Pedoman Sertifikasi Guru 2007

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

UNTUK:

LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

ii

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan kualifikasi akademik guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan social yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Mengingat pelaksanaan sertifikasi di atas, banyak melibatkan instansi terkait agar dapat dilakukan penjaminan mutu pelaksanaan yang memadai diperlukan pedoman sertifikasi. Secara garis besar panduan sertifikasi guru ini berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio, prosedur penyelenggaraan diklat profesi guru, dan konsorsium sertifikasi guru. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kerja oleh berbagai instansi terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada`tahun 2007. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dalam mewujudkan pedoman ini. Mudah-mudahan Sertifikasi guru dalam jabatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Jakarta, Juni 2007 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro NIP 130 889 802

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

iii v

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. TUJUAN D. SASARAN

1 1 2 2 2

BAB II

PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. PROSEDUR B. MEKANISME 1. Peserta 2. Institusi dan Peserta 3. Penilaian Portofolio 4. Diklat Profesi Guru 5. Rayonisasi LPTK 6. Jadwal

3 3 4 4 5 11 15 16 18

BAB III

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU A. RASIONAL B. DASAR HUKUM C. TUJUAN D. ORGANISASI E. PENETAPAN KONSORSIUM F. DESKRIPSI TUGAS UNSUR-UNSUR KSG G. TIM AD HOC H. PEMBIAYAAN

19 19 19 20 20 21 21 22 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

25

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

v

DAFTAR LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 .

Format A1 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Prosedur Pengelolaan Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Format A2 Formulir Biodata Peserta Sertifikasi Guru Tatacara Pemberian Nomor Peserta Koding Bidang Studi (Mapel) Sertifikasi Guru Format B1 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru Kabupaten/Kota Format B2 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru Provinsi Berita Acara Serah Terima Dokumen Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Berita Acara Serah Terima Biodata ke Dinas Pendidikan Provinsi Berita Acara Serah Terima Dokumen Portofolio dari Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten/Kota Kepada Rayon LPTK Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Portofolio

25 27 28 30 41 49 50 51

Format C1 Penilaian Portofolio Individual

55

Format C2 Penilaian Portofolio Gabungan

56

Format C3 Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio

57

Format C4 Daftar Portofolio tiap Asesor

58

Daftar Hasir Asesor

59

Tanda Pengenal Asesor

60

Mekanisme Penilaian Portofolio

61

Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio Dari Psg Kepada Asesor Untuk Dinilai Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio Dari Asesor Kepada Psg Setelah Dinilai Rambu-Rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Untuk Kuota 2006 Rambu-Rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Untuk Kuota 2007 Contoh Substansi Sertifikasi Pendidik

63

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

vi

52 53 54

64 65 67 69

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007

vii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV jurusan/program studi PGSD/Psikologi/ Pendidikan Lainnya, sedangkan guru Matematika SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D-IV jurusan/program studi Matematika atau Pendidikan Matematika. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta). Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Sementara itu, di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Namun semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu. Mengingat proses setifikasi banyak melibatkan instansi dan pada tahun 2007 ini baru pertama kali diselenggarakan maka diperlukan pedoman sertifikasi guru dalam jabatan.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

1

B. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Pendidikan Nasional.

2.

Nomor

20

tahun

2003

tentang

Sistem

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

5.

Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253.

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

C. TUJUAN Tujuan penyusunan pedoman sertifikasi guru ini adalah memberikan acuan kerja bagi instansi yang terkait terutama LPTK, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan.

D. SASARAN Sasaran utama pedoman ini adalah (1) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam jabatan, (2) Dinas Pendidikan Provinsi, (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (4) guru peserta sertifikasi, dan (5) pihak-pihak lain yang terkait.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

2

BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

A. PROSEDUR Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas LPTK, Ditjen DIKTI, dan Ditjen PMPTK. Secara umum mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 2.1. SERTIFIKAT PENDIDIK

Lulu s

GURU DALAM JABATAN S1/D4

PENILAIAN PORTOFOLI O

Tidak Lulus

KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO

DIKLAT PROFESI GURU PELAKSAN AAN DIKLAT

UJIA N

Lulus

Tidak Lulus

DINAS PENDIDIKAN

KAB/KOT A

Tidak Lulus

UJIAN ULANG (2X)

Lulus

Gambar 2.1 Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

3

Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. 1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.

2. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelengara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut. 3. Rayon LPTK Penyelengara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra. 4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.

a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.

b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru. c. Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK peneyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio. d. Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertfikat Pendidik.

e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

6. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka ramburambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). 7. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

B. MEKANISME 1.

Peserta

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

4

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

2.

Institusi dan Peserta

Sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Depdiknas (Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan LPTK penyelenggara. Keterkaitan berbagai institusi dan peserta dalam pelaksanaan sertifikasi guru disajikan pada Gambar 2.2.

DEPDIKNAS DITJEN PMPTK DITJEN DIKTI

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURUUNSUR DIKTI, PMPTK, LPTK

Koordinasi

Nomor Registrasi

Informasi

Rekap

DINAS PEND peserta PROVINSI (PANITIA SERTIFIKASI GURU) Informasi

Hasil

RAYON LPTK PENYELENGGARA

Rekap peserta

DINAS PEND KAB/KOTA (PANITIA SERTIFIKASI GURU) Informasi

Hasil

Sinkronisasi dan Standarisasi

Berkas Portofolio

Berkas Portofolio Hasil

Sertifikat Pendidik

Hasil

GURU PESERTA SERTIFIKASI

Gambar 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Gambar 2.2 menunjukkan saling keterkaitan berbagai institusi dalam sertifikasi guru. Aktivitas di setiap institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No 1

Aktivitas Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), melakukan hal-hal sebagai

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

5

No

Aktivitas berikut. a. Sinkronisasi kegiatan antarunit terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru. b. Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan mekanisme Sertifikasi Guru. c. Mengkoordinasikan pengembangan Panduan Sertifikasi Guru (untuk LPTK, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peserta) d. Mengkoordinasikan pengembangan Instrumen Portofolio. e. Mengembangkan kriteria asesor. f. Menyelenggarakan sistem manajemen informasi sertifikasi guru. g. Menyusun rambu-rambu jadwal pelaksanaan sertifikasi guru. h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru.

2

a. Depdiknas, melakukan hal-hal sebagai berikut. 1) Menetapkan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang terdiri atas unsur Ditjen DIKTI, Ditjen PMPTK, dan Wakil LPTK. 2) Menetapkan LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dan rayonisasi (LPTK Induk dan LPTK Mitra). b. Ditjen Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut.

1) Mengembangkan naskah akademik sertifikasi guru. 2) Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru. 3) Menyusun naskah akademik KSG. 4) Memfasilitasi kegiatan KSG. 5) Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru. 6) Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru. 7) Mengembangkan panduan sertifikasi guru 8) Mengembangkan instrumen portofolio. 9) Mengembangkan sistem manajemen informasi sertifikasi guru. 10) Mengembangkan sistem Diklat Profesi Guru. 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru. 12) Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru. 13) Melaksanakan sosialisasi kepada LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

c. Ditjen PMPTK melakukan hal-hal sebagai berikut. 1) Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di lingkungan Depdiknas di setiap

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

6

No

Aktivitas kabupaten/kota. 2) Mengembangkan formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru (Format A1) (Lampiran 1) dan biodata peserta sertifikasi guru (Format A2) (Lampiran 3). 3) Mengembangkan sistem manajemen informasi peserta sertifikasi guru. 4) Menetapkan kriteria peserta sertifikasi guru.

5) Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menjabarkan rambu-rambu kriteria seleksi internal provinsi. 6) Mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. 8) Melakukan pemrosesan data (scanning) Format A1 dan mengolah data pascasertifikasi guru. 9) Menetapkan Nomor Registrasi Guru bagi guru yang telah mendapat Sertifikat Pendidik untuk diusulkan mendapatkan tunjangan profesi pendidik. 10) Memfasilitasi Pelaksanaan Diklat Profesi Guru.

11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru. 3

Dinas pendidikan provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut. a. Membentuk panitia sertifikasi guru tingkat provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut. 1) Menerima dokumen dari Ditjen PMPTK yang meliputi: a) instrumen portofolio, b) pedoman sertifikasi guru bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, c) pedoman sertifikasi guru bagi peserta, d) daftar kuota peserta sertifikasi guru untuk masingmasing kabupaten/kota, e) jadwal pelaksanaan sertifikasi guru. 2) Mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru ke dinas pendidikan kabupaten/kota. 3) Melaksanakan sosialisasi program sertifikasi kepada dinas kabupaten/kota dan guru di wilayah kerjanya. 4) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan dinas pendidikan kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain: penyerahan Format A1, Format A2, dan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

7

No

Aktivitas rekapitulasi guru; pengiriman berkas portofolio ke LPTK penyelenggara. 5) Menerima Format A1 dan meneruskan ke Ditjen PMPTK.

