Noeroso - Pegadaian - 2000

Hasil Penelitian Tahun 2000 Aksesbilitas Usaha Kecil Di Pedesaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank: Studi Kasus Perum Pegadaian. Rekomendasi 1.

Perum Pegadaian dalam jangka pendek perlu membenahi dan memperkuat data base dengan meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan benar dan kemudian direkam dalam komputer oleh staf khusus yang menangani pengolahan data. Hal ini dimaksudkan agar Perum Pegadaian dapat menunjukkan kepada pemerintah bahwa kegiatan chanelling dapat dilakukan lebih baik melalui instansi Pegadaian sehingga potensi Perum Pegadaian sebagai lembaga Micro Financing bisa terealisir dalam waktu dekat.

2.

Perum Pegadaian harus memperhatikan pencapaian surplus merupakan efisiensi dari penggunaan input (SDM dan modal kerja) yang digunakan sebagai pendukung dalam pengukuran IPC. Pengukuran efisiensi berguna sebagai acuan Perum Pegadaian untuk mengoptimalkan SDM maupun modal kerja pada setiap Kanda / Kanca.

3.

Perum Pegadaian perlu mengkaji ulang tentang keberadaan UTE di setiap kanca berdasarkan prospeknya di masa mendatang. Kaji ulang yang dapat dilakukan dengan melihat efektivitas tenaga kerja terhadap omzet serta persediaan emas di masing-masing UTE. Apabila hasil kajian menyatakan tingkat efektivitas relatif rendah maka keberadaan UTE tersebut perlu direlokasi mendekati pasar bahkan dapat dilikuidasi. Sebaliknya, apabila tingkat efektivitas relatif tinggi maka keberadaan UTE perlu diupayakan sebagai unit usaha mandiri yang dapat memperoleh keuntungan (profit center).

Permasalahan Perum Pegadaian 1.

Perum Pegadaian cenderung memprioritaskan “Bisnis Oriented” untuk mendapatkan “surplus” daripada “Programme Oriented” yang cenderung “defisit”. Prioritas tersebut terlihat dari usaha yang telah ditempuh dalam mendiversifikasikan produk, misalnya pengembangan Unit Toko Emas (UTE), Penjualan Koin Emas ONH, Jasa Titipan, Jasa Penilaian dan Jasa Sertifikasi.

2.

Kecenderungan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dari meningkatnya “debt to equity ratio” dari sebesar 0,9 tahun 1995 menjadi 2,0 tahun 2001. Ratio ini memberikan arti bahwa peningkatan sumber dana dari pemerintah relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan sumber dana dari 1

utang yang berasal dari pinjaman komersial, misalnya dari perbankan dan penerbitan obligasi dengan tingkat bunga yang relatif tinggi. 3.

Kecenderungan tersebut juga berdampak pada penurunan jumlah nasabah golongan A antara tahun 1995 – 1999 baik dipandang secara besarnya nilai pinjaman yang turun sebesar 8,79% maupun jumlah barang jaminan turun sebesar 38,12%. Sedangkan pada periode yang sama, terjadi pula peningkatan nasabah golongan D rata-rata diatas 300% baik dari sisi nilai pinjaman maupun total barang jaminan.

4.

Dampak yang timbul selanjutnya adalah kurangnya keberpihakan Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat golongan menengah kebawah dalam rangka mendapatkan pinjaman dengan dasar hukum gadai, artinya aksesibilitas terhadap pinjaman dana murah semakin sulit didapat. Akibatnya, pengembangan ekonomi kerakyatan semakin jauh dari kenyataan.

Prospek Peran Perum Pegadaian 1.

Peran Perum Pegadaian dapat dilihat sebagai institusi keuangan yang mampu meningkatkan pengembalian kredit melalui dasar hukum gadai. Dengan demikian, Perum Pegadaian telah berpengalaman dalam penyaluran kredit (chanelling) ke semua lapisan masyarakat dengan tingkat risiko kredit macet (bad debt) yang relatif rendah. Potensi ini perlu dimunculkan sampai ke tingkat nasional bahwa dengan melalui dasar hukum gadai dapat dilakukan penyaluran kredit program dan juga mendorong law enforcement untuk membayar cicilan pokok dan bunganya.

2.

Untuk mendukung peran tersebut maka selayaknya pemerintah membantu Perum Pegadaian dalam rangka menurunkan biaya modalnya dengan menambah modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau melalui penerusan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah.

3.

Gambaran mekanisme pelaksanaan kredit program dapat dilihat dalam UU Nomor 23 tentang Bank Indonesia terutama pada penjelasan atas Pasal 74 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak dapat lagi menyalurkan dana KLBI untuk kredit program. Untuk itu, Departemen Keuangan mengeluarkan keputusan Nomor 487/KMK.017/ 1999 tentang penunjukkan BUMN untuk mengelola 16 skim kredit program eks. KLBI, antara lain : a) BRI, b) BTN, dan c) PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

4.

Pada sisi lain, terdapat keengganan dari perbankan untuk menyalurkan dana bagi kredit program. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 2

pengawasan penggunaan kredit yang tercermin dari tingginya tingkat tunggakan kredit rata-rata 74,4% untuk kredit usaha tani (KUT) TP 1999/2000. Hal ini merupakan peluang bagi Perum Pegadaian untuk membuktikan bahwa institusi ini telah berpengalaman, mempunyai banyak nasabah, dan mampu menyalurkan kredit kepada seluruh lapisan masyarakat serta dapat mengurangi tunggakan kredit. Diharapkan nantinya, pemerintah tidak ragu-ragu menunjuk Perum Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang dapat menjadi pelaksana bahkan koordinator dalam penyaluran dan penagihan kredit program. 5.

Penunjukkan Perum Pegadaian tersebut sangat logis serta beralasan, karena Perum Pegadaian merupakan BUMN yang sehat dengan kemampuan menyalurkan kredit ke semua lapisan masyarakat dengan tingkat risiko relatif rendah sehingga potensi Perum Pegadaian sebagai lembaga Micro Financing bisa terealisir dalam waktu dekat.

Kinerja Kanda Perum Pegadaian 1.

Kecenderungan Perum Pegadaian pada “bisnis oriented” dapat terlihat pada Kanda Jakarta yang diindikasi dari prosentase total uang pinjaman (UP) seluruh Indonesia sebesar 20% dan untuk prosentase total barang jaminan sebesar 11% tahun 2000. Tendensi yang sama juga terlihat pada Kanda Surabaya dan Semarang, meskipun tidak sebesar prosentase pada Kanda Jakarta.

2.

Namun, kecenderungan pada “programme oriented” masih terlihat pada Kanda Bandung, Malang, Jember, Jogjakarta dan Surakarta yang ditandai dengan prosentase total barang jaminan lebih besar daripada total uang pinjaman.

3.

Dua hal tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan/lokasi Kanda maupun Kanca Perum Pegadaian berpengaruh kuat dalam perolehan surplus maupun defisit usaha. Tidak hanya hal itu, daerah perdagangan seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang cenderung lebih mudah mencapai kondisi “surplus”, daripada daerah-daerah pertanian seperti Jogjakarta dan Surakarta. Dengan kata lain, daerah-daerah pertanian cenderung “kurang surplus”.

Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Kelembagaan 1.

Faktor lokasi (daerah urban dan rural) sangat berpengaruh kuat pada kinerja kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan daerah urban mempunyai tendensi lebih mudah mencapai surplus yaitu rata-rata Rp 1,7 milyar, relatif lebih tinggi daripada daerah rural yang hanya mampu mencapai surplus Rp 507,8 juta. Selain itu, daerah urban lebih mampu meningkatkan omzet dan jumlah nasabah daripada daerah rural. 3

2.

Faktor eksternal yang meliputi jenis komoditi dan perilaku masyarakat setempat juga ikut berpengaruh kuat pada kinerja kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanca Pamekasan lebih mudah mencapai surplus sebesar Rp 460 juta daripada Kanca Purworejo dengan nilai surplus sebesar Rp 7,3 juta. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komoditi pertanian terutama tembakau serta perilaku masyarakat Madura yang lebih menyukai emas perhiasan (daerah Pamekasan).

3.

Faktor lain adalah tidak selalu ada hubungan (korelasi) antara Indeks Prestasi Cabang (IPC) dengan surplus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah rural tidak ada hubungan antara IPC dengan surplus. Namun, di daerah urban menunjukkan hubungan yang positif antara IPC dengan surplus. Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa pencapaian surplus merupakan output dari efisiensi penggunaan input (SDM dan modal kerja) yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam pengukuran IPC. Pengukuran efisiensi berguna sebagai acuan Perum Pegadaian yang akan mengoptimalkan SDM maupun modal kerja pada setiap Kanda / Kanca.

Karakteristik Nasabah Perum Pegadaian

F.

1.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, maka Perum Pegadaian perlu mengetahui karakteristik nasabah agar intensitas pinjaman dapat ditingkatkan sekaligus sebagai sarana informasi kepada pemerintah mengenai peranan Perum Pegadaian dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain itu, data nasabah tersebut sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah menetapkan target / sasaran program yang tepat, misalnya program JPS dan Kredit Program.

2.

Menurut kelompok umur, nasabah yang dominan adalah umur 31 – 51 tahun (usia produktif) merupakan nasabah aktif sebesar 56% dari total responden. Menurut jenis kelaminnya, nasabah yang dominan adalah wanita sebesar 60% dari total responden. Menurut tujuan peminjamannya yang paling banyak untuk kebutuhan konsumsi sebesar 31%, untuk kebutuhan produksi sebesar 29% (biasanya untuk membayar upah / gaji), untuk kebutuhan biaya pendidikan anak sebesar 19%, dan selebihnya 21% untuk kebutuhan membayar utang dan kebutuhan lain-lain.

Potensi Tabungan Emas 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penghasilan responden memberikan respon yang negatif terhadap rencana pengembangan produk tabungan emas, artinya bagi responden masih belum tertarik dengan sistem tabungan emas karena emas yang dibeli / dimiliki 4

responden kebanyakan dalam bentuk perhiasan. Hal ini sejalan dengan variabel pembelian emas itu sendiri yang menyatakan bahwa responden yang suka membeli emas juga kurang tertarik dengan rencana produk tabungan emas. 2.

Untuk itu, Perum Pegadaian sebaiknya menunda dahulu peluncuran produk tabungan emas. Namun, justru memperkuat produk yang sudah ada seperti emas ONH karena responden menginginkan pembelian emas ONH bukan cuma koin saja tetapi bisa mengirimnya naik haji seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya (perbankan).

Potensi Unit Toko Emas (UTE) Galeri 24 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah tentang keberadaan UTE masih relatif seimbang yaitu 56% dari total responden dan selebihnya sebesar 44% menyatakan tidak mengetahui keberadaan UTE di Kanca Perum Pegadaian. Hal ini memberikan indikasi bahwa kegiatan promosi yang dilakukan baik oleh Kanca maupun UTE sendiri adalah kurang gencar, kecuali pada Kanca Jember yang sangat gencar melakukan promosi karena Kanca tersebut concern terhadap perkembangan UTE.

2.

Selain itu, gambaran efektivitas per tenaga kerja UTE berdasarkan omzet tahun 2000 menunjukkan bahwa UTE Pasar Senen mempunyai efektivitas yang paling tinggi sebesar Rp.1,2 milyar per tahun dan kemudian UTE Jember dengan efektivitas sebesar Rp.0,6 milyar per tahun. Sebaliknya, UTE Kebayoran Baru mempunyai efektivitas per tenaga kerja yang paling rendah sebesar Rp.64 juta per tahun dan kemudian UTE Tangerang dengan efektivitas hanya Rp.74 juta per tahun.

5