Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia 2

TUGAS PELAKSANAAN DEMOKRASI Di INDONESIA Dari Tahun 1945 – Sekarang

Disusun Oleh : HASTOMO

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2006

[email protected]

1

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA Istilah Demokrasi secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratein/kratos berarti pemerintahan. Jadi Demokrasi adalah Seperangkat gagasan dan prinsip kebangsaan yang brmakna harkat dan martabat manusia yang bertujuan berikan kesejahteraan dan bahagia sebagai manusia yang mandiri. Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah m,enjadi bagian dari pemerintahan negara-negara di seluruh dunia. Dari berbagai macam demokrasi tersebut pengertianya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Demokrasi Langsung (direct demokracy) Dalam sejarah yunani, suatu tatanan demokrasi diawali dengan adanya aspirasi rakyat yang di salurkan secara langsung, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat dalam menyelanggarakan pemerintahannya tanpa melalui perwakilan. Hal ini sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (city state) dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu yang terjadi di kota athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, dan pemerintahan menaggapinya secara langsung. Oleh sebab itu, dikenal dengan nama demokrasi lansung. Demokrasi Langsung dilaksanakan apabila : 1) Ukuran negara relatif kecil (sebesar kota) 2) Jumlah penduduk relatif sedikit, 3) Adanya tempat yang memungkinkan untuk menampung rakyat, 4) Masalah negara belum terlalu rumit, dan 5) Rule of law (negara hukum) b. Demokrasi Tidak Langsung (indirect demokracy) Disamping demokrasi langsung, terdapat demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilh dan dipercaya. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakilrakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dalam kaitanya lain negara Indonesia menganut demokrasi tidak langsung karena dalam sistem penyaluran aspirasinya melalui lembaga- lembaga perwakilan rakyat. Pengertian lain tentag demokrasi yang didasarkan pada prinsip ideologi, berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu sebagai berikut.

[email protected]

2

1. Demokrasi Konstitusional (demokrasi liberal) Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau inbdividualisne. Demokrasi konstitusional juga dapat diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk pada rule of law. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusionalisme adalah kekuasaan pemerintahanya terbatas dan tidak diperkenankan terdapat banyak campur tangan dan tindakan sewenag-wenag terhadap warga negaranya. Ciri-ciri demokrasi konstitusional adalah: 1) kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi (UUD); 2) pemerintahan tunduk sepenuhnya pada rule of law. 3) Internatianal Commision of Jurist dalam kongresnya yang berlangsung di Athena pada tahun 1955, menetapkan kondisi minimum yang di maksud, antara lain sbb : •

keamana pribadi harus dijamin, artinya tak seorangpun dapat ditahan atau di penjara tanpa aedanya keputusan hakim/pengadilan.

•

Setiap orang mempunyai hak untuk menyartakan pendapat, dan tidak dipaksa

untuk

menyatakan

pendapat

yang

berbeda

dengan

keyakinannya. •

Setiap orang harus dijamin kebebasan pendapatnya melalui semua media komunikasi terutama pers.

•

Kehidupan pribadi seseorang tidak dapat dilarang, rahasaia suratmenyurat haruslahdijamin.

•

Kebebasan beragama harus dijamin, setiap kepercayaan yang diakui harus dihornati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak dilanggar.

•

Hak untuk mendapatkan pengajaran haruslah dijamin kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi.

•

Setiap orang berhak berkumpul dan berserikat secara damai dan teristimewa untuk menjadi anggota dari suatu partai politik yang dipilihnya sendiri.

Kelebihan Demokrasi Konstitusional antara lain sbb : 1)

dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga.

2)

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

3)

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

4)

Membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan sedikit mungkin. [email protected]

3

5)

Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.

6)

Menjamin tegaknya keadilan.

7)

Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan seta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksaan atau kekerasan. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi pertama-tama diperkrnalkan oleh seorang filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles, ada tiga bentuk pemerintahan yang baik dan tiga bentuk pemerintahan yang buruk. Pelaksanan Demokrasi di Indonesia Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara RI, ada semacam trial and error,

coba dan gagal. Namun kalau direnungkan swcara arif, ternyata

untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang. Sebagai perbandingan dapat dilihat sejarah perkembangan konsep demokrasi di Amerika Serikat, yaitu suatu negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang ideal sekali, di negar tersebut sebenarnya masih banyak kekurangan. Untuk menyusun

konstitusi, amerika memerlukan waktu selama 11 tahun, untuk

menghapus perbudakan memerlukan waktu 86 tahun, untuk memberi hak pilih kaum wanita memerlukan 114 tahun, dan untuk menyusun draf konstitusi yang melindungi seluruh warga negara memerlukan waktu selama 188 tahun. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya tetapi karena memerlukan waktu panjang. Membicarakan demokrasi Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodesasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan massa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi pancasila. a) Demokrasi Liberal Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal atau sering disebut demokrasi parlementer, karena lembaga yang memegang [email protected]

4

kekuasaan menentukan terbentuknya dewan (kabinet) berada di tangan parlemen atau DPR. Landasan demokrasi liberal adalah 1. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. 2. konstitusi RIS 1949 (pasak 116 ayat 2), dan 3. konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2). Ciri-ciri demokrasi liberal adalah 1. adanya golongan mayoritas/minoritas, dan 2. penggunaan sistem voting,oposisi, mosi dan demonstrasi, serta multipartai. b) Demokrasi Terpimpipin Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrsai terpimpinb adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong antar semua kekuatan nasional progresif devolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai Juli 1959-april 1965. Ciri khas Demokrasi Terpimpin adalah 1. Dominasi dari presiden, 2. Terbatasnya peranan partai politi, 3. Berkembagnya pengaruh komunis, dan 4. Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik. 5. Adanya rasa gotong royong, 6. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain, 7. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat, dan 8. Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendeaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner. c) Demokrasi Pancasila Alenia IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

[email protected]

5

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,…”. Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalh demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh babgsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ciri-ciri umum Demokrasi Pancasila adalah 1. Mengutamakan musyawarah mufakat, 2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, 4. Selalu diliputi semangat kekeluargaan, 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah, 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan 7. Kepurtusan dapat dipertanggung jawabkan secara mporl kepada Tuhan Yang Maha Esa nberdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan . 8. Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak Maret 1966- Mei 1998, dan mulai Mei 1998 sampai sekarang berlaku Demokrasi Pancasila dalam Reformasi. Dalam reformasi selain ciri umum tersebut, juga lebih menekankan pada: 1. Penegakan kedaulatan rakyat dengan menberdayakan pengawasan lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan; 2. Pembagian secara tegas wewenag/kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 3. Penghormatan kepada keberagaman asa, ciri, aspirasi, dan program parpol yang multipartai. Intinya yaitu demokrasi Pancasila yaitu dalam mengambil keputusan secara mufakat melalui musyawarah bersama.

NILAI-NILAI DEMOKRASI : • Pengakuan adanya perbedaan di masyarakat , baik hal kenyataan / obyektif pendapat / kepentingan. • Perlu adanya cara penyelesaian

terhadap kepentingan yang

berbeda dengan cara damai, tertib, adil dan beradab.

[email protected]

6

Perbedaan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada zaman orde baru dan reformasi : •

Pada zaman Orde Baru Pada zaman orde baru demokrasi lebih condong pada demokrasi terpimpin

karena disini lebih didominasi oleh presiden dan pada pelaksanaan sistem pemungutan suara yang terbatasnya peranan partai politik. Disini presiden lebih mutlak karena pada zaman orde baru tak seorangpun yang berani mengemukakan pendapat atau protes terhadap kepemimpinan presiden dengan mengadakan contohnya aksi demonstrasi. Tetapi pada zaman tersebut berlaku Demokrasi Pancasila

•

Pada zaman Reformasi Pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran

yang mencolk walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi pancasila tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal contohnya aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluru lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi partai sehingga peranan partai cukup besar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting berarti peranan demokrasi pancasila belumlah terealisasi. Dengan melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.

[email protected]

7