Pancasila.docx

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini tepat pada waktunya. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini.. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat Kami

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanyaempat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara-bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan bertekaduntuk berpegang teguh serta mempertahankan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat pilar dimaksud dimanfaatkan sebagai landasanperjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diungkapkan lagi oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemerdekaanpada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara. Empat pilar tersebut adalah 1. Pancasila 2. Undang-Undang Dasar 1945 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Bhinneka Tunggal Ika

Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi. Untuk itulah perlu difahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dandapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsadan bernegara.

B. RUMUSAN MASALAH Dari Latar belakang Diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengertian dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara? 2. Bagaimana hubungan diantara empat pilar berbangsa dan bernegara? 3. Mengapa empat pilar tersebut menjadi pilar utama berbangsa dan bernegara di Indonesia? 4. Bagaimana emplementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari hari?

C. MANFAAT Dari tujuan diatas duharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut : 1. Memberikan pemahaman kepada para pembaca lebih mendalam mengenai empat pilar kebangsaan. 2. Memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai hubungan empat pilar kebangsaan. 3. Memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai penyebab empat pilar kebangsaan menjadi pilar utama. 4. Memberikan contoh emplementasi mengenai empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari – hari.

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN 4 PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat1

1. Pancasila A. Pancasila Diusulkan Menjadi Dasar Negara Pancasila menurut tata Bahasa, Lima Dasar : Panca berarti lima sedangkan Sila berarti dasar kesusilaan. Kelima perinsip yang dinamakan Pancasila, sebenarnya telah ada di dalam jiwa dan kalbu rakyat Indonesia berabad – abad sebelumnya Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 hanyalah sekedar menjadi “perumus” dari perasaan – perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat indoneusa. Beliau sekedar menjadi “pengutara” dari keinginian – keingininan da nisi jiwa bangsa Indonesia turun - temurun, yang telah lama tergugat pada jiwa bangsa Indonesia.2 Bahkan istilah/perkataan “Pancasila” sebagai penamaan terhadap kelima dasar/perinsip yang dirumuskannya itu diperoleh dari seorang ahli Bahasa (Mr. Muhammad Yamin), seperti yang disinggungnya dalam pidato 1 Juni 1945. Penjelasanan Pancasila yang dikemukakan pada 1 Juni 1945 itu diterima baik oleh BPPK dan tanggak 1 juni oleh Prof. A.G.Pringgodigdo, SH,dianggapnya pemakaian istilah Pancasila3 B. Kedudukan, Peranan dan Fungsi Pancasila Kedudukan Pancasila di antara ideologi besar tersebut adalah tidak dibentuk atas salah satu atau kedua ideologi di atas. Namun demikian dalam proses terbentuknya di pengaruhi, atau tepatnya menerima secara kreatif, oleh berbagai macam ideologi pada masa itu. Intinya Pancasila ada di dunia ini. Pancasila lebih banyak memuat watak dan nilai - nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Di sinilah Pancasila dikatakan berkedudukan sebagai falsafah Negara. 1

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, h xx 2 Kansil, 2011,Empat pilar berbangsa dan bernegara , Jakarta :Rineka Cipta, h. 6. 3 Kansil,op.cit.,h.161

Terdapat beberapa predikat Pancasila yang bias menggambarkan peranan dan fungsinya. Di antaranya:  Pancasila sebagai dasar Negara.  Pancasila sebagai ideologi Negara.  Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa.  Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.  Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.  Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.  Pancasila sebagai sumber segala sumber hokum (sumber tertib hukum).  Pancasila sebagai cita - cita dan tujuan Bangsa Indonesia.  Pancasila sebagai satu – satunya azas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Pancasila sebagai moral pembangunan.4 2. Undang – Undang Dasar Undang-Undang dasar menempati tata urutan peraturan yang tertinggi didalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tetinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.5 Undang-Undang adalah sebuah bentuk peraturan negara yang harus ditaati oleh segenap bangsa Indonesia, agar menjadikan dinamika dan proses penyelenggaraan.6 A. Makna Masing-masing Alinea dari Pembentukan UUD 1945 1. Alinea pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. a) Bahwa bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerdekaan sebagai lawan dari penjajahan, sebab sesungguhnya kemerdekaan itu hak asasi setiap bangsa b) Bangsa Indonesia akan senantiasa menentang penjajahan dan akan senantiasa berada pada barisan paling depan c) Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu landasan pokok politik luar negri kita 4

Asep Sahid Gatara,2012,Pendidikan Kewarganegaraan,Bandung : Fokus Media,h. 32 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, h 117 6 ibid, h. 199 5

2. Alinea kedua Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,bersatu, adil dan makmur, mengandung arti : a) Kita menyadari dan menghargai , serta bangga atas perjuangan para pahlawan kita, sebab karena pahlawan – pahlawan itulah kita dapat menikmati kemerdekaan sampai sekarang dan keadaan ini pun akan menentukan keadaan masa yang akan dating b) Bahwa tujuan bangsa Indonesia ialah membentuk Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur c) Bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia

3. Alinea ketiga Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mengandung arti : a) Merupakan penegasan dan pengukuhan atas proklamasi 17 agustus 1945. b) Menyatakan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 agustus 1945 bukanlah semata - mata hasil perjuangan bangsa Indonesia tetapi juga karena diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah sebenarnya yang menjadi dorongan spiritual bangsa Indonesia

4. Alinea keempat Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seleuruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Mengandung arti : a) Suatu negara merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b) Mewujudkan kesejahteraan umum c) Mencerdaskan kehidupan bangsa d) Ikut serta melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial7 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.8 4. Bhinneka Tunggal Ika Bhineka Tunggal Ika sebagaimana yang ketahui. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan, moto atau perkataan. Untuk definisi bhineka tunggal ika sendiri dapat kita temukan dalam kitab karangan Mpu Tantular. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhineka rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua).9 7

