Pengembangan Alternatif Kebijakan.docx

Makalah

PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

Disusun Oleh :

IDA FAZLYA

1616010122

DOSEN : SRI ROSITA, SKM, MKM

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 2019 i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul “Pengembangan Alternatif Kebijakan”. Makalah ini disusun agar dapat bermanfaat sebagai media sumber informasi dan pengetahuan. Ucapan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah, teman-teman dan semua pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan dalam bentuk moril maupun materil dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna serta bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Maret 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 1 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................ 1 BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Pengembangan Alternatif Kebijakan .................................. 2 2.2 Kriteria Seleksi ................................................................... 4 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ......................................................................... 6 3.2 Saran ................................................................................... 6 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Alternatif kebijakan adalah arah tindakan publik (yang masih) potensial

(belum dilaksanakan) yang dapat memenuhi nilai atau pemuasan kebutuhan publik. Dengan kata lain, alternatif kebijakan merupakan arah tindakan yang dapat dipilih untuk mengatasi problema tersebut. Informasi tentang alternatif kebijakan adalah salah satu komponen terpenting dalam analisa kebijakan, karena lengkap tidaknya informasi akan berpengaruh besar pada apakah suatu problem kebijakan dapat terpecahkan atau tidak. Infomasi mengenai problema kebijakan dipindahkan ke dalam alternatif kebijakan melalui penggunaan prosedur peramalan (forescating). Problem kebijakan (baik telah cukup diidentifisir ataupun belum) menjadi dasar dalam meramalkan kemungkinan kecenderungan tindakan yang dapat menjawab problem

kebijakan.

Alternatif

kebijakan akan tergantung pada problem

kebijakan. 1.2

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah

metode pengembangan alternatif kebijakan. 1.3

Tujuan Penulisan Untuk mengetahui apa saja metode pengembangan alternatif kebijakan.

1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pengembangan Alternatif Kebijakan

2.1.1 Metode Pengembangan Alternatif Kebijakan Ketika Pembuat Kebijakan (Policy Makers) menghadapi masalah, terutama yang bersifat tidak terstruktur, maka ia dituntut mengembangkan berbagai alternative kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang telah lolos dari proses seleksi karena dipandang lebih unggul daripada alternative kebijakan yang lain. Dalam proses seleksi harus mendasarkan pada criteria yang jelas. Patton dan Sawicki (1987 : 182-185) Mengindentifikasikan beberapa metode yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk Mengembangkan Alternative Kebijakan sebagai berikut : a. Metode Status Quo Suatu alternative dipilih apabila klien, Pemegang Otoritas, Kelompok Masyarakat /instansi merasa bahwa masalah yang ada dapat diperbaiki dengan alternative yang bersangkutan. Untuk memilih alternative yang akan di adopsi perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap alternative. Apakah situasi menjadi baik atau tidak. Alternative dengan Status Quo ini dipilihdengan alasan : 1. Tidak cukup dana untuk membuat alternative kebijakan baru 2. Dengan kebijakan status quo dapat mengurangi tindakan resiko 3. Dengan

kebijakan

status

quo

dapat

mencapai

sasaran

kebijakan/program. 4. Status Quo merupakan solusi yang bterbaik dikarenakan masalahnya sangat pelik sehingga tidak ada solusi yang optimal

2

b. Metode Survai Cepat (Quick Surveys) Analisis kebijakan dapat menanyakan kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan minta saran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ini dimaksud untuk mendapatkan berbagai ide yanag baik dalam memecahkan masalah. Metode ini dapat menghasilakan serangkaian daftar saran alternative kebijakan untuk kemudian diolah oleh analis kebijakan. c. Tinjauan Pustaka (Literature Review) Berbagai sumber literature seperti buku dan jurnal berisi pengetahuan teoritik dan kasus dari berbagai bidang, seperti bidang perumahan, pendidikan, perpajakan, polusi dan sebagainya. Semuanya ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menawarkan alternative kebijakan dalam memecahklan masalah. Secara teoritis ada 3 jenis kebijakan yang bisa d. Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (Comparison Of Real-Worls Experiences) Tujuan utama metode ini adalah untuk mengetahui pengalaman yang memperlihatkan bahwa suatu alternative dapat diimplementasikan. Contoh : belajar dari pengalaman pembangunan di Negara-negara dunia ketiga baik diAsiamaupun Amerika Latin pada tahun 1950-1960-an, kebijakan pembangunan yang tersentral tidak dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya

mulai

dasawarsa

1970

banyak

Negara

berkembang

mengadopsi decentralized planning approach. e. Metode Analogy, Metaphor, and Synetics Analogi dan Metaphor digunakan untuk memecahkan masalah baik dalam hal mendefinisikan masalah maupun untuk membentu analis dalam mengindentifikasikan kemungkinan alternative. Sedangkan Synetics adalah metode pemecahan masalah dalam kelompok melalui diskusi

sehingga

kesempatan

meningkat.

