Pengumuman Spt Pph Pasal 21

PENGUMUMAN PENTING untuk Wajib Pajak !!! Mulai 1 Juli 2009, Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 berubah & SPT Tahunan Pasal 21 mulai tahun 2009 sudah tidak ada. Sesuai dengan PER-32/PJ/2009 tgl 25 Mei 2009 diatur ttg formulir SPT Masa PPh pasal 21/26 untuk menyesuaikan dengan perubahan terbaru UU KUP dan UU PPh (UU No. 36 thn 2008) a.l. menyangkut hal-hal berikut :

1. SPT Tahunan PPh Pasal 21/26 mulai tahun pajak 2009 sudah tidak ada dan tidak perlu dilaporkan. 2. Wajib Pajak PPh pasal 21 hanya menyampaikan SPT Masa menggunakan formulir yang telah ditetapkan berikut : • 1721 (Induk SPT)  Dilampiri dengan Daftar Bukti Pemotongan Pajak PPh Tidak Final dan/ Final dan lampiran lain yang diwajibkan. • 1721-I (Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 21/26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala)  Hanya untuk masa pajak Desember dan 1721-A1/A2 tetap dibuat namun tidak perlu dilampirkan di SPT • 1721-II (Daftar Perubahan Pegawai Tetap)  Wajib disampaikan hanya pada saat ada mutasi pegawai tetap dan/atau ada Pegawai baru yang memiliki NPWP • 1721-T (Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala)  wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya PER-32/PJ/2009, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009. 3. Tarif PPh 21 menggunakan tariff Pasal 17 UU PPh Lapisan Penghasilan Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50 juta 5% Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 15 % Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 25 % Di atas Rp 500 juta 30 %

4. PTKP bagi Penerima Penghasilan Bukan Pegawai (harus memiliki NPWP) Mulai tahun 2009 besarnya PTKP sebagai berikut : • Rp 15.840.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi • Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; • Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.

5. Biaya Jabatan Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5 % dari Penghasilan Bruto dengan jumlah maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Biaya pension ditetapkan sebesar 5 % dari Penghasilan Bruto dengan jumlah maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

6. Batas Upah Harian Yang Tidak dipotong PPh pasal 21 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

7. Pemotongan PPh Pasal 21 Yang Tidak Memiliki NPWP Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008). Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubingi Account Representative (AR) masing-masing di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Lantai 2 Gedung Belakang).

Terima kasih atas Perhatian dan Partisipasi Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Semarang, Juni 2009 KPP Pratama Semarang Candisari Kanwil DJP Jawa Tengah I Jalan Setiabudi No. 3 Semarang Telp. (024) 7472797 (hunting) Faks. (024) 7471983