6) Menghimpun dan mengirimkan Format A2 ke LPMP setempat. 7) Merekap peserta sertifikasi guru dari dinas pendidikan kabupaten/kota. b. Memfasilitasi kegiatan Panitia Sertifikasi Guru. c. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sertifikasi guru di wilayahnya. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru. e. Memfasilitasi pelaksanaan Diklat Profesi Guru. 4

Dinas pendidikan kabupaten/kota bertugas sebagai berikut. a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru tingkat kabupaten/kota dengan tugas-tugas sebagai berikut. 1) Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur sertifikasi guru kepada guru di wilayahnya. Sosialisasi minimal mencakup informasi tentang: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara), (4) syarat mengikuti prosedur serifikasi, dan (5) prosedur penyusunan portofolio. 2) Membuat daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK. 3) Menetapkan peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. 4) Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru diwilayahnya dengan tata cara sesuai dengan Lampiran 4. 5) Menerima Format A1 sejumlah peserta sertifikasi guru dari Ditjen PMPTK. 6) Menggandakan Pedoman Sertifikasi Guru, Instrumen Portofolio, Panduan Penyusunan Portofolio, dan Format A2 sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di wilayahnya. 7) Mendistribusikan nomor peserta, Format A1, Format A2, Pedoman Sertifikasi Guru, Instrumen Portofolio, dan Panduan Penyusunan Portofolio kepada guru yang masuk kuota. 8) Menghimpun, memverifikasi, dan mengadministrasikan Format A1 dan Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi guru. Tatacara pengelolaan Format A1 dijelaskan di Lampiran 2.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

8

No

Aktivitas

9)

Membuat rekapitulasi peserta sertifikasi guru mengggunakan Format B1 (Rekap Peserta Sertifikasi Kabupaten/Kota) (Lampiran 6). Dokumen dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy Excel. 10) Menyerahkan kepada dinas pendidikan provinsi dokumen sebagai berikut. a) Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai rekapitulasinya dalam bentuk hard copy dan soft copy Excel. Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Formulir Pendaftaran (BA-PF 1) (Lampiran 8). b) Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai rekaputulasinya dengan Format B2 (Lampiran 7). Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Biodata (BA -PF 2) (Lampiran 9). 11) Menghimpun dokumen portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi guru masing-masing rangkap dua. 12) Merekap peserta yang meyerahkan portofolio dengan Format B1 (Lampiran 6). 13) Menyerahkan dokumen kepada Rayon LPTK sebagai berikut. a) Portofolio, masing-masing rangkap dua.

b) Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta. c) Pas photo terbaru, berwarna, ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 4 lembar. Di bagian belakang setiap photo dituliskan identitas peserta (nama dan nomor peserta). Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Portofolio (BA-PF 3) (Lampiran 9). 14) Menerima dokumen hasil penilaian portofolio guru dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. 15) Menindaklanjuti hasil penilaian portofolio: a) meneruskan pengumunan kepada peserta sertifikasi,

b) meminta peserta yang lulus menunggu pengumuman lebih lanjut untuk memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi dari Depdiknas, c) mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, selanjutnya diserahkan kembali ke Rayon LPTK, d) mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus mengikuti DPG. b. Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

9

No

Aktivitas Sertifikasi terutama berkaitan dengan pengiriman dokumen portofolio dan tindak lanjut hasil penilaian portofolio (melengkapi dokumen portofolio dan DPG). c. Memfasilitasi pelaksanaan Diklat Profesi Guru.

5

Rayon LPTK Rayon LPTK terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra sesuai dengan penetapan Depdiknas. LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG), dengan tugas sebagai berikut. a. Merencanakan penilaian portofolio. b. Menerima dokumen Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti. c. Mengembangkan sistem rekrutmen asesor. d. Merekrut asesor berdasarkan kriteria yang dikembangkan Ditjen Dikti (asesor yang telah dibina oleh Ditjen Dikti tahun 2006 memperoleh prioritas). e. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor.

f. Meminta asesor dari rayon lain apabila dalam rayon tersebut tidak g.

h. i. j. k. l.

terdapat asesor prodi yang relevan. Menerima dokumen portofolio dari dinas pendidikan kabupaten/kota beserta daftar rekapitulasinya. Mengadministrasikan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya. Mengundang asesor, melakukan pengarahan (coaching), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio. Melakukan entry data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya. Menetapkan hasil penilaian portofolio:

1) lulus uji sertifikasi, 2) melengkapi dokumen portofolio, 3) mengikuti diklat profesi guru. m. Memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Rektor LPTK ketua rayon. Format Sertifikat Pendidik tertera di Lampiran 23. n. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Diklat Profesi Guru. o. Memberi Nomor Pokok Peserta Diklat Profesi Guru. p. Melaksanakan penilaian ulang portofolio oleh asesor yang sama bagi peserta yang telah dilengkapi kekurangan dokumen portofolio.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

10

No

Aktivitas

q. Melaksanakan ujian ulang bagi peserta Diklat Profesi Guru yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak dua kali dengan rentang waktu sekurang-kurangnya dua minggu terhitng sejak tanggal pengumuman. r. Melaporkan peserta sertifikasi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru dengan menggunakan Format C3 (Lampiran 14), melalui KSG. s. Melaporkan hasil sertifikasi kepada Ditjen PMPTK melalui KSG, dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. t. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel. 6

Guru Peserta Sertifikasi Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut. a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Setelah mengikuti sosialisasi tersebut, Guru harus memahami berbagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut. 1) Guru minimal lulusan S1 atau D-IV.

2) Telah menjadi guru tetap (minimal 2 tahun) pada suatu sekolah

b.

c. d.

yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari lembaga yang berwenang mengangkat. 3) Syarat lain yang ditetapkan oleh Depdiknas, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Guru yang terseleksi sebagai peserta sertifikasi memperoleh: (1) No. Peserta, (2) Instrumen Portofolio, (3) Format A1 dan Format A2 dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Mengikuti sertifikasi guru di bawah koordinasi dinas pendidikan kabupaten/kota. Guru mengisi Format A1, Format A2, menyiapkan pas photo terbaru berukuran 3 x 4 (berwarna) 4 lembar, dan menyusun portofolio, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Di belakang setiap photo dituliskan nama dan nomor peserta. Guru menunggu hasil penilaian portofolio.

e. f. Jika lulus, peserta memperoleh Sertifikat Pendidik. g. Jika tidak lulus, peserta memperoleh rekomendasi dari LPTK

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

11

No

Aktivitas penyelenggara sertifikasi: 1) Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, atau 2) Mengikuti Diklat Profesi Guru di LPTK penyelenggara sertifikasi. 3) Di akhir Diklat Profesi Guru dilakukan uji kompetensi. Apabila tidak lulus, guru diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sampai dua kali. Bila tidak lulus lagi, guru diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama dan departemen lain, menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas.

3.

Penilaian Portofolio

Mekanisme penilaian portofolio terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Uraian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Persiapan 1) Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG), minimal dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut. No. 1. 2. 3.

Unsur Kepanitiaan Ketua Rayon Wakil Ketua Sekretaris dan Wakil Sekretaris

4.

Bendahara dan Wakil Bendahara

5.

Sie Penilaian Portofilio Sie Diklat Profesi Guru Sie Asesor

6. 7.

Kriteria Personalia Pimpinan LPTK Induk Penyelenggara Sertifikasi. Pimpinan LPTK Mitra Penyelenggara Sertifikasi. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; serta mampu mengelola keuangan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memiliki wawasan tentang sertifikaai guru dan asesmen. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat. Memiliki wawasan tentang sertifikaai guru dan asesmen.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

12

No. 8.

Unsur Kepanitiaan Sie Lain

Kriteria Personalia Sesuai kebutuhan.

2) PSG menyusun deskripsi tugas tiap unsur kepanitiaan. 3) Merekrut calon asesor portofolio. Kriteria asesor sebagai berikut. a)

Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan/pembekalan asesor. b) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas dalam menilai portofolio.

c)

Memiliki komitmen, kinerja yang baik, dan sanggup melaksanakan penilaian portofolio guru secara objektif.

d)

Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 kependidikan dan S2 kependidikan; atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan; atau S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan, atau S1 dan S2 nonkependidikan yang sudah memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach).

4) Tiap LPTK penyelenggara sertifikasi guru memilih calon asesor untuk mengikuti pelatihan/pembekalan asesesor dalam portofolio guru yang diselenggarakan Rayon LPTK.

menilai

dokumen

5) PSG melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru antarLPTK dalam satu rayon, dengan agenda antara lain: (1) (2) (3) (4)

penentuan penentuan penentuan penentuan

sekretariat pelaksanaan sertifikasi guru, tempat pelaksanaan penilaian portofolio, jadwal pelaksanaan penilaian portofolio, tempat dan jadwal DPG.

6) Rayon

LPTK menerima dokumen portofolio dari dinas kabupaten/kota dan Daftar Rekapitulasi Peserta Sertifikasi.

pendidikan

7) PSG menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Portofolio (BA-PF 4) dan menggandakan sesuai kebutuhan (Lampiran 11).

8) PSG membuat Daftar Penilaian Portofolio Individual dalam format excel yang dilengkapi dengan nama peserta, dan nama asesor (Format C1/Lampiran 12); dan mencetak sesuai dengan jumlah asesor, dalam format excel.

9) PSG membuat Daftar Penilaian Portofolio Gabungan yang telah dilengkapi dengan nama peserta, dan nama dua asesor (Format C2/ Lampiran 13); dan mencetak sesuai dengan jumlah pasang asesor, dalam format excel.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

13

10) PSG membuat Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio (Format C3/Lampiran 14), dalam format excel.

11) PSG mengidentifikasi dan melakukan pengemasan dokumen portofolio tiap asesor disertai dengan Daftar Portofolio kepada tiap asesor (Format C4/Lampiran 15). Setiap satu dokumen portofolio dinilai oleh 2 (dua) orang asesor. Satu kemasan terdiri atas maksimal sepuluh bendel dokumen portofolio peserta.

12) PSG menyiapkan Daftar Hadir Asesor (Lampiran 16) 13) PSG menyiapkan Tanda Pengenal Asesor (Lampiran 17) 14) PSG menyiapkan Panduan Pelaksanaan Penilaian Portofolio (Lampiran 18). 15) PSG menyiapkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio tiap asesor yang telah dipak disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (kosong) dari PSG kepada setiap asesor (BA-PF 2/Lampiran 19).

16) PSG menyiapkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Portofolio tiap asesor disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (yang telah diisi oleh Asesor) dari Tiap Asesor kepada PSG (BA-PF 3/Lampiran 20).

17) PSG menyiapkan hardware dan petugas entry data hasil penilaian portofolio.

18) PSG menyiapkan format-format Surat Pertanggungjawaban keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan 1) PSG menyiapkan hardware, sofware, brainware, dan ATK di tempat penilaian portofolio sesuai kesepakatan rapat rayon.

2) PSG membawa Dokumen Portofolio tiap asesor yang telah dikemas1 disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio ke tempat penilaian.

3) PSG memberikan Dokumen Portofolio Tiap Asesor yang telah dikemas disertai dengan Daftar Penilaian Portofolio Individual (kosong) kepada Asesor terkait untuk dinilai secara independen (Dengan Berita Acara: BA-PF 2/Lampiran 19).

4) PSG

mengadakan pertemuan teknis (technical meeting) persiapan penilaian portofolio dengan para asesor. Informasi yang diberikan antara lain: (a) mekanisme penilaian portofolio secara umum, (b) mekanisme penilaian portofolio individual,

1

Dapat diikat dengan rafia

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

14

(c) mekanisme penyerahan hasil penilaian portofolio individual kepada petugas entry data, (d) mekanisme verifikasi skor yang berbeda (di luar toleransi) antara dua asesor penilai portofolio yang sama. (e) mekanisme entry data perbaikan skor setelah dilakukan verifikasi antar dua asesor penilai portofolio yang sama, (f) mekanisme penandatangan Berita Acara Hasil Penilaian Portofolio, (g) informasi lain yang dianggap perlu.

5) PSG mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas penilaian dokumen portofolio.

6) PSG memberikan layanan akademik dan administratif kepada para asesor. 7) PSG menerima hasil penilaian portofolio dari asesor Individual yang telah diisi oleh asesor (Format C1/Lampiran 12) dan melakukan entry data.

8) PSG mencetak hasil penilaian portofolio dan memberikan kembali kepada asesor untuk diverifikasi apabila terdapat skor yang beda secara mencolok tiap unsur antar dua asesor (Format C1/Lampiran 12). Dua Asesor harus melakukan verifikasi hasil penilaian portofolio untuk mencapai kesepakatan jika hasil penilaian antardua asesor di setiap unsur melebihi angka sebagai berikut. (a) Kualifikasi dan tugas pokok (40) (b) Pengembangan profesi (25) (c) Pendukung profesi (10)

9) Meskipun beda skor atardua asesor kurang dari batasan di atas, namun bila skor total salah satu asesor di bawah batas lulus; maka kedua asesor harus melakukan kesepakatan secara objektif. Apabila tidak terjadi kesepakatan antardua asesor maka diperlukan penilaian oleh asesor ketiga.

10) PSG melakukan re-entry data setelah dua asesor mencapai kesepakatan objektif dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas.

11) PSG mencetak hasil Penilaian Portofolio Gabungan (Format C2) dan memberikan kepada asesor untuk ditandatangani oleh dua asesor.

12) PSG memberikan Berita Acara Hasil Penilaian Portofolio (BA-PF 4/Lampiran 20) untuk ditandatangani oleh dua asesor, beserta lampirannya berupa Hasil Penilaian Individual Tiap Asesor (Format C1) dan Hasil Penilaian Gabuangan (Format C2); dan meminta kembali Berita Acara tersebut.

13) PSG meminta berkas hasil penilaian awal beserta skor yang dicoret dan diparaf oleh asesor terhadap hasil kesepakatan objektif untuk diarsipkan. Coretan tidak boleh dilakukan di tipe-x.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

15

14) PSG mencetak Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio Tiap Mapel (Lampiran 14).

15)

PSG membuat laporan pelaksanaan dan hasil penilaian portofolio kepada Ketua Rayon.

16) PSG mengadministrasikan Hasil Penilaian Individual (sebelum kesepakatan dan mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip.

17) PSG mengadministrasikan dokumen portofolio setelah selesai dinilai oleh asesor sebagai arsip.

4.

Diklat Profesi Guru

a. Tujuan Diklat Profesi Guru Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan sebagai guru profesional yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Peserta DPG Peserta DPG adalah guru peserta program sertifikasi yang belum lulus pada penilaian portofolio dan direkomendasikan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi untuk mengikuti DPG.

c. Tipe DPG DPG terdiri atas dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Penentuan tipe DPG bagi peserta yang belum lulus didasarkan pada pencapaian hasil skor penilaian portofolio.

d. Mekanisme Kerja DPG a) Penentuan peserta DPG oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. b) DPG diselenggarakan oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. c) DPG diakhiri dengan uji kompetensi guru yang dilakukan oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.

d) Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang di LPTK sebanyak dua kali dengan tenggang waktu se kurang-kurangnya dua minggu sejak tanggal pengumuman. e) Peserta yang telah mengukuti ujian ulang sebanyak dua kali namun masih belum lulus, maka diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

e. Materi DPG

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

16

Materi DPG mencakup empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) sosial, (3) kepribadian, dan (4) profesional. Jabaran rinci materi DPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi.

5.

Rayonisasi LPTK

a. Rasional Pentingnya dilakukan rayonisasi penyelenggaraan dalam jabatan didasarkan pada pertimbangan agar:

sertifikasi

guru

1) penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai pihak antara lain Depdiknas, Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan KSG ke LPTK penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien;

2) LPTK

yang memiliki jumlah program studi yang terbatas, memungkinkan untuk pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan jenis keahlian guru di sekolah sangat beragam dengan cara memanfaatkan asesor antar LPTK dalam satu rayon atau antar LPTK di luar rayon,

3) objektivitas penilaian terjamin dan mengurangi beban psikologis asesor (tidak menilai portofolio guru se daerah atau yang dikenal).

b. Mekanisme Kerja Bagan organisasi Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru, disajikan pada Gambar 2.3. Mekanisme kerja Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi guru diuraikan sebagai berikut.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

17

PROVINSI X

Penilaian PF

Penilaian PF

RAYON I (LPTK INDUK)

RAYON II (LPTK INDUK)

RAYON III (LPTK INDUK)

LPTK-MITRA

LPTK-MITRA

LPTK-MITRA

Diknas Kab/kota

Diknas Kab/kota

Diknas Kab/kota

Diknas Kab/kota

Diknas Kab/kota

PF diserahkan

PF diserahkan

Penilaian PF

Diknas Kab/kota

GURU TK-SD-SMP-SMA-SMK-SLB PESERTA SERTIFIKASI SERTIFIKASI KOORDINASI

Gambar 2.3 Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

Penjelasan Bagan Rayonosasi LPTK Penyelengara Sertifikasi Guru.

1) LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru (PSG).

2) PSG merencanakan pelaksanaan penilaian portofolio. 3) Apabila dalam rayon tidak terdapat prodi yang relevan dengan keahlian yang dinilai maka rayon dapat meminta bantuan asesor dari rayon lain. 4) Penilaian portofolio oleh asesor dilakukan secara konsinyasi (dilakukan dalam tempat dan waktu yang sama) yang dikoordinasikan oleh LPTK Induk

5) PSG mengadministrasikan hasil penilaian portofolio. 6) Rayon LPTK melaporkan peserta yang lulus ke Ditjen PMPTK dengan tembusan KSG, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidkan kabupaten/ kota.

7) Rayon LPTK menerbitkan Sertifikat Pendidik yang ditandatangani oleh Rektor LPTK Induk selaku Ketua Rayon dan mengirimkannya kepada guru yang telah lulus sertifikasi.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

18

8) PSG merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi DPG 9) PSG merencanakan dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan lebih lanjut secara operasional dituangkan dalam perjanjian kerja.

6.

Jadwal

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007 meliputi dua kelompok sasaran, yaitu kuota tahun 2006 sebanyak 20.000 orang guru dan kuota tahun 2007 sebanyak 170.450 orang guru. Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru untuk kuota 2006 disajikan pada Lampiran 21, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru untuk kuota 2007 disajikan pada Lampiran 22.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

19

BAB III KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

A.

RASIONAL

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru dan dosen adalah pendidik profesional. Untuk itu dalam rangka menjamin kualitas guru perlu dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu pendidik yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi diharapkan kinerja guru meningkat yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Sesuai Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2), institusi penyelenggara sertifikasi guru adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan, lazimnya disebut lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Penetapan LPTK penyelenggara sertifikasi guru berdasarkan berbagai pertimbangan objektif yang terkait dengan (1) keberadaan dan kualitas sumberdaya manusia, (2) kualitas proses pembelajaran sebagai wujud pelaksanan tridharma perguruan tinggi, (3) peringkat akreditasi BAN-PT, (4) jumlah program studi kependidikan yang ada (S1, S2, dan S3), (5) komitmen LPTK dalam memberikan laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) kepada Ditjen Dikti setiap akhir semeter, dan (6) ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Pelaksanaan sertifikasi guru melibatkan berbagai institusi, maka untuk standarisasi kualitas proses dan hasil sertifikasi guru diperlukan institusi berbentuk konsorsium (Konsorsium Sertifikasi Guru-KSG). Keanggotaan KSG terdiri atas berbagai institusi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu unsur Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan LPTK.

B.

DASAR HUKUM

1.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

20

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

C.

TUJUAN

1. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. 2. Standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru.

D.

ORGANISASI

Pengurus KSG terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Anggota konsorsium meliputi: unsur Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan LPTK. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, konsursium membentuk pelaksana harian yang terdiri atas: sekretaris eksekutif, devisi, dan tim ad hoc. Bagan organisasi KSG disajikan pada Gambar 3.1.

Mendiknas

Konsorsium Sertifikasi Guru BOARD Unsur Keanggotaan: Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan Perwakilan LPTK Struktur: Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Pelaksana Harian

Sekretaris Eksekutif

Sekretariat

Divisi Sistem Sertifikasi

Divisi Data dan Informasi

Divisi Instrument asi

Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

21

Ad AdHoc Hoc

Ad Hoc

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Konsorsium Sertifikasi Guru

E.

PENETAPAN KONSORSIUM

1.

Mendiknas konsorsium.

menetapkan:

ketua,

wakil

ketua,

dan

anggota

2.

Dalam melaksanakan tugas, konsorsium membentuk pelaksana harian yang terdiri atas divisi sesuai kebutuhan, dan tim ad hoc yang diketuai oleh sekretaris eksekutif. 3. Sekretaris eksekutif dalam melaksanakan tugas keseharian dibantu oleh divisi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

4.

Sekretaris eksekutif dapat membentuk membantu pelaksanaan tugas divisi. 5. Konsorsium menetapkan keputusan Ketua Konsorsium.

tata

kerja

tim ad

hoc

konsorsium

untuk dengan

6. Konsorsium dan Pelaksana Harian dibantu sekretariat yang berkedudukan di Ditjen Dikti.

F.

DESKRIPSI TUGAS UNSUR-UNSUR KSG

Tugas setiap unsur KSG sebagai berikut.

1. Sekretaris Eksekutif a.

Melaksanakan kebijakan Board Konsorsium Sertifikasi Guru dalam kegiatan sehari-hari.

b.

Mengkoordinasikan kegiatan divisi dan tim ad hoc.

c.

Melakukan koordinasi dengan berbagai institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru.

d.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja divisi dan tim ad

hoc.

e.

Menyusun program kerja konsorsium.

f.

Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas harian konsorsium.

2. Sekretariat a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas sekretaris eksekutif.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

22

b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas divisi dan tim ad hoc. c. Mengadministrasikan dokumen hasil kerja divisi dan tim ad hoc. 3. Divisi Sistem Sertifikasi a. Menyusun naskah akademik sistem sertifikasi guru. b. Mengembangkan rambu-rambu kurikulum Diklat Profesi Guru (DPG). c. Mengembangkan pedoman penyelenggaraan DPG. d. Mengembangkan rambu-rambu sistem evaluasi DPG. e. Mengembangkan

mekanisme dan prosedur penyelenggara sertifikasi guru (Panduan Sertifikasi).

penetapan

f. Menetapkan rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru. g. Menyusun

naskah akademik sertifikasi guru prajabatan.

dan

pedoman

penyelenggaraan

h. Menyusun rambu-rambu analisis kebutuhan asesor menurut rayon, jenjang pendidikan, dan mapel/bidang keahlian.

i. Menyusun rambu-rambu pedoman rekrutmen, pembekalan, dan pemberdayaan asesor.

j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi. 4. Divisi Instrumentasi a. Mengembangkan indikator kompetensi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru.

b. Mengembangkan rambu-rambu instrumen tes awal calon mahasiswa PPG.

c. Mengembangkan instrumen tes tulis perserta PPG dan mengelola bank soal.

d. Mengembangkan instrumen tes kinerja peserta PPG. e. Mengembangkan instrumen portofolio guru beserta rubriknya. f. Mengembangkan instrumen lain yang terkait dengan sertifikasi guru. g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan devisi. 5. Divisi Data dan Informasi a. Mengumpulkan dan mengolah data peserta sertifikasi guru. b. Mengelola sistem registrasi guru yang bersertifikat. c. Mengelola sistem informasi sertifikasi guru.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

23

d. Menaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru.

e. Menampung,

menganalisis,

dan

menindaklanjuti

masukan

masyarakat.

f. Menyusun laporan kegiatan divisi.

G.

TIM AD HOC

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan sekretaris eksekutif.

H.

PEMBIAYAAN

1.

Biaya opersional kegiatan Konsorsium Sertifikasi Guru dibebankan pada DIPA unit utama di lingkungan Depdiknas yang berkaitan dengan Sertifikasi Pendidik.

2.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

24

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

25

LAMPIRAN 1 FORMAT A1 FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

26

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

27

LAMPIRAN 2 PEROSEDUR PENGELOLAAN FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU

1 Formulir Pendaftaran Format A1 diproduksi oleh Depdiknas.

6

Di kirim ke Depdiknas (Ditjen PMPTK) untuk diproses lebih lanjut.

Dikirim ke Dinas Pend Kab/Kota dengan jumlah yang sama dengan kuota Kab/Kota.

Hasil proses registrasi dicocokkan dengan format rekap Dinas Pendidikan Provinsi

Dikirim dgn berita acara

2

Dinas pendidikan Kab/Kota mendistribusikan kepada peserta yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan.

3 Peserta sertifikasi mengisi formulir sesuai dengan petunjuk pengisian

Diserahkan ke Dinas Pend Kab/Kota 4 disusun nomor kecil diatas. Dimasukkan plastik, per plastik diisi maksimum 30 peserta. Dimasukkan amplop Cover amplop diberi catatan tentang isi amplop. Dikirim ke Dinas Pend Provinsi dengan berita acara.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

28

5

Di Dinas Pend Provinsi. Diverifikasi oleh Panitia Sertifikasi Provinsi. Amplop ditutup dan ditandatangani oleh Petugas Dinas Pend Kab/Kota. Semua berita acara tidak masuk ke dalam amplop

LAMPIRAN 3 FORMAT A2 FORMULIR BIODATA PESERTA SERTIFIKASI GURU BIODATA PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 KELURAHAN/KECAMATAN

: ………………………………………………………………………………………………………

KABUPATEN/KOTA PROPINSI

: ………………………………………………………………………………………………………

NOMOR PESERTA

: ………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………………

1.

IDENTITAS

a. INSTANSI/NAMA SEKOLAH b. NAMA LENGKAP c. NIP/NIK d. GELAR AKADEMIK e. TEMPAT LAHIR f. TGL_LAHIR

/

/

g. JENIS KELAMIN

1. Laki-Laki

h. AGAMA

1. Islam

i. STATUS KAWIN

1. Kawin

j. STATUS KEPEGAWAIAN

1. PNS

2. Perempuan 2. Protestan

3. Katholik

2. Belum Kawin :

4. Hindu

5. Budha

6. Khong Hu Chu

3. Duda/Janda

a. Pendidik b. Tenaga Kependidikan

2. Non PNS :

a. Guru Tetap

e. Guru Honor Daerah

b. Guru Tidak Tetap

f. Guru Sukarelawan

c. Guru Bantu

g. Lainnya ……………

d. Guru Yayasan

k. PANGKAT/GOLONGAN (Khusus PNS)

1. I/a

2. I/b

3. I/c

4. I/d

5. II/a

6. II/b

7. II/c

8. II/d

9. III/a

10. III/b

11. III/c

12. III/d

13. IV/a

14. IV/b

15. IV/c

16 IV/d

17. IV/e

18. lainnya ……

TMT PNS

/

/

m. TMT_TUGAS

/

/

l.

n. NO KTP o. ALAMAT_RUMAH

RT

(Sesuai KTP) KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROPINSI KODE POS

-

p. TELEPON RUMAH q. NO HP

2. a. Nama Suami/Istri b. Pekerjaan

SUAMI/ISTRI : 1. PNS

2. Non PNS

c. NIP (apabila suami/istri sebagai PNS)

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

29

RW

3.

ANAK

a.

Jumlah Anak Nama

b.

Status Anak

Nama Orangtua (Ibu Kandung)

Tempat Lahir

Jenjang Sekolah

Tanggal Lahir

Tahun Masuk

:

4.

BEASISWA No.

Jenis

Penyelenggara

5.

Sumber Dana

Tahun Masuk awal akhir

Sumber Dana

Tujuan (Tempat)

INFORMASI STUDI BANDING No.

Jenis Studi Banding

Penyelenggara

6.

Tahun

HASIL NILAI UJIAN DAN UAN YANG DIAJARKAN No.

Mata Pelajaran

Nilai Tertinggi

7.

Nilai Terendah

Tahun

Jumlah Siswa

INFORMASI TUNJANGAN No.

Jenis Tunjangan

Tahun Menerima

8.

Instansi yang Memberi

Sumber Dana

LAIN - LAIN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mengetahui : Kepala Sekolah :

Peserta …………………………………

2007

………………………………………….. Kab/Kota ……………………………….

……………………………………………

…………………………………………

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

30

LAMPIRAN 4 TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA

Rincian digit pada nomor peserta sebagai berikut.

Gambar Deskripsi Nomor Peserta

Contoh: Guru SMP dalam matapelajaran matematika di SMP provinsi Bengkulu (koding 26) Kabupaten Lebong (koding 07) sebagai pengikut sertifikasi tahun 2007. Daftar urut peserta di Dinas Pendidikan Kab. Lebong adalah nomor 108. Maka nomor peserta nya adalah: 07260709400108 Tatacara menulis nomor tidak boleh memakai spasi. Contoh salah adalah sbb: 07 2607 094 00108

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

31

Daftar provinsi (digit 3 dan 4) dan kabupaten kota (digit 5 dan 6)

Provinsi DKI Jakarta

Jabar

Jateng

Kode Provinsi 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Kode Kabupaten 01 60 60 60 60 60 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 61 62 63 65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Kab_Nama Kab. Kep Seribu Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Kerawang Kab. Bekasi Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Megelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

32

Provinsi

Yogyakart a

Jatim

Kode Provinsi 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04

Kode Kabupaten 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 01 02 03 04

Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunung Kidul Kab. Kulonprogo

04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kota Yogyakarta Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Kediri Kab. Nganjuk Kab. Blitar Kab. Tulungagung Kab. Trenggalek Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Bondowoso Kab. Situbondo

Kab_Nama

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

33

Provinsi

NAD

Sumut

Kode Provinsi 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Kode Kabupaten 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16

Kab_Nama Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Pamekasan Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kota Surabaya Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Batu Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeulue Kab. Bireuen Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Gayo Luas Kab. Aceh Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Bener Meriah Kota Sabang Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Simalungun Kab. Dairi Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Selatan Kab. Nias Kab. Mandailing Natal Kab. Toba Samosir

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

34

Provinsi

Sumbar

Riau

Jambi

Kode Provinsi 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10

Kode Kabupaten 17 18 19 20 21 60 61 62 63 64 65 66 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 60 62 64 66 68 70 72 01 02 04 05 08 09 10 11 14 60 62 01 02 03 04 05 06 07

Kab_Nama Kab. Nias Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Lima Puluh Kota Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sawah Lunto Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Bangko Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Kerinci Kab. Muara Jambi Kab. Tebo

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

35

Provinsi

Sumsel

Lampung

Kalbar

Kalteng

Kode Provinsi 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kode Kabupaten 08 09 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 60 61 62 64 01 02 03 04 05 06 07 08 60 61 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Kab_Nama Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Timur Kota Jambi Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Oku Selatan Kab. Oku Timur Kota Palembang Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Sambas Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Barito Timur Kab. Sukamara Kab. Katingan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

36

Provinsi

Kalsel

Kaltim

Sulut

Sulteng

Kode Provinsi 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Kode Kabupaten 11 12 13 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 60 61 01 02 03 04 07 08 09 10 11 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 60 61 62 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60

Kab_Nama Kab. Lamandau Kab. Seruyan Kab. Murung Raya Kota Palangkaraya Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Kotabaru Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Pasir Kab. Kutai Kab. Berau Kab. Bulongan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Bolaang Mengondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kab. Kepl. Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kab. Banggai Kepulauan Kab. Donggala Kab. Poso Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Toli Toli Kab. Morowali Kab. Parigi Muotong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

37

Provinsi

Sulsel

Sultra

Maluku

Bali

Kode Provinsi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22

Kode Kabupaten 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 27 60 61 62 01 02 03 04 05 06 07 08 60 61 01 02 03 04 05 06 07 60 01 02 03 04 05 06 07 08

Kab_Nama Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Jeneponto Kab. Barru Kab. Bone Kab. Wajo Kab. Soppeng Kab. Bantaeng Kab. Bulukumba Kab. Sinjai Kab. Selayar Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Buton Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Kolaka Utara Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kota Kendari Kota Bau-Bau Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Ambon Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

38

Provinsi NTB

NTT

Papua

Bengkulu

Kode Provinsi 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26

Kode Kabupaten 60 01 02 03 04 05 06 07 60 61 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 60 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 60 01 02 03

Kab_Nama Kota Denpasar Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Kab. Jaya Pura Kab. Biak Numfor Kab. Yapen Waropen Kab. Marauke Kab. Jayawijaya Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Keerom Kab. Sarmi Kab. Asmat Kab. Mappi Kab. Boven Digul Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Supori Kab. Waropen Kab. Tolikara Kota Jayapura Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Selatan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

39

Provinsi

Maluku Utara

Banten

Babel

Gorontalo

Kep. Riau

Irjabar

Sulbar

Kode Provinsi 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33

Kode Kabupaten 04 05 06 07 08 60 01 02 03 04 05 06 60 61 01 02 03 04 60 61 01 02 03 04 05 06 60 01 02 03 04 60 01 02 03 04 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 60 01 02

Kab_Nama Kab. Muko-Muko Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pouwato Kab. Bonebolango Kota Gorontalo Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Fak-Fak Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Kaimana Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

40

Provinsi

Kode Provinsi 33 33 33

Kode Kabupaten 03 04 05

Kab_Nama Kab. Polewali Kab. Mamasa Kab. Majene

Catatan: (1) Untuk provinsi yang belum ada maka pada digit 3 dan 4 diisi 00 (2) Untuk kab/kota yang belum tercantum maka pada digit 5 dan 6 diisi 00

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

41

LAMPIRAN 5 KODING BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN

I. Guru TK/RA Bidang Studi/Mata Pelajaran 1. TK/RA umum 2. Kelompok bermain

Kode 020 024

II. Guru SD/MI Bidang Studi/Mata Pelajaran 1. SD/MI umum (kelas awal dan akhir) 2. Pendidikan Agama Islam 3. Pendidikan Agama Katholik 4. Pendidikan Agama Kristen 5. Pendidikan Agama Hindu 6. Pendidikan Agama Budha 7. Matematika 8. PKn 9. Bhs. Indonesia 10.Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) 11.Ilmu Pengetahuan Sosial 12.Guru bid. Studi di SD yg belum tercantum

Kode 027 030 034 037 040 044 047 050 054 057 060 061

III. Guru SMP/MTs Bidang Studi/Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha 6. PKN 7. Bahasa Indonesia (sastra) 8. Bahasa Inggris 9. Matematika 10. Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) 11.Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) 12. Kesenian, budaya dan keterampilan 13. Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan) 14. TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

