Pajak Penghasilan: - Pasal 21 - Pasal 21 Uu Pph Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/ Pj/ 2016

PAJAK PENGHASILAN - Pasal 21 Pasal 21 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/ PJ/ 2016

Kelompok 2: Fawaidur rohmah Achmad fatoni Amelya honest

160221100044 160221100132 160221100186

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

3

• Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: • pemberi kerja yang membayar gaji, dll sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; • bendahara pemerintah yang membayar gaji, dll sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; • dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dll; • badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan • penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Your Logo Here

DEFINISI

4

Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.

Saat Terutang Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

Your Logo Here

SUBJEK PAJAK

PEGAWAI TETAP

PEGAWAI TIDAK TETAP

NON ASN

PER PEKERJAAN

5

PEKERJAAN BEBAS/ BUKAN PEGAWAI

Upcoming Deposits

Your Logo Here

PENGERTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

6

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Your Logo Here

PEGAWAI TIDAK TETAP

7

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja, dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Your Logo Here

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

8

Your Logo Here

PENGERTIAN PENERIMAAN PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

9

Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan / atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Your Logo Here

WPOP PENERIMAAN PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

10

Sehubung dengan pemberi jasa yang dipotong PPh pasal 21/ 26, yaitu : • pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. • Pemain musik, pembawa acara,penyanyi, pelawak, bintang film, penari dan pelukis. • Olahragawan • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem apikasinya, • Agen iklan • Pengawas atau pengelola proyek • Dan lainnya.

Your Logo Here

PERHITUNGAN PPH PASAL 21BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

11

1.Pemotongan Pph pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21/26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a : PKP = (50% x pengh. Bruto – PTKP perbulan)

a. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21/26 serta memperoleh penghasilan lainnya.PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a PKP = (50% x pengh