaian negeri di Jerman. Sejak abad ke-18 telah dikenal bahwa orang yang tidak memenuhi syarat harus dijauhkan dari pelayanan negara. Dengan demikian diterapkan jenjang sebagai upaya untuk menghindari jualbeli jabatan, diturunkan jabatan kepada anak, ataupun diserahkan kepada suami atau istri. Maksud dari jejang adalah agar kebijaksanaan personalia menjadi jelas. Hukum kepegawaian negeri di Jerman mengenal 4 golongan jenjang, yaitu: •

Dinas Sederhana

•

Dinas Menengah

•

Dinas Tinggi

•

Dinas Tertinggi Syarat untuk diterima dalam suatu jenjang adalah

•

Pendidikan sekolah atau pendidikan profesi minimal, yang memberikan kemampuan PNS untuk mengikuti sebuah dapat lulus diterima menjadi PNS.

• •

Selesai dan lulus sebuah dinas persiapan. Lulus ujian masuk untuk tugas Negara sesuai golongan jenjang. Penentuan tingakt sebuah jabatan dalam jenjang berkaitan dengan besarnya

gaji untuk jabatan tersebut. Pembuat hukum telah menentukan setiap tugas yang

dilakukan oleh PNS sesuai kualifikasi dan tugas yang diemban, diberikan tingkat gaji. Tingkatan gaji dituangkan dalam peraturan gaji. PNS akan masuk jenjang dasar pada tingkat terendah. Dalam masa karirnya di dalam golongan jenjang ia akan dinaikkan dalam jabatan yang lebih tinggi. Akhir dari golonganjenjang tidak harus akhir dari karir profesi seorang PNS. Sangat dimungkinkan bahwa melalui kualifikasi yang sesuai, dinaikkan dalam golongan jenjang yang lebih tinggi sehingga karir profesi dapat diteruskan. Penurunan ke golongan jenjang yanglebih rendah tidak dimungkinkan. Juga dengan proses disiplin, maka penurunan pangkata hanya dapat dilakukan dalam golongan jenjang. Ini berhubungan dengan dasar bahwa setiap PNS berhak untuk mendapat jabatanyang layak dan sesuai. Ini berarti bahwa tugas pekerjaan seorang PNS tidak boleh lebih rendah dari pendidikan dan kualifikasi. Negara akan menerima calon pegawai sesuai sistem jenjang, menurut pendidikan sekolah, profesi atau pendidikan akademik. Seleksi untuk dapat diterima dalam dinas persiapan dilakukan berdasarkan criteria tersebut di atas. Ini berarti bahwa hanya atas dasar kemampuan pribadi, keahlian dan keberhasilan, seseorang dapat diterima untuk tugas Negara. Selain criteria tersebut harus dibuktikan dengan ijazah, maka biasanya juga harus ditempuh melalui ujian masuk. Gender, suku, asal usul atau koneksi tidak akan berperan untuk seseorang menuju kepada dinas negara. Selama waktu persiapan, calon PNS akan secara intensif dipersiapkan untuk tugas-tugas yang khusus diperuntukkan negara. Setelah itu calon tersebut harus menempuh ujian untuk dan mengambil alih tugas-tugas dalam negara. Hanya dengan hasil ujian yang baik, maka calon tersebut akan diterima. Meskipun demikian calon tersebut belum diangkat sebagai pegawai seumur hidup. Masih ada masa percobaan untuk membuktikan kemampuan, keahlian dan keberhasilannya. Saat ini calon PNS harus menunjukkan selain keahlian dan kemapuan teoritik, juga kemamapuan praktis untuk dapat menangani tugas-tugas dalam jenjangnya. Masa percobaan bagi PNS dinas sederhana adalah 1 tahun, dinas menengah 2 tahun, dinas tinggi 2,5 tahun dan dinas tertinggi 3 tahun. Dalam pengecualian maka masa percobaan dapat diperhitungkan tugas-tugas public (misalnya : dinas kemiliteran), atau karena kemampuan luar biasa jga dapat dipersingkat. Sebaliknya masa percobaan PNS yang dianggap tidak cukup bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Bila setelah masa percobaan itu masih juga belum membuktikan kemampuannya, maka calon PNS tersebut harus diberhentikan.

C. STRUKTUR GAJI Prinsip gaji yang digunakan adalah prinsip alimentasi. Ini berarti bahwa instansi memberikan PNS dan keluarganya penghasilan yang sesua kedudukannya. Pembayaran gaji terdiri atas gaji dasar ditambah dengan tunjangan. Gaji dibayar setiap bulan dimuka. Besarnya gaji disesuaikan dengan jabtanyang dipegang. Setiap jabatan PNS dan setiap tugas PNS diatur oleh undang-undang atau peraturan penggajian. Kriteria lainnya untuk menentukan gaji adalah senioritas dinas. Terhadap senioritas terdapat tingkatan, yang diatur berdasarkan jumlah tahun kerja yang secara akumulatif terkumpul. Kenaikan senioritas dilakukanpada awal dinas setiap dua tahun, lalu kemudian setiap tiga tahun, dan terakhir setiap empat tahun. Peningkatan ini tidak terus menerus hingga akhir dinas. Ini akan berjalan sesuai jenjang selama 2530 tahun. Setelah itu PNS sudah mencapai gaji dasartertinggi dan hanya dapat ditingkatkan oleh kenaikan pangkat itu sendiri. Kenaikan tingakt senioritas juga ditentukan oleh keberhasilan kerja PNS. Dengan hasil yang sangat bai, maka PNS dapat lebih awal masuk dalam golongan gaji yang lebih tinggi. Ini berarti kenaikan tidak terjadi setelah tiga tahun tetapi dalam dua tahun. Sebaliknya bila PNS memberikan hasil yang kurang baik maka kenaikan golongan gaji bukannya terjadi setelah 3 tahun tetapi setelah 4 tahun. Dalam jabatan-jabatan tertinggi, maka kenaikan gaji tidak lagi ditentukan oleh senioritas. Jabatan-jabatan tertinggi ini sudah pada dasarnya memberikan gaji yang lebih tinggi yang biasanya hanya dapat tercapai oleh senioritas. Secara keseluruhan sistem ini memberikan struktur gaji dimana PNS dalam kehidupannya senantiasa mengalami kenaikan gaji. Gaji dasar senantiasa naik setiap 2-4 tahun. Selain itu juga ada kenaikan karena kenaikan pangkat. Turun pangkat tingkat tidak mungkin kecuali karena proses disiplinair. Gaji dasar didukung oleh tunjangan khusus, yang juga dibayarkan setiap bulan. Jumlah ini disesuaikan oleh alimentasi PNS sesuai kondisi pribadi dan beban khusus atau tuntutan pekerjaan yang dilakukan. Tunjangan praktis dan penting adalah tunjangan keluarga untuk PNS yang telah menikah dan tunjangan tambahan untuk setiap anak. Alas an tunjangan ini adalah bahwa PNS dengan keluarga akan memerlukan biaya hidup yang lebih tinggi daripada PNS yang belum bekeluarga. Selain itu ada tunjangan lainnya bila pekerjaan yang dialkukan itu berat. Semua ini diatur oleh undang-undang, termasuk pengecualian-pengecualianyang diterapkan. Misalnya Polisi dalam pekerjaan penuh atau petugas kebakaran mendapatkan tunjangan bahaya.

Selain penghasilan teratur tiap bulan diberikan kepada PNS, maka juga diberikan bonus khusus. Ini diberikan satu kali setiap tahun, berupa uang cuti yang diberikan pada bulan Juli dan juga uang natal pada akhir tahun sebesar 90% gaji dasar, sehingga dapat dianggap sebagai gaji ke-13. II. MALAYSIA A. HUKUM KEDISPLINAN Pemerintahan Malaysia telah menciptakan suatu sistem kontrol terhadap pelayanan sipil yang meliputi beberapa lingkup seperti latihan-latihan, pelaksanaan, etika dan lain sebagainya. Tujuan dari sistem kontrol ini adalah untuk meningkatkan kualitas unggulan pada pelayanan sipil, sehingga diharapkan dapat mencapai efisiensi, kualitas dan produktivitas dilevel tertinggi. Sistem kedisiplinan pada pelayanan sipil dibuat berdasarkan komponenkomponen

yaitu

perilaku,

larangan,

otoritas

kedisiplinan,

prosedur

dalam

memanajemen disiplin dan jenis hukuman bagi pelanggar disiplin. 1. Perilaku Pada Peraturan Pegawai Public Tahun 1993 (The Public Officers Regulations 1993) terdapat beberapa jenis perialku tidak baik yang merupakan pelangaran disiplin adalah : •

Tidak loyal kepada raja, negara dan pemerintah;

•

Mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum;

•

Tidak efisien, tidak dapat dipercaya, dan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas;

•

Membawa pengaruh luar;

•

Tidak patuh; dan

•

Menunjukkan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Larangan •

Pembantu sipil dilarang meminta hadiah/souvenir berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

•

Pembantu sipil dilarang menyimpan/membawa atau mengkonsumsi obatobatan terlarang;

•

Para pegawai yang termasuk dalam Top manajemen dan Kelompok Manajerial dan Profesional dilarang aktif dalam kegiatan politik;

•

Pembantu sipil boleh melakukan pekerjaan luar apabila mereka telah mendapatkan ijin dari Pimpinan Departemen;

•

Pembantu sipil diharuskan mendapatkan ijin dari Dewan Pengurus Kedisiplinan untuk membeli property melebihi kekayaan mereka.

3. Otoritas Kedisiplinan

Pembentukan, hukum dan prosedur dari Otoritas Kedisiplinan (The Disciplinary Authority) dalam pelayanan public diserahkan kepada Public Service Disciplinary Board Regulations 1993. Anggota Dewan Kedisiplinan terdiri dari seorang ketua dan tiga anggota lainnya. 4. Prosedur Dalam Memanajemen Disiplin Ada 6 jenis kasus kedisiplinan yang diatur, yaitu: a. Kasus normal; b. Ketidak hadiran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan; c. Kasus pengadilan dan kasus criminal; d. Kasus pegawai yang penangannannya ditunda, dihilangkan, dll; e. Penghentian layanan-layanan dalam interest pelayanan public; f. Biaya tambahan. 5. Jenis Hukuman Disiplin a. Peringatan; b. Denda; c. Pemotongan honor; d. Penundaan kenaikan gaji; e. Penurunan gaji; f. Penurunan pangkat; g. Pemecatan; B. SISTEM JENJANG PEGAWAI NEGERI Departemen Pelayanan Public adalah lembaga pusat, bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan dalam manajemen kepegawian untuk seluruh PNS. Fungsinya mencakup semua aspek dari masa jabatan para pegawai di kantor pemerintah.

Dalam pengklasifikasian sistem kepegawaian Malaysia dibagi menjadi tiga tingkatan kelompok, yaitu: a. Kelompok Top Management Kelompok ini terdiri dari pegawai-pegawai kantor tingkat tinggi/level tertentu. b. Kelompok Management dan Profesional Kelompok ini terdiri dari manajer professional. c. Kelompok Penunjang Semua tingkatan dari mulai pegawai yang mempunyai gaji B, C, dan D termasuk bagian Industri dan Group Manual dibawah Grup penunjang. Kelompok

ini

ada

13

tingkatan,

masing-masing

memberikan

dan

membutuhkan jenis pelayanan yang diberikan. C. STRUKTUR GAJI a. Pemberian Imbalan Pemberian imbalan kepada PNS terdiri dari Gaji, Upah tetap dan biayabiaya lain seperti rumah dan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan karena keadaaan kritis. PNS juga diberikan keuntungan-keuntungan lain seperti biaya perawatan medis/rumah sakit dan pertiga bulan sekali diberikan layanan tertentu yang dianggap penting seperti The Fire Service dan Police Force. Objektivitas dari penggajian ini adalah memberikan keyakinan bahwa semua anggotan PNS menerima perlakuan yang terbuka, beralasan dan kompensasi diberikan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. b. Jenis-jenis Insentif dan Uang Saku lainnya Uang intensif diberikan kepada: •

Mereka yang mempunyai keahlian seperti pekerja Medis dan Ahli Gigi yang termasuk dalam kelompok The Management & Professional Group;

•

Mereka yang mempunyai keahlian yang mempunyai persyaratan dalam pelaksaan tugas seperti ”Bilingual Skills Incentive Payment” (Pembayaran Insentif untuk Keahlian Dua Bahasa) untuk stenographer;

•

Mereka yang mempunyai tugas beresiko tinggi seperti Angkatan Bersenjata;

•

Mereka yang dipindahakan ke negara asing atau diluar territorial termasuk kepada pegawai yang mempunyai resiko tinggi dalam pelaksaan tugas dan tanggung jawabnya.

III. INDONESIA A. HUKUM KEDISPLINAN Peraturan yang mengatur tentang pelanggaran disiplin pada Pegawai Negeri Sipil serta tindakan disiplin terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 23 ayat (3) dan (4) serta Pasal 24. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena: a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat; c. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; d. Ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undangundang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. Peraturan yang mengatur tentang disiplin dalam pegawai negeri sipil adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal yang mengatur tentang tindakan disiplin adalah : a. Hukum Disiplin Ringan, yaitu: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin Sedang, yaitu: 1. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 2. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 3. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman Disiplin Berat, yaitu:

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling

lama 1 (satu) tahun; 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. B. SISTEM JENJANG PEGAWAI NEGERI Sistem jenjang pada Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdiri dari : 1. Jabatan Fungsional Umum 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Struktural C. STRUKTUR GAJI Sistem penggajian pada Pegawai Negeri Sipil di Indonesia diatur melalui beberapa Peraturan. Untuk gaji utama atau gaji pokok diatur pada PP No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kemudian untuk tunjangan jabatan struktural diatur dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Tunjangan yang diberikan pada pemegang jabatan fungsional diatur pada peraturan tersendiri yang disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Sedangkan bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional maka diatur pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Tetapi ada elemen lain yang diberikan pemerintah pada Bulan Juni berupa Bonus senilai kompensasi yang diterima setiap bulannya. Jadi sistem penggajian di Indonesia terdiri dari: 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Jabatan (Fungsional atau Struktural atau Umum) 3. Bonus

NEGARA KRITERIA HUKUM KEDISIPLINAN

JERMAN

INDONESIA

MALAYSIA

Jenis-jenis hukuman

Jenis-jenis hukuman

Jenis-jenis hukuman

Disiplin:

Disiplin:

Disiplin:

a. Teguran sebagai

a. Hukum Disiplin Ringan

a. Peringatan;

sanksi paling

b. Hukum Disiplin Sedang

b. Denda;

rendah.

c. Hukum Disiplin Berat

c. Pemotongan honor;

b. Denda.

d. Penundaan

c. Pengurangan gaji.

kenaikan

d. Dipecat dari tugas

gaji;

merupakan

e. Penurunan

tindakan disiplin

gaji; f. Penurunan

yang paling keras.

pangkat; SISTEM JENJANG PEGAWAI

Jerman

mengenal

golongan jenjang, yaitu:

4

Jenjang

jabatan

Indonesia:

di

Sistem

g. Pemecatan; kepegawaian

Malaysia dibagi menjadi tiga

•

Dinas Sederhana

•

Dinas Menengah

Fungsional

•

Dinas Tinggi

Umum

•

Dinas Tertinggi

1. Jabatan

2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Struktural

tingkatan kelompok, yaitu: a. Kelompok

Top

Management b. Kelompok

Management

dan

Profesional c. Kelompok Penunjang

STRUKTUR GAJI

Komponen Penggajian: a. Gaji Pokok (berdasarkan posisi dan senioritas) b. Tunjangan (Sifatnya

bulanan :keluarga, bahaya dan stress) c. Bonus (Sifatnya tahunan: Liburan dan Natal)

Komponen Penggajian:

Komponen Penggajian:

1. Gaji Pokok 2. Tunjangan

Jabatan

(Fungsional, Struktural Umum) 3. Bonus

atau

a. Gaji b. Upah Tetap c. Perawatan Medis d. Insentif bagi bidangbidang yang memerlukan keahlian khusus, atau berbahaya dan di luar negara Malaysia

BAB IV PEMBAHASAN Perbandingan penerapan hukuman kedisiplinan dari negara Jerman, Indonesia dan Malaysia secara garis besar memiliki persamaan konsep. Sifat hukumannya bertingkat berdasarkan kepada tingkat kesalahan dimulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat berupa pemecatan. Namun yang menjadi permasalahan dalam tahapan penerapan hukuman disiplin adalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan. Permasalahan utama dalam penerapan hukuman disiplin di Indonesia adalah sulitnya proses pemecatan pegawai walaupun hal tersebut telah dijabarkan pada peraturan. Kemudian watak orang Indonesia yang tidak memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan tetapi lebih kepada titik tengah. Yang harus dicontoh dalam penerapan peraturan kedisiplinan adalah komitmen penegak disiplin dalam penerapan hukuman terhadap para pelanggar kedisiplinan. Jenjang jabatan pada Pegawai Negeri Sipil di Indonesia hampir serupa dengan Malaysia walaupun terdapat perbedaan dalam penamaannya. Dimana Jabatan Fungsional Umum sama dengan Kelompok Penunjang, kemudian Jabatan Fungsional sama dengan Kelompok Manajemen dan Profesional sedangkan pada level pimpinan di Indonesia disebut dengan Jabatan Struktural sedangkan di Malaysia disebut Kelompok Top Management. Penjenjangan tersebut juga tidak terlalu berbeda dengan di negara Jerman. Yang menjadi catatan

penting

dalam

kebijakan

negara

Jerman

dan

Malaysia

adalah

adanya

pengkualifikasiaan suatu jabatan berdasarkan tingkat pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan di Indonesia lebih didasarkan kepada tingkat senioritas yang mempengaruhi jenjang kepangkatan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembatasan dalam proses kenaikan Jenjang yang ada di Jerman dimana perubahan tersebut sangat sulit jika tidak memenuhi kualifikasi awal. Permasalahan di Indonesia dalam proses penjenjangan jabatan lainnya adalah sikap profesionalisme dalam bidang tugas yang terlihat dalam penempatan seseorang di dalam suatu bidang tugas yang lebih berdasarkan kepada unsur kedekatan kepada Pimpinan dan senioritas dan bukan unsur profesionalisme dan keahlian. Pada jenjang kepegawaian di Indonesia sangat sulit untuk terjadi kenaikan jenjang yang sangat drastic walaupun telah melakukan perbuatan yang istimewa dan member pengaruh yang cukup besar pada organisasi.

Sistem penggajian yang ada di Indonesia telah memenuhi persyaratan dan konsep yang ada, tetapi yang harus menjadi catatan adalah jumlahnya yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Pada negara Jerman perbedaan antara gaji di Swasta dengan Pegawai Negeri tidak terlalu jauh berbeda sedangkan di Indonesia perbedaan ini cukup jauh. Standar gaji yang cukup rendah inilah yang membuat SDM yang memilih untuk masuk ke lingkup Pegawai Negeri tidak terlalu baik berbeda dengan Jerman dimana standar gaji yang cukup tinggi sehingga bisa memperoleh SDM yang cukup baik. Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri maka nantinya sistem penggajian di Indonesia harus disesuaikan dengan penggajian di Swasta sehingga akansemakin banyak SDM yang berkualitas baik tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri.