Bedahjuknis Bos: Tahun 2017

  • Uploaded by: linaayu nursahara
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Bedahjuknis Bos: Tahun 2017 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,297
  • Pages: 32
BedahJuknis Bos TAHUN 2017 Oleh EI

DASAR RUJUKAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pengertian BOS BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan Pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Apa itu Biaya Non Personalia? Menurut PP No 48 Tahun 2008 Biaya Non Personalia adalah Biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transfortasi, konsumsi,pajak, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan.



Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan :



SD/SDLB : Rp.800.000,00/Peserta didik/Tahun

PERBANDINGAN ANGGARAN DANA BOS 2016 DAN 2017 

SD

BOS 2016

BOS 2017

Rp.800.000,00/PD/Tahun Rp.800.000,00/PD/Tahun

Tetap

Sekolah Penerima BOS

Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT Negeri yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdata dalam sistem data pokok pendidikan (dapodik) wajib menerima dana BOS.

Tim Manajemen BOS Sekolah A. 

Penanggungjawab : Kepala Sekolah

B. Anggota : a)

Bendahara,

b)

1 orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah,

c)

Penanggungjawab pendataan (baru)

Komponen pembiayaan Dana BOS Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim Manajemen BOS sekolah, Dewan guru dan Komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat.

Ketentuan penggunaan dana BOS 

Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.



Penggunaan BOS diprioritaskan kegiatan operasional sekolah.



Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.



Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

untuk

Untuk apa dana BOS digunakan? Permendikbud RI No. 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017 : a)

Mengamanatkan 11 komponen penggunaan dana BOS.

b)

Melarang 15 Komponen penggunaan dana BOS.

1. Pengembangan Perpustakaan Lihat Juknis ……

PERBANDINGAN BELANJA BUKU 2016 - 2017

BOS 2016

BOS 2017

Minimal 5% dari anggaran belanja operasional satuan pendidikan

20% dari anggaran satu tahun

2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru. a). Semua jenis pengeluaran dalam rangka PPDB (termasuk pendaftaran ulang), antara lain : 

1) penggandaan formulir pendaftaran;



2) administrasi pendaftaran;



3) publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);



4) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;



5) konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

b). Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

PERBANDINGAN DANA BOS UNTUK BIAYA PPDB TAHUN 2016 DAN 2017 BOS 2016 Termasuk untuk

BOS 2017 Termasuk untuk :

ATK

ATK

Tidak Ada Konsumsi panitia

Ada Konsumsi panitia

Honor Panitia Tidak ada

Honor Panitia Tidak ada

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler. a)

Membeli/Mengganti alat peraga IPA yang diperlukan satuan pendidikan untuk memenuhi SPM di tingkat SD

b)

Mendukung penyelenggaraan pembelajaran PAKEM (SD)

c)

Pengembangan pendidikan karakter

d)

Pembelajaran remedial dan pengayaan

e)

Pemantapan persiapan ujian

f)

Olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, dan PMR.

g)

UKS

h)

Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah, dan menyenangkan.

i)

Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda.

j)

Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran a)

Ulangan harian

b)

Ulangan tengah semester

c)

Ulangan akhir semester/UKK

d)

Ujian sekolah





Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas:

fotocopy/penggandaan soal



Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua/dinas pendidikan.



Biaya transfort pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemda.

PERBEDAAN DANA ULANGAN DAN UJIAN DANA BOS 2016 DAN 2017 BOS 2016

BOS 2017

Termasuk fotocopy/penggandaan Termasuk fotocopy/penggandaan soal soal

Biaya Koreksi Ujian tidak ada

Tidak ada

Pembuatan laporan pelaksanaan Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua. orang tua. Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru (tidak ada)

Tidak ada

5. Pengelolaan Sekolah Pembelian bahan-bahan habis pakai).

Lihat Juknis …………..

(dulu

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah (dulu Langganan daya dan jasa.

a) b)

c)

Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar diadakan di luar sekolah. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik.

7. Langganan Daya dan Jasa (dulu : Perawatan sekolah / rehab ringan dan sanitasi sekolah

1)

Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.

2)

Pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.

3)

Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar atau prabayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem. Termasuk pula untuk emasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah.



Catatan :

1)

Khusus penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp. 250.000/bulan.

2)

Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah (dulu Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer)

1)

Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan/atau jendela.

dan/atau

2)

Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk peserta didik/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.

3)

Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan/atau jamban/WC) untuk menjamin kamar mandi dan/atau jamban/WC peserta didik berfungsi dengan baik.

4)

Perbaikan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan.

5)

Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9. Pembayaran honor (dulu Pengembangan Profesi Guru)

a)

Tenaga honorer (hanya untuk memenuhi SPM)

b)

Tenaga administrasi (termasuk petugas pendataan dapodik dan administrasi BOS untuk SD)

c)

Pegawai perpustakaan

d)

Penjaga sekolah

e)

Satpam

f)

Penjaga kebersihan

Penjelasan : 1) Batas maksimum 15% dari dana BOS yang diterima, 50% bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat. 2) Guru harus memiliki kualifikasi akademik S1/DIV 3) bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah prosespengalihan kewenangan 4) Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus mendapat penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh kemdikbud.

10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran ( dulu : Membantu siswa miskin)

Lihat Juknis ……

11. Biaya Lainnya 

Lihat Juknis …..

LARANGAN PENGUNAAN DANA 1.BOS disimpan dengan maksud dibungakan; 2.

dipinjamkan kepada pihak lain;

3.

membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;

4.

membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;

5.

membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga

LARANGAN PENGUNAAN DANA BOS 6.

membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7.

membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;

8.

membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

9.

digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

10.

membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;

11.

membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses

LARANGAN PENGUNAAN DANA BOS 13.

membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

14.

membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;

15.

membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PELAPORAN TINGKAT SEKOLAH (RKAS) (Buku Kas Umum) (Buku Pembantu Kas (Buku Pembantu Bank (Buku Pembantu Pajak) (Buku Pembantu Rincian Objek belanja) (surat Pernyataan tanggung jawab)

Terima Kasih …… Semoga Bermanfaat ……

Related Documents


More Documents from "Aprilia Wahyuningsih"