Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Di Kampung Deret Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.docx

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG DERET PETOGOGAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN

IMPROVING THE QUALITY OF THE KILLING SETTLEMENT AREA IN KAMPUNG DERET PETOGOGAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN Reza Prasetya – 152011710003 1 Dr. Ir. Nurhikmah B. Hartanti, MT. 2 ABSTRAK NUA memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh seturut prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan dalam pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan perikehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. Kampung deret adalah salah satu contoh kebijakan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh & salah satu program unggulan yang telah dirancang dan disosialisasikan.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui salah satu contoh penerapan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kampung Deret Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode ini menggali informasi secara mendalam serta menganalisis kondisi Kampung Petogogan sebelum dilakukan perbaikan dengan sesudah dilakukan perbaikan sehingga didapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Kampung Deret Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Kata Kunci : Peningkatan, Permukiman Kumuh, Kampung Deret Petogogan

ABSTRACT NUA pays special attention to improving the quality of slum settlements according to the principles and paradigm changes developed in future transportation development. Slum handling is only limited to improving quality, only oriented to improving the livelihoods and livelihoods of its inhabitants, also inseparable from other urban dimensions. The series of villages is one example of a policy of assistance with home improvement in slums & one of the pre-eminent programs that have been designed and socialized. The purpose of this study is to find one example of the application of quality improvements to the slums in Kampung Deret Petogogan, Kebayoran Baru, South Jakarta. The research method used is descriptive analytic. The Petogogan campaign before repairs are carried out by making improvements to get conclusions. The results of this study were to study the success of the Kampung Deret Petogogan Kebayoran Baru South Jakarta in improving the quality of slums. Keywords: Improvement, Slum Settlement, Kampung Deret Petogogan

1

A. PENDAHULUAN Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 tahun 2011). Persoalan kemiskinan di kawasan perkotaan di Indonesia – seperti kesenjangan sosial, permukiman kumuh, dan permukiman informal – menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota berkelanjutan. Mewujudkan kota yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan berarti memungkinkan semua penduduknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik mereka yang tinggal di permukiman formal maupun permukiman informal. (NUA 25,27,31) NUA memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh seturut prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan dalam pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan perikehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. (SDG1.4.11.1) Dinas Cipta Karya menyatakan total kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah sekitar 38.431 hektar; dengan 23.473 hektar di antaranya (60%) berada di wilayah perkotaan. Salah satunya yaitu DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia dan kota dengan penduduk paling padat di Indonesia. Pada sensus penduduk tahun 2010 Jumlah penduduk Kota Jakarta sudah mencapai 9,6 juta orang. Jumlah tersebut dapat diuraikan dari beberapa kota yang ada di Jakarta. Banyaknya jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding dengan luas DKI Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu danlautan seluas 6.977,5 km². Itu artinya dalam luas wilayah di Jakarta, setiap satu kilomerternya ditempati sekitar 15,432.85 jiwa. Padahal menurut kepala BPS provinsi Jawa Barat, batas ideal kepadatan penduduk dalam setiap satu kilometer persegi ditempati oleh 1.000 orang atau 40 orang per hektar. Kepadatan penduduk yang diluar batas ideal ini menyebabkan minimnya ketersediaan lahan untuk membangun tempat tinggal yang pada akhirnya menyebabkan munculnya pemukiman- pemukiman kumuh yang berdiri di Jakarta baik secara legal maupun secara ilegal. Kampung deret adalah salah satu contoh kebijakan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh & salah satu program unggulan yang telah dirancang dan disosialisasikan. kampung deret memiliki konsep membedah suatu kawasan menjadi satu wilayah terpadu. Dengan konsep ini, pemukiman warga dipindahkan ke kampung deret, sedangkan lahan sisanya dipergunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, puskesmas, pasar, hingga waduk dan jalur hijau untuk menyerap air. Salah satu lokasi pembangunan kampung deret berada di RW.05, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perkampungan yang dulu kumuh dan sebagian besar bangunannya semi permanen kini berubah menjadi bangunan berdinding batu bata, dengan desain rumah yang sama. Di sekitar pemukiman yang dijadikan kampung deret itu dibuat juga sebuah taman tempat bersosialisasi bagi warga dan anak- anak di Petogogan. Di taman itu dipasang semacam mainan anak dan ayunan. Pembangunan kampung deret mendapatkan banyak reaksi dari masyakarat maupun pemerintah. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa kebijakan kampung deret berhasil menjadikan pemukiman kumuh menjadi tempat tinggal yang layak untuk di tempati. Keberhasilan pembangunan kampung deret yang di klaim masyarakat ternyata menimbulkan suatu masalah, seperti ada ketidakadilan yang diterima oleh warga Jakarta yang terkena dampak pembuatan kampung deret hingga kesalahan pembangunan kampung deret yang tidak berada pada lahan yang tepat. 2

