Sejarah An Demokrasi Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan pemerintahan. Sudah tujuh kali perubahan sistem pemerintahan mengakibatkan dampak negatif dan positif bagi bangsa Indonesia. Dan setiap kali perubahan sistem pemerintahan di Indonesia wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap warga Indonesia yag belum megetahui tentang sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu penulis memilih tema “Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia”. 1.2 Arti Penting Topik Setiap negara memiliki sejarah demokrasi yang akan terus berkembang dari waktu – kewaktu. Seperti di Indonesia demokrasi terjadi dalam empat priode. Setiap priode memiliki ciri – ciri dan perkembangan kehidupan demokrasi. Dari sistem parlementer, pancasila, terpimpin dan sekarang dalam periode transisi. Demokrasi di Indonesia sudah dimulai berjalan kearah yag lebih baik. Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia. Hal ini dibuktikan dengan di anugrahkannya mendali demokrasi kepada presiden Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus menerapkan demokrasi sebaik mungkin. Dan pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam pemerintahan harus lebih baik dalam pengambilan kebijakan negara.

1

1.3 Manfaat Penulisan 1. Menambah wawasan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. 2. Memperoleh informasi tentang demokrasi di Indonesia. 3. Menegtahui keadaan sistem pemerintahan di Indonesia. 1.4 Tujuan Penulisan •

Memberi pengetahuan kepada setiap orang tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

•

Untuk mengingatkan kepada generasi penerus bahwa hidup ini butuh perjaungan.

•

Untuk menanamkan rasa cinta tanah air.

•

Untuk mengetahui tentang perubahan ketatanegaraan di Indonesia.

•

Agar generasi penerus ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengrtian Demokrasi Dapat Dipahami dari Tinjauan A. Etimologis, bahwa demokrasi dari bahasa yunani yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekeuasan atau kedaulatan. Secara bahasa, demokrasi, demos-cratos, demoscratein, adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertingi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pmerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. B. Teriminologis, bahwa secara istilah demokrasi oleh para ahli di artika sebagai berikut: C. Joseph A. Schmiter, demokrasi merupakan suatu perencanaan dimana institusional untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu diperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjauangan kompetitif atas suara rakyat. D. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan – keputusan pemerintah yang penting secara langsung tidak langsung pada kesempatan mayaoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. E. Philippe C.Schmiter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakantindakan mereka diwilayah publik oleh warga negra, yang bertindak secara

3

tidak langsung melalui kopentensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

F. Deliar Noer, demokrasi sebagai dasar hidup benegara mengandung pegretian bahwa pada tinggakat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalahmasalah menegenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebikjakan negara, karena kebijakan tersebut nementukan kehidpan rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu: 1.

Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

2.

Pemerintahan oleh rakyat (government by people)

3.

Pemerinthan untuk rakyat (government for people)

Jadi hakekat suatu pemenrintahan yang demokratis bila ketiga hal yang diatas dapat dijalankan dan di tegakkan dalam tatanan pemerintahan. Demokrasi adalah

bentuk

istem pemerintahan

suatu

negara upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan negara) atas negra untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga jenis lembaga negara saling lepas (Independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga jenis lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga – lembaga negara tersebut adalah lemnaga – lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan esksekutif, lembaga pengadilan berwenang

4

menyelengarakan kekuasaan yudiktif dan lembaga – lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasan legislatif. 2.2 Demokrasi di Indonesia Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi dikawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menutut ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC). Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa diantaranya masih dipemerintah dengan “tangan besi”. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak didasari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi International Konsultan Politik (IAPC), mebuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuat prestasi yang luar biasa. Perstasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Dalam kesempatan yang sama, presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugrah mendali demokrasi. SBY pun memaparkan panjag lebar perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokarasi di negara ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditunjukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di indonesia hanyalah perubahan renzim, demokrasi akan memicu ekstimisme dan radikalisme politik di Indonesia. Beliau pun menambahkan bahwa

5

demokrasi di Indonesia menunjukan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan yang hebat akibat pergantian 4 kali persiden selama periode1998-2002 demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi yang terbesar didunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses. Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataanya demokarasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahawa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah menagtakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan itu bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia Chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan. Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyabutkan demokrasi berjalan baik di Indonesia dan hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga semakin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu. Demokrasi, menurut anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

6

2.3 Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945 menggabarkan bahwa Indonesia mengambarkan bahwa indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinanya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR

dimana MPR

adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselangarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemetintah Soeharto tumbang. Tumbangnya orde baru pada tanggal 21 mie 1998, adalah momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini. Momentum ini menjadikan penanda akan di mulainya transisi demokrasi yang diharapkan mampu menata kembali indanya taman Indonesia. Namun, ketika kita mengaca pada sejarah secara objektif, kita akan menemukan bahwa masa transisi demokrasi di dunia, rata-rata membutuhkan waktu antara 20-25 tahun. Perkembangan di Indonesia mangalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, dalam perjalanan bangsa Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu di bagi dalam 4 periode yaitu :

7

1.

Periode 1945-1959

2.

Periode 1959-1965

3.

Periode 1965-1998

4.

Periode 1998- sekarang

A. Demokrasi Pada Periode 1945 – 1959 Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlemanter yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di prokalmasikan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstuktif sesudah kemerdekan dicapai. Karena lemahnya benioh demokrasi sistem perlementer menberi peluang untuk mendominasi partai politik dan dewan perwakilan rakyat. UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara berserta menterinya yang menpunyai tanggung jawab politik. Karena partai politik usia kabinet pada masa ini tidak bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun engan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Disamping itu ternnyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realitis dalam konstelasi politik padahal kekutan yang penting yaitu presiden yang tidak lain bertindak sebagai “rubber stamp president” dan tetar yang lahir dalam revolusi urasa bertanggung

8

jawab untk turut menyelasaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Faktor yang semacam ini. Ditambah dengan tidak mampunya anggota partai yang tergabung dalam konsituante untuk mencapai konsmsus menegenai dasar negara untuk UU baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlemanter. B. Demokrasi pada Periode 1959-1965 Ciri demokrasi ini adalah dominasi dari presiden,, terbatasnya peranan partai politik berkembang pengaruh komunisme dan meluasnya peran ABRI ebagai unsur politik dekrit presiden 5 juli merupakan usaha jalan keluar dari kesamaan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi prsiden untuk bertahan selama lima tahun. Akan tetapi MPRS NO.III/1963 mengakat soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selai itu tindakan yang menyimpang dari ketentuan UUD. Misal Ir. Soekarno membubarkan DPR ditahun 1960, padahal dalam UUD 1945 secara eksplisit bahwa presiden tidak punya wewenang berbuat demikian. DPR berperan sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan, lagi pula DPR di jakikan menteri yang bertugas memantu presiden disamping fungsi wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin trias politika. Selain itu di bidang eksekutif misalnya presiden punya wewenang untuk campur tanggan di bidang yudi katif berdasarkan UU No.19/1964, dan

9

legislatif berdasarkan peraturan presiden No.14/ 1960, berarti DPR tidak mncapai manfaat. Selain itu terjadi penyelengaraan di bidang UU tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Selain itu partai politik

dan pers yang sedikit menyimpang dari “rel

revolusi” tidak dibenarkan dan di brendel sedang politik mercusuar di hubungan luar negari dan ekonomi dalam negari menyebabkan keadaan ekonomi menjadi seram, G.30S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang masa demokrasi pancasila. Menurut Soekarno demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan

dan

perwakilan.

Demokrasi

kekeluargan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpin satu kekuasaan sentral yang sepuh, tetus dan mengayomi. Sedangkan pidato Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”mengatakan prinsip dasar demokrasi terpimpin : 1. Tiap – tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Tiap orang berhak mendapatkan penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara. Dengan

demikian

kekeliruan

yang

sangat

besar

dalam

demokrasi

terpimpinsoekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasan hanyapada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan ehek and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

10

C. Demokrasi pada periode 1965-1998 Landasan formil dari periode ini adalah pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS. Usaha untuk meluruskan kembali penyelangaraan pada demokrasi terpimpin, dengan mengadakan tindakan untuk korektif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Soekarno sebgai presiden seumur hidup di batalkan menjadi jabatan efektif lima tahun sekali. Keteyapan MPRS No.XIX / 166 telah menentukan ditinjaunya prouk legislatif dan atas dasar UU No.19/1964 di ganti dengan UU baru No.14/1970 yang menetapkan kembali asas “kebebasan badan-badang pengadilan”. DPR diberi hak kontrol, dan tetap berfungsi membantu pemerintah. Begitu pula tatatertib pasal yang diberikan wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara badan legislatif. ABRI di beri landasan kostitusionil. Selain itu pers diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan partai politik bergarak untuk menyusun kekuatan, menjelang pemilu 1979. Dengan ini diharapkan terbinanya partisipasi dan diadakan pembangunan ekonomi secara teratur. Setelah demokrasi pancasila, perkembangan demokrasi tidak hanya keadaan sosial, kulturia, geografis, dan ekonomi tetapi juga penilaian kita dimasa lampau, yaitu badan eksekutif tidak kuat dan tidak kontinyu akan memerintah secara efektif sekalipun program

