Paparan Klh

KEBIJAKAN & STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Jakarta, 22 Juni 2009

KENAPA PERLU UU SAMPAH? 1. BELUM ADA KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH DALAM BENTUK UU ATAU PP. 2. PARADIGMA PENGELOLAAN SAMPAH HARUS DIUBAH. 3. PERMASALAHAN SAMPAH BUKAN LAGI ISU LOKAL TAPI NASIONAL DAN GLOBAL. 4. SAMPAH SUMBER KONFLIK: MASYARAKAT VS PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH VS PEMERINTAH DAERAH 5. SAMPAH POTENSIAL MENIMBULKAN BENCANA

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

2

SAMPAH BISA MENJADI BENCANA 1. KASUS TPA LEUWIGAJAH • 141 MENINGGAL, 6 LUKA. • PEMBAYARAN GANTI RUGI RP 56 MILIAR. • AGAR AMAN HARUS MEMBEBASKAN 68 RUMAH PADA LAHAN 12 HEKTAR DENGAN BIAYA RP 15 MILIAR.

2. SAMPAH KOTA BANDUNG. 3. SAMPAH KOTA SURABAYA. 4. KASUS BOJONG => KONFLIK SOSIAL.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

3

PARADIGMA LAMA PENGELOLAAN SAMPAH KUMPUL

ANGKUT

BUANG

CARA INI MENIMBULKAN MASALAH: •

BEBAN TPA SANGAT TINGGI, LUAS LAHAN TERBATAS.

•

OPERATIONAL COST TINGGI.

•

MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BERAT: • PENCEMARAN UDARA • PENCEMARAN AIR • PENCEMERAN TANAH

5. BOROS SUMBERDAYA. 6. KURANG MEMBERI RUANG BAGI PERAN MASYARAKAT & PELAKU USAHA. MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

4

PARADIGMA BARU PENGELOLAAN SAMPAH +

MENGUTAMAKAN PRINSIP SAMPAH SEBAGAI SUMBERDAYA + MENGUTAMAKAN PRINSIP PENGENDALIAN PENCEMARAN

PELAKSANAAN PRINSIP TSB DILAKUKAN KEGIATAN: •

3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE).

•

EXTENDED PRODUCER’S RESPONSIBILITY (EPR).

•

WASTE TO ENERGY.

•

PENGELOLAAN AKHIR YANG ENVIRONMENTAL FRIENDLY (SANITARY LANDFILL).

KEUNTUNGAN CARA INI: 7.

MENGHEMAT SUMBERDAYA.

8.

BEBAN PENCEMAR BERKURANG.

9.

POTENSI MEMBUKA LAPANGAN KERJA.

10. POTENSI MENDATANGKAN BENEFIT EKONOMI. 11. BEBAN TPA BERKURANG. MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

5

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 1. TUGAS (UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 5) Menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi: Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.



Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan.



Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.



Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.



MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

6

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 1. TUGAS (Lanjutan) 





Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal pengurangan dan penanganan sampah. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

7

WEWENANG PEMERINTAH 1. WEWENANG (UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 7) 









Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Menyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

8

WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI 1. WEWENANG (UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 8) 







Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat provinsi. Memfasilitasi kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring. Menyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota. Memfasilitasi penyelesain perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten atau antakota.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

9

WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1. WEWENANG (UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 9) 











Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak ketiga. Menetapkan lokasi TPS, TPST & TPA. Melakukan pemantauan dan evaluasi TPA open dump yang sudah ditutup secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun. Menyusun dan menyelenggarakan sstem tanggap darurat pengelolaan sampah.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

10

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 1. LATAR BELAKANG 







Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah merupakan wewenang Pemerintah dan Pemerntah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 huruf Ayat (1) huruf a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat nasional harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menjadi acuan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah harus didasarkan kondisi dan situasi terkini serta kebutuhan daerah. Kebijakan dan regulasi yang sudah ada dapat dijadikan pertimbangan.

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

11

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 1. MUATAN KEBIJAKAN & STRATEGI 

Dasar muatan: UU & PP



Mengacu pada kebijakan & strategi nasional



Ketersediaan data & informasi yang akurat



Skala prioritas





Kebijakan utama: pengurangan, penanganan, pemanfaatan, peningkatan kapasitas & kerjasama regional/global Prosedur: inventarisasi data yang akurat, kajian/studi, pertemuan konsultasi, dan penetapan melalui Perda, Pergub atau Perbup/Perwali

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

12

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

13

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

14

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

15

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

16

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

17

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

MSW MANAGEMENT DIVISION MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

18

TERIMA KASIH SAMPAHKU TANGGUNG JAWABKU

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP