Penyiaran Tv

2. Why regulate broadcasting? Mengapa penyiaran di atur? 2.1. Why should broadcasting be regulated at all? In part, because the broadcast media can effect peoples thinking and behavior to remarkable extent, both for the good and far so bad. Harnessing is power to work for the democratic process is one of the key purpose of broadcasting regulation. mengapa penyiaran harus diatur sedemikian rupa?sebagian, karena media penyiaran dapat memeberikan efek kepada pemikiran dan sikap orang-orang untuk peningkatan yang luar biasa, baik untuk hal yang baik dan hal yang buruk. Pemanfaatan adalah kekuatan dalam bekerja untuk proses demokratis yang merupakan salah satu tujuan utama dari peraturan penyiaran 2.2. In many way linked to this democratic purpose is regulating broadcasting in order to enhance cultural promotion. Many countries consider that broadcast can be used to increase indigenous language programme production and therefore to reinforce national cultures. Rather than seek, or even acquiesce to cultural globalization, broadcast legislation can be used to protect cultural independence. dalam banyak hal yang berkaitan dengan tujuan demokratis ini adalah mengatur penyiaran untuk mempertinggi promosi budaya. Banyak Negara menganggap bahwa penyiaran bisa digunakan untuk meningkatkan produksi program bahasa asli dan kemudian untuk memeperkuat kebudayaan nasional. Daripada mencari, atau bahkan menyetujui globalisasi kebudayaan, UU penyiaran dapat digunakan untuk melindungi kebebasan berbudaya. 2.3. This protection of national or cultural interest also connects to economic interest. To what extent do governments wish to allow inward investment into their broadcast sectors, rather than retain national controls? Are the specific trade partnership to be encouraged, indeed discouraged? Should general competition law apply to broadcasting, or as a result of cultural consideration, should broadcasting be ring-fenced from free market economics? Perlindungan ini terhadap ketertarikan nasional atau budaya juga berhubungan terhadap ketertarikan ekonomi. Untuk apa perluasan dilakukan pemerintah dalam mengizinkan penanaman modal dalam sector penyiaran, daripada mengontrol ketahanan nasional? Apakah kerjasama perdagangan tertentu harus di anjurkan, atau sungguh dipermalukan? Haruskah kompetisi hukum mempergunakan penyiaran, atau sebagai hasil dari pertimbangan kebudayaan, haruskah penyiaran di dibatasi dari ekonomi pasar bebas. 2.4. And to what extent do these limitations affect broadcast contents? As well as macroeconomic consideration of broadcasting, these are micro-economic element of potential protection. Should there be limits on radio and televition advertising? Given the undoubted power of broadcasting, should advertisers be bound to tell the truth? And what about programmes? To what extent do children deserve special protection? These are all potential purpose for regulation of broadcasting. Dan kepada perluasan apa pembatasan ekonomi pasar bebas ini mempengaruhi isi penyiaran? Sebaik pertimbangan ekonomi makro terhadap penyiaran, ini adalah elemen ekonomi mikro dari perlindungan kekuatan. Haruskah ada batas terhadap periklanan radio dan tv? Diberikan kekuatan penyiaran yang tak dapat di ragukan, haruskah orang yang membuat iklan dilarang untuk memberitahu kebenaran? Dan bagaimana dengan program? Untuk perluasan apa anak-anak pantas mendapatkan perlindungan khusus? Ini semua adalah tujuan utama dari peraturan penyiaran 2.5. But what is overriding rationale, the reason for regulating broadcasting as distinct from other media, says newspaper and magazines, or the internet? The main justification argued by government is that broadcasting uses spectrum, and spectrum a is public resource, allocated to nation in accordance with complex international agreements. As such, it is a scarce resource: there is only so much spectrum available for broadcasting use in each country. And therefore, because it is a scarce resource, it is valuable. Even though digital broadcasting is increasing the number of radio and television channels which are available, there is still not an infinite supply. It is therefore reasonable for the state, as the owner of spectrum, to place obligation on broadcasters who use the resource. Tapi keberatan apakah yang rasional, alasan untuk mengatur penyiaran sebagai perbandingan dari media yang lain, seperti koran dan majalah atau internet? Pembenaran utama yang di perdebatkan oleh pemerintah adalah bahwa penyiaran menggunakan spectrum, dan spectrum adalah sumber umum, di sediakan kepada Negara sesuai dengan persetujuan internasional yang kompleks. Sepertinya, ini adalah sumber yang jarang : hanya ada beberapa spectrum yang tersedia untuk penggunaan penyiaran di setiap Negara. Dan kemudian karena ini adalah sumber yang jarang, ia sangat berharga. Walaupun penyiaran digital meningkatkan jumlah radio dan program tv yang tersedia, ini bukanlah persediaan yang tidak terbatas. Inilah alas an untuk Negara kita, sebagai pemilik dari spectrum, untuk memberikan kewajiban para penyiar yang menggunakan sumber-sumber ini. 2.6. The mechanisms used for placing obligation on broadcaster is generally through licensing. It is rare for the state to give away or sell broadcast spectrum in perpetuity, generally broadcasters are allowed to use it for limited set periods under a licence. Sometimes licences are sold by the government, often they are free. Depending on the level demand, they are either allocated on a first-come, first-served basis, or competition are held. Cara untuk memberikan kewajiban pada penyiar pada umumnya melalui perijinan. Jarang pemerintah memberikan atau