1. 2. 3. 4. 5.

kode 067 070 074 077 080 084 087 090 094 097 100 104 107 110

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

42

Bidang Studi/Mata Pelajaran 15.Geografi 16.Sejarah 17.Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) 18.Biologi 19.Guru bid. Studi di SMPyg belum tercantum

kode 114 117 120 124 125

IV. Guru SMA/MA Bidang Studi/Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha 6. PKN 7. Bahasa Indonesia (dan Sastra) 8. Bahasa Inggris 9. Bahasa Jerman 10.Bahasa Perancis 11.Bahasa Arab 12.Bahasa Jepang 13.Bahasa Mandarin 14.Bahasa Asing Lain 15. Matematika 16.Fisika 17. Kimia 18. Biologi 19. Sejarah 20. Geografi 21.Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) 22.Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) 23. Kesenian (dan budaya) 24. Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan) 25. TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 26. Keterampilan 27.Bidang studi lain di SMA/MA yang belum tercantum

1. 2. 3. 4. 5.

kode 127 130 134 137 140 154 156 157 160 164 167 170 174 177 180 184 187 190 204 207 210 214 217 220 224 227 230

V. GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN A. UMUM Bidang Studi/Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Agama Katholik 3. Pendidikan Agama Kristen

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

43

300 301 302

Bidang Studi/Mata Pelajaran

4. Pendidikan Agama Hindu 5. Pendidikan Agama Budha 6. PKN 7. Bahasa Inggris 8. Bahasa Jerman 9. Bahasa Perancis 10.Bahasa Arab 11.Bahasa Jepang 12.Bahasa Mandarin 13.Bahasa Asing Lain 14.Matematika 15.Fisika 16.Kimia 17.Biologi 18.Bidang studi umum lainnnya di SMK yg belum tercantum

303 304 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

B. BIDANG KEJURUAN No Bidang Keahlian 1 Teknik Bangunan/Sipil

2 Perabot

3 Teknik Listrik/Elektro

4 Teknik Mesin

Koding Program Keahlian 400. Teknik Bangunan Umum (Sipil) 401. Teknik Konstruksi Baja 402. Teknik Konstruksi Kayu 403. Teknik Batu Dan Beton 404. Teknik Pekerjaan Finishing 405. Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana 406. Teknik Gambar Bangunan 407. Teknik Plumbing & Sanitasi 408. Teknik Bangunan (Sipil) Lainnya 409. Perabot Umum 410. Perabot Kayu 411. Perabot Logam 412. Perabot Lainnya 413. Teknik Listrik (Elektro) Umum 414. Teknik Transmisi Tenaga Listrik 415. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 416. Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 417. Teknik Distribusi Tenaga Listrik 418. Teknik Listrik Industri 419. Teknik Listrik/Elektro Lainnya 420. Teknik Mesin Umum 421. Teknik Las 422. Teknik Pembentukan 423. Teknik Pengecoran 424. Teknik Pemesinan 425. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 426. Teknik Gambar Mesin 427. Teknik Mekanik Otomotif

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

44

No

5

6

7 8

9

10

11

12

13

Bidang Keahlian

Koding Program Keahlian 428. Teknik Alat Berat 429. Teknik Body Otomotif 430. Teknik Elektro Otomotif 431. Teknik Mesin Lainnya Tata Boga 432. Tataboga Umum 433. Restoran 434. Patiseri 435. Tataboga Lainnya Tata Kecantikan 436. Tata Kecantikan Umum 437. Tata Kecantikan Kulit 438. Tata Kecantikan Rambut 439. Spa 440. Tata Kecantikan Lainnya Tata Busana 441. Tata Busana Umum 442. Design Busana 443. Tata Busana Lainnya Budidaya Ternak 444. Budidaya Ternak Umum 445. Budidaya Ternak Ruminansia 446. Budidaya Ternak Unggas 447. Budidaya Ternak Harapan 448. Budidaya Ternak Lainnya Budidaya Ikan 449. Budidaya Ikan 450. Budidaya Ikan Air Tawar 451. Budidaya Ikan Air Laut 452. Budidaya Ikan Air Payau 453. Budidaya Rumput Laut 454. Budidaya Perikanan Lainnya Teknologi Hasil Pertanian 455. Teknologi Hasil Pertanian 456. Pengolahan Hasil Pertanian Pangan Pengawasan Mutu 457. Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan 458. Pengawasan Mutu Kerajinan 459. Kerajinan Umum 460. Kria Tekstil 461. Kria Kulit 462. Kria Keramik 463. Kria Logam 464. Kria Kayu 465. Kria Khusus Lainnya Teknologi Pesawat Terbang 466. Teknologi Pesawat Terbang Umum 467. Permesinan 468. Konstruksi Rangka Pesawat Udara 469. Konstruksi Badan Pesawat Udara 470. Air Frame & Power Plant 471. Aei Maintenance & Repair 472. Kelistrikan Pesawat Udara 473. Elektronika Pesawat Udara 474. Tek. Pesawat Terbang Lainnya Teknik Perkapalan 475. Teknik Perkapalan Umum 476. Pembangunan Dan Perbaikan Kapal Baja

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

45

No

Bidang Keahlian

14 Teknologi Tekstil

15 Grafika

16 Geologi Pertambangan

17 Instrumentasi Industri

18 Kimia

19 Pelayaran

20 Telekomunikasi

21 Teknik Survei Dan Pemetaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik)

Koding Program Keahlian 477. Las Kapal 478. Instalasi Pemesinan Kapal 479. Listrik Kapal 480. Gambar Rancang Bangun 481. Bangunan Kapal Kayu Dan Fiberglass 482. Teknik Perkapalan Khusus Lainnnya 483. Teknologi Tekstil Umum 484. Teknologi Pemintalan Serat Buatan 485. Teknologi Pembuatan Benang 486. Teknologi Pembuatan Kain Tenun 487. Teknologi Pencelupan 488. Teknologi Pencapan 489. Teknologi Tekstil Khusus Lainnya 490. Grafika Umum 491. Produksi Grafika 492. Persiapan Grafika 493. Grafika Khusus Lainnya 494. Geologi Pertambangan Umum 495. Geologi Pertambangan 496. Perminyakan 497. Geologi Khusus Lainnya 498. Instrumentasi Industri Umum 499. Kontrol Proses 500. Kontrol Mekanik 501. Instrumentasi Logam 502. Instrumentasi Gelas 503. Instrumentasi Khusus Lainnya 504. Kimia Umum 505. Kimia Industri 506. Analis Kimia 507. Kimia Khusus Lainnya 508. Pelayaran Umum 509. Nautika Kapal Niaga 510. Teknika Kapal Niaga 511. Nautka Kapal Penangkap Ikan 512. Teknika Kapal Penangkap Ikan 513. Teknika Kapal/Pelayaran Khusus Lainnya 514. Telekomunikasi Umum 515. Teknik Transmisi Radio 516. Teknik Transmisi Kabel 517. Teknik Suitsing 518. Teknik Akses Radio 519. Teknik Akses Kabel 520. Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya 521. Teknik Survei Dan Pemetaan 522. Teknik Survei Dan Pemetaan 523. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Umum) 524. Rekayasa Perangkat Lunak 525. Teknik Komputer Dan Jaringan

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

46

No

22

23

24 25

26

27 28

29

30

31

Bidang Keahlian

Koding Program Keahlian 526. Multi Media 527. Tik Khsusus Lainnya Teknik Radio, Televisi Dan 528. Teknik Radio, Televisi Dan Film Umum Film 529. Teknik Siaran Radio 530. Produksi Program Pertelevisian 531. Tek. Radio, Tv Dan Film Lainnya Teknik Elektronika 532. Teknik Elektronika Umum 533. Teknik Audio - Video 534. Teknik Elektronika Industri 535. Teknik Elektronika Khusus Lainnya Teknik Pendingin & Tata 536. Teknik Pendingin & Tata Udara Umum Udara 537. Teknik Pendingin Dan Tata Udara Bisnis Dan Manajemen 538. Bisnis Dan Manajemen Umum 539. Administrasi Perkantoran 540. Akuntansi 541. Penjualan 542. Perdagangan 543. Perbankan 544. Asuransi 545. Koperasi 546. Bisnis Dan Manajemen Khusus Lainnya Pariwisata 547. Pariwisata Umum 548. Usaha Jasa Pariwisata 549. Akomodasi Perhotelan 550. Pariwisata Khusus Lainnya Pekerjaan Sosial 551. Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus Budidaya Tanaman 552. Budidaya Tanaman Umum 553. Budidaya Tanaman Pangan 554. Budidaya Tanaman Sayuran 555. Budidaya Tanaman Hias 556. Budidaya Tanaman Buah Tahunan 557. Budidaya Tanaman Buah Semusim 558. Budidaya Tanaman Perkebunan 559. Pengolahan Hasil Hutan 560. Pembibitan Tanaman 561. Budidaya Tanaman Khusus Lainnya Seni Rupa 562. Seni Rupa Umum 563. Seni Murni 564. Grafis Komunikasi 565. Animasi 566. Seni Rupa Khusus Lainnya Seni Pertunjukan 567. Seni Pertunjukan Umum 568. Seni Musik Klasik 569. Seni Musik Non Klasik 570. Seni Tari 571. Seni Karawitan 572. Seni Pedalangan 573. Seni Teater 574. Seni Pertunjukkan Khusus Lainnya Keperawatan* 575. Keperawatan Umum 576. Perawat Medis Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

47

No

Bidang Keahlian

32 Kesehatan 33 Kefarmasian

34 Bidang Kejuruan Lainnya

Koding Program Keahlian 577. Pengatur Rawat Gigi 578. Keperawatan Khusus Lainnya 579. 580. 581. 582. 583. 584.

