Intro Dcme 1st Week

INTRODUCTION TO DCME [Development Communication and Media Ethics]

By Eddy Satriya [email protected] [email protected] HP. 081317929792

Government Communication Corporate Communication Leader in Communication Public Figure in Communication Media 2

Lack of Capacity Has not been mastering the subject Does not use latest technology Lack of communication skills Others? 3

The way TV One aired Temanggung “show”; President SBY’s comment on terror; Prita’s case on Cyber Law (UUITE) Sri Mulyani’s statement on Century case Others? 4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dasar Huk um Pe ny usun an RK A- KL Tah ap an /S ikl us An gga ran In st rumen Pe ng alo kasi an An gga ran Pe mba gi an Kew en an gan Pu sat /Da er ah Ha l- Hal Yan g Ha rus Dipe rha tik an Seki la s Pen ye mpurnaan RK A-KL 200 9

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4. PP 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

JANUARI – APRIL

SEPTEMBER - DESEMBER

MEI – AGUSTUS (4)

DPR

Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP

KABINET/ PRESIDEN

Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

(8) Pembahasan RKA-KL

(9) PEMBAHASAN RAPBN

UU APBN

(11)

(7)

Kementrian

SEB PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKASI PAGU

Daerah

(6)

(2) SE PAGU SEMENTARA

(5)

LAMPIRAN RAPBN (HIMPUNAN RKAKL)

(10) RANCANGAN KEPPRES TTG RINCIAN APBN

(13) PENGESAHAN

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN

(1) Kement. Negara/ Lembaga

KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN

PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN RKP

Perencanaan

Kementrian Keuangan

NOTA KEUANGAN RAPBN DAN LAMPIRAN

Renstra KL

Rancangan Renja KL

(3)

RKA-KL

(12)

(14)

KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

JANUARIY– APRIL

SEPTEMBER - DECEMBER

MAY– AUGUST (4) Main Fiscal Policy & RKP Study

DPR

Ministry of Planning

SEB Program Priority and Tentative Ceiling

(9) Discussion of RAPBN

(7)

(11)

RAPBN FINANCIAL NOTE & ATTACHMENT

President Decree on APBN Details

(6)

(2)

RAPBN ATTACHMENT (RKAKL bundle)

(5)

Study of Consitance with Estimation Priority

(1) Strategic Plan KL

Design of Strategic Plan KL

APBN Act

Study of Consitance with RKP

SE for Temporary Ceiling

Ministry of Finance

Regional

Study of RKA-KL

Public Policy and Budget Priority

CABINET/ PRESIDENT

National Ministry /Institution

(8)

(3)

RKA-KL

(10)

Draft of President Decree of APBN Details

(12)

Concept of Budget Implementation Document

(13) VALIDATION

(14)

Budget Implementation Document

BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS+DEPKEU KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS DEP.KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DEP.KEUANGAN DEP.KEUANGAN PEMERINTAH+DPR

RPJM RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF

PERENCANAAN

RENJA-KL RKP PAGU SEMENTARA RKA-KL

PENGANGGARAN

HIMPUNAN RKA-KL NOTA KEU & RAPBN

APBN RINCIAN APBN

PENGESAHAN ANGGARAN

KEMENTRIAN/L+DEPKEU

DIPA

PELAKSANAAN

PEMERINTAH+DPR

PAN

PERTNGGJWB

DEP.KEUANGAN

1. RKP, RENJA-KL, SKALA PRIORITAS 2. VISI, MISI & TUPOKSI KEMENTERIAN

NEGARA/ LEMBAGA 3. PERATURAN MENKEU TERKAIT PENYUSUNAN RKA-KL (BAS, SBU, SBK) 4. PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN ANGGARAN (PP/KEPPRES APBN, PHLN, PNBP, BLU, DEKONSENTRASI/TP)

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ANGGARAN

Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Anggaran

Hasil Yang Diharapkan:

• • •

Output Outcome Manfaat

Target Kinerja (SMART)

Rencana

Realisasi Evaluasi Kinerja • Efisiensi • Efektivitas • Akuntabilitas

Sistem Monev & Pelaporan Kinerja

RENSTRA • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Kebijakan • Strategi

Program/Activity

Budget Allocation

Budget Implemantation

Expectation Outcomes:

•

Output • Outcome • Benefit

Performance Target (SMART) Plan

Realitation Performance Evaluation • Efficiency • Effectivity • Acuntability MONEV SYSTEM & PERFORMANCE REPORT

Strategic Plan • Vision • Mision • Onjective • Target • Policy • Strategy

Penerapan Kebijakan • Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

RPJM Renstra-KL

Renja - KL RKP

Renstra-KL

Renja - KL RKA - KL

• Untuk menghubungkan Renstra dengan anggaran • Menghindarkan tumpang tindih program/ kegiatan • Ketersediaan pendanaan program/ kegiatan yang lintas fungsi, lintas instansi, lintas daerah • Menjamin kepastian pendanaan & pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, dan tanggungjawab yang jelas

• PP Nomor: 20 Tahun 2004 about Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • PP Nomor: 21 Tahun 2004 about Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

RPJM Strategic Plan-KL

Work Plan - KL RKP

Strategic Plan-KL

Work Plan - K RKA - KL

• Making relation budget with strategic plan. • Avoiding overlap of program /activity • Program Fund Availability/ functioncross activity, linstances-cross, regional-cross • Funding Assurance & efficiency, effective in sources consumption, and disticnt resposibility

