Pajak Ppn & Ppnbm.docx

2. Persyaratan Faktur Pajak a. b. c. d. e. f. g.

Nama, alamat , nomor pokok WP yang menyerahkan BKP atau JKP Nama, alamat, nomor pokok WP pembeli BKP atau penerima JKP Jenis barang atau jasa , jumlah HJ atau penggantian dan potongan harga PPN yang dipunggut PPnBM yang dipunggut Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

3. Fungsi Faktur Pajak Adapun fungsi pajak adalah : a. Sebagai bukti punggut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jendral Bea dan cukai, baik karena penyerahanBKP atau JKP maupun impor BKP. b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembelian BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai. c. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Perhitungan PPN Mekanisme Perhitungan PPN dapat diuraikan sebagai berikiut : a. PPn yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU PPN dengan dasar pengenaan pajak. b. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. c. Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. d. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. e. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. f. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang gtidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan, maka jumlah masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. g. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan intuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diat7ur dengan keputusan menteri keuangan.

h. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan pajak penghasilan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denagn Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan yang tetapkan oleh menteri keuangan. i. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pasa masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Contoh :  PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak ( BKP) dengan harga jual Rp.25.000.0000,00 Pajak pertambahan nilai yang terutang Perhitungan: = 10% X Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000 PPN sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang didapat oleh pengusaha kena pajal “A”  PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan memperoleh penggantian sebesar Rp.20.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP ”B” Perhitungan : = 10% X Rp. 20.000.000,00 = Rp. 2.000.000,00 PPn sebesar Rp. 2.000.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran yang didapat oleh pengusaha kena pajak “B”  Bapak andre saputra simanjuntak mempunyai perusahaan yang memproduksi bahan alcohol, dia melakukan penjualan sebesar Rp.120.000.000,- dengan PPN sebesar 15% Perhitungan : = Rp.120.000.000,- X 15% =Rp.18.000.000,Jadi pajak PPN yang dipunggut oleh pengusaha bapak andre adalah Rp.18.000.000,-