Pegadaian Syariah.docx

MAKALAH PEGADAIAN SYARIAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah

Dosen Pengampu : Karsinah, S.E., M.S.I.

Disusun Oleh : 1. Nur Sallamah

(7101416119)

2. Riska Indah Safitri (7101416179) 3. Novi Tri Utami

(7101416278)

Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017

i

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmatNya

sehingga

penulis

dapat

meyelesaikan

makalah

“Pegadaian Syariah” untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga makalah “Pegadaian Syariah” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Makalah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan ekonomi berbasis syariah khususnya dalam pegadaian. Semoga apa yang kami sampaikan melaui makalah ini dapat menambah wawasan baik itu untuk kami pribadi sebagai penulis maupun dunia pendidikan pada umumnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semarang,

November 2017

Penulis

ii

DAFTAR ISI Halaman Judul............................................................................................... i Kata Pengantar .............................................................................................. ii Daftar Isi........................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Penugasan .............................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................... 2 C. Tujuan ............................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................. 3 BAB III PENUTUP ...................................................................................... 16 A. Simpulan ........................................................................................ 16 B. Saran ............................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 17

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dalam masyarakat. Pegadaian adalah sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia yang bergerak dibidang jasa dalam menyalurkan kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian sendiri memiliki slogan “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”. Pegadaian dianggap sebagai lembaga yang mudah dijangkau masyarakat dalam pemenuhan dana jangka pendek dengan proses yang mudah. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum. Dewasa ini, produk-produk berbasis syariah berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari perbankan, asuransi, BMT, hingga koperasi syariah. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi berdasarkan syariah. Bisnis syariah adalah peluang yang besar bagi pegadaian yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Maka, pegadaian memberlakukan sistem gadai syariah mulai Januari 2003 lalu. Perum pegadaian mengeluarkan produk-produk berbasis syariah melalui pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn. Dalam pengoperasiannya,

1

pegadaian syariah menggunakan metode .bagi hasil atau mudharobah. Pegadaian syariah mengklaim bahwa pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 1. Bagaimana awal berkembangnya pegadaian syariah di Indonesia? 2. Bagaimana dasar hukum pegadaian syariah? 3. Apa aja fungsi pegadaian syariah? 4. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari pegadaian syariah? 5. Bagaimana rukun dan syarat pegadaian syariah? 6. Bagaimana akad perjanjian dalam pegadaian syariah? 7. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah? 8. Apa saja produk-produk yang terdapat dalam pegadaian syariah?

C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui perkembangan pedagaian syariah di Indonesia 2. Mengetahui dasar hukum pegadaian syariah 3. Mengetahui fungsi pegadaian syariah 4. Mengetahui manfaat dari pegadaian syariah 5. Mengetahui rukun dan syarat pegadaian syariah 6. Mengetahui akad perjanjian dalam pegadaian syariah 7. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. 8. Mengetahui produk-produk dalam pegadaian syariah

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Gadai Syariah Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau Rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, Pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan Untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut A.A. Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila marhun bih tidak dibayar. Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhunbih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yangdigadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjual-belikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan marhun bih, sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. B. Sejarah Pegadaian Syariah Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang pokokpokok perbankkan yang di dalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah

3

memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamallat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah. Namun demikian mekipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-Rahn beroperasi sudah lama dan milik pemerintah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamallat Indonesia maupun Pegadaian. Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus di peroleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayaan jasa gadai. Ketentuan nisbah disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini di sepakti pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selaim mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah

4

yang mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak. C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah Landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah : 1. Landasan Positif a. Al-Quran Surat Al Baqarah : 283, yang artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. b. As-Sunnah 1) Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oieh Imam Muslim, yang berbunyi: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR.Muslim) 2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”(HR. Ibnu Majah)

5

3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi: “Telah

meriwayatkan

kepada

kami

Muhammad

bin

Muqatil,

mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfatnya.”(HR. AlBukhari) 4) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi: “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (HR. Asy-Syafi'i danAdDaruquthni) 2. Landasan Normatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nastonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut : a. Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

