Pembentukan Produk Hukum Daerah.ppt

Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh:

Priyanto, S.H., M.H Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Kegiatan Diklat Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkata I BPSDM

Yang akan dipelajari • • • •

Pengertian etika dan etika profesi; Kode etik Profesi; Jiwa Korps, Etika ASN, dan Etika Perancang; Pemahaman mengenai prinsip good governance dan good government

Pengertian Etika • Etika, berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang diimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu benar atau salah dan baik atau buruk.

Pengertian ETIKA

(2)

 Etika berkaitan dengan konsep yg dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yg telah dilakukan itu baik atau buruk, salah atau benar.  Etika adalah refleksi dari self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri.

4

Etika Umum

Etika secara umum

berbicara mengenai •kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis; •bagaimana manusia mengambil keputusan etis; •teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak; •tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

Etika Khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : •Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar; •Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis; •Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya.

Etika Khusus Etika individual

• yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

Etika sosial

• yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Etika Umum

Etika Etika Khusus

Etika Individual

Etika Khusus Etika Sosial

Sistem Penilaian Etika Sesuatu perbuatan dinilai pada 3 (tiga) tingkat :  Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, yaitu niat;  Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti;  Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

Pengertian Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu : Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun; Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap perilaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi; Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat; Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus; Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Prinsip profesi • Tanggung jawab terhadap : a. pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya; b. dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. • Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk berlaku adil, obyektif, mengutamakan kehidupan masyarakat dan tidak berpihak • Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki independensi dalam menjalankan profesinya.

Peranan etika profesi  Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilainilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.  Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.  Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), akan terjadi kemerosotaan etik pada masyarakat profesi tersebut.

Pengertian KODE ETIK 

 

Etika dalam bentuk aturan (code) tertulis, yang dibuat secara sistematik berdasarkan prinsip moral yang ada  Kode Etik Kode Etik (KBBI), norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

12

Kode Etik  Kode etik bisa dilihat sebagai suatu produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi.  Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis.  syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau dilimpahkan begitu saja dari atas karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.  Dengan membuat kode etik, profesi akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar.

• Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. • Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi

KODE ETIK & KODE PERILAKU TUJUAN

Pengaturan perilaku Pegawai

Menjaga martabat dan kehormatan

Tujuan Kode Etik (PP 53/2010)  melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;  melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;  melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;  menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;  menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;  menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Jiwa Korps Pembinaan jiwa korps bertujuan untuk :  membina karakter/watak,  memelihara rasa persatuan dan kesatuan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat;  meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS,  mendorong etos kerja untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat,  menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam.

Etika PNS (PP 53/2010) Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :  bernegara;  penyelenggaraan pemerintahan;  berorganisasi;  bermasyarakat;  bersikap terhadap diri sendiri dan sesama PNS

ETIKA PERANCANG ... Selain menaati etika PNS di atas, mematuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipliin Pegawai Negeri Sipil, seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan juga harus menaati etika Perancang Jujur; kompeten; Penengah/tidak berpihak; Adil; Pemecah masalah; Banyak alternatif solusi; Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bintang pemandu; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagai acuan kerja; Peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembanding; Penguasaan ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara

LARANGAN • Jangan Memancing Di Air Keruh; • Jangan Berpihak Karena Dijanjikan Sesuatu;

• Jangan Berpihak Karena Kepentingan Sesuatu (Sektor); • Jangan Biarkan Permasalahan Berlanjut Dan Berlarut; • Jangan Diam Jika Timbul Permasalahan;

• Jangan Bicara Tanpa Dasar (Hukum).

KEWAJIBAN o Memahami UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta Lampirannya dan Peraturan Pelaksanaannya; o Melaporkan Hasil Rapat kepada Pimpinan disertai dengan pendapatnya; o Meminta Arahan; o Diskusikan tengan teman, jika ada permasalahan; o Jika belum terpecahkan, minta petunjuk pimpinan.

Disiplin PNS  Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.  Ada 3 (tiga) hal yang menjadi penekanan dalam PP 53/2010 yaitu : a. menaati kewajiban (17 kewajiban); b. menghindari larangan (15 larangan); c. adanya hukuman disiplin (3 tingkatan).

