Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahun 2017 Tingkat Sekolah Untuk Sd Dan Smp

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS TAHUN 2017 TINGKAT SEKOLAH UNTUK SD DAN SMP ( lampiran I bab vii permendikbud no.8 th.2017)

oleh: Muhammad Hidayat, S.E.MAk. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Tangerang

POKOK BAHASAN a. Perencanaan: 1) RAPBS (BOS-K1) 2) RKAS (BOS-K2) b. Pembukuan: 1) Buku Kas Umum (BOS-K3) 2) Buku Pembantu Kas (BOS-K4) 3) Buku Pembantu Bank (BOS-K5) 4) Buku Pembantu Pajak (BOS-K6) c. Pelaporan: 1) Realisasi penggunaan dana (BOS-K7) 2) Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS (BOS-K7a) 3) Opname Kas (BOS-K7b) dan BAP Kas (BOS-K7c) d. Bukti Pengeluaran e. Perpajakan

RAPBS (BOS-K1) • RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah dan utk sekolah swasta ditambah ketua yayasan. • Disimpan di sekolah, diperlihatkan kpd yg berhak jika diperlukan. • Dibuat setahun sekali setiap awal TAHUN PELAJARAN, namun perlu dilakukan revisi pada semester kedua, sekolah dapat membuat RAPBS tahunan yg dirinci tiap semester. • Formulir BOS-K1

RKAS (BOS-K2) • RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulanan utk SETIAP SUMBER DANA yg diterima sekolah. • Disimpan di sekolah, diperlihatkan kpd yg berhak jika diperlukan. • Formulir BOS-K2

BKU (BOS-K3) • BKU disusun utk MASING2 REKENING BANK yg dimiliki sekolah (bukan berdasarkan sumber dana). • Kolom penerimaan utk mencatat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber lain), pemungutan pajak, jasa giro/bunga bank. • Kolom pengeluaran utk mencatat belanja pembelian barang dan jasa, setoran pajak, biaya administrasi bank, pajak dari bunga bank. • Transaksi yg dicatat dlm BKU juga hrs dicatat dlm buku pembantu yg relevan. • Disimpan di sekolah, diperlihatkan kpd yg berhak jika diperlukan. • Formulir BOS-K3

BUKU PEMBANTU • BP-Kas (BOS-K4) mencatat tiap transaksi tunai. • BP-Bank (BOS-K5) mencatat tiap transaksi melalui bank. • BP-Pajak (BOS-K6) mencatat semua transaksi pemungutan pajak dan penyetoran pajaknya.

• BP-Kas, BP-Bank, BP-Pajak ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. • BP-Kas, BP-Bank, BP-Pajak disimpan di sekolah, diperlihatkan kpd yg berhak jika diperlukan. • Formulir BOS-K4, BOS-K5, BOS-K6

Permendagri 55/2008

PEMBUKUAN PENERIMAAN 1.

pada saat menerima dana pada rek.bank, pembukuan dilakukan sebesar jumlah yg tercantum di rek.bank sbg “penerimaan dana…” di: a. BKU pada kolom penerimaan; b. Buku Pembantu Bank pada kolom penerimaan.

2.

pada saat mencairkan dana, pembukuan dilakukan sebesar jumlah yg dicairkan sbg “pergeseran uang” di: a. BKU pada kolom pengeluaran; b. Buku Pembantu Bank pada kolom pengeluaran; c. BKU pada kolom penerimaan; d. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan.

Permendagri 55/2008

PEMBUKUAN BELANJA 1. pada

saat melakukan pembayaran atas belanja, pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto sesuai bukti2 belanja sbg “belanja ...” di : a. BKU pada kolom pengeluaran; b. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran;

2. jika

melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja, pembukuan dilakukan sebesar jmlh pajak yg dipungut sbg “pemungutan PPN/PPh” di: a. BKU pada kolom penerimaan; b. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan;

3. ketika

melakukan penyetoran atas pajak yg dipungut, pembukuan dilakukan sebesar jumlah pajak yg disetor sbg “setoran PPN/PPh” di: a. BKU pada kolom pengeluaran; b. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran;

HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN • Dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, jika menggunakan komputer maka BKU dan buku2 pembantu wajib dicetak sekurang2nya sekali dalam sebulan, ditandatangani bendahara dan kepala sekolah.

• Semua transaski dicatat dlm BKU dan buku2 pembantu yg relevan sesuai dg urutan tanggal kejadiannya (kronologis). • Uang tunai yg ada di kas tunai tidak lebih dari Rp10 juta.

REALISASI PENGGUNAAN DANA (BOS-K7) • Disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yg dikelola sekolah pada periode yg sama.

• Dibuat utk periode triwulanan, ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah. • Dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab kepala sekolah. • Formulir BOS-K7

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS (BOS-K7a) • BOS-K7a merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS yg disusun berdasarkan BOS-K7. • Dibuat utk periode triwulanan, ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah. • Formulir BOS-K7a

OPNAME KAS (BOS-K7b) dan BAP KAS (BOS-K7c) • Setiap bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

• Sebelum penutupan BKU, kepala sekolah melakukan opname kas dg menghitung jumlah kas baik yg ada di kas tunai maupun yg ada di bank. • Hasil opname kas kemudian dibandingkan dg saldo akhir BKU pd bulan bersangkutan, jika ada perbedaan maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. • Setelah opname kas, bendahara dan kepala sekolah menandatangani BAP Kas. • Formulir BOS-K7b dan BOS-K7c

BUKTI PENGELUARAN • Setiap transaksi pengeluaran hrs didukung dg bukti kuitansi yg sah. • Bukti pengeluaran uang dlm jumlah tertentu hrs dibubuhi meterai yg cukup sesuai dg ketentuan bea meterai. • Uraian pembayaran dlm kuitansi hrs jelas dan terinci sesuai dg peruntukannya. • Uraian ttg jenis barang/jasa yg dibayar dpt dipisah dlm bentuk faktur sbg lampiran kuitansi. • Setiap bukti pembayaran hrs disetujui kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara. • Disimpan di sekolah sbg bahan bukti dan bahan pelaporan.

CONTOH BUKTI TRANSAKSI kuitansi

faktur

cek

CONTOH BUKTI TRANSAKSI

PERPAJAKAN 1. pembelian atk/bahan/penggandaan dll pd kegiatan ppdb, ulangan harian,

ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, pembelian bahan habis pakai; pengembangan profesi guru, pembelian bahan utk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah a. bagi bendahara pada sekolah negeri - tdk perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (Permenkeu No.154/ PMK.03/2010)

- memungut dan menyetor PPN sebesar 10% utk nilai pembelian lebih dari Rp1.000.000,- atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah (Kepmenkeu No.563/KMK.03/2003) b. bagi bendahara pada sekolah swasta - tdk memiliki kewajiban memungut dan menyetor PPh Psl.22 - membayar PPN yg dipungut oleh pihak penjual (PKP)

PERPAJAKAN Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2008 Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp1.000.000,- atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPNnya jumlahnya tidak melebihi Rp1.000.000,- dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-382/PJ/2002 Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan PKP.

PERPAJAKAN 2. pembelian/penggandaan buku teks pelajaran umum dan agama serta kitab suci dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak a. bagi bendahara pada sekolah negeri - tdk perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (Permenkeu No.154/ PMK.03/2010)

- tdk perlu memungut PPN sebesar 10% karena atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan; (Kepmenkeu No.563/KMK.03/2003)

b. bagi bendahara pd sekolah swasta - tdk memiliki kewajiban memungut dan menyetor PPh Psl.22 dan PPN (PPN dibebaskan)

PERPAJAKAN 3. pemberian

honor pada kegiatan ppdb, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pd SMPT, semua bendahara, baik pd sekolah negeri maupun swasta wajib memungut/ menyetor PPh Psl.21 sbb : a. honor guru non PNS, sebesar 5% dari jumlah bruto; b. honor guru PNS, diatur sbb : - gol.I dan II dg tarif 0% dari jumlah bruto - gol.III dg tarif 5% dari jumlah bruto - gol.IV dg tarif 15% dari jumlah bruto - bagi PNS yg tidak memiliki NPWP dg tarif 20% dari jumlah bruto. (PP No.80 Tahun 2010)

PERPAJAKAN 4. pembayaran honorarium guru honorer dan TKp honorer sekolah yg

TIDAK dibiayai dari pemerintah pusat dan/atau daerah yg dibayarkan bulanan, diatur sbb : a. jumlah honor sebulan kurang dari Rp3 juta tdk terhutang PPh Psl.21,

b. utk jumlah honor sebulan lebih dari Rp3 juta diberlakukan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah dikurangi PTKP, c. besarnya PTKP tahun 2016 adalah: - status sendiri Rp36 juta - tambahan status kawin Rp3 juta - tambahan tanggungan keluarga, maks 3 org Rp3 juta.

PERPAJAKAN 5. pembayaran

honor tenaga kerja lepas orang pribadi yg melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan sekolah: a. jika upah harian blm melebihi Rp300 ribu dan jumlah kumulatif yg diterima dlm 1 bulan kalender blm melebihi Rp3 juta, maka tidak dipotong PPh21. b. jika upah harian telah melebihi Rp300 ribu tapi jumlah kumulatif yg diterima dlm bulan kalender blm melebihi Rp3 juta, maka PPh21 yg dipotong adalah upah harian dikurangi Rp300 ribu dikalikan 5%. c. jika upah kumulatif yg diterima dlm 1 bulan kalender telah melebihi Rp3 juta dan kurang dari Rp8.200.000,- maka PPh21 yg dipotong adalah upah harian dikurangi PTKP harian dikalikan 5%. d. jika upah kumulatif yg diterima dlm 1 bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,- maka PPh21 dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah dikurangi PTKP.

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Pasal 1 butir 15 UU No.42/2009 : adalah pengusaha yg melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yg dikenai pajak berdasarkan undang2 ini. Pasal 34(1) UU No.42/2009 : pengusaha yg melakukan penyerahan BKP/JKP wajib melaporkan usahanya utk dikukuhkan sbg PKP KECUALI Pengusaha Kecil.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yg selama satu tahun buku melakukan penyerahan BPK dan/atau JKP dg jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (PMK No.68/PMK.03/2010)

BARANG KENA PAJAK (BKP) Pasal 1 butir 3 UU No.42/2009 : adalah barang yg dikenai pajak berdasarkan undang2 ini. Pasal 4A ayat (2) UU No.42/2009 : Pada umumnya seluruh barang adalah BKP, kecuali barang tertentu, sbb : a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya; b. barang kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yg dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yg diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

JASA KENA PAJAK (JKP) Pasal 1 butir 6 UU No.42/2009 : adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang2 ini. Pasal 4A UU ayat (3) No.42/2009 : Pada umumnya seluruh jasa adalah JKP, kecuali jasa tertentu, sbb: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dg perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yg tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dlm negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja; l. jasa perhotelan; m.jasa yg disediakan oleh pemerintah dlm rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. jasa penyediaan tempat parkir; o. jasa telepon umum dg menggunakan uang logam; p. jasa pengiriman uang dg wesel pos; dan q. jasa boga atau katering.

terimakasih semoga bermanfaat