menjual spectrum penyiaran secara terus menerus, pada umumnya para penyiar di ijinkan untuk menggunakannya dalam waktu yang terbatas di bawah ijin. Terkadang ijin dijual oleh pemerintah, sering juga secara gratis. Tergantung pada level permintaan , mereka disediakan pada saat pertama dating, layanan dasar, atau diadakan kompetisi 2.7. It is the licensing process through which government introduce and enforce the other purpose of broadcasting regulation: the democratic, economic, cultural and consumer protection purpose. Ini adalah proses perijinan melalui pengenalan pemerintah dan memaksa tujuan yang lain dari peraturan penyiaran : demokrasi, ekonomi, budaya, dan tujuan perlindungan konsumen. Broadcaster, viewers and listeners, and law makers to know where boundaries of acceptability lie. Subject to these rules, broadcasters must be ensured editorial independence, to broadcast free from interference or cencorship by the state or any regulatory body. Para penyair, penonton dan pendengar dan pembuat hukum tahu dimana letak batas penerimaan. Subjek terhadap peraturan ini, penyiar harus diberikan kebebasan dalam pengeditan, agar penyiaran bebas dari pengaruh atau sensor dari Negara atau badan hukum yang lain. 2.13. What is often helpful to regulators and broadcasters alike is to have the main principles set out in primary legislation, with more detailed rules contained in secondary legislation, or codes, created by a regulator body. This procedure enable rules to be varied more easily and quickly to meet changing circumctances, and allows for additional guidance to be affered, explaining the basic statutory requirements. Apa yang sering membantu para pembuat peraturan dan penyiar adalah prinsip utama dikemukakan dalam UUD, dengan aturan yang lebih terperinci ada pada UU lanjutan ( yang lebih spesifik), atau kode yang diciptakan oleh badan hukum. Prosedur ini memeungkinkan aturan menjadi bervariasi secara ebih mudah dan lebih cepat untuk bertemu dengan lingkungan yang berbeda-beda, dan mengijinkan untuk panduan tambahan untuk di affered, menjelaskan dasar persyaratan UU. 2.14. Key factor wich touch on democratic purposes of broadcasting legislation and wich ought to be considered for inclusion in broadcasting law code are: Kunci utama yang bersifat tujuan demokratis dar UU penyiaran dan yang harus di pertimbangkan untuk dicantumkan dalam kode etik penyiaran adalah : 1.

The right of appeal Arrangements should be made to enable decisions taken on broadcasting matter to be appealed to a court of law. In some countries like UK, appeal are limited to points of procedure and law, rather than fact. In other countries, like Sweden no section can be applied unless they have been agreed by the court. Hak dalam pertimbangan Susunan harus dibuat untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam hal-hal penyiaran yang di pertimbangkan dalam hokum pengadilan. Di beberapa Negara seperti UK, pertimbangan di batasi pada point prosedur dan hukum, daripada fakta. Di beberapa Negara seperti Swedia tidak ada bagian yang dapat di terapkan kecuali mereka sudah di setujui oleh pengadilan.

2.

The right to reply, and rules on fairness Given the power of broadcasting, broadcasters should have an obligation to be fair. It is generally considered for broadcaster to be required to offer prompt right of reply any person or organitation who considers that a programme has been unfair. An apology might also be in order. Hak untuk membalas dan peraturan dalam keadilan Di berikan kekutan dalam penyiaran, penyiar harus mempunyai kewajiban untuk adil. Pada umumnya dipertimbangakan untuk para penyiar agar wajib untuk menawaran hak yang tepat dalam membalas siapa saja atau organisasi yang menganggap bahwa programnya tidak tidak adil. Dengan Sebuah permintaan maaf mungkin semuanya bisa beres.

3.

