SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008 BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA
DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK DITJEN PMPTK 1 Direktorat Profesi Pendidik
Jalur Sertifikasi Guru A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio – proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007).
B. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan – proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selamalamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007). Direktorat Profesi Pendidik
2
Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta. Buku 2: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio. Buku 3: Panduan Penyusunan Portopolio. Buku 4: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru. Buku 5: Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Buku 7: Rambu-rambu Peyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Direktorat Profesi Pendidik
3
Alur Sertifikasi Guru melalui Penilaian Portofolio SERTIFIKAT PENDIDIK
Lulus
GURU DALAM JABATAN S1/D4
PENILAIAN PORTOFOLIO Tidak Lulus
KEGIATAN MELENGKAPI PORTOFOLIO
4
DIKLAT PROFESI GURU
PELAKSANAAN DIKLAT
UJIAN
Lulus
Tidak Lulus
PEMBINAAAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
Direktorat Profesi Pendidik
Tidak Lulus
UJIAN ULANG (2X)
Lulus
Alur Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan GURU DALAM JABATAN S1/D4
SERTIFIKAT PENDIDIK
DINAS KKAB/KOTA PEMBINAAN SELEKSI ADM
5 PROGRAM PENDIDIKAN
LPTK & DIKTI
L TL L
SELEKSI AKADEMIK
PKA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN
UJI KOMPETENSI
TL REMIDI
Direktorat Profesi Pendidik
3 x TL tlTL
PRINSIP SERTIFIKASI 1. Dilaksanakan secara objektif, transfaran, dan akuntabel 2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan keseahteraan guru 3. Dilaksanakan sesuai peraturan dan perundangundangan 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 5. Jumlah peserta sertifikasi ditetapkan oleh pemerintah Direktorat Profesi Pendidik
6
Penetapan Peserta Sertifikasi Guru
Melalui Penilaian Portofolio
7 Direktorat Profesi Pendidik
SASARAN
200.000 guru 8
Untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
Direktorat Profesi Pendidik
Persyaratan Peserta 1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. 2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional. 3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 5. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama; 6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Direktorat Profesi Pendidik
9
Penetapan Kuota Kuota Propinsi a. Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) b. Penetapan kuota provinsi didasarkan atas data guru yang terdapat pada SIMPTK Ditjen PMPTK. c. Perhitungan kuota provinsi menggunakan data jumlah guru keseluruhan pada masing-masing provinsi, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan (kualifikasi akademik) guru. Direktorat Profesi Pendidik
10
Rumus perhitungan kuota KUOTA PROPINSI:
KUOTA KAB/KOTA:
GP KP = ----------x TN GN
GK KK = ----------x KP GP
KP = jumlah kuota provinsi GP = jumlah guru seprovinsi GN = jumlah guru nasional TN = jumlah target sertifikasi nasional per tahun.
KK = jumlah kuota kab/kota GK = jumlah guru S1/D4kab/kota GP = jumlah guru S1/D4provinsi KP = jumlah kuota provinsi
KUOTA SATUAN PENDIDIKAN: GSp KSp = ----------x KK GK Direktorat Profesi Pendidik
KSp = jumlah kuota satuan pendidikan GSp = jumlah guru S1/D4satuan pendidikan GP = jumlah guruS1/D4 kabupaten/kota KK = jumlah kuota kabupaten/kota
11
Penetapan Kuota Contoh Perhitungan Kuota Provinsi
12
Direktorat Profesi Pendidik
KUOTA SERTIFIKASI GURU (2006 - 2008) No
Propinsi
Kuota 2006
2007
2008
Tota l
662
7,889
8,486
17,037
2 Jawa Barat
2,044
18,964
21,534
42,542
3 Jawa Tengah
3,293
26,180
29,960
59,433
407
4,093
4,530
9,030
5,904
25,791
31,399
63,094
6 Nanggroe Aceh D.
498
4,007
4,605
9,110
7 Sumatera Utara
788
11,317
12,405
24,510
8 Sumatera Barat
270
5,971
5,357
11,598
9 R i a u
315
4,454
4,920
9,689
273
2,946
3,322
6,541
11 Sumatera Selatan
220
3,697
4,072
7,989
12 Lampung
483
7,361
8,075
15,919
13 Kalimantan Barat
164
3,861
4,210
8,235
14 Kalimantan Tengah
157
2,148
2,400
4,705
15 Kalimantan Selatan
254
3,616
4,012
7,882
16 Kalimantan Timur
165
2,665
2,912
5,742
17 Sulawesi Utara
172
2,530
2,779
5,481
18 Sulawesi Tengah
204
3,062
3,357
6,623
19 Sulawesi Selatan
867
8,100
9,095
18,062
20 Sulawesi Tenggara
138
2,360
2,570
5,068
63
1,821
1,980
3,864
22 B a l i
532
3,488
4,062
8,082
23 NTB
458
4,707
4,264
9,429
24 NTT
150
3,939
4,279
8,368
25 Papua
140
2,054
1,233
3,427
26 Bengkulu
165
1,488
1,695
3,348
65
707
802
1,574
837
6,198
7,200
14,235
56
1,155
1,255
2,466
30 Gorontalo
65
2,098
1,200
3,363
31 Kepulauan Riau
44
336
390
770
32 Irian Jaya Barat
60
412
486
958
33 Sulawesi Barat
87
1,035
1,154
2,276
20,000
180,450
200,000
400,450
1 DKI Jakarta
4 DI. Yogyakarta 5 Jawa Timur
10 J a m b i
21 Maluku
27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung
Direktorat Profesi Pendidik
13
Penetapan Kuota Kuota Kabupaten/Kota. a. Dihitung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). b. Penghitungan didasarkan atas jumlah guru S1/D4 c. Meliputi kuota PNS dan bukan PNS, serta kuota per jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB d. Proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah – PNS minimal 75% dan maksimal 85% – bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25% – apabila kuota guru bukan PNS tidak terpenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan pemindahan kuota bukan PNS ke kuota PNS ke Ditjen PMPTK melalui dinas pendidikan provinsi disertai kelengkapan data pendukung. Direktorat Profesi Pendidik
14
Penetapan Kuota Kuota Kabupaten/Kota (lanjutan) e. Ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP f. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dikirim ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik.
Direktorat Profesi Pendidik
15
Penetapan Kuota Contoh Perhitungan Kuota Kab/Kota
16
Direktorat Profesi Pendidik
Penetapan Kuota Kuota Satuan Pendidikan
• Dihitung oleh kabupaten/kota 17
Direktorat Profesi Pendidik
Penetapan Kuota Contoh Perhitungan Kuota Satuan Pendidikan
18
Direktorat Profesi Pendidik
Format Penetapan Kuota KUOTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008 PROVINSI : ________________________ PNS NO
KAB / KOTA
TK
SD
SLB
SMP
BUKAN PNS SMA
SMK
JML
TK
SD
SLB
SMP
SMA
SMK
JUMLAH
TOTAL
TANDATANGAN
19
_________, _______ 2008 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi ____________
Kepala LPMP ________
____________________ NIP _________________
____________________ NIP _________________
Direktorat Profesi Pendidik
Penetapan Peserta Beberapa hal yang perlu diperhatikan a. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Penetapan peserta untuk SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi. c. Guru yang diranking hanya guru yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijasah S1/D4 dan NUPTK. d. Guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dan peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, dan guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan pada tahun 2007, dicalonkan menjadi peserta tahun 2008.
Direktorat Profesi Pendidik
20
Penetapan Peserta e. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2006 dan 2007 tidak termasuk dalam daftar calon peserta. f. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya. g. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu meranking guru calon peserta berdasarkan urutan kriteria penetapan peserta. h. Menggunakan data individu guru pada masing-masing wilayah yang telah diverifikasi. i. Tidak memberikan kuota ke sekolah-sekolah j. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, media masa, papan pengumuman di LPMP/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau media lain. Direktorat Profesi Pendidik
21
Urutan Prioritas Penetapan Peserta • Menggunakan sistem ranking, bukan seleksi atau tes. • Urutan prioritas penetapan peserta: a. b. c. d. e. f.
masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.
Direktorat Profesi Pendidik
22
Tahapan Penetapan Peserta • Penetapan calon peserta – TK, SD, SMP, SMA, SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota – SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi
• Tahapan – Mendata guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru. – Mengelompokkan data guru yang memenuhi persyaratan menurut status guru (PNS/bukan PNS) serta jenis dan jenjang pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK). – Menyusun daftar urut guru Direktorat Profesi Pendidik
23
Tahapan Penetapan Peserta (lanjutan) – Menetapkan guru • Prioritas: guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional • Sisa kuota per jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta,
– Ketentuan lain bahwa guru yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi harus: • sesuai dengan kriteria dan urutan prioritas, • masih aktif mengajar, • Pada tahun 2008 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural. Direktorat Profesi Pendidik
24
Contoh Daftar Urut
25
Direktorat Profesi Pendidik
Penetapan Pilihan Bidang Studi • Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, • Guru yang profesional seharusnya disertifikasi dalam bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. • Banyak guru ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch).
Direktorat Profesi Pendidik
26
Penetapan Pilihan Bidang Studi • Guru yang mismatch harus menetapkan pilihan bidang studi sebelum mengikuti sertifikasi. – sesuai ijazah S1/D-IV yang dimiliki, atau – sesuai dengan bidang studi yang diampu selama ini.
• Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: – – – –
Latar belakang pendidikan yang dimiliki. Kompetensi bidang studi yang paling dikuasai. Kelengkapan dokumen portofolio yang dimiliki. Konsisten terhadap pilihannya
Direktorat Profesi Pendidik
27
Penetapan Peserta Sertifikasi Guru
Melalui Jalur Pendidikan
28 Direktorat Profesi Pendidik
Sasaran
1.500 guru Untuk satuan pendidikan SD dan SMP
Direktorat Profesi Pendidik
29
Persyaratan Peserta 1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. 2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional. 3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar. Direktorat Profesi Pendidik
30
Persyaratan Peserta,
lanjutan
7. Guru SD: guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. – Guru kelas diutamakan memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, – Guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.
8. Guru SMP diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya bidang studi: – – – – – – – – –
PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan Bimbingan Konseling.
Direktorat Profesi Pendidik
31
Persyaratan Peserta,
lanjutan
9. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga; 10. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar; 11. Disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu;
Direktorat Profesi Pendidik
32
Penetapan Peserta • Proses berjenjang: – seleksi administrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan – seleksi akademik oleh LPTK difasilitasi oleh Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
• Beberapa hal yang perlu diperhatikan – Kelengkapan dokumen peserta, – Calon peserta tidak terdaftar sebagai peserta sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio.
Direktorat Profesi Pendidik
33
Penetapan Peserta
• Tahapan Seleksi Peserta: – Seleksi administrasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota – Seleksi akademik oleh LPTK
Direktorat Profesi Pendidik
34
Penetapan Peserta Kriteria seleksi administrasi: a. Prestasi akademik: • adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional: • • •
lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan pembimbingan siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).
Direktorat Profesi Pendidik
35
Penetapan Peserta (Kriteria seleksi administrasi) b. Karya pengembangan profesi • adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi meliputi hal-hal sebagai berikut. • Buku yang dipublikasikan (tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional); • Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; • Reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN; • Modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; • Media/alat pembelajaran dalam bidangnya; • Laporan penelitian tindakan kelas, PTK • individu/kelompok); dan • Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain). Direktorat Profesi Pendidik
36
Seleksi Administrasi (oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) a. Dokumen Pendaftaran: 1.Biodata peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan 2.Format isian calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan 3.Foto kopi ijazah S1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi. 4.Surat keterangan sebagai guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dari kepala sekolah.
Direktorat Profesi Pendidik
37
Seleksi Administrasi (oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) lanjutan 5. Surat keterangan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari kepala sekolah dan/atau yayasan. 6. Surat keterangan yang menyatakan memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun, dilengkapi SK pengangkatan sebagai guru. 7. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah. 8. Surat persetujuan/izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
Direktorat Profesi Pendidik
38
Seleksi Administrasi (oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) lanjutan 9. Bukti prestasi yang dapat berupa: a. Fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan tentang prestasi guru yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah. b. Buku, modul, artikel, laporan penelitian yang relevan dengan pendidikan atau media/alat pembelajaran. c. Surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan mengenai prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga yang dilegalisasi atasan. d. Surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang tentang pembimbingan teman sejawat atau siswa yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
Direktorat Profesi Pendidik
39
Seleksi Administrasi (oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) lanjutan
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan skoring penilaian administrasi menggunakan Format pada Lampiran 7 c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan: – daftar ranking pendaftar setiap bidang studi dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file (softcopy) menggunakan format pada Lampiran 8 – dokumen peserta ranking pertama dan kedua pada tiap-tiap bidang studi, (untuk guru SD tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes) ke Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti di ….. Direktorat Profesi Pendidik
40
Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti Komplek Depdiknas Gedung D Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002 Telp/Fax 021-57946052 Email: subditppk@ditnaga_dikti.org
[email protected]
Direktorat Profesi Pendidik
41
Biaya Sertifikasi • Biaya diserahkan ke peserta – Biaya hidup 12.000.000/tahun – Buku 2.400.000/tahun – Transportasi (pergi-pulang)
• Biaya dikelola LPTK – PPL – Asuransi Kesehatan – Penyelenggaraan Direktorat Profesi Pendidik
42
Contoh Format Isian
43
Direktorat Profesi Pendidik
44
Direktorat Profesi Pendidik
45
Direktorat Profesi Pendidik
46
Direktorat Profesi Pendidik
Skor Penilaian Dokumen
47
Direktorat Profesi Pendidik
48
Direktorat Profesi Pendidik
49
Direktorat Profesi Pendidik
Seleksi Akademik oleh LPTK • Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti membagi penyebaran calon peserta ke LPTK sesuai dengan daerah asal calon peserta. • Dikti menetapkan kuota untuk setiap LPTK. • LPTK dengan difasilitasi Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik dan menetapkan peserta sesuai kuota.
