Penjaminan Mutu

Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional Depertemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2008 1

Landasan Kebijakan 1.

2.

3. 4.

5.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 50 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan(Pemerintah,Pemerintah Propinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009.

Tujuan Memberikan penjelasan dan ketentuan secara umum bagi para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, dan sekolah dalam menyelenggarakan sekolah Bertaraf Internasional yang berlandaskan pada peraturan Undang-Undang.

Konsepsi dan Karakteristik SBI 1. Memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan 2. Diperkaya dgn mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. 3. Memiliki daya saing global, yaitu siswa lulusan SBI dapat : a. lulus/diterima di perguran tinggi bertaraf internasional di dalam/luar negeri.

a. b.

Mengikuti sertifikasi bertaraf internasional Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains/teknologi.

Karakteristik Pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek. Pengakuan internasional: penggunaan standar pendidikan internasional Bukti : hasil sertifikasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD/negara maju lainnya yg memiliki keunggulan tertentu dlm bidang pendidikan

Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Akreditasi Kurikulum Proses Pembelajaran Penilaian Pendidik Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembiayaan

I. Akreditasi 

Mutu SBI dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik.



Sertifikat akreditasi “predikat A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah menjadi prasyarat utama



Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik dari salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan/atau negara maju lain yang mempunyai keunggulan tertentu bidang pendidikan.

II. Kurikulum  

Mutu SBI dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Pencapaian indikator kerja kunci minimal:

   



Menerapkan KTSP Menerapkan sistem SKS di SMA Memenuhi Standar Isi Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan

Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan:  



Sistem administrasi akademik berbasis TIK Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari sekolah unggul pada salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Menerapkan standar kelulusan sekolah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

III. Proses Pembelajaran 

 

Mutu SBI dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses. Ditandai pula dengan Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan: 



 

PBM semua Mapel menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneural, jiwa patriot dan jiwa inovator. Diperkaya dengan model proses pembelajaran dari sekolah unggul dari salah satu negara OECD dan atau negara maju lainnya. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran. Pembelajaran MIPA (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi) dan Bhs. Inggris menggunakan pengantar Bahasa Inggris atau bilingual. Mata Pelajaran lainnya menggunakan Bahasa

IV. Penilaian 





 

Mutu SBI dijamin dengan keberhasilan menunjukkan kinerja pendidikan yang optimal melalui penilaian. Penilaian Utk mengendalikan mutu peddkan sbg btk akuntabilitas kinerja peddkan kpd pihak yg berkentingan. Penilaian dilkukan oleh guru utk mantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Pencapaian indikator kerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Penilaian. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu memperkaya penilaian kinerja pendidikan dengan model penilaian dari sekolah unggul dr negara anggota OECD atau negara maju lainnya yg punya keunggulan dalam bidang pendidikan.

V. Pendidik 

 

Mutu SBI dijamin dari aspek guru yang menunjukkan kinerja optimal sesuai dengan tugas profesionalnya ( merencanakan dan melaksanakan PBM,menilai hasil pembelajaran serta melakukan bimb dan pelatihan ). Pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pendidik. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan: Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK.  Guru mata pelajaran kelompok sains, dan matematika mampu mengampu pembelajaran berbahasa inggris.  Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang prog.studinya berakreditasi A. Selain menggunakan B.Indo dan B.Inggris jg bisa menggunakan Bahasa asing lainnya yg sering digunakan di forum 

VI. Tenaga Kependidikan 

 

Mutu SBI dijamin dari aspek kepala sekolah yang menunjukkan kinerja optimal sesuai dengan tugas profesionalnya, yaitu sebagai pemimpin manajerial-administratif dan pemimpin manajerial-edukatif. Pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Kepala Sekolah. Keberhasilan ditandai juga dengan Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan: 

 

Minimal S2 dari perguruan tinggi yg prog.studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan yang diakui oleh Pemerintah. Mampu berbahasa Inggris secara aktif. Bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneural yang kuat.