Kansil, 2011,Empat pilar berbangsa dan bernegara , Jakarta :Rineka Cipta, h. 56. Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, h 7 9 Backy Krisnayuda, Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, h. 2. 8

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan yang dijadikan modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemajemukan bangsa harus dihargai, dijunjung tinggi dan dihormati dalam pengimplementasian kehidupan berbangsa dan bernegara.10 Dalam arti ke Indonesiaan bahwa Bhineka Tunggal Ika yang lebih signifikan yang kita kenal adalah “berbeda-beda tapi satu”. Dapat penulis simpulkan bahwa nilai yang terdapat pada pilar Bhineka Tunggal Ika adalah nilai persatuan, toleransi. Pengertian toleransi itu sendiri adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai baik kelompok maupun individu, dalam masyarakat maupun negara dengan tujuan menghindari sikap diskriminasi hanya kerena adanya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. B. HUBUNGAN EMPAT PILAR 1. Hubungan Antara Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 a) Hubungan Secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperolehi kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religus dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.11 b) Hubungan Secara Material Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara meterial tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.12

10

Backy Krisnayuda,op.cit.,h.8 SYUKRI E,” HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945 “http://syuekri.blogspot.com/2012/10/hubungan-pancasila-dengan-uud-1945.html (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 18.22) 12 ibid 11

2. Hubungan NKRI ,Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki falsafah dan pedoman hidup bangsa yang bisa dijadikan pijakan yaitu pancasila dan UUD 1945. Di dalam pancasila terdapat lima sila yang sudah mutlak dibuat oleh leluhur Indonesia agar bangsa Indonesia senantiasa tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, budaya dan bahasa yang ada di Indonesia serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai bangsa harus mampu memahami semua yang ada di bumi Indonesia adalah satu yang harus kita jaga dan pertahankan yaitu keutuhan bangsa. 3. Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Pelaksanaan ketatanageraan kita Indonesia semua unsur harus melaksanakan dan melandaskan segala pergerakannya diatas Pancasila tanpa terkecuali. Toleransi atas umat beragama adalah amanat dari Pancasila. Kebebasan dalam berbudaya adalah amanat dari Pancasila. Karena kemajemukan dalam Bingkia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda tetapi tetap satu. Dan itu harus di tegakan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.13 C. EMPAT PILAR MENJADI PILAR UTAMA Menurut G Michael Jeno Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Apalagi Pancasila adalah nilai asli Indonesia. Nilai yang dijalankan masyarakat seluruh Nusantara sejak dulu kala, termasuk Kalimantan Barat. “Dengan demikian empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya harus kita jaga, pahami, hayati dan laksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari,” pungkas dia.14 D. IMPLEMENTASI EMPAT PILAR DALAM KEHIDUPAN SEHARI – HARI Menurut saya emplementasi dari empat pilar berbangsa dan bernegara ,salah satunya adalah Pancasila. Dalam penerapan kehidupan sehari hari kita harus 13

Unversitas Pattimura Fakultas Hukum,” BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “satuan-bangsa https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/46-bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai-negara-kesatuanrepublik-indonesia (diakses pada 14 Maret 2018, pukul 22.09) 14 pontianakpost,” Jeno Ingatkan Pentingnya Empat Pilar dalam Kontestasi Politik “https://www.pontianakpost.co.id/jeno-ingatkan-pentingnya-empat-pilar-dalam-kontestasipolitik (diakses pada 14 Maret 2018, pukul 05.28)

menerapkan Pancasila seperti sila yang pertama ,kita harus beribadah sungguh sungguh untuk agama yang kita yakini dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh agama contohnya dalam islam solat wajib sebagai muslim kita wajib melaksanakannnya,lalu sila yang kedua dalam implementasinya kita sesama manusia harus tolong menolong dan juga mengberikan hak – hak masing masing sebagai contoh saya selalu menolong tetangga saya yang sedang kesusahan,kemudian implementasi sila ketiga adalah mempunyai sikap nasionalisme dan tidak menbeda bedakan antar suku dan golongan dalam hal ini saya berteman dengan siapa saja dan mengedepankan persatuan,kemudian implementasi sila ke empat adalah menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah,kemudian implementasi sila ke lima adalah Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan NKRI sebagai negara bangsa adalah merupakan perwujudan wawasan nasional yaitu sila Persatuan Indonesia yang dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka meneguhkan NKRI berdasarkan Pancasila adalah menegakkan supremasi hukum berdasarkan Pancasila dengan tanpa pandang bulu dan kontekstualisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam semua peraturan perundang- undangan di Indonesia, serta dalam dunia pendidikan, karena dalam negara hukum peraturan perundang-undangan akan menjadi landasan, dasar hukum semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ciri khas dan identitas bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika.Adapun yang sangat penting untuk diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa: “Bangsa Indonesia akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun bangsa Indonesia akan pecah dan hancur juga bukan oleh bangsa lain tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri”.

DAFTAR PUSTAKA Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012 Kansil, 2011,Empat pilar berbangsa dan bernegara , Jakarta :Rineka Cipta Asep Sahid Gatara,2012,Pendidikan Kewarganegaraan,Bandung : Fokus Media Backy Krisnayuda, Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016 http://syuekri.blogspot.com/2012/10/hubungan-pancasila-dengan-uud-1945.html https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/46-bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkainegara-kesatuan-republik-indonesia https://www.pontianakpost.co.id/jeno-ingatkan-pentingnya-empat-pilar-dalamkontestasi-politik