Direktorat Profesi Pendidik
50
Mekanisme Kerja Penetapan Peserta, Pemberian Nomor Peserta, dan Pengiriman Format A1 Sertifikasi Guru melalui Penilaian Portofolio
51
Direktorat Profesi Pendidik
Pemberian Nomor Peserta Sertifikasi • Nomor peserta sertifikasi adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru jalur penilaian portofolio. • Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama pelaksanaan sertifikasi sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik. • Nomor peserta ini spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak boleh salah dan harus diingat. • Langkah-Langkah Pemberian Nomor Peserta – LPMP menyusun nomor peserta berdasarkan jumlah kuota kabupaten/kota (sesuai format dan contoh sebagaimana – LPMP memberikan sejumlah nomor peserta tersebut kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. – Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan nomor peserta tersebut kepada guru yang telah ditetapkan.
Direktorat Profesi Pendidik
52
Rumusan Kode Nomor Peserta
53
Direktorat Profesi Pendidik
• Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan nomor urut peserta (khususnya digit 10 s.d 14): – Nomor urut peserta untuk masing-masing kabupaten/kota dimulai dari angka 1 dan berakhir dengan angka sesuai jumlah kuota kabupaten/kota. • Contoh: Kabupaten Y memiliki kuota 279, maka monor urut pesertanya adalah 00001 s.d. 00279.
• Cara mengurutkan nomor peserta dimulai dari jenjang: – – – – – –
TK PNS - TK bukan PNS SD PNS - SD bukan PNS SMP PNS - SMP bukan PNS SMA PNS - SMA bukan PNS SMK PNS - SMK bukan PNS SLB PNS - SLB bukan PNS
Direktorat Profesi Pendidik
54
55
Direktorat Profesi Pendidik
56
Direktorat Profesi Pendidik
Pengendalian Program • Ruang Lingkup Pengendalian – – – – – – – – – –
Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota Jadwal persiapan dan pelaksanaan program Penetapan kuota kabupaten/kota Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan) Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya
Direktorat Profesi Pendidik
57
Pelanggaran dan Sanksi • Sumber informasi – – – –
surat resmi telepon surat elektronik (e-mail) laporan langsung
• SOP – Informasi pelanggaran – Klarifikasi informasi – Pemberian sanksi
• Kartu laporan pelanggaran Direktorat Profesi Pendidik
58
59
Direktorat Profesi Pendidik
60
Direktorat Profesi Pendidik
61
Direktorat Profesi Pendidik
62
Direktorat Profesi Pendidik
63
Direktorat Profesi Pendidik
Isilah nama sekolah dan kabupaten/kota tempat Anda bertugas dengan tulisan biasa, bukan huruf cetak. Kemudian salinlah dengan balpoin pada tempat yang tersedia pernyataan: Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan dalam formulir ini adalah benar. Tulislah nama terang dan tanda tangan Anda dengan balpoin. Tanda tangan jangan sampai keluar dari kotak yang tersedia.
64
Direktorat Profesi Pendidik
Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) • UPM berfungsi sebagai berikut. – Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru. – Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru. – Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
Direktorat Profesi Pendidik
65
66
Direktorat Profesi Pendidik
Alamat Layanan Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK Up. Subdit Program Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002 Telp. 021-57974121, 021-57974122 E-mail :
[email protected] Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10002 Telp 021-57946053 Fax 021-57946052 Email:
[email protected] [email protected] Direktorat Profesi Pendidik
67
Website www.sertifikasiguru.org www.sergur.ditnaga-dikti.org
68 Direktorat Profesi Pendidik
TERIMA KASIH
69 Direktorat Profesi Pendidik