Pegadaian Konvensional

Pegadaian Konvensional Mata Kuliah : Akuntansi dan Perbankan

Disusun Oleh:

Imam Syafi’i (207093000113)

Fakultas Sain dan Tekhnologi Jurusan Sistem Informasi Non Reguler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa kerana rahmatNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi dan Perbankan. Penulis mengharapkan dengan adanya makalah yang sangat sederhana ini dapat

memberikan

sumbangan

pikiran

serta

kemajuan

pegadaian

dan

perkembangan bangsa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan makalah ini, penulis mengharapkan segala masukan ataupun kritik maupun saran demi perbaikan makalah ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulisan makalah ini, teman-teman dan orang yang aku sayangi yang telah membantu dan mendukung moril maupun spirit dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Nur Aeni Hidayah, M.Msi. yang telah memberi kesempatan dalam penyelesaian makalah ini. Kami harap makalah ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan makalah ini.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

i Daftar Isi

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

PENDAHULUAN

iii

BAB I TEORI DAN PELAKSANAAN GADAI DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL Pengertian Pegadaian

1

II.

Sejarah dan Perkembangan Pegadaian

1

III.

Tugas, Tujuan dan fungsi Pegadain

2

IV.

Struktur Organisasi Pegadain

4

V.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

5

Berakhirnya Hak Gadai

6

I.

VI.

BAB II PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Kegiatan Usaha Gadai Produk dan Jasa Pegadain Penggolongan Uang Pinjaman Bunga Gadai Kategori Barang Gadai Prosedur Penaksiran Barang Gadai Prosedur Pemberian Kredit Gadai Prosedur Pelunasan Kredit Gadai 14 Prosedur Pelelangan Barang Gadai

BAB III PERDEDAAN TEKNIS ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIN KONVENSIONAL

8 9 9 10 11 12 13 15

16

BAB IV PENUTUP I. II.

Kesimpulan Saran

DAFTAR PUSTAKA

18 18 19

ii

PENDAHULUAN Pada bagian ini memaparkan teori, konsep tata cara pelaksanan pegadaian dalam perspektif konvensional. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadain merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadain menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Kedua, usaha pegadain di Indonesia secara legal dimonopoli oleh satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian. Secara umum, tujuan ideal Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutana kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti komsumsi produksi dan lain sebaganya. Keberadan Perum Pegadaian juga diharapkan dapat menekan menculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti praktik ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain. Untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang pegadain tersebut, maka berikut dipaparkan mengenai tinjauan umum pegadain konvensional yang meliputi : pengertian pegadaian, sejarah dan perkembangan pegadaian, tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian, struktur organisasi pegadaian, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya hak gadai. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai di pegadain konvensional yang meliputi : kegiatan usaha pegadaian, produk dan jasa pegadaian, penggolongan uang pinjaman, bunga gadai, kategori barang gadai, prosedur penaksiran barang gadai, prosedur pemberian

kredit gadai, prosedur pelunasan kredit gadai, serta prosedur pelelangan barang gadai.

iii

BAB I TEORI DAN PELAKSANAAN GADAI DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL

I.

PENGERTIAN PEGADAIAN Pengertian Gadai menurut Susilo (1999) adalah : Suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang

diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dileleng) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dala, bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. II.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEGADAIAN Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda.

Sistem

gadai

tersebut

memasuki

Indonesia

dibawa

dan

dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yitu sekitar abad ke – 19. Bentuk usaha pagadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan 1 sejalan dengan perubahan peratuaranperaturan. Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui Staatblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintahan (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Staatblad tahun 1901 Nomor 131. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 NO. 266 Rumah Gadai tersebut mendapatkan status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No. 419). Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintahan tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum, sehingga

akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan di bantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kator cabang. III.

Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Usman, 1995:359) :

2

a) Tugas Pokok

Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. b) Tujuan Pokok. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut : 1. Turut melaksanakan program pemerintah di bedang ekonomi dan

pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum dagai. 2. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

c) Fungsi Pokok Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut : 1. Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai

dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan

dan

mengembangkan

usah-usaha

lain

yang

menguntungkan bagi pegadaian maupunn masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. Pendidikan dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. 5. Melakukan

penelitian

dan

pengembangan

serta

mengawasi

pengelolaan pegadaian.

IV.