eksekutif tidak kuat dan ini malah membawa kebobrokan

ekonomi oleh karena kekuasaan yang dimiliki sia-sia. Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut :

11

a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas negara hukum dan kepastian hukum. b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya membawa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas tidak memihak. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila sama dengan demokrasi pada umumnya. Karena pada demokrasi pancasila memandang kedaulatan begitu pula partisipasi politik, perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan politik adalah sama. Namun “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan prasis atau penerapan. Karena dalam prate kenegaraan dan pemerintahan rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi, yang di tandai oleh : 1. Dominanya peranan ABRI 2. Biro kratisasi dan sentralisasi pemgembalian keputusan politik. 3. Pesebirian peran dan fungsi partai politik. 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politk. 5. Masa mengembang. 6. Monolitisasi ideologi negara. 7. Info porasilembaga non pemerintah,

12

Dengan demikian nlai demokrasi juga belum ditegaskan dalam demokrasi pancasila soeharto. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru •

Perkemnagan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968

hanya AS$70 dan pada 1996 mencapai lebih AS$ 1.000. •

Sukses transmigrasi

•

Sukses KB

•

Sukses swasembada pangan

•

Penganguran minimum

•

Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun.

•

Sukses gerakan wajib belajar

•

Sukses gerakan nasional orang – tua asuh

•

Sukses keamanan dalam negeri

•

Investor sing mau menanamkan modal di Indonesia

•

Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam

negeri. Kekurangan sistem pemerinthan Orde Baru •

Semarak korupsi, kolusi dan nepotisme

•

Pembangunan Indonesia tidak rata dan timbul kesenjangan

pembangunan antara pusat daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar disedot ke pusat.

13

•

Munculnya rasa ketidak puasan di semjumlah daerah krena

kesejangan pembanguna terutana di Aceh dan Papua •

Kecemburuan

antara

penduduk

setempat

dengan

para

transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya •

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang

tidak merata bagi sikaya dan si miskin) •

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

•

Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya

koran dan majalah yang dibreidel. •

Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara

lain dengan program “penembakan misterius” (petrus) •

Tidak ada rencana suksensi (penurunan kekuasaan ke

pemerintah/ presiden selanjutnya) D. Demokrasi Pada Periode 1998-sekarang Runtuhnya orde baru membawa harapan baru bagi tumbunya demokrasi di Indonesia yaitu tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Tansisi merupakan fase krusral yang kritis, karena menentukan arah dan negara yang akan dibangun atau bisa saja terjadi

pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar

Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode orde lama dan baru.

14

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangant bergantung pada 4 faktor kunci yakni: 1. Komposisi elite politik 2. Desain institusi politik 3. Kultur perubahan sikap terhadap politik dikalangan elit/non elit 4. Peran civil society (masyarakat madani) Keempat faktor itu jalan secara sinergis dan berkelindansebgaio modal untuk mensonsolidasikan demokrasi. Oleh karena itu menurut Azyumardy Azra langkah Indonesia dalam transisi. Indonesia mencangkup 3 bidang besar. Pertama reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyakutpengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Ketiga peseimbangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis. Dalam demokrasi yang sehat kultur politik partisipan terbentuk dimana warga negara percaya akan kemampuan politik

untuk mempengaruhi prosese politik.