PENERAPAN PEMANTAUAN KINERJA BERDASARKAN UU NO 17 RENCANA NASIONAL / KEBIJAKAN / PRIORITAS 5 Tahun 1 Tahun

K/L MENYUSUN : -INDIKATOR KINERJA/TARGET K/L MEMNYUSUN

-KRITERIA UMUM UNTUK MONITORING

RENSTRA K/L - 5 TAHUN -K/L MERUMUSKAN PROGRAM/PENGUKURAN KINERJA

RKA-KL

- 1 TAHUN PLUS 1 PRAKIRAAN MAJU

-K/L – MERUMUSKAN PROGRAMS / PENGUKURAN KINERJA

-UNIT ORGANISASI MERUMUSKAN KEGIATAN/PENGUKURAN KINERJA - UNI ORGANISASI – MERUMUSKAN KEGIATAN / PENGUKURAN KINERJA -SATKER MERUMUSKAN OUTPUT, MENGHITUNG UNIT COST OUTPUT, - MENGHITUNG UNIT COSTKINERJA OUTPUT LAINNYA MERUMUSKAN PENGUKURAN - MERUMUSKAN PENGUKURAN KINERJA LAINNYA

PENELAAHAN KEBIJAKAN / KETERSEDIAAN DANA - K/L - DEPKEU / BAPPENAS - KABINET - DPR

DEPKEU /BAPPENAS MEMBUAT PEDOMAN : -STANDAR KINERJA

LAPORAN KINERJA SEMESTER DAN TAHUNAN - K/L - DEPKEU / BAPPENAS - AUDITOR INTERNAL / EXTERNAL - KABINET - DPR / KOMISI

-STANDAR UNIT COST

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN - K/L - DEPKEU / BAPPENAS - AUDITOR INTERNAL / EXTERNAL - KABINET - DPR/KOMISI

YANG TIDAK PERFORM DEKENAKAN SANKSI : EVALUASI SELURUH PROGRAM5 TAHUNAN - K/L - DEPKEU/ BAPPENAS - AUDITOR INTERNAL / EXTERNAL - KABINET - DPR/KOMISI

-MENKEU, K/L, KETUA LEMBAGA -KEPALA UNIT ORGANISASI -KEPALA SATKER

NATIONAL PROGRAM / POLICY / PRIORITY 5 years 1 year

MINISTRY/INSTANCES (K/L) MAKING : - PERFORMANCE/TARGET INDICATOR - GENERAL CRITERIA FOR MONITORING

STRATEGIC PLAN K/L - 5 years - K/L MAKES PROGRAM/PERFORMANCE MEASURING RKA-KL - 1 year + 1 forward estimation

- ORGANIZATION UNIT MAKES ACTIVITY/PERFORMANCE MEASURING - WORK UNIT MAKES OUTPUT, CALCULATE UNIT COST OUTPUT, PERFORMANCE MEASURING

STUDY OF POLICY/ FUND AVAILABILITY - FINANCE DEPT. / BAPPENAS - CABINET

- K/L - DPR FINANCE DEPT ./BAPPENAS MAKES DIRECTIVE : - PERFORMANCE STANDARD

SEMESTER ANND ANNUAL PERFORMANCE REPORT - K/L - FINANCE DEPT. / BAPPENAS - INTERNAL / EXTERNAL AUDITOR - CABINET - DPR / COMMISION

THREE-MONTHS PERFORMANCE REPORT - K/L - FINANCE DEPT. / BAPPENAS - INTERNAL / EXTERNAL AUDITOR - CABINET - DPR / COMMISION

- UNIT COST STANDARD

PUNISHMENT FOR NOT-GOOD PERFORMER: - FINANCE DEPT., K/L, CHIAEF OF INSTANCES - CHIEF ORGANIZATION UNIT

ANNUAL PROGRAMS REPORT - K/L - FINANCE DEPT. / BAPPENAS - INTERNAL / EXTERNAL AUDITOR - CABINET - DPR / COMMISION

- CHIEF OF WORK UNIT

Paket Perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara

Ruang Lingkup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengaturan Kekuasaan Atas Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan/diserahkan kepada : Menteri Keuangan : selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan Menteri/pimpinan lembaga : Pengguna anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya Gubernur/bupati/walikota : selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Tugas Fiskal Menteri Keuangan        

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan Melaksanakan pemungutan pendapatan yang ditetapkan dengan undang-undang Melaksanakan fungsi bendahara umum negara Menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Melaksanakan tugas lain-lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang

Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga        

Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Melaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yangdipimpinnya Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara Mengelola piutang, dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi

Pengaturan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah  



Pengelolaan keuangan ditingkat daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Selanjutnya, dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD. Dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah

Penyusunan APBN

1

Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro disampaikan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat pertengahan Mei tahun berjalan.

2

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dibahas oleh Pemerintah Pusat adn DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

3

Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran (berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal) oleh Pemerintah Pusat dan DPR untuk dijadikan acuan penyusunan usulan anggaran oleh kementerian negara/lembaga

Penyusunan APBN Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

4

3.Penyusunan RKA-KL tahun berikutnya oleh menteri/lembaga yang :  Berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai  Disertai prakiraan belanja tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun 4.Pembahasan pendahuluan rancangan APBN 5.Hasil Pembahasan RKA-KL RKA-KL disampaikan ke DPR untuk dibahas dalam pembicaraan rancangan APBN 6.Ketentuan tentang penyusunan RKA-KL diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan ke Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan rancangan undangundang tentang APBN tahun berikutnya 7.Ketentuan tentang penyusunan RKA-KL diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004

Penetapan APBN 





 

Rancangan Undang-udang tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN, dimana DPR dapat mengajukan usulan perubahan atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Penetapan Undang-undang oleh DPR selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan APBN dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undangundang APBN, Pemerintah Pusat melakukan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Pelaksanaan APBN  

 



Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Laporan disampaikan kepada DPR selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau Laporan Realisasi Anggaran Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 





Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.