Struktur Organisasi Pegadaian 3 Perum Pegadian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Sehingga, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberentian dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberentian anggota-anggota Dewan Pengawas (Komisaris) Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh dua orang dan maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan komisaris selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali. Sedangkan struktur organisasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Struktur Organisai di Perum Pegadaian Dewan Pengawas

Direktur Utama Direktur Keuangan

Direktur Operasi dan Pengembangan

Direktur utama

Balai Diklat Subdit Anggaran dan Permodalan Subdit Akuntansi Subdit Perbendaharaa n

Subdit Operasi dan Pemasaran Subdit Penelitian dan engembangan Usaha Subdit Kesekretariatan Perusahaan

Subdit Bangunan

Satuan Pengawasan Intern

Subdit Kepegawaian

Subdit Tata Usaha dan Rumah Tangga

Kantor Daerah

KantorCabang Sumber : Prospektus Perum Gadai . Jakarta, Juli 1994

V.

Hak dan Kewajiban Para Pihak 4

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) maisng-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berukut (Dahlan, 2000:383) :

Kantor Cabang

a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

1) Hak Pemegang Gadai a) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan,

yaitu apabila penberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

c) Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak

untuk manahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie). 2) Kewajiban Pemegang Gadai a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. b) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang

yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada

pemberi dagai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 1. Hak Pemberi Gadai. a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi5gadai melunasi hutannya. b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan

hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. c) Pembari gadai berhak untuk mandapatkan sisa dari penjualan

barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunya dan biaya lainya. d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang

gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. 2. Kewajiban Pemberi Gadai a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah

diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai.

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang

gadai miliknya, apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. VI.

Berakhirnya Hak Gadai Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal, demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan (2000), bahwa hak gadai dikatakan batal apabila : a. Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi.

b. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masingmasing.

6

d. Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

7

BAB II

PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN I.

Kegiatan Usaha Pegadaian Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu Penghimpunan Dana pengunaan dana (Susilo, 1999:1818). a. Penghimpunan Dana Dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari : 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan (sekitas 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun). 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lainlain.

3. Penerbitan obligasi. Untulk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun. 4. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimilki oleh Perum Pegadaian terdiri dari : a) Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. b) Penyertaan modal pemerintah.

c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Perum Pegadaian berdiri. b. Penggunaan Dana.

8

Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut : 1) Uang kas dan dana likuid lain. 2) Pendanaan kegiatan operasional 3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. 4) Penyaluran dana. 5) Investasi lain II.

Produk dan Jasa Pegadaian Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan, yaitu meliputi : a. Pemberian pinjaman atas dasar hokum gadai.

b. Penaksiran nilai barang c. Penitipan barang. d. Jasa lain. III.

Penggolongan Uang Pinjaman Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari Perum Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atas hutang yang akan diterimanya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh Perum Pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sedangkan penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor : 020/OP.1.0021/2001 tentang perugahan tariff sewa modal adalah sebagai berikut : a. Golongan A.

9

Jumlah pijaman antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan). b. Golongan B Jumlah pinjaman antara Rp. 40.500,- sampai dengan Rp. 150.000,- adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan). c. Golongan C Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan). d. Golongan D Jumlah pinjaman antara Rp. 510.000,- sampai dengan tidak terbatas adalah dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

IV.

Bunga Gadai Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah kepada perum pegadaian adalah bervariasi. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut : a) Untuk golongan A, besarnya bunga 1.25 %, dengan maksimum sebesar 10%

dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,- sampai dengan Rp. 400. b) Untuk golongan B, besarnya bunga 1.5 %, dengan maksimum sebesar 12%

dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. 10 Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari

sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 1000,- sampai dengan Rp. 2000. c) Untuk golongan C, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14%

dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 12.000. d) Untuk golongan D, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14%

dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.

200,- sampai dengan Rp. 400 dan nasabah masih harus membayar uang asuransi sebesar 0,5% x Uang Pinjaman Minimum sampai dengan Rp. 25.000,V.

Kategori Barang Gadai Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaiakan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) : a) Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. b) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lainlain. c) Kendaraan : sepeda, motor, mobil.11 d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah. e) Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain. f) Tekstil : kain batik, permadani. g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya menusia di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut : a) Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. b) Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. c) Barang dagangan dalam jumlah besar. d) Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut. e) Barang-barang yang amat kotor. f) Kendaraan yang sangat besar.

g) Barang-baragn seni yang sulit ditaksir. h) Barang-barang yang mudah terbakar. i) Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu.

j) Barang-barang yang disewa belikan. k) Barang-barang milik pemerintah. l) Barang-barang illegal. VI.

Prosedur Penaksiran Barang Gadai Adapun menurut Susilo (1999) pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut : a) Barang Kantong 1. Emas

12

a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaiakan dengan perkembangan harga yang terjadi. b. Petugas penaksir melakukan karatase dan berat. c. Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. 2. Permata a. Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkambangan pasar permata yang ada. b. Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

c. Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. b) Barang Gudang

Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitu meiputi : mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. 2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir. VII.