Hukuman Disiplin  Hukuman Disiplin Ringan : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis.  Hukuman Disiplin Sedang: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.  Hukuman Disiplin Berat a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

KODE ETIK & KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017

KETENTUAN UMUM “Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari” (Ps. 1 angka 1)

- TUJUAN DISUSUNNYA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI “Untuk mewujudkan nilai Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM”

NILAI-NILAI ORGANISASI “Setiap Pegawai Wajib menjunjung tinggi Profesionalitas, Akuntabilitas, Sinergis, Transparansi, dan Inovasi (PASTI) dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Ps. 2) PROFESIONAL

tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan [ Menyelesaikan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama

AKUNTABEL

terhadap segala tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses [ Bertanggungjawab maupun hasil

SINERGI

dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan [ Bekerjasama untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas

TRANSPARAN

data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan [ Menyajikan hasilnya serta menjamin aksesibilitaspublik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

INOVATIF

dan mengembangkan inovasi melalui inisiasif dan kreatifitas untuk [ Menciptakan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (Ps. 3)

• Berkesinamb u-ngan

• Bermitra

• Solutif

• Informatif • Aksesibilitas

INOVATIF

• Berintegritas

• Berkinerja Tinggi

• Bekerja sama

TRANSPARAN

• Berkomitmen

• Bertanggung jawab

SINERGI

• Terpuji

AKUNTABEL

PROFESIONAL

UNSUR PERILAKU DALAM NILAI PASTI

•Inisiatif •Kreatif •Pembaharuan

*Ps. 4

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU “Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibangun berdasarkan pada nilai PASTI” (Ps. 5)

PROFESIONAL (Ps. 6 – 7) - KODE ETIK NILAI PROFESIONAL -

a) Melakukan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan berorientasi pelayanan prima; b) Bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan; c) Berperilaku jujur, berwibawa, berdisiplin dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai lainnya.

- KODE PERILAKU NILAI PROFESIONAL -

a) Beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan telepon, atau media elektronik lainnya seperti email ataupun media sosial; b) Menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman; c) Saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif d) Mewujudkan pola hidup sederhana; e) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur paksaan; f) dst...

AKUNTABEL (Ps. 8 – 9)

- KODE ETIK NILAI AKUNTABEL -

a) Bertanggungjawab atas setiap tindakan dan perilaku; b) Berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; c) Selalu melakukan perbaikan berkesinam-bungan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman

- KODE PERILAKU NILAI AKUNTABEL a)

Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan; c) Mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal; d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya, yang tertuang dalam sasaran kinerja Pagawai; e) Melakuakn perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

SINERGI (Ps. 10 – 11) - KODE ETIK NILAI SINERGI -

a) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan; b) Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis; c) Proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain.

- KODE PERILAKU NILAI SINERGI -

a) Bekerjasama untuk mencapai tujuan; b) Mengutamakan koordinasi dengan menjalin kerjasama; c) Berorientasi pada kepentingan organisasi dengan berfikir, bertindak positif, menjaga kebersamaan dan kesetaraan; d) Menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; e) Proaktif untuk memberi solusi melalui koordinasi dengan unit kerja lain.

TRANSPARAN (Ps. 12 – 13) - KODE ETIK NILAI TRANSPARAN -

- KODE PERILAKU NILAI TRANSPARAN -

a)

a) Menyediakan informasi yang terpercaya; b) Melayani semua pihak tanpa diskriminasi.

Keandalan menyediakan informasi yang terpercaya; b) Menjada informasi yang bersifat rahasia; c) Bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas; d) Memberikan akses informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; e) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

INOVATIF (Ps. 14 – 15) - KODE PERILAKU NILAI INOVATIF -

- KODE ETIK NILAI INOVATIF -

a)

a) Memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; b) Kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; c) Membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Memberikan motivasi dan inspirasi bagi Pegawai lainnya dalam berkinerja; b) Berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; c) Kreatif dalam rangka pembangunan organisasi melalui penciptaan dan pengembangan inovasi; d) Mampu merespon perubahan di masyarakat melalui penciptaan atau pengembangan inovasi; e) Mampu membuat terobosan untuk mencipta atau merancang serta mengembangkan diri ke arah yang lebih maju; f) Membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU “Unit Eselon I yang memiliki karakteristik khusus dapat membuat Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan Tugas dan Fungsinya” (Ps. 16 angka (1))

- MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU 1

Kelengkapan Tugas Kemenkumham yg memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dgn pelanggaran yg dilakukan oleh Pagawai

2

Bersifat Ad Hoc

3

Dibentuk pada setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah

4

Ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah

(Ps. 18)

- PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PERILAKU-

2

Dilakukan terus menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan dan pelanggaran yg diikuti dengan upaya perbaikan Dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yg hasilnya dibuat dalam bentuk Laporan tertulis

3

Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Hukum dan HAM (Ps. 21)

1

- TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU1

Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diajukan secara lisan/tertulis

2

Laporan terebut harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor

3

Laporan harus didukung dgn bukti yg diperlukan

4

Pengelolaan Laporan dilakukan oleh Unit Kerja yg menangani bidang kepegawaian atau unit kerja yg ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi

5

Laporan tersebut ditindaklanjuti dan dikirim kepada Pejabat yg Berwenang

6

Pejabat yg Berwenang memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti

7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menerapkan asas praduga tak bersalah

8

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima dari Pejabat yg Berwenang, putusan harus dijatuhkan (Ps. 22)

SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF “Pegawai yg melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif” (Ps. 23)

- SANKSI MORAL 1 Ditetapkan dgn Keputusan Pejabat yg Berwenang 2 Berdasarkan putusan Majelis

- PENYAMPAIAN SANKSI MORAL 1 Disampaikan secara tertutup/terbuka

Terbuka : diumumkan saat Upacara Bendera / Forum resmi Pegawai dan papan pengumuman Tertutup : dihadiri oleh Pejabat yg Berwenang, atasan Pegawai, & Pegawai yg bersangkutan

3 Memuat pelanggaran yg dilanggar oleh Pegawai (Ps. 24)

2

Pegawai yg dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan

(Ps. 25)

- TINDAKAN ADMINISTRATIF 1

Apabila sanksi moral tidak cukup, dapat dikenakan tindakan administratif

Berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik

2 dan Kode Perilaku dan ditetapkan oleh Pejabat yg Berwenang (Ps. 26)

KETENTUAN PERALIHAN “Peraturan tentang Kode Etik yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan” (Ps. 27 huruf a)

“Proses penegakan Kode Etik yang sedang berjalan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor: 271)” (Ps. 27 huruf b)

KETENTUAN PENUTUP “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara RI No: 271) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” (Ps. 28)

Pemerintahan yang Baik  Pemerintahan yang baik atau yang sering dikenal dengan istilah good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam rancang bangun pembangunan, transparan, dan bertanggung jawab, efektif dan adil, serta menjamin terlaksananya supremasi hukum.  Dalam memahami good governance, kita perlu mengenali prinsip-prinsip di dalamnya, sebagai landasan menilai kinerja suatu pemerintahan yang baik.

Tiga pilar Good Governance  Pemerintah (good public governance), dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement) .  Swasta (good corporate governance) sebagai pelaku pasar menerapkan pedoman dasar pelaksanaan usaha.  Masyarakat, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagai sarana cheks and balances pemerintah.

Prinsip Good Governance UNDP mengeluarkan guidelines terkait good governance, yaitu  Partisipasi. Setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah;  Taat hukum (rule of law). Penegakan hukum yang konsisten, adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.  Tranparasi. Adanya kebebasan arus informasi.  Responsif. Lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdernya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat.  Berorientasi Kesepakatan (consensus orientation) perlunya musyawarah,

Prinsip Good Governance (2)  Kesetaraan (equity). Semua warga negara, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.  Efektif dan efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga harus menghasilkan hasil yang sebaik mungkin dan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.  Akuntabilitas (accountability). Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.  Visi Strategik (strategic vision). Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan

8 Aspek Mekanisme Pengelolaan Negara Yang Harus Dilakukan Secara Transparan • • • • • • • •

Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan; Kekayaan pejabat publik; Pemberian penghargaan; Penetapan kebijakan yang terkait dgn pencerahan kehidupan; Kesehatan; Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik; Keamanan dan ketertiban; Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Budaya Kerja Anti Korupsi  Dalam membangun budaya anti korupsi, pemerintahan menghadapi berbagai tantangan antara lain: a. Semakin marak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara; b. Tingkat kepercayaan masyarakat menurun karena adanya ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya; b. Peraturan perundang-undangan pun masih banyak yang tumpang tindih c. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsurunsur profesi terkait penegakan hukum yang masih lemah

Budaya kerja…2  Reformasi birokrasi merupakan hal pokok dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;  Pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan 9 nilai antikorupsi, yaitu : a. inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, b. sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta c. etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.

9 Reformasi Birokrasi • Manajemen perubahan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja; • Penataan peraturan perundang-undangan. Mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan; • Penataan dan penguatan organisasi. Adanya efisiensi organisasi;

Reformasi Birokrasi (2) • Penataan Ketatalaksanaan. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; • Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Perbaikan sistem rekruitmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja;

Reformasi Birokrasi (3) • Penguatan Pengawasan. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; • Penguatan Akuntabiitas Kinerja. Adanya penguatan akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem manajemen kinerja, penyusunan indikator kinerja utama (IKU);

Reformasi Birokrasi (4) • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dlm peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT; • Monitoring, Evaluasi dan Laporan. Sesuai dengan roadmap yg telah ditetapkan.

Nilai-nilai Antikorupsi

Sekian & terima kasih...