Sebaliknya rakyat bisa tidak punya kekuasaan dalam arena politik. Masyrakan harusa mengembangkan sifat baru agar intitusi berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu pembentukan kultur politik baru harus terarah dan komprehensif dengan melibatkan perubahan pola pikir aktor dan elit politik serta ingatan kolektif masyarakat ecara keseluruhan. Pengalaman negara demokrasi yang sudah estabilished memperlihatkan bahwa institusi demokrasi bisa berjalan dan tetap berfungsi walaupun jumlah pemilihnya kecil. Karena itu untuk megukur tingkatan kepercayaan publik terhadap

15

institusi demokrasi tidak terletak pada partisipasi warga. Untuk melihat itu sebenarnya adalah apakah partisipasi warga dilakukan degan suka rela atau karena di bayar dan digerakkan. Harapan lain dalam susksesnya trasisi demokrasi Indonesia adalah peran civil ocienty (masyarakat madani) untuk menguasai plarisasi politik dan menciptakan kulur toleransi. Problem paling mendasar yang dihadapi negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi adalah ketidakmampuan membentuk tata pemenrintahan baru yang bersih, transparan dan akuntabel tanpa legitimasi yang kuat, rezim demokrasi baru akan kehilangan daya tariknya teori “hilangnya legimitasi” ini juga menjelaskan asal mulanya keruntuhan rezim otoritarian. Hal ini disebabkan` setiap rezim mmbutuhkan legitimasi, dukungan atau paling tidak persetujuan tanpa akan jatuhnya dan teori ini meramalkan hadirnya kekuatan masa atau paling tidak ketidak patuhan masa sebelum lahirnya liberalisme, Demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia adalah pengolahan yang efektif dibidang ekonomi, selain dibidang pemerintahan. Dengan demikian demokrasi tidak hanya diarea politik malaikan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Jika demokrasi yang baru tumbuh dapat mengelola pembangunan ekonomi secara efektif, maka mereka juga dapat menata rumah tangga politik mereka dengan baik. Tapi ketegangan yang secara timbul akibat pertumbuhan ekonomi bisa jadi menggrogoti stabilitas demokrasi dalam jangka panjang. Bisa aj dengan memilih desain internasional seperti desain struktural,kultural, dan kebangaan yang dapat menghantarkan pada demokrasi. Tetapi hasilnya tergantung kontek tertentu. Ketegangan etnik atau lainnya. Berbagai pro dan kontra

16

memperngaruhi demokrasi, tetapi itu tidak dapat menentukan hasil akhirnya apakah berhasil atau gagal sehingga tetap bergantung pada pilihan dan prilaku para pemimpin dan elite poitik. Perkembangan demokrasi di Indonesia masih tersendat-sendat. Ada dua corak yaitu : sistem feodal dan birokratis. Dua coarak itu ditandai oleh pemusatan kekuasan. Oleh karena itu peluang untuk berkembang suburya demokrasi kecil sekali. Dengan kata lain harapan Indonesia terwujudnya demokrasi pada era reformasi masih hrus dibuktikan. Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlansungnya proses trasisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan sekitar 32 tahun pad rezim Soeharto dengandemokrasi pancasilanya dan 10 tahun pada masa seoharo dengan demokrasi terpimpinya

dengan demikian secara empitik demokrasi yang

sesunguhnya di indonesia belum dapat terwujud kerena itu demokrasi pekerjaan rumah dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah. Menurut ruslikarim dapat terwujudnya tatanan negara pemerintahan Indonesia apa bila tersedia faktor pendukung: 1. Keterbukaan 2. Budaya politik partisipasif egalitarian 3.

Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan

4. Rakyat yang terdidik cerdas dan peduli 5. Partai politik yang tumbuh dari dari bawah 6. Penghargaan terhadap hukum 7. Masyarakat sipil yeng tanggap dan bertanggung jawab

17

8. Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada segolongan mayoritas . Sementara menutut Azyumrdi ada 4 syarat untuk pertumbuhan demokrasi pertama meningkatkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kedua pemberdayaan dan pengembagan kelompok masyarakat yang favourabel bagi pertumbuhan demokrasi seperti kles menengah, LSM, para pekerja dan sebagainya. Ketiga hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Keempat sosialisai