B. KAJIAN PUSTAKA B.1 Prinsip NUA (New Urban Agenda) Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh NUA memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh seturut prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan dalam pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan perikehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. (SDG 1.4, 11.1) Tabel 1. Prinsip NUA (New Urban Agenda) Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Identifikasi terhadap aspek kondisi kekumuhan dan kelayakhunian kawasan kumuh menjadi dasar pertimbangan pola penanganan permukiman kumuh yang akan diterapkan, sinergis dengan upaya regularisasi hak atas lahan. Penanganan permukiman kumuh perlu memprioritaskan pola peningkatan kualitas tanpa memindahkan penduduk ke lokasi lain, sehingga dapat menjaga sistem sosial yang sudah terbentuk dalam komunitas masyarakat tersebut selama bertahun-tahun. (Permen PUPR No. 02/PRT/ M/2016) Tabel 2. Identifikasi terhadap aspek kondisi kekumuhan dan kelayakhunian kawasan kumuh

Beberapa pilihan kebijakan atau aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh : 1. Mengorganisasikan masyarakat untuk gerakan penataan kampung kota. (NUA, 31,97) 2. Mendorong perencanaan dan perancangan kampung tematik. 3

3. Menyediakan rumah susun sementara untuk kelompok sasaran penanganan kawasan kumuh B.2 Penanganan Wilayah Kumuh Umumnya, penanganan wilayah kumuh (slum upgrading) secara mendasar dilakukan dengan cara, pertama perbaikan fisik lingkungan wilayah kumuh melalui perbaikan atau pemasangan layanan jasa infrastruktur mendasar seperti air, sanitasi, pengumpulan sampah. Cara kedua adalah melalui intervensi perbaikan rumah dan pemberian jaminan keamanan tinggal (securing land tenure). Ketiga, Metode penanganan wilayah kumuh lainnya meliputi integrasi sosial, ekonomi dan organisasi. (Andavarapu and Edelman 2013) (Patel 2013) (Galiani, et al. 2013). Sedikit berbeda dengan ketiga pendekatan tersebut, kebijakan penanganan wilayah kumuh di kawasan Petogogan yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada masa Bapak Joko Widodo walaupun cenderung masuk kategori pendekatan ke tiga, namun dalam implementasinya melibatkan intansi non pemerintah melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperluas cakupan area bukan pada sub infrastruktur namun menyeluruh seluruh kawasan (Setiadi, 2016). Bentuk interverensi meliputi penataan kawasan (land settlement), pembangunan kembali permukiman lengkap dengan infrastrukturnya (housing and infrastructure redevelopment) dan legalisasi status kepemilikan (tenancy legalization). Secaranormatif pemanfaatan dana CSR dilakukan dalam bentuk pemberian langsung dari perusahaan kepada warga yang membutuhkan, namun dalam implementasinya warga tidak menerima dana tersebut dalam bentuk tunai melainkan dalam tiga tahap (Setiadi, 2016). C. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam rangka menilai program Kampung Deret adalah deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik ini yaitu untuk menggali informasi secara mendalam serta menganalisis kondisi Kampung Petogogan sebelum dilakukan perbaikan dengan sesudah dilakukan perbaikan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan serta mengidentifikasi faktorfaktor peningkatan kualitas & penanganan permukiman kumuh. D. HASIL DAN ANALISA D.1 Peningkatan Kualitas & Penanganan Permukiman Kumuh Kampung Deret Lokasi penelitian terletak di RT 008, 010, 011, 012, RW 05 Kelurahan Petogogan, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan

FOKUS PENATAAN DI RW 05 PETOGOGAN Gambar 1. Lokasi Kampung Deret Petogogan dan Wilayah Kebayoran Baru Sumber : https://www.google.com/maps/place/Kampung+Deret+Petogogan/ Kampung deret dilaksanakan setelah pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilantik. Pada saat itu belum ada peraturan apapun untuk mengatur program kampung deret. Gubernur Joko Widodo langsung memerintahkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota dan 4

jajarannya untuk menyusun dan mensurvei segala sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan rumah. Pelaksanaan pembangunan kampung deret pada tahun 2013 terdiri dari dua konsep, yaitu : 1. Konsep Bedah Rumah Pada konsep ini bantuan dimanfaatkan warga untuk perbaikan rumah. Rumah yang diperbaiki disyaratkan mundur satu meter dari posisi letak awal agar jalan kampung lebih lebar. 2. Konsep Penataan Kampung Pada konsep ini bantuan dimanfaatkan warga untuk penataan kampung, rumah bukan diperbaiki, tetapi dibangun baru dengan penataan yang lebih komprehensif, Kampung deret Petogogan merupakan satu-satunya kampung deret di DKI Jakarta yang menerapkan penataan kampung. Seluruh rumah diPetogogan dihancurkan kemudian dibangun kembali menggunakan Konstruksi risha (rumah instan sehat). Risha merupakan rumah dengan konsep knock down, di mana proses pembangunannya tidak membutuhkan semen dan bata, melainkan dengan menggabungkan panel - panel beton dengan baut. Kampung deret merupakan contoh dari kebijakan yang menggunakan kombinasi dari dua pendekatan yaitu pendekatan top-down dan pendekatan botton-up. Pendekatan top down melihat dari proses pembuatan regulasi, dimana segala prosedur dan petunjuk yang tercantum di peraturan gubernur dibuat oleh pemerintahan provinsi DKI Jakarta sambil berjalannya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta ke seluruh kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Sedangkan pendekatan bottom–up dilihat dari segala proses pengimplementasian kebijakan kampung deret didasarkan oleh proses tawar menawar antara masyarakat dengan pemerintah, dan proses pembangunan dilakukan atas dasar warga yang menjadi penerima bantuan perbaikan rumah. Dalam implementasi kebijakan kampung deret, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta berperan penting terhadap pelaksanaan kebijakan kampung deret mulai dari tahap pembuatan peraturan gubernur, sosialisasi, pengusulan anggaran ke BPKAD, pengawasan hingga pelaporan. Namun Dinas Perumahan dan Gedung tidak bekerja sendiri, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang ikut membantu dalam pelaksanaan. Setelah terjadi kesepakatan antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI jakarta, dibentuklah kelompok masyarakat yang diinisiasi oleh warga kampung deret Petogogan. setelah dana dicairkan seluruh rumah kumuh di 4 RT tersebut dibongkar dan dibangun kembali oleh Puslitbang yang ada di Bandung menggunakan sistem Risha. Dalam proses pembangunan, seluruh warga di kampung deret Petogogan dipindahkan, ada yang mengontrak rumah, ada juga yang menumpang di rumah sanak saudaranya. Meskipun yang membangun adalah Puslitbang Bandung namun, dalam proses pembangunan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan warga tetap melakukan pengawasan, bahkan sesekali mereka ikut membantu agar proses pembangunan bisa lebih cepat selesai.  Manfaat Pembangunan Kampung Deret Petogogan Pembangunan kampung deret terbukti dapat mengubah kawasan yang tadinya kumuh, pencahayaannya kurang, penghawaannya kurang, penataan rumah yang tidak rapi, dan lain sebagainya menjadi kawasan yang tidak kumuh, lebih sehat karena penghawaan dan pencahayaannya cukup serta penataan rumah yang lebih rapi. Hal ini juga dirasakan oleh warga kampung deret Petogogan, mereka merasa lingkungannya sekarang menjadi lebih rapi dan lebih sehat dari sebelumnya. Selain itu warga juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupannya yang sebelumnya tidak ada seperti halnya kamar mandi atau wc pribadi, taman bermain, drainase, jalan yang lebih rapi dan lebar, dan lain sebagainya.  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Deret Pada Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2013 tentang bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari 5