Kesehatan Umum Analisis Kesehatan Kesehatan Khusus Lainnya Kefarmasian Uum Teknik Produksi Obat Kefarmasian Khusus Lainnya

585.

Bidang Kejuruan Lainnya

VI. GURU LAINNYA Bidang Studi/Mata Pelajaran (1) Guru Pendidikan Luar Biasa (2) Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan (3) Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun pertanian yg belum tercantum (4) Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun perikanan yg belum tercantum (5) Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan yg belum tercantum (6) Guru Bimbingan Konseling (7) Guru Pendidikan Luar sekolah yang belum tercantum (8) Guru dalam rumpun pekerja sosial yang belum tercantum (9) Guru bidang studi lainnya yang tidak tercantum

Kode 800 802 804 806 808 810 812 814 815

LAMPIRAN 6 FORMAT B1 REKAPITULASI PESERTA SERTIFIKASI GURU KABUPATEN/KOTA2 2

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

48

KABUPATEN/KOTA

No Uru t

Nomor Peserta

: __________________________

Nama Lengkap

Bidang Studi

Sekolah Tempat Mengajar Nam Alama a t

Alamat Peserta

1. 2. 3. 4. Dst Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota _____________

(_______________________) Nama lengkap dan NIP

Catatan: 1. Rekapitulasi Peserta Sertifikasi (peserta yang telah mengisi Format A1, Format A2, dan menyerahkan Dokumen Portofolio). 2. Format ini dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Format dikirimkan ke Rayon LPTK dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

49

LAMPIRAN 7 FORMAT B2 REKAPITULASI PESERTA SERTIFIKASI GURU PROVINSI PROVINSI: ______________________________

No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap

Bidang Studi

Sekolah Tempat Mengajar Nama Alamat

Alama t Pesert a

1. 2. 3. 4. Dst Kepala Dinas Pendidikan Provinsi_____________

(_______________________) Nama lengkap dan NIP

Catatan: 1. Format ini dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Format dikirimkan ke Ditjen PMPTK (cq Direktorat Profesi Pendidik) melalui KSG.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

50

Rayon LPTK

LAMPIRAN 8

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN REKAPITULASI PESERTA SERTIFIKASI DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI3

BA-PF 1

Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah diserahkan oleh: Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: ............................. Kepada: Dinas Pendidikan Provinsi: .............................................................................4 Sebanyak …………………….…( ………………………………………….……) Berkas Rekapitulasi Peserta Sertifikasi (Format B1). Yang Menerima

Yang Menyerahkan

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas A4

3

Dibuat Rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip) Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

4

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

51

LAMPIRAN 9

BERITA ACARA SERAH TERIMA BIODATA DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI5

BA-PF 2

Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah diserahkan oleh: Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: .......................................... Kepada: Dinas Pendidikan Provinsi: .............................................................................6

1. Berkas Biodata Peserta Sertifikasi, sebanyak ……………………..……… ( ………………………………………………………………………….………) 2. Berkas Rekapitulasi Biodata Peserta Sertifikasi. Biodata Peserta Sertifikasi, Sebanyak ………………( ………………………………………..)

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas A4

5

Dibuat Rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip) Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

6

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

52

LAMPIRAN 10

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PORTOFOLIO DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA RAYON LPTK7

BA-PF 3

Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah diserahkan oleh: Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: ............................ Kepada: Rayon LPTK: ...................................................................................................8 Dokumen Portofolio Peserta Sertifikasi Guru 1. Jumlah peserta ……… (……….…………………………………..) orang

2. Jumlah Dokumen ……...…..………... (…………………………) bendel9 3. Berkas Rekapitulasi Peserta Sertifikasi, Sebanyak …………… ( ………………………………………………………………). 4. Pas Photo, Sebanyak ……………( ………………………………) Berwarna , 3 X 4, @ 4 Lembar.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas A4 LAMPIRAN 11 7

Dibuat Rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip) Dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 9 Seorang peserta membuat dua eks portofolio, dengan demikian jumlah bendel portofolio sama dengan dua kali lipat jumlah peserta. 8

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

53

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO10

BA-PF 4

Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2007 hingga hari: .................................... tanggal/bulan: .................................... 2007, Lokasi: ........................................., Ruang : ........................................................... Dimulai pukul ....................................hingga pukul .......................................... ..... telah dilaksanakan Penilaian Portofolio.

1. Jumlah

portofolio yang (.........................................) eks 2. Terlampir:

dinilai

.......................

a. Format C1………………eks b. Format C2………………eks c. Format C3 ……………...eks Hal-hal yang terjadi pada saat penilaian portofolio:

Ketua Panitia Sertifikasi Guru Tingkat Rayon LPTK

....................................................... ... Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4

10

Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip) Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

54

LAMPIRAN 12 FORMAT C1 PENILAIAN PORTOFOLIO INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 Digit) UNSUR

: : : : :

SD/SMP/SMA/SMK/SLB11

KOMPONEN PORTOFOLIO

JUMLAH SKOR KOMPONEN UNSUR

1.Kualifikasi akademik 2.Pengalaman mengajar A 3.Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 1.Pendidikan dan pelatihan 2.Penilaian dari atasan dan pengawas B 3.Prestasi akademik 4.Karya pengembangan profesi 1.Keikutsertaan dalam forum ilmiah 2.Pengalaman organisasi di bidang C kependidikan dan sosial 3.Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan JUMLAH Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ………………….., ………………. 2007 Asesor I / II

…..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap

11

Coret yang tidak sesuai Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

55

LAMPIRAN 13 FORMAT C2 PENILAIAN PORTOFOLIO GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 Digit)

UNSUR

KOMPONEN PORTOFOLIO

: : : : :

SD/SMP/SMA/SMK/SLB12

SKOR ASESOR I KOMPONEN UNSUR

SKOR ASESOR II KOMPONE UNSUR N

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar A Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas B Prestasi akademik Karya pengembangan profesi Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di C bidang kependidikan dan sosial Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan JUMLAH Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………….., ………………. 2007 Asesor I

Asesor II

………………………

………………………..

12

Coret yang tidak sesuai Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

56

LAMPIRAN 14 FORMAT C3 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN

NO. URUT

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

: : :

SD/SMP/SMA/SMK/SLB13

ASAL SEKOLAH

SKOR ASESOR 1

SKOR ASESOR 2

SKOR RATARATA

KETERANGAN*)

1. 2. 3. 4. 5. Dst. ……………………, …………… Ketua Panitia Sertifikasi Guru (________________________) NIP/NIK. Catatan: *) Diisi: L: Lulus MP: Melengkapi Portofolio DA: Mengikuti Diklat Profesi Guru Tipe A DB: Mengikuti Diklat Profesi Guru Tipe B

13

Coret yang tidak sesuai

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

57

FORMAT C414 DAFTAR PORTOFOLIO TIAP ASESOR RAYON LPTK PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/GURU KELAS JENJANG PENDIDIKAN ASESOR 1 ASESOR 2 NO. URUT 1. 2. 3. 4. 5. Dst.

NOMOR PESERTA

: : : : :

LAMPIRAN 15

SD/SMP/SMA/SMK/SLB15

NAMA PESERTA

SEKOLAH ASAL

……………………, …………… Panitia Sertifikasi Guru Rayon: …………… (________________________) NIP/NIK.