3

untuk

menemukan

alternatifnya

f. Curah Pendapat (Brainstorming) Metode ini dapat dilakukan melalui konferensi yang kreatif guna menghasilkan

serangkaian

daftar

(checklist)

ide/gagasan

untuk

memecahkan masalah. Brainstorming menunjuk pada diskusi kelompok tentang masalah dan berbagai kemungkinan alternative pemecahannya.

2.2

Kriteria Seleksi Dalam memilih alternative kebijakan public ada beberapa variable yang

perlu dipertimbangkan, yakni : a. Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Alternative kebijakan yang dipilih harus mendukung tercapainya visi dan misi organisasi, karena kebijakan berfungsi sebagai instrument untuk mencapai visi dan misi organisasi. b. Applicable (dapat diimplementasikan). Untuk menilai sebuah kebijakan yang baik bukan hanya dari sudut penggunaan susunan kata dan kalimat yang indah dan penetapan sasaran yang ideal atau tinggi, tetapi terlebih pada aspek fifibilitas kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. c. Mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat artinya kepentingan public harus diletakkan sebagai pertimbangan utama oleh para policy makers. d. Mendasarkan pada kriteria penilaian yang jelas dan transparan. Hal ini berfungsi sebagai standar penilaian yang dapat diverifikasi oleh public. Dalam hubungannya dengan criteria yang berfungsi sebagai standar penilaian bardach sebagaimana yang dikutip oleh patton dan sawicki mengajukan beberapa criteria yaitu : a. Kelayakan teknis (technical feasibility), apakah alternative yang dipilih dapat mengatasi pokok persoalan yang muncul. Ini mencakup dua subkriteria, yakni efektivitas dan kecukupan.efektivitas mencakup apakah alternative yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4

Sedangkan kecukupan menyangkut seberapa jauh alternative yang dipilih mampu mengatasi persoalan. b. Kemungkinan Ekonomik dan Financial artinya efesiensi ekonomi mempersoalakan apakah dengan menggunakan resources yang ada dapat memperoleh

manfaat

mempersoalkan

yang

optimal.

perbandingan

antara

Sedangkan input

Keuntungan dan

output

kebijakan.sedangkan efesiensi biaya mempersoalkan apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimal. c. Kelayakan

politik

(political

viability).

Yang

mencakup

tingkat

penerimaan, kepantasan, daya tanggap dan aspek keadilan. d. Kelayakan administrative. Mencakup sub-kriteria : otoritas, komitmen institusi, mkapasitas kemampuan aparatur baik konseptual maupun keterampilan dan dukungan organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

5

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Patton dan Sawicki (1987 : 182-185) Mengindentifikasikan beberapa

metode yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk Mengembangkan Alternative Kebijakan sebagai berikut : a. Metode Status Quo b. Metode Survai Cepat (Quick Surveys) c. Tinjauan Pustaka (Literature Review) d. Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (Comparison Of Real-Worls Experiences) e. Curah Pendapat (Brainstorming) Dalam memilih alternative kebijakan public ada beberapa variable yang perlu dipertimbangkan, yakni : a. Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. b. Applicable (dapat diimplementasikan). c. Mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat d. Mendasarkan pada kriteria penilaian yang jelas dan transparan.

3.2

Saran Demikianlah makalah ini yang kami buat, tentunya masih banyak

kelemahan dan kekurangan di karenakan keterbatasan pengetahuan kami. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dalam pembuatan makalah berikutnya lebih sempurna. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para pembaca.

6

DAFTAR PUSTAKA AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Patton, Carl V dan Sawicki, David S. 1987. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Suharto, dkk. 1992. Kebijakan Publik. Universitas Sebelas Maret Surakarta

7