Obligation for news to be accurate and impartial Standart of good journalism require news to be accurate, how so ever published. This is perhaps particulary so in the broadcast media, given their persuasive power. Some countries, for example those within Europe, require news to be impartial. This is not the case in others, for example the USA, where the editorial bias of the channel’s owner can filter through to news. Kewajiban agar berita harus akurat dan tidak memihak Standar dari jurnalisme yang baik memerlukan berita yang akurat, untuk di publikasikan. Mungkin hal yang istimewa dalam media penyiaran, diberikan kekuatan yang meyakinkan. Beberapa Negara, contohnya yang ada di eropa, memerlukan berita yang tidak memihak. Ini tidak menjadi masalah di Negara lain seperti di USA, dimana prasangka dalam tajuk rencana pada pemilik saluran bisa menyaring berita.

4.

General obligation for impartialty In many countries it is considered acceptable for a degree of editorial bias to effect general, non-news programming. However, in the UK, all broadcast programming must be impartial. This does not mean that opposing to views are heard and that the television or radio service is not partial it self to any particular view. Kewajiban umum untuk tidak memihak Di banyak Negara, prasangka dalam editorial dipertimbangkan dapat memberikan efek secara umum, bukan program berita. Bagaimanapun, di UK, semua program penyiaran harus tidak memihak. Ini tidak berarti bahwa pertentangan terhadap pandangan-pandangan didengar dan bahwa pelayanan tv dan radio tidak memihak pada pandangan tertentu.

5.

Rules preventing discrimination Given the power of the broadcast media, it is desirable to apply and enforce rules to ensure that programmes do not broadcast material – including the views of interviewes or programme guest – which discriminate again people, for example on the grounds of race, nationality, religion, or sex. Aturan yang mencegah diskriminasi (pembedaan) Diberikan kekuatan pada media penyiaran, ini diinginkan untuk diterapkan dan peraturan memaksa untuk meyakinkan bahwa program bukan materi penyaiaran – termasuk pandanan para pewawancara atau tamu acara – dimana mendiskriminasikan orang-orang, contohnya peredaan ras, kebangsaan, agama, atau jenis kelamin.

6.

Special rules on religious broadcasting Religious broadcasting is another sensitive area where perhaps special rules may be applied to ensured that due respect is given to all religious believes, and religious intolerence is not provoked. Aturan khusus dalam siaran agama Siaran agama adalah daerah lain yang sensitive dimana mungkin aturan-aturan khusus dapat diterapkan untuk meyakinkan bahwa penghormatan diberikan kepada semua kepercayaan agama dan toleransi agama tidak di ganggu.

This can have the added benefit of kick-starting local production, but care must be taken not to set artificially high quotes which can not realistically be met (for example, Croatia has though set a 50% original production quota in acountry with virtually no domestic television production sector. Such a high quota just cannot be met). Ini dapat memberikan keuntungan tambahan untuk mengawalai produksi local, tapi kepedulian harus di ambil bukan untuk membuat kutipan palsu dimana tidak dapat dilihat secara realistis (untuk contohnya, Croasia telah membuat 50% bagian produksi asli di negaranya tanpa ada sector produksi tv local. Bagian yang tinggi eperti itu tidak dapat ditemukan) 2.23. Other ways in which broadcasting regulation can be used for futher cultural objectives are through using a licensing system to make provision for a range of services, and for media pluralism. Cara yang lain dimana peraturan penyiaran dapat digunakan untuk objek budaya melalui penggunaan system perijinan untuk membuat ketetapan dalam rentang layanan dan untuk kemajemukan media. 2.24. In addition, a core decision for governments is whatever they will provide for public service broadcasting, that is broadcasters who are independent of government but which are obliged to provide certains programming in the public interest in return for a degree of state support. This supportis usually in the form of funding, either in part (as in Kosovo where advertiser funding is supplemented by a charge added to every electricity bill), or in whole ( as in BBC which is funded entirely by a compulsory licence fee charged to all households with a television). Sebagai tambahan, keputusan inti untuk pemerintah adalah apa saja yang mereka sediakan untuk layanan umum penyiaran, adalah penyiar yang tidak bergantung pada pemerintah tetapi yang diwajibkan untuk menyediakan program tertentu dalam keterarikan masyarakat umum dalam pengembaliaan tingkatan dalam dukungan Negara. Dukungan ini biasanya dalam bentuk pendanaan, baik sebagian ( seperti di kososvo dimana dana pengiklan dibantu dalam pembayaran rekening listrik) atau secara keseluruhan (seperti di BBC dimana semuanya didanai oleh pembayaran wajib untuk semua alat rumah tangga dengan sebuah tv) 2.25. However, public service broadcasters can also be supported by the state trough the provision of universally accessible service using scarece spectrum. Again, in UK, there are three commercially funded public service television channels (ITVI, channel 4, channel 5), all of which are obliged to pay government a fee for using spectrum and are required to meet public service programming obligations. However, there are no non-PSB television services with universal, or near-universal access using analogue terrestrial spectrum.

