Makalah.docx

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul “Fungsi Manajemen Pembiayaan Kesehatan”. Makalah ini disusun agar dapat bermanfaat sebagai media sumber informasi dan pengetahuan. Ucapan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Manajemen Pembiayaan, teman-teman dan semua pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan dalam bentuk moril maupun materil dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna serta bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Maret 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 1 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................ 1 BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Fungsi Manajemen Pembiayaan Kesehatan ....................... 2 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ......................................................................... 10 3.2 Saran ................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi

serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang produktif. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa “siap pakai” dan terhindar dari ancaman penyakit. Di Indonesia sendiri tak bisa dipungkiri bahwa trend pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola rezim penguasa. Ketika pemerintah negeri ini hanya memandang sebelah mata pada pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat akan menjadi sangat memprihatinkan. 1.2

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah

fungsi dari manajemen pembiayaan kesehatan. 1.3

Tujuan Penulisan Untuk mengetahui fungsi dari manajemen pembiayaan kesehatan.

1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Fungsi Manajemen Pembiayaan Kesehatan Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain :

a.

Penggalian dana 1. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Sumber dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private patnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya dana sosial keagamaan. 2. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

b.

Pengalokasian dana 1. Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurang-

2

kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. 2. Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. c.

Pembelanjaan 1. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan untuk membiayai UKM. 2. Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. 3. Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib. Fungsi pembiayaan juga menyangkut tentang :

a.

Planning Perencanaan program kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan

masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Dalam upaya pemberantasan kesehatan baik itu yang sifatnya menular maupun tidak menular yang dilakukan oleh departemen kesehatan dalam suatu negara diperlukan sebuah pola kerja atau program kerja yang tersusun dengan baik. untuk mendukung itu semua maka diperlukan fungsi manajemen 3

perencanaan agar tujuan yang dicapai terarah dengan baik, adapun perencanaan yang dapat disusun dalam program kesehatan untuk melakukan pemberantasan penyakit tidak menular yaitu : 1. Penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas dibidang pencegahan dan

penanggulangan penyakit; 2. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pencegahan

dan pemberantasan penyakit bersumber pada binatang, penyakit menular langsung, penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular serta kejadian luar biasa penyakit dan wabah; 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; 4. Pelaksanaan

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan

pelaksanaan

kegiatan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

bersumber pada binatang , penyakit menular langsung, penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular serta kejadian luar biasa penyakit dan wabah; 5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait

pembinaan

di

Lingkungan

Tempat-tempat

Kerja

Perusahaan,

Umum,

Lingkungan

pengendalian

Pemukiman,

vektor

penyakit,

pengawasan kualitas air bersih dan air minum; 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. 7. Evaluasi pencapaian hasil kerja yang terdapat dalam tujuan utama

program kerja. Langkah yang sering digunakan dalam perencanaan program kesehatan adalah mengikuti prinsip lingkaran pemecahan masalah (problem solving cycle), secara umum tersusun sebagai berikut : 1. Melakukan Pengumpulan Data

4

2. Menetapkan Prioritas Masalah 3. Menyusun Alternatif Jalan Keluar 4. Memilih Prioritas Jalan Keluar 5. Menyusun Rencana Kerja Selengkapnya 6. Metode Penilaian dan Kriteria Keberhasilan b.

Organizing Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar

menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Pengorganisasian yang dapat dilakukan dalam perencanaan program kesehatan ialah : 1. Bagaimana bentuk tindakan pemberantasan panyakit tidak menular yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya ? 2. Mengkoordinir petugas kesehatan yang akan melakukan tahapan pemberantasan penyakit tidak menular dimasyarakat. Untuk menjawab point pertama diatas maka tindakan pengorganisasian perencanaan program kesehatan itu berupa pelaksanaan tugas-tugas oleh bidangbidang pemberantasan kesehatan tidak menular yang telah dibentuk sebelumnya oleh pemerintah terkait yang kemudian akan dilaksanakan oleh bidang-bidang tersebut misalnya Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

5

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Seksi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit. 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi Seksi Pengamatan Penyakit dan

Imunisasi

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan

pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi. 3. Seksi

Penyehatan

Lingkungan Seksi

Penyehatan

Lingkungan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan lingkungan. Dari ketiga contoh diatas merupakan bentuk pengorganisasian dari pernecanaan program kesehatan dalam rangka pemberantasan penyakit tidak menular. Kemudian poin kedua ialah cara untuk mengordinir petugas pemberantasan kesehatan dimasyarakat oleh petugas kesehatan ialah dengan memberdayakan semua potensi yang ada baik itu dari lingkup kesehatan sendiri maupun dari masyarakat sendiri. c.

Actuating Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak

diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Tidak boleh saling jegal untuk memperebutkan lahan basah misalnya.

6

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya. Dalam perencanaan program kesehatan untuk memberantas penyakit tidak menular dapat dilaksanakan strategi sebagai berikut yang dapat dijalankan oleh dinas kesehatan terkait: Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Sasaran utama strategi ini adalah seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi. Meningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sasaran utama strategi ini adalah ; Setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; setipa bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu. Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan. Sasaran utama dari strategi ini adalah : setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat; semua ketersediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia. Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Sasaran utama dari strategi ini adalah pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan

7

dan promosi kesehatan; dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin. d.

Controlling Hal-hal yang perlu dikontrol dalam program perencanaan kesehatan

misalnya : 1. Tenaga Kesehatan Peranan dokter, dokter gigi, perawat dan bidan dalam upaya kesehatan yang menekankan penyembuhan penyakit adalah sangat penting. Pengelolaan upaya kesehatan

dan pembinaan bangsa yang sehat

memerlukan pendekatan holistic yang lebih luas, menyeluruh, dan dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif dan tidak individual. Tenaga

kesehatan

harus

mampu

mengajak,

memotifasi

dan

memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerjasama lintas sektoral, mampu mengelola system pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinan dan teladan hidup sehat. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pembinaan dan pemberdayaan mayarkat yang sangat penting adalah bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan bertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri dengan memobilisasi sumber dana yang ada pada mereka. 3. Kesehatan dan Komitmen Politik. Masalah kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik. Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak banyak berperan terhadap pembangunan social ekonomi. Para penentu kebijakan banyak beranggapan sector kesehatan lebih

8

merupakan sector konsumtif ketimbang sektor produktif sebagai penyedia sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apabila ada kegoncangan dalam keadaan ekonomi negara alokasi terhadap sector ini tidak akan meningkat.

9

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan Fungsi pembiayaan menyangkut tentang : a. Planning Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. b. Organizing Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. c. Actuating Pelaksanaan

kerja

harus

sejalan

dengan

rencana

kerja

yang

telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuian. d. Controling Hal-hal yang perlu dikontrol dalam program perencanaan kesehatan misalnya : 1. Tenaga Kesehatan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Kesehatan dan komitmen politik.

10

3.2

Saran Demikianlah makalah Fungsi Manajemen Pembiayaan Kesehatan yang kami

buat, tentunya masih banyak

kelemahan dan kekurangan di karenakan

keterbatasan pengetahuan kami. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dalam pembuatan makalah berikutnya lebih sempurna. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para pembaca.

11

DAFTAR PUSTAKA Ali Imran, La Ode.2013. Ekonomi Kesehatan. Kendari. Depkes.2013. Fungsi Pembiayaan Kesehatan Helda.2011. Pembiayaan Kesehatan Suhadi.2012. Pembiayaan Kesehatan

12