Pengelolaan Kawasan Konservasi

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (LUBUK LARANGAN) BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BARUNG-BARUNG BALANTAI, KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT Oleh Maulana Firdaus1 dan Yesi Dewita Sari 1 ABSTRAK Sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan terutama terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan habitatnya, perlu dilakukan upaya pelestarian melalui pembentukan konservasi perairan. Bentuk kawasan konservasi perairan berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 adalah suaka perikanan (Pasal 7 ayat 1). Salah satu wujud dari suaka perikanan yang berkembang di masyarakat lokal adalah adalah lubuk larangan yang ada di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terbentuknya pengelolaan lubuk larangan lubuk panjang berbasis masyarakat di desa Barung-Barung Balantai dan untuk mengetahui proses pengelolaan lubuk larangan lubuk panjang berbasis masyarakat yang berkembang di desa Barung-Barung Balantai. Dengan menggunakan metode survai dan analisis secara deskriptif kualitatif, diketahui bahwa lubuk panjang (lubuk larangan) Barung-Barung Balantai dibentuk pada tahun 2002, syarat dibentuknya lubuk larangan antara lain adalah harus adanya peraturan dari Nagari dan adanya kelompok pengelola/pengurusnya. Lubuk larangan lubuk panjang ini dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) lubuk panjang Faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya lubuk larangan ini adalah berawal dari keinginan masyarakat untuk melestarikan sumberdaya ikan (ikan garing) dan untuk mensejahterakan dan ,meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Lubuk Larangan, Masyarakat

.

1

Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP – DKP. Jl. KS Tubun Petamburan VI Slipi Jakarta 10260. Tel. 021- 53650157 – 58. Email : [email protected]