VII. Sarana dan Prasarana 

 

Mutu SBI dijamin dengan kewajiban sekolah memiliki dan memelihara sarana prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang PBM yang teratur dan berkesinambungan. Pencapaian indikator kerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Sarana Prasarana. Keberhasilan tsb ditandai dengan Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan: Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.  Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.  Dilengkapi ruang multimedia, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik dsb. 

VIII. Pengelolaan   

Mutu SBI dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan:       

Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000. Merupakan sekolah multikultural. Menjalin hubungan “sister school” dengan SBI di luar negeri. Bebas narkoba dan rokok. Bebas kekerasan( bullying ) Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika,teknologi seni dan olahraga.

IX. Pembiayaan 





Mutu SBI dijamin dengan pembiayaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pembiayaan. Pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan.

Model Penyelenggaraan SBI  Model

“Terpadu - Satu Sistem atau Satu Atap - Satu Sistem”  Model “Terpisah – Satu Sistem atau Tidak Satu Atap – Satu Sistem”  Model “Terpisah – Beda Sistem atau Tidak Satu Atap – Beda Sistem”  Model “Entry – Exit”









Model “Terpadu - Satu Sistem atau Satu Atap - Satu Sistem” Penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.Model ini dipimpin oleh seorg Direktur/Manajer mengkoordinasikan 3 Kepsek yg mimpin tiap satuan pendidikan. Model “Terpisah – Satu Sistem atau Tidak Satu Atap – Satu Sistem” Penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.Dipimpin seorg Direktur/Manajer mengkoordinasikan 3 Kepsek yg mimpin satuan pendidikan. Model “Terpisah – Beda Sistem atau Tidak Satu Atap – Beda Sistem” Penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lokasi yang berbeda atau terpisah dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.Model ini disarankan hanya pd fase Rintisan dalam kurun waktu tertentu hrs ditingkatkan secara bertahap ke model terpadu atau model terpisah. Model “Entry – Exit” Penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan cara mengelola kelas-kelas reguler dan kelas-

Prosedur Penyelenggaraan 

Pendirian 1. 2. 3.



Mengajukan proposal SBI ke Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Mendapat nilai akreditasi “A” atau skor serendah-rendahnya 95 dari BAN. Memperoleh ijin resmi untuk menyelenggarakan SBI dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Seleksi Calon Siswa

Prinsip penerimaan siswa baru sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan hal-hal khusus yang ditentukan oleh sekolah.

Tahapan Penyelenggaraan SBI 

 

Pengembangan SBI perlu dilakukan secara intens,terarah,terencana,bertahap dg skala prioritas pertimbangan keberagaman, status sekolah saat ini. Penyelenggaraan SBI melalui 2 tahapan/fase Fase Rintisan 1. 2.



Tahap pengembangan kemampuan/kapasitas SDM, modernisasi manajemen dan kelembagaan. Tahap konsolidasi

Fase Kemandirian

Indikasi SBI yang telah mandiri: 2. Tumbuhnya prakarsa sendiri untuk memajukan SBI. 3. Kemampuan berfikir dan kesanggupan bertindak secara orisinal dan kreatif (inisiatif). 4. Kemantapan SBI bersaing di forum internasional.

Pemantauan Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai berdasarkan program dan kegiatan di setiap satuan kependidikan. Serta memberi peringatan dini jika ada penyimpangan terhadap input dan proses penyelenggaraan SBI.

Evaluasi Untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan SBI berdasarkan komponen penjaminan mutu SBI Pelaksanaan Evaluasi atas dasar prinsip-prinsip Sbb: 3. Kejelasan tujuan dan hasil yang hendak diperoleh dari hasil evaluasi. 4. Pelaksanaan dilakukan secara komprehensif (input, proses, dan output), objektif, transparan, dan akuntabel. 5. Dilakukan oleh evaluator yang profesional. 6. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. 7. Dilaksanakan tepat waktu. 8. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. 9. Mengacu pada indikator keberhasilan kinerja.