14

Setiap kemasan bendel dokumen portofolio dibuat daftar dengan menggunakan Format C4. Satu kemasan bendel terdiri atas maksimum 10 bendel dokumen portofolio. Format C4 dibuat oleh PSG Rayon. 15 Coret yang tidak sesuai

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

58

LAMPIRAN 16 DAFTAR HADIR ASESOR Hari/Tangga l Pukul Acara Tempat N o

: : : : Nama

Tanda Tangan

………………, .……………………….. Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon: …………… (________________________) NIP.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

59

LAMPIRAN 17 TANDA PENGENAL ASESOR

SERTIFIKASI GURU 2007 RAYON ……… …………NAMA LENGKAP……… ---------------LPTK ASAL--------------Guru

Ketua Panitia Sertifikasi Stempel Rayon

Rayon: …………… (________________________) NIP.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

60

LAMPIRAN 18 MEKANISME PENILAIAN PORTOFOLIO

1. Asesor mengikuti penjelasan teknis penilaian portofolio. 2.Asesor menerima satu bendel (10-50) dokumen portofolio disertai dengn: Daftar Potofolio Tiap Asesor (Format C4), Lembar Penilaian Individual (Format C1), dan dokumen lain yang relevan. 3.Langkah pertama, asesor mengecek apakah Format C4 sudah sesuai dengan dokumen portofolio/belum.

a.

Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung memberikan penilaian terhadap dokumen-dokumen portofolio guru. b. Jika belum sesuai, maka asesor dapat menghubungi panitia (PSG) untuk klarifikasi data.

4. Asesor

melakukan penilaian terdahap independen, objektif, dan jujur.

dokumen

porto

folio

secara

5. Jika proses penilaian sudah selesai atau sedang berjalan, tiap asesor dapat meminta bantuan staf PSG terkait untuk memasukkkan data. Demikian seterusnya, sehingga proses pemasukan data selesai.

6. Jika proses pemasukan data telah selesai, maka asesor minta kepada petugas agar Format C2 yang telah terisi data untuk dicetak.

7. Kedua asesor melakukan verifikasi data hasil penilaian portofolio; untuk mencapai kesepakatan jika hasil penilaian antar dua asesor, melebihi angka sebagai berikut. a. Kualifikasi dan tugas pokok (40) b. Pengembangan profesi (25) c. Pendukung profesi (10) 8.Meskipun beda skor atar dua asesor kurang dari batasan di atas, namun bila skor total salah satu asesor di bawah batas lulus; maka kedua asesor harus kompromi. Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka diperlukan penilaian oleh asesor ketiga.

9. PSG melakukan pemasukan skor perbaikan (re-entry) data setelah dua asesor kompromi dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas.

10. PSG mencetak hasil Penilaian Portofolio Gabungan (Format C2) dan memberikan kepada asesor untuk ditandatangani oleh dua asesor.

11. PSG memberikan Berita Acara Hasil 6/Lampiran

18)

untuk

ditandatangani

Penilaian Portofolio (BA-PF: oleh dua Asesor, beserta

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

61

lampirannya berupa Hasil Penilaian Individual Tiap Asesor (Format C1) dan Hasil Penilaian Gabuangan (Format C2); dan meminta kembali Berita Acara tersebut.

12. PSG meminta hasil penilaian awal beserta skor yang dicoret dan diparaf oleh asesor hasil kompromi untuk diarsipkan. Coretan tidak boleh di tipe-x.

13. PSG mencetak Rekapitulasi Hasil Penilaian Portofolio Tiap Mapel (LAMPIRAN 14).

14. PSG mengadministrasikan Hasil Penilaian Individual (sebelum kesepakatan dan mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip.

15. PSG mengadministrasikan dokumen portofolio setelah selesai dinilai oleh

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

62

LAMPIRAN 19

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN PORTOFOLIO DARI PSG KEPADA ASESOR UNTUK DINILAI16

BA-PF 5

Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2007 telah diserahkan Dokumen Portofolio dari Panitia PSG kepada Asesor untuk dinilai Jumlah Dokumen Portofolio yang Diserahkan untuk Dinilai ......... (.....................) eks Terlampir: a. Format C1 (Kosong)

b. Format C2 (Kosong) Penerima (Asesor)

Yang Menyerahkan

...................................................... ... Tanda tangan dan nama lengkap

....................................................... ... Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4

16

Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lembar untuk yang menyerahkan/arsip)

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

63

LAMPIRAN 20

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN PORTOFOLIO DARI ASESOR KEPADA PSG SETELAH DINILAI17

BA-PF: 6

Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2007 telah diserahkan Dokumen Portofolio dari Panitia PSG kepada Asesor untuk dinilai Jumlah Dokumen Portofolio yang Diserahkan untuk Dinilai ....................... (.........................................) eks Terlampir: a. Format C1 yang telah terisi data.

b. Format C2 yang telah terisi data. Penerima (Asesor)

Yang Menyerahkan

...................................................... ... Tanda tangan dan nama lengkap

....................................................... ... Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4

17

Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk penerima, 1 lbr untuk yang menyerahkan/arsip)

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

64

LAMPIRAN 21

Rambu-rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota 2006

NO . 1

2

3 4

5

6 7 8

9

10 11

12

13 14

15

KEGIATAN

Juni

Juli

Agustu s

JADWAL Septemb er

Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Kab/Kota Sosialisasi dan penyerahan dok sertf ke Guru Guru menyusun portofolio Penyerahan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota Pengiriman Berkas Portofolio ke LPTKoleh Dinas Kab/Kota Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Kegiatan melengkapi portofolio oleh guru Dinas Kab/Kota mengumpulkan dan menyerahkan kelengkapan (tambahan) dokumen portofolio ke LPTK Penilaian portofolio oleh LPTK (yang melengkapi portofolio) Pengumuman Hasil Kelengkapan Portofolio LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus kelengkapan PF) Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

65

Oktobe r

Novemb er

Desemb er

NO . 16

17 18

19

20

21

KEGIATAN

Juni

Juli

Agustu s

JADWAL Septemb er

LPTK melaksanakan Diklat Profesi (bagi yang tidak lulus portofolio) Pengumuman Hasil Diklat Profesi Guru LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus Diklat Profesi) Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

66

Oktobe r

Novemb er

Desemb er

LAMPIRAN 22

Rambu-rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota 2007

NO . 1

2

3 4

5

6 7 8

9

10 11

12

13 14

15

KEGIATAN

Juni

Juli

Agustu s

JADWAL Septemb er

Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada Dinas Kab/Kota Sosialisasi dan penyerahan dok sertifikasi ke Guru Guru menyusun portofolio Penyerahan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota Pengiriman Berkas Portofolio ke LPTKoleh Dinas Kab/Kota Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Kegiatan melengkapi portofolio oleh guru Dinas Kab/Kota mengumpulkan dan menyerahkan kelengkapan (tambahan) dokumen portofolio ke LPTK Penilaian portofolio oleh LPTK (yang melengkapi portofolio) Pengumuman Hasil Kelengkapan Portofolio LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus kelengkapan PF) Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

67

Oktobe r

Novemb er

Desemb er

NO . 16

17

18

19

20

21

KEGIATAN

Juni

Juli

Agustu s

JADWAL Septemb er

LPTK melaksanakan Diklat Profesi (bagi yang tidak lulus portofolio) Pengumuman Hasil Diklat Profesi Guru LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kpd guru dan mengirimkan lap ke Ditjen PMPTK (lulus Diklat Profesi) Ditjen PMPTK memberikan No Registrasi Guru melalui Dinas Kab/Kota Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

68

Oktobe r

Novemb er

Desemb er

LAMPIRAN 23

Contoh Substansi Sertifikasi Pendidik

Nomor: …………………….

Log o

SERTIFIKAT PENDIDIK

Rektor Universitas ………………., memberikan Sertifikat Pendidik kepada: Nama : …………………………….. Nomor Induk Peserta : …………………………….. Tempat/Tanggal Lahir : …………………………….. telah mengikuti Sertifikasi Pendidik dan dinyatakan LULUS serta yang bersangkutan dinyatakan sebagai guru profesional dalam Bidang Studi/Guru Kelas …………………….. di jenjang …………… (TK/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SLB/SMA/MA/SMK/MAK)

Rektor ……………….

Foto

……………………… Nama & NIP

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

69

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti) Prof. Dr. Zamroni (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK) Prof. Dr. H. A. Mukhadis (Ketua Tim Sertifikasi/UM) Dr. Ismet Basuki (Sekretaris Tim Sertifikasi/Unesa) Prof. Dr. Djoko Kustono (Anggota Tim Sertifikasi/UM) Dr. Badrun Karto Wagiran (Anggota Tim Sertifikasi/UNY) Drs. Suyud, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY) Dr. Yatim Riyanto (Anggota Tim Sertifikasi/Unesa) Drs. E. Nurzaman A.M, Msi, MM (Direktorat Profesi Pendidik) Drs. Suparno, MPd (Direktorat Profesi Pendidik) Dra. Dian Mahsunah, MPd (Direktorat Profesi Pendidik) Dra. Maria Widiani, MA (Direktorat Profesi Pendidik) Dra. Santi Ambarrukmi, MEd (Direktorat Profesi Pendidik) Suharno, SE, MSi (Direktorat Profesi Pendidik)

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

70