Prosedur Pemberian Kredit Gadai Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari perum pegadaian adalah sebagai berikut : a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang

yang akan dijadikan jaminan dan menunujukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang. b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan 13

harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.

c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada

potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Gambar 2.2 Prosedur Pemberian Kredit Petugas Penaksir

Nasaba 1. Permohonan dan Penyeraha Barang Jaminan

2. Informasi Penetapan Jumlah Pinjaman

3. Pencairan Uang Pinjaman Kasir

Sumber : Y. Sri Susilo, 1999:186

VIII.

Prosedur Pelunasan Kredit Gadai Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut : a. Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. b. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang. c. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah. Gambar 2.3 Prosedur Perlunasan Kredit Gadai Kasir

Nasaba 1. Pelunasan

2. Informasi Pelunasan PInjaman 3. Pengambilan Baran Yang Digadaiakan

Sumber : Y. Sri Susilo, 1999:187

IX.

Petugas Penyimpana barang jaminan

Prosedur Pelelangan Barang Gadai14 Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang paling baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajaban nasabah yang terdiri dri : pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah sebagai berikut : a. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang. b. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).

c. Dibicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. d. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

BAB III 15

PERDEDAAN TEKNIS ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIN KONVENSIONAL Pasokan permodalan Pegadaian Syariah bersumber dari Bank Mandiri Syariah. Yang menguntungkan dari Pegadaian Syariah ini, perhitungannya bukan berdasarkan sewa bunga, melainkan sewa tempat.

Misalnya Ijarok: upah atau

sewa tempat. Proses gadenya sama. Perhitungan sewa tempat per 10 hari, tetapi yang beda yaitu akad (perjanjian) berdasarkan harga taksiran barang, dan bukan berdasarkan uang pinjaman. Taksiran barang itu bisa dilihat dari golongan barangnya. Penilaian golongan barang biasanya dimulai dari Golongan A hingga Golongan H. Landasan kredit Syariah, terang Uwan, diambil dari Albaquroh 283 dengan Suran Anisah 29. Meski Pegadaian Syariah dilandasi Al'quran, tapi tidak ada pengkhususan. Pegadaian Syariah diperuntukkan semua kalangan. Semua orang dapat melakukan transaksi di Pegadaian Kredit Syariah, ujar Uwan. Selain itu, juga akan diadakan program jual logam mulia. Logam mulia yang dimaksud yaitu berupa emas batangan. Untuk emas batangan ini, kata Uwan, sistem kreditnya pun dapat diangsur. Pengadaan emas

batangan ini terjalin, berkat kerjasama Pegadaian dengan PT. Antam (Aneka Tambang). Perbedaan Teknis Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional No Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 1 Biaya administrasi berdasarkanBiaya administrasi berupa barang prosentase yang didasarkan pada golongan barang 2 1 hari dihitung 5 hari 1 hari dihitung 15 hari 3 Jasa simpanan berdasarkanSewa modal berdasaarkan uang simpanan pinjaman 4 Bila pinjaman tidak dilunasi,Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijualbarang jaminan dilelang kepada kepada masyarakat masyarakat 5 Uang pinjaman 90 persen dariUang pinjaman untuk golongan taksiran A 92%, sedangkan untuk golongan BCD 88-86% 6 Penggolongan nasabah D-K-M-Penggolongan nasabah P-N-II-L D-L 7 Sewa modal dihitung dengan Jasa simpanan dihitung denganprosentase x uang pinjaman konstanta x taksiran 16

8 9

Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan Kelebihan uang hasil dariKelebihan uang hasil lelang penjualan barang tidak diambiltidak diambil oleh nasabah, oleh nasabah, diserahkantetapi menjadi milik pegadaian kepada Lembaga ZIS

BAB 17 IV PENUTUP I.

Kesimpulan Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dileleng) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Adapun kegiatan pelaksanaan gadai dalam perum pegadain meliputi Sembilan kegiatan, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : (1) kegiatan usaha pegadaian, (2) produk dan jasa pegadaian, (3) penggolongan uang pinjaman, (4) bunga gadai, (5) kategori barang gadai, (6) prosedur penaksiran barang gadai, (7) prosedur pemberian kredit gadai, (8) prosedur pelunasan kredit gadai, (9) prosedur pelelangan barang gadai.

II.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diajukan sebagai saran bagi pembaca untuk menggali ilmu mengenai pegadaian konvensional ini melalui referensireferensi dari buku yang berbeda pula. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak terpaku pada satu sumber saja.

18

DAFTAR PUSTAKA Sholikul Hadi, Muhammad, Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah, 2003 www.google.com (yang diakses pada Senin, 13 April 2009 21:48:06 WIB ) www.wikipedia.com (yagn diakses pada Rabu, Juli 15, 2009, 15:05:39 WIB)

19