Peranan Institusi Terkait 

Pemerintah(Depdiknas) menetapkan ketentuan yg berlaku secara nasional dalm peny. SBI. Ketentuan tsb dilaksanakan oleh unit utama yg terkait yaitu: Ditjen Mandikdasmen: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Merumuskan dan melaksanakan pengaturan dan perizinan secara nasional. Melakukan pembinaan teknis manajerial. Mendukung upaya setiap sekolah untuk mengembangkan dan atau memperkaya sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota. Memberikan fasilitasi teknis terselenggaranya Ujian Nasional Membantu pemerintah prov/kab/kota dalam penjaminan mutu infra struktur sekolah. Melakukan pengawasan manajerial.

Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1.

2.

3.

Melakukan pembinaan teknis profesi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Mendukung upaya setiap penyelenggara SBI untuk mengembangkan dan atau memperkaya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Membantu pemerintah prov/kab/kota dalam penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Badan Penelitian dan Pengembangan: 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

Mendukung upaya untuk mengembangkan dan memperkaya kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan dan penilaian. Melakukan pengembangan model adaptasi dan adopsi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Mengembangkan dan mengujicobakan modelmodel kurikulum inovatif. Memberikan fasilitasi teknis terselenggaranya Ujian Nasional. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LPMP untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan kurikulum. Memonitor dan mengevaluasi secara nasional penyelenggaraan SBI dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada Menteri. Mengembangkan pangkalan data dan layanan



Pemerintah Provinsi 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Menyusun kebijakan operasional SBI di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program SBI antar kab/kota. Memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai peraturan dan perizinan pendirian SBI. Memberikan fasilitasi terselenggaranya Ujian Nasional. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu. Menyediakan layanan sistem informasi dan data SBI di tingkat provinsi.



Pemerintah Kabupaten/Kota 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Menyusun kebijakan operasional SBI di tingkat kab/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program antar SBI. Memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian . Memberikan fasilitasi terselenggaranya Unjian Nasional. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu. Menyediakan layanan sistem informasi dan data SBI di tingkat kabupaten/kota



Sekolah Bertaraf Internasional 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Menyusun program sekolah jangka pendek, menengah dan panjang. Mengembangkan dan atau memperkaya SNP dengan cara adaptasi atau adopsi yang mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Mengadaptasi dan atau mengadopsi model pengembangan dan atau pengayaan SNP yang disusun oleh Ditjen Mandikdasmen mengenai Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan; Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Balitbang mengenai Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, dan Penilaian. Melaksanakan Ujian Nasional yang diselenggarakan BSNP. Memelihara dan meningkatkan mutu sekolah untuk berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Menyediakan layanan sistem informasi dan data di

PEMBAGIAN PERAN RENCANA IMPLEMENTASI RINTISAN PROGRAM SEKOLAH MENUJU SMA BERTARAF INTERNASIONAL

STAKE HORLDER/ INSTANSI TERKAIT 

PUSAT



DINAS PROVINSI



DINAS KAB/KOTA



SEKOLAH & KOMITE SEKOLAH

Pembagian tugas dan Fungsi 

Pusat : - Menentukan kuota

- Menyusun kriteria RSBI - Menyeleksi calon RSBI - Melakukan verifikasi calon RSBI - Memberikan subsidi Blockgrant RSBI - Menetapkan Rintisan SBI - Memberikan bimbingan asistensi pelaksanaan Rintisan SBI melalui fasilitator sekolah - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RSBI

PROVINSI    

Mengusulkan calon RSBI Menyediakan dana sharing RSBI Memonitor pelaksanaan RSBI Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan RSBI di Kab/kota dengan sekolah

KABABUPATEN/KOTA   

Menyediakan dana sharing RSBI Memonitor pelaksanaan RSBI Mengkoordinasikan dan sinkronisasi RSBI di kab/kota dengan sekolah

SEKOLAH   

 

Menyusun RPS proposal 5 tahunan Menyusun Action plan (1 tahun) Koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan propinsi setempat serta DU/DI Melaksanakan RPS / Action plan Membuat laporan tengah tahunan dan tahunan pelaksanaan RPS

SHARING COST/SUBSIDI RINTISAN SMA BI PERLU DUKUNGAN :    

pusat dinas prop kab/kota ; gubernur; bupati swasta, dll