pendidikan

kewarganegaraan. Karena melalui sosialisai pendidikan kewarganegraan dapat dihasilkan kewarganegaraan yang demokratis yang pada giliranya menjadi tulang punggung bagi Indonesia yang benar – benar demokratis Demokrasi di Indonesia tiga tahun terahir merupakan proses yang sangat lama dan kompleks karena melibakan beberapa tahap pertama tahap persiapan yang di tandai denan pergulatan unsur penegak demokrasi dibagun dan di kembangkan. Ketiga konsolidasi, dimana demokrasi baru di kembangkan lebih lanjut sehingga pratek demokrasi menjadi bagian yang mapan dan budaya politik. Dalam kaianya dengan trasisi demokratis. Indonesia sat ini tegah berada dalam fase kedua dan ketiga Indikasi kearah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi di Indonesia antara lain adanya reposisi dan redefenisi TNI dalam kaitanya dengan keberadannya pada sebuah negara yang demokrasi. Di amandemennya pasal-pasal dalam konstitusi RI (amandemen I-IV) adanya kebebasan pers, dijadikannya kebijakan otonomi daerah dan sebagainya. Akan tetapi sampai saat ini pun masih dijumpai indikasi kembali kekerasan status yang ingin memudarkan arah demokrasi Indonesia kembali keperiode sebelum orde refornasi oleh karena itu kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini masih berada di persimpanganjlan yang belum

18

jelas kemana arah pelabuhanya, perubahan sistem politik melalui paket amandemen konstitusi (amandemen I-IV) dan pebuatan paket perundang – undangan politik ( UU partai politik, UU pemilu, UU pemilihan presiden dan wakil presiden, UU susunan dan kedudukan DPR,DPRD dan DPD)mampu mengawal menuju demokrasi, masih menjadi pertanyaan besar.

19

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Berdasarkan informasi yang di peroleh penulis dapat menyampaikan bebaapa hal antara lain: a. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi hakikat suatu pemerintahan dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. b. Di indonesia perkembangan demokrasi dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode yaitu : a)

Periode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini dikenal periode parlementer.

b)

Periode 1959-1965 Ciri demokrasi pada periode ini adalah dominasi dari presiden terbatanya, peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunisme dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial.

c)

Periode 1965-1998

20

Pada periode ini dikenal dengan demokasi pancasila. Namun demokrasi pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tatanan praktis atau penerapan, karena dengan praktek kenegaraan dan pemerintahan rezim ini sangat tidak membarikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. d) Periode 1998-sekarang Runtunya orde baru menandakan tahapan awal bagi tarnsisi demokrasi Indonesia saat ini demokrasi di indonesia sudah berjalan dengan baik. Menurut ruslikarim dapat terwujudnya tatanan negara pemerintahan Indonesia apa bila tersedia faktor pendukung: 1.

Keterbukaan

2.

Budaya politik partisipasif egalitarian

3.

Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan

4.

Rakyat yang terdidik cerdas dan peduli

5.

Partai politik yang tumbuh dari dari bawah

6.

Penghargaan terhadap hukum

7.

Masyarakat sipil yeng tanggap dan bertanggung jawab

8.

Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada segolongan mayoritas .

21

c. Ternyata tinggkat keparcanyaan publik terhad institusi demokrasi tidak terletak pada partisipasi warga tetapi terletk pada pada apakah partisipasi warga dilakukan dengan suka rela atau karena dibayar dan digerakan. d.

Susksesnya trasisi demokrasi Indonesia adalah peran civil ocienty (masyarakat madani) untuk menguasai plarisasi politik dan menciptakan kulur toleransi.

Menurut ruslikarim dapat terwujudnya tatanan negara yang demokartis tergantung dari faktor pendukung: 1. Keterbukaan 2.

Budaya politik partisipasif egalitarian

3.

Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan

4.

Rakyat yang terdidik cerdas dan peduli

5. Partai politik yang tumbuh dari dari bawah 6. Penghargaan terhadap hukum 7. Masyarakat sipil yeng tanggap dan bertanggung jawab 8.

Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada segolongan mayoritas .

3.2 Saran-saran Dalam hal ini penulis dapat memberikan saran-saran yang Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca saran-saran tersebut antara lain. 1. Sebagai generasi muda kita harus mengembangkan sikap baru agar institusi demokrasi berjalan sebagaimana semestinya.

22

2. Kita harus berperan aktif dalam pemilu dengan suka rela tanpa dibayar taupun digerakan 3. Kita sebagai warga negara harus percaya akan kemampuan politik agar terciptanya kehidupan demokratis. 4. Kita harus menerapkan demokrasi disegala bidang maksudnya tidak hanya di bidang politik tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 5. Kita sebagai “agent of thange”harus aktif dalam mensosialisasikan pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia.

23

DAFTAR PUSTAKA - Azra, azyumardi. Demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat 2002 - http://www.rinawordpress.com

24