Majelis

Ulama

Indonesia

No:

Majelis

Ulama

Indonesia

No:

Ulama

Indonesia

No:

Majelis

Ulama

Indonesia

No:

Majelis

Ulama

Indonesia

No:

25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn; b. Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas; c. Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

Majelis

09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; d. Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah; e. Fatwa

Dewan

Syariah

Nasional

43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

6

D. Fungsi Pegadaian Syariah Pegadaian syariah memiliki beberapa fungsi, antara lain : 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

E. Manfaat Pegadaian Syariah Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pegadaian syariah adalah : 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut. 2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada satu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh pegadaian. 3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama didaerahdaerah. 4. Prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa-jasa yang ditawarkan perum pegadaian maka manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah adalah : Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapar dipercaya.

7

F. Rukun dan Syarat Gadai Sebelum melakukan gadai, harus dipenuhi rukun-rukun sbb: 1. Adanya Ijab dan Qabul 2. Terdapat orang yang berakad adalah yang menggadaikan (Rahin) dan yang menerima gadai (murtahin) 3. Ada jaminan (marhun) berupa barang atau harta 4. Utang (marhun bih) Selain itu, gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dibawah ini : 1. Shigat, yaitu ucapan berupa ijab dan qabul. Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhunbih habis dan marhunbih belum terbayar, maka rahin dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang. 2. Orang yang berakad Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh, serta mampu melaksanakan akad. 3. Barang yang dijadikan pinjaman (Marhun Bih) a. Harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual b. Dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai c. Harus spesifik dan jelas d. Dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah e. Tidak tersebar dalam beberapa tempat dan dalam kondisi utuh 4. Hutang (Marhun) a. Wajib dikembalikan kepada murtahin (yang menerima gadai) b. Dapat dimanfaatkan c. Jumlahnya dapat dihitung.

8

G. Akad Perjanjian Pegadaian Syariah 1. Akad Al Qardul Hasan Dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun). 2. Akad al-Mudharabah Dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi. 3. Akad al-Mudharabah Dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi. 4. Akad Ijarah Akad Ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajjir (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajron atau ujrah.

9

H. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Syariah 1. Pegadaian Konvensional a. Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 b. Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang c. Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat d. Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP) e. Maksimal jangka waktu 4 bulan f. Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang) g. Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian h. 1 hari dihitung 15 hari i. Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman j. Istilah- istilah yang digunakan: gadai, pegadaian, nasabah, barang pinjaman, pinjaman 2. Pegadaian Syariah a. Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam b. Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang c. Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat d. Maksimal jangka waktu 3 bulan e. Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan) f. Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS g. 1 hari dihitung 5 hari h. Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman

10

i. Istilah- istilah yang digunakan: rahn, murtahin, rahin, marhun, marhun bih I. Barang yang Dapat digadaikan Berikut adalah barang yang dapat digadaikan dalam pegadaian syariah : 1. Rumah 2. Mobil 3. Motor 4. Barang Elektronik 5. Surat dan Dokumen 6. Emas dan Perhiasan Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan dalam pegadaian syariah adalah : 1. Batu Akik 2. Blackberry 3. Motor 4. Motor Cina 5. Televisi Tabung J. Produk-produk Pegadaian Syariah 1. Rahn Pembiayaan

RAHN

(gadai

syariah)

adalah

pembiayaan

dengan

menggunakan jaminan barang berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Produk RAHN memiliki beberapa keunggulan sbb: a. Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian. c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit. d. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.

11

e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman. g. Tanpa perlu membuka rekening. h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. i. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

2. Arrum Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro pada pegadaian syariah dapat memudahka para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan dari produk Arrum adalah : a. Layanan ARRUM tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia. b. Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah. c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor. d. Proses Marhun Bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair. e. Ijaroh relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan. g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. 3. Program Ammanah Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaanberprinsip syariah kepada karyawan tetap maupu pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Beberapa keunggulan dari produk ammanah adalah sbb : a. Layanan AMANAH tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.

