Negara

Blind Justice Straighten Justice With Closed Eyes...!!! • • • •

Home Full Text Comments RSS Facebook

Labels • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tata Negara (9) Indonesia (8) Politik (8) Konstitusionalisme (6) Hukum Islam (5) Pemilu (5) Analisis (4) Demokrasi (4) Kedaulatan Rakyat (4) Tafsir Hukum (4) Amandemen (2) Daerah (2) HAM (2) KPU (2) Terorisme (2) Internasional (1) Ushul Fiqh (1)

Silaturrahmi View shoutbox No Spamming..!!!

Bentuk dan Tipe Negara di Dunia Diposkan oleh Pejuang Keadilan / 13:09 / Ketika para pendiri Bangsa (The founding fathers) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara

(kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) dan ide/ cita Negara (individualistik, kolektivistik, atau totalitas integralistik) yang sedikit terkait dengan negara hukum dan pemerintahan yang demokratis konstitusional khususnya mengenai perlu tidaknya Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam konstitusi. Selama lebih dari tiga dasawarsa Indonesia diperintah oleh sebuah rezim yang menyalahgunakan “keluguan” UUD 1945 pra-amandemen sebagai bahan justifikasi terhadap segenap kebijakannya. Kata rechtstaat yang ada pada UUD 1945 praamandemen menjadi machstaat dalam aplikasinya. Oleh karena itu, sebagai pengantar tehadap kajian tersebut tipologi negara menjadi sangat penting (Karena kajian bentuk dan tipe negara merupakan sebuah elemen bahasan salah satu Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum, yakni Ilmu Negara). Penulis berusaha mengungkapkan konsep tipe dan bentuk negara tersebut sebagai penambahan wawasan ketatanegaraan yang pada akhirnya diharapkan bisa menelurkan sebuah sumbangan positif terhadap bangsa ini. Berbagai perspektif perbincangan seputar ilmu negara tentunya melahirkan pandangan yang berbeda oleh para ahli. Hal ini tidak lain adalah efek dari “kelenturan” ilmu negara sebagai salah satu komponen mata kuliah dasar hukum. Dengan beberapa aspeknya, negara mempunyai kajian yang sangat luas dan memerlukan pemikiran yang obyektif serta komprehensif dalam mengkajinya. Tulisan singkat ini akan membahas tentang berbagai tipologi kenegaraan dari berbagai aspeknya yang akhirnya akan berpengaruh besar pada proses pelaksanaan negara tersebut. Sebagai ilmu yang mengkaji obyeknya tidak dalam tataran konkrit-empirik, ilmu negara mempunyai khazanah keilmuan yang luar biasa. Sehingga teori-teori tentang tipologi negara yang dikemukakan oleh para pakar kenegaraan belum menemukan konsensus yang pasti (Soehino; 2005). Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain: a.Negara, (sebagaimana yang dijelaskan oleh Soehino) merupakan sebuah proses yang setiap waktu dapat mengalami perubahan yang sesuai dengan kenyataan empiris di lapangan. Implikasi dari fleksibilitas ilmu negara ini adalah ketidakmungkinan untuk merumuskan suatu bentuk atau tipe yang pasti dari sebuah negara. b.Dalam perkembangan tentang negara dan hukum, terminologi dalam ilmu kenegaraan mengalami perubahan pengertian yang begitu sering. Hal ini tidak lebih disebabkan oleh “tidak padunya” kecepatan perubahan istilah dan pengertian tentang istilah itu sendiri. c.Di dalam mengadakan klasifikasi bentuk negara, para ahli meggunakan perspektif, dasar, kriteria, dan ukuran yang berbeda-beda. Bahkan, konsep tentang apa sebenarnya negara itu, para pakar kenegaraan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan sudut pandang filosofisnya masing-masing, serta menyesuaikan dengan situasi pada masa definisi itu lahir. Padahal suatu istilah saja dapat mempunyai pengertian yang bermacammacam. Misalakan kadang-kadang istilah monarki dapat berarti monarki absolut, monarki terbatas, dan monarki konstitusionil. Sudah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam klasifikasi negara, para ahli mempunyai cara khas dan dari berbagai perspektif. Namun, pembahasan di sini hanya akan mengutip bebarapa dari mereka, ditambah lagi dengan kajian historis berkembangnya konsep tentang tipologi negara.