pembangunan kampung deret adalah meningkatkan peran serta dan tanggung jawab individu, keluarga dan/atau masyarakat dalam upaya penataan permukiman kumuh sehingga dapat terwujud permukiman yang layak huni. Pelibatan warga diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata sesuai dengan keinginan dari pemerintah dan warga kampung deret Petogogan. Pelibatan warga dalam implementasi kebijakan kampung deret di Petogogan dimulai dari perencanaan bersama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, pengambilan dana, penggunaan dana (pembangunan), hingga perawatan lingkungan pasca pembangunan. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat kampung deret pada saat perencanaan lebih kepada partisipasi dalam keikutsertaan sosialisasi dan dalam bentuk pemikiran. Pada saat sosialisasi, partisipasi warga sangat baik. Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang datang saat sosialisasi. Meskipun saat awal-awal sosialisasi masyarakat banyak yang tidak setuju, tapi mereka menunjukkan sikap keingintahuan mengenai kebijakan kampung deret. D.2 Kondisi Kampung Deret Sebelum Perbaikan Kondisi wilayah yang terletak di RT 008, 010,012 RW 05 Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru adalah sebagai berikut (Setiadi, 2016): 1. Posisi rumah yang berdesakkan dan bersinggungan satu sama lain tanpa batas yang jelas, sehingga kurang sekali mendapatkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara. 2. Konstruksi rumah yang tidak standar, baik kualitas bahan bangunan maupun konstruksi/ struktur bangunannya. 3. Lokasi berada dibawah titik peil banjir, tidak dilengkapi drainase, kamar mandi tidak standar. 4. Tidak ada kawasan hijau, tempat bermain anak. 5. Tidak ada akses terhadap air bersih dari PDAM.

Gambar 2. Lokasi Kampung Deret Petogogan dan Wilayah Kebayoran Baru Sebelum Dilakukan Perbaikan Sumber : https://news.detik.com/berita/2402159/tanah-negara-di-petogogan-dihuni-warga-inisejarahnya D.3 Kondisi Kampung Deret Setelah Dilaksanakannya Perbaikan Kondisi RT 008, 010,012 RW 05 Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru sesudah diterapkannya Kampung Deret, adalah sebagai berikut (Setiadi, 2016): 1. Tata ruang Kampung Deret Petogogan sesuai dengan rencana kota. 2. Memiliki sirkulasi udara sehat dan memiliki cukup banyak cahaya matahari. 3. Seluruh bangunan Kampung Deret Petogogan menggunakan konstruksi bangunan yang aman. 4. Dilengkapi dengan kamar mandi standar dan memiliki saluran drainase yang berfungsi dan terintegrasi dengan saluran kota. 5. Terdapat ruang terbuka & area bermain. 6. Kampung Deret Petogogan menjadi kawasan yang sehat dan nyaman.

6

Gambar 3. Lokasi Kampung Deret Petogogan dan Wilayah Kebayoran Baru Setelah Dilakukan Perbaikan Sumber https://news.detik.com/berita/3168343/kampung-deret E. KESIMPULAN Kampung Deret Petogogan merupakan salah satu studi kasus atau contoh dalam Urban Rehabilitation/ Improvement / Upgrading, dimana Program Kampung Deret Petogogan bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dari taraf kumuh menjadi permukiman yang layak huni baik secara kondisi bangunan maupun infrastruktur air bersih dan sanitasi. Kampung Deret Petogogan contoh keberhasilan implementasi atau penerapan program Pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang menghuni / tinggal di kawasan permukiman tersebut. Pengembangan atau perbaikan suatu kawasan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan dukungan aktif dari masyarakat. Adapun kelemahan dalam program Kampung Deret Petogogan ini adalah Program Kampung Deret hanya cenderung pada aspek rehabilitasi, belum menyentuh aspek yang penting yakni status kepemilikan lahan. Kampung Deret dapat dilaksanakan jika tanah negara yang digunakan untuk kampung deret bukan merupakan tanah yang berada di dalam sengketa

dan

bukan

tanah

di

jaur

hijau.

(www.kompas.com/megapolitan/read/2014/07/25/0121466/Kampung.Deret.Bisa.Atasi.Masalah.Perumah an)

7

DAFTAR PUSTAKA

Harri A Setiadi , Ari Pauzi Rahman.2016. Analisa Keberhasilan Program Kampung Deret Petogogan dengan Pendekatan Perspektif Evaluasi Pasca Huni. Jakarta : Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.8 No.01, April 2016, hal 51-61 Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dalam Kebijakan dan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2012-2019 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. 2017. Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan Untuk Kota Berkelajutan, Jakata Purwanti Rahayu Edarsasi. 2013. Implementasi Kebijakan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung di DKI Jakarta Studi Kasus Kampung Deret Petogogan. Universitas Diponegoro: Semarang Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI,

8