12

b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah. c. Uang muka terjangkau. d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap. e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan. 4. Produk Mulia Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran kepada masyarakat dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Keunggulan yang dimiliki oleh produk mulia adalah : a. Proses mudah dengan layanan professional. b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram. e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, koletif (kelompok), ataupun arisan. f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

K. Perhitungan Transaksi dalam Pegadaian Syariah 1. Perhitungan Ijarah Taksiran

Perhitungan Ijarah = Rp 10.000 X Tarif Ijarah X

13

Jangka Waktu 10 hari

2. Contoh Perhitungan Transaksi dalam Pegadaian Syariah Pada tanggal 1 Januari 2016 Ibu Safitri menggadaikan perhiasan emas yang ditaksir senilai Rp1.000.000. Ia menghendaki mengembalikan pinjamannya dalam waktu 30 hari. Maka berapakah uang yang harus ia bayarkan untuk melunasi pinjamannya ketika jatuh tempo? (Informasi tambahan besarnya tarif sewa modal untuk pinjaman kisaran Rp550.000 – Rp1.000.000 adalah 1.15% - 9.20% per 15 hari). Penyelesaian : Nilai taksiran perhiasan emas = Rp 1.000.000 Masa pinjaman = 30 hari Maka: Apabila transaksi di pegadaian syariah maka hasilnya adalah sebagai berikut : Jumlah maksimum marhun bih yang dapat diterima 92 % X Rp 1.000.000 = Biaya administrasi Ijarah = Jumlah

=

Rp 1.000.000 Rp 10.000

Rp 920.000 Rp 8.000

X 71 X

30 10

=

Rp 21.300

=

Rp 949.300

Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Safitri untuk melunasi pinjamannya adalah sebesar Rp 949.300.

14

Apabila transaksi di pegadaian konvensional maka hasilnya adalah sebagai berikut Jumlah pinjaman yang diterima = 92 % X Rp 1.000.000

= Rp 920.000

Biaya administrasi = 1 % X Rp 920.000

= Rp

Biaya sewa modal = 1.15 % X Rp 920.000 X Jumlah

=

30 15

= Rp 21.160 Rp 950.360

Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 950.360.

15

9.200

BAB III PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan pembahasan dari makalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu : 1. Rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan marhun bih, sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. 2. Terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi pegadaian syariah 3. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk, yaitu Rahn, Arrun, Ammanah, serta Mulia yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana maupun pembiayaan serta investasi dengan mudah. B. Saran Mengingat pemikiran ekonomi akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan berubahnya zaman dan berkembangnya kebutuhan ekonomi dalam masyarakat, maka akan muncul banyak pemikiran ekonomi yang berusaha menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Semoga pemikiran mengenai ekonomi Islam yang berdasarkan al-Quran dan Hadits akan diterapkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas dan dapat berkembang serta mengikuti perkembangan zaman dan dapat menjadi sebuah sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Selain itu, semoga pegadaian syariah dapat dikenal masyarakat secara luas dan dapat menjadi solusi pembiayaan pada masyarakat muslim di Indonesia yang dapat dijangkau oleh semua golongan serta pegadaian syariah dapat terus berkembang dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, penulis berharap agar ekonomi Islam akan membawa negara-negara maupun pihak yang menggunakan ekonomi Islam menjadi sistem ekonominya bisa menjawab semua kebutuhan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

16

DAFTAR PUSTAKA Soraya, Laili. 2010. “Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Natalia, Deasy. 2009. Pegadaian Syariah : Teori dan Aplikasinya pada Perum Pegadaian di Indonesia. IPB, Bogor. Effendi, Arif. 2013. “Gadai Syariah dalam Perspektig Ekonomi”. Wahana Akademika. Vol 15, No.01. STAIMUS Surakarta. Perum

Pegadaian.

2016. ”Produk

Pegadaian

Dalam http://www.pegadaiansyariah.co.id. Diakses 2017.

17

pada

Syariah”. 24

November