Bagaimanapun, pelayanan umum kepada penyiar dapat dibantu oleh pemerintah melalui ketetapan layanan umum yang dapat diterima menggunakan spectrum yang langka. Ada lagi di UK, ada 3 pendanaan komersial terhadap pelayanan saluran tv umum (ITVI, saluran 4, dan saluran 5), semuanya diwajibkan untuk membayar biaya pemerintah dalam menggunakan spectrum dan diperlukan untuk menemukan kewajiban program layanan umum. Bagaimanapun, tdak ada layanan TV PSB secara umum atau mendekati akses umum menggunakan spectrum yang menggunakan kiasan berhubungan dengan bumi. 2.26. Insreasingly troughout the world where state broadcaster still exist, steps are being taken to transfer them to being independent public service broadcasters accountable to an independent board, appointed by governmrnt. Wherever a public service broadcaster is being set up the key issues are determining the method of governance and accountability, deciding how it is to be funded, and what the key programming obligations are to be. Secara meningkat diseluruh dunia dimana dunia penyiar masih ada, langak-langkah di ambil untuk mentransfer mereka untuk menjadi penyiar mandiri yang bertanggung jawab terhadap dewan pengurus independent, yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimanapun pelayanan penyiar umum telah menjadi isu utama yang menentukan suatu metode pemerintahan dan pertanggungjawaban, memutuskan bagaimana hal itu di danai dan apa kunci utama apa yang menjadi kewajiaban program. 2.27. A country’s culture willaffect the way it deals with consumer protection issues, as standards are rarely universal but rather culturally subjective. These fall into three basic categories: standards to protect the quality of viewing and listening, protection of minors, and fairness in advertising. Kebudayaan suatu Negara akan berakibat terhadap cara isu perlindungan konsumen, sebagai standard yang jarang secara umum tapi lebih subjektif secara kebudayaan. Ini menjadi 3 kategori dasar : standar untuk melindungi kualitas pandangan dan pendengaran, perlindungan terhadap hal-hal yang sedikit, dan keadilan dalam periklanan. 2.28. Many countries seek to set rules which limt the amount of advertising available on broadcast service. Within the European Economic Area, there are strict rules on the amount of television advertising wich is permitted, rules setting out the spacing of advertising breaks within programmes, and rules on the scheduling of advertising. While these rules have an effect on the advertising market (sometimes serving to increase the cost of television advertising by limiting it’s availablity), the prime purpose is to ensure that viewers’ enjoyment of television is not marred by too frequent add breaks. Similarly, European television is subject to strict rules maintining a separation between advertising and programming. For example, product placement is not allowed. These rules are enforced in order to ensure that editorial inmtegrity is not undermined by commercial interest, again at least in part to enhance enjoyment for viewers. Banyak Negara mencoba untuk membuat peraturan yang membatasi jumlah iklan yang tersedia dalam pelayanan penyiaran. Diantara daerah ekonomi eropa, ada aturan yang tegas terhadap jumlah iklan tv yang di ijinkan, aturan ini membuat jarak iklan didalam program dan aturan dalam penjadwalan iklan. Ketika aturan ini mempunyai efek dalam pasar iklan (terkadang layanan untuk meningkatkan biaya iklan tv dengan pembatasan iklan yang tersedia), tujuan utama adalah untuk memastikan kenikmatan para penonton tv tidak di hargai dengan terlalu banyak iklan. Sama juga dengan di eropa, tv adalah subjek dari aturan yang tegas dalam mengatur pemisahan antara iklan dan program. Sebagai contoh, penempatan produk tidak di ijinkan. Aturan ini memaksa untuk meyakinkan bahwa integritas tajuk rencana tidak dirusak oleh ketertarikan komersial, paling tidak dalam bagian untuk mempertinggi kenyamanan bagi para penonton. Given the high barriers to entry (cost and access to scarce spectrum, often through a competitive licensing process), Government may wish to apply industry-specific competition provivsions to prevent abuses of monopoly, or near-monopoly positions, rather than relying on post hoc I general competition law. Diberikan rintangan yang besar untuk masuk (biaya dan akses untuk spectrum yang langka biasanya melalui proses perijinan yang bersaing), pemerintah mengharapkan untuk menerapkan ketetapan persaingan industry khusus untuk mencegah monopoli yang disalahgunakan atau mendekati posisi monopoli, daipada bergantung pada post hoc UU persaingan umum.