KAJIAN TIPOLOGI NEGARA Dalam sejarah pertumbuhan ilmu negara, tipe-tipe pokok negara dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu: a.Negara Purba/Kuno b.Yunani Purba/Kuno c.Negara Purba/Kuno d.Negara Abad Pertengahan e.Negara Hukum Tipe Negara Purba/Kuno Menurut para ahli, barat, tipe negara timur purba adalah tiranie atau dispotie. Tesis ini berdasarkan pada bahwa negara timur purba itu diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak sewenang-wenang. Namun, pendapat ini agaknya perlu mendapat kajian kembali, karena tidak semua pemimpin negara timur itu adalah seorang tiran. Dan faktanya tidak sedikit terdapat negara tirani juga di barat. Memang, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang raja merupakan tindakan yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai indikator bahwa negara timur purba adalah negara tirani. Dan bahkan di barat sendiri terdapat sebuah adagium yang berbunyi “The King can do no wrong”, artinya seorang raja tidak bisa berbuat salah. Jadi tidak seratus persen tesis ini dapat dapat diterima. Tipe Yunani Purba/Kuno Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis. Negara kota ini mempunyai wilayah teritorial sebatas kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Pada masa ini, terdapat pembagian kasta diantara penduduk setempat. Yakni golongan budak, pendatang dan kelompok penduduk asli. Yang menarik pada saat itu adalah meski negara memberlakukan sistem demokrasi, perbudakan tetap dibenarkan dan dianggap sebagai ebuah kenyataan sosial atau proses alami. Perbudakan menjadi bagian inheren kehidupan masyarakat, sama seperti golongan bangsawan diterima secara wajar dalam kehidupan feodalis atau seperti hubungan buruh-majikan dalam masyarakat kontemporer. Kaum budak tidak mempunyai akses terhadap hukum atau dengan kata lain tidak mempunyai hak terhadap hukum dan tidak dianggap sebagai subyek hukum. Golongan pendatang, tetap diakui hak-haknya, namun tidak dapat mempunyai kewenangan untuk campur tangan dalam kepemerintahan. Namun, untuk menetapkan suatu keputusan atau sebuah hukum yang berhubungan dengan negara, rakyat berkumpul dengan raja langsung di lapangan terbuka. Musyawarah berlangsung tanpa perwakilan namun perdebatan tetap terjadi. Konstruksi negara yang seperti ini mencerminkan sebuah penyelenggaraan negara, yakni demokrasi. Pemerintahan itu diselenggarakan dalam satu tempat yang disebut ecclesia. Dalam rapat terbuka tersebut, kebijaksanaan pemerintah beserta kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dimusyawarahkan untuk dipecahkan bersama. Dengan demikian, rakyat dapat langsung memberikan sumbangannya dengan memberikan usulan-usulan dan sebagainya. Yang menarik lagi dari masyarakat Yunani kuno, adalah kebiasaan mereka berbagai persoalan hidup, termasuk masalah politik dan negara. Terdapat beberapa faktor yang

mendorong. Pertama, negara mereka sering mengalami pertukaran pemerintahan, dari monarki ke aristokrasi, tirani dan terakhir adalah demokrasi. Hal-hal ini memberikan sebuah rangasangan pada masyarakat untuk berpikir politis. Kedua, timbulnya rangsangan untuk mengkaji politik dan ketatanegaraan ini timbul disebabkan oleh dorongan pemerintah yang memberikan kebebasan melalui berbicara atau berargumen. Adu argumentasi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno mendorong terlahirnya masyarakat yang berpola pikir kritis. Ketiga, negara yang identik dengan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat merupakan sebuah elemen negara, menjadikan masalah pergaulan bersama menjadi masalah negara yang dengan sendirinya kemudian, masalah hidup menjadi masalah negara. Keempat, pola dan gaya hidup orang Yunani yang demikian, menuntut mereka untuk selalu memperhatikan dan mendiskusikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Tipe Negara Romawi Purba/Kuno Kali pertama negara romawi berdiri adalah berbentuk kerajaan atau monarki. Namun, dalam kenegaraan Romawi raja didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang terdiri dari kaum ningrat. Dalam bentuk negara yang pertama ini telah tertanam benih-benih demokrasi, yang kemudian dapat dilaksanakan secara komprehensif setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata. Pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui sebuah UU yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dua Belas Meja. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh seorang konsul yang bersama dengan pemerintah menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum. Dengan demikian negara Romawi yang dulunya berbentuk kerajaan telah berubah menjadi bentuk demokrasi. Negara Romawi kuno mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas karena jajahanjajahannya, termasuk daerah Yunani kuno, yang kemudian terjadilah akulturasi budaya antara kedua pusat kebudayaan dunia tersebut. Proses akulturasi ini ditandai dengan pengaruh kebudayaan Yunani terhadap elemenelemen hidup masyarakat, termasuk juga dalam ranah ketatanegaraan. Dulunya, yang ada dalam susunan pemerintahan Romawi adalah caesar. Yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan dapat saja bertindak sewenwg-wenang. Konsep kedaulatan rakyat yang mereka terima dari masyarakat Yunani dikonstruksi menjadi paham caesarismus, yaitu suatu paham dimana seorang kaisar menerima kekuasaan atas dasar kepercayaaan oleh rakyatnya. Kekuasaan rakyat yang diberikan pada seorang raja, menurut paham tersebut, tidak dapat diwariskan. Tapi setiap raja meninggal, rakyat akan membai’at pada raja yang baru. Penyerahan kekuasaan tersebut diletakkan dalam Lex Regia yaitu sebuah undangundang yang memberi hak kepada kaisar untuk memerintah. Namun, penyerahan kekuasaan rakyat pada raja di masa tersebut tidak dapat dicabut kembali, dan hal inilah yang masih membuka celah bagi seorang raja/kaisar Romawi untuk menjadi diktator. Tipe Negara Abad Pertengahan Sejarah kejian kenegaraan menemukan ere barunya pasca jatuhnya imperium Romawi. Dan pada masa itulah lahir sebuah masa baru kenegaraan, yakni abad pertengahan. Sejalan dengan jatuhnya Romawi, keruntuhan ketatanegaraanpun tidak dapat dihindari. Dan sebaliknya kekuasaan agama Kristen dibawah pimpinan paus semakin menunjukkan eksistensinya yang kemudian berkembang menajdi sistem kenegaraan gereja.

Doktrin kristiani menyatakan bahwa tidak ada suatu hukumpun yang patut untuk dipatuhi secara sungguh-sungguh, karena pertama kali yang harus ditaati adalah perintah tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila tidak bertaentangan dengan perintah tuhan. Dan implikasinya, pada masa tersebut gereja menguatkan posisinya dengan mendirikan organisasi yang dipimpin oleh seorang paus, sebagai wakil tuhan untuk memerintah di dunia. Akibat lebih luas adalah tidak adanya lagi kebebasan berpikir bagi penganut agama Kristen terhadap permasalahan sosial khususnya kenegaraan karena harus tunduk pada perintah tuhan. Dan jika ada perintah-perintah tuhan yang belum jelas, maka yang berhak menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja khususnya Paus. Pada era ini, negara-negara yang ada sudah merupakan country state yang sifatnya mendua. Dualisme ini disebabkan oleh karena adanya hak yang menjadi dasar dalam terbentuknya suatu negara, yaitu: a.Hak raja untuk memerintah yang disebut Rex. b.Hak rakyat yang disebut Regnum. Pada abad pertengahan tipe negara dalah feodalistis, individualistis, dan materialistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Namun, pada perkembangannya, hak milik tidak lagi mutlak tetapi ada kewajiban yang melekat padanya untuk mengabdi pada kepentingan umum. Akibat kewajiban tersebut, timbullahhak-hak rakyat yang dapat membatasi kekuasaan raja seperti yang dikemukakan oleh kaum monarchomachen yang mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Perjanjian antara rakyat dan raja diletakkan dalam Legis Fundamentalis. Dalam Legis Fundamentalis itu, ditentukan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika raja melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya maka rakyat akan memberintak, demikian juga raja bisa menghukum rakyat yang tidak mematuhi pemerintahannya. Konsep Negara Hukum Tipe negara ditinjau dari sisi hukum adalah penggolonagn negara dengan melihat hubungan antara rakyat dan penguasa. Tipe negara hukum policy Negara Jaga Malam adalah kata yang tepat untuk menggambarkan tipe negara ini, yakni sebuah negara yang byang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran dalam bidang ekonomi. Pada tipe negara ini, peran negara adalah menjaga tata tertib saja. Pemerintahan bersifat monarki absolut. Ciri dari tipe ini adalah: (1) Penyelenggaraan negara positif (Bestuur). (2) Penyelenggaraan negara negatif dengan menolak bahya yang mengancam negara atau stabilitas keamanan. Slogan yang dipakai dalam negara yang bertipe sebagai polisi ini adalah “Sallus Publica Supreme Lex” (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan). Dan hanya rajalah yang mengkategorikan mana kepentingan umu dan mana yang bukan, dengan kata lain “L’etat c’est moi”, yang berarti negara adalah aku (raja). Praktek dan pemikiran kenegaraan Inggris adalah sebagai contohnya, yang mana kekuasaan absolut raja-raja semuanya bersandar pada tipe negar polisi. Seluruh penyelenggaraan negara dipegang penuh oleh raja, atau setidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga bawahannya atas perintah raja. Dan apabila penyelenggaraan kemakmuran dilaksanakan oleh negara, maka keresahan rakyat tidak bisa dielakkan, karena rakyat merasa dirugikan.

Tipe negara hukum Jauh-jauh sebelum Revolusi Inggris 1688, pemikiran tentang negara hukum telah lahir. Namun baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran tentang negara hukum adalah sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum erat kaitannya dengan perkembangan dan sejarah masyarakat pada suatu bangsa. Cita negara hukum pertamakali dikemukakan oleh Plato yang kemudian dipertegas lagi oleh Aristoteles. Dalam bukunya, Nomoi, Plato memberikan perhatian dan arti yang tinggi pada hukum. Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, murid Plato, aristoteles mempertegas tesis ini seraya berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Namun, persoalannya adalah walaupun konsep atau pemikiran tentang telah timbul pada masa silam, penerapan dan aktualisasinya pada era modern sekarang ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam kepustakaan Indonesia, negara hukum dikenal dengan istilah rechtstaat. Istilah rechtstaat walaupun sudah dikenal sejak lama, namun mulai populer di Eropa pada abad XIX. Istilah lain yang sama artinya dengan kata negara hukum adalah Rule of Law yang mulai populer sejak tahun 1885 dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul Introduction to The Study of Law of The Constitution karya Albert Venn Dickey. Meskipun mempunyai persamaan makna ketika diterjemah ke bahasa Indonesia, rechtstaat dan rule of law mempunyai perbedaan yang signifikan. Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tercermin dari kriteria dan ciri keduanya. Konsep rechtstaat bertumpu pada sistem kontinental yang yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law berlandaskan sistem hukum common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan common law bersifat judicial. Ciri-ciri rechtstaat adalah: (1). Adanya konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan rakyat dan penguasa. (2). Adanya pembagian kekuasaan negara (separation of power). (3). Hak-hak kebebasan rakyat diakui dan dilindungi. Adapun ciri tentang konsep the rule of law adalah sebagai berikut: (1). Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary law dan meniadakan kesewenang-wenangan. (2). Persamaan di depan hukum yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti tidak ada orang di atas hukum, atau dengan kata lain tidak dikenal pengadilan administrasi negara. (3). Konstitusi merupakan hasil dari the ordinary law of the land dan bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu Yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Menurut Fraz Magnis Suseno ada empat alasan utama yang menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis,(4)dan tuntutan akal budi. Dari perspektif ilmu politik, Magnis Suseno mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis relevan: (1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan kenegaraan berada di bawah kekuasaan kehakiman yang efektif, (3) berdasar

atas UU yang menjamin HAM, (4) mengikuti konsep pembagian kekuasaan (separation of power). Menurut teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting adalah: (1) negara kesatuan (Unitarisme) dan (2) negara serikat (Federasi). Negara Kesatuan Negara kesatua ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan mempunyai beberapa bentuk, yaitu: a.Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu bdiatur langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankannya. b.Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dimana daerah diberikan wewenang dan kesempatan untuk mengurus rumah tangga daerahnya (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra. Negara Federasi Negara serikat atau federal ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara serikat tersebut (ada negara dalam negara). Negara bagian itu pada mulanya merupakan suatu negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu menjadi negara bagian. Dengan kata lain melepaskan sebagian kekuasaannya pada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan tersebut diadagiumkan sebagai sebuah demi sebuah (limitatif). Hanya kekuasaan yang disebutkanlah yang diberikan pada negara serikat (delegated power). Kekuasaan asli ada pada negara bagian yang berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Biasanya yang diserahkan oleh negara bagian eoada negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan urusan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Selain yang disebutkan di depan, terdapat lagi beberapa istilah yang perlu diketahui sebagai tindak lanjut dari pemahaman teori-teori para pakar kenegaraan17. Negara Dominion Bentuk negara semacam ini khusus terdapat dalam kerajaan Inggris (United Kingdom). Negara dominion ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris dan telah merdeka dan berdaulat namun teyap mengakui raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka. Negara dominion ini tergabung dalam sebuah organisasi internasional yang bernama The British Commonwealth of Nation (Negara-negara Persemakmuran Inggris). Negaranegara ini tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Inggris, karena adanya kepentingan yang sama. Walaupun demikian, kedudukan dominion-dominion tersebut tetap sebagai negara-negara yang merdeka, berhak menetukan kebijakan politik dalam maupun dalam negeri sendiri dan juga berhak keluar dari The British Commonwealth of Nation. Dominion-dominion Inggris adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

Negara Proteokrat Negara ini merupakan sebuah bentuk negara yang mana negara tersebut berada di bawah lindungan (protection) negara lain. Biasanya perlindumgan yang diberikan pada negara oleh negara yang melindungi (suzerein) itu berkenaan dengan urusan luar negeri dan pertahanan. Dari kaca mata hukum internasional (International Law), negara proteokrat terbagi menjadi dua macam, yaitu: a.Proteokrat Kolonial, diamana urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar sektor dalam negeri yang penting diserahkan pada suzerein (negara pelindung). Negara proteokrat yang seperti ini tidak dianggap sebagai subyek hukum internasional. b.Proteokrat Internasional, dimana negara yang seperti ini tetap menjadi subyek hukum internasional. Contoh negara proteokrat adalah Mesir merupakan proteokrat dari Turki (1917); Zanzibar merupakan proteokrat dari Inggris (1890); Albania proteokrat dari Italia (1936)18. Negara Uni Negara uni adalah dua negara atau lebih yang masing-masing telah ,erdeka dan berdaulat namun mempunyai kepala negara yang sama. Apabila negara-negara tersebut mempunyai alat kelengkapan bersama yang telah ditentukan terlebih dahulu, maka disebut sebagai negara Uni Riil, seperti australia dan Hungaria. Namun jika hanya kepala negara yang sama, maka kita berhadapan dengan apa yang disebut denganUni Personal, sebagai contoh adalah belanda dan Luxemburg. Adapun mengenai dari Uni Indonesia-Belanda sebagai buah politik dari Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, bukanlah merupakan Uni Riil, dan juga bukan Uni Personal karena kedua negara ini tidak mempunyai kepala negara yang sama. Uni IndonesiaBelanda (yang dibubarkan pada 21 April 1956) adalah salah satu bentuk khas dari Uni Sui Generis. Achmad Mudatsir MR Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Disarikan dari berbagai sumber.

Label: Internasional, Tata Negara 0 komentar: Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Halaman Muka

Honorable Jurists

• • • • • •

Agus Triyanta, Ph.D Jawahir Thontowi, Ph.D Nurjihad SH., M.H Prof. Jimly Asshiddiqie Prof. Mahfud MD Prof. Yusril Ihza Mahendra

Legal Links • • • • •

Direktori Peraturan Per-UU-an Indonesian Legal Information Hukumonline.com Ali Al-Fikri Moh. Syafi'ie

MUBA Links • • • • • • •

Abdul Basith Abdul Qodir Bahauddin IMABA Pamekasn Kholil Aziz Mujiburrahman Zainuddin

Blogger Log in Username (Email): Password/kunci: (?) Ngereng

20,928,319

2009 Design by AMD Corp for Networking | Blogger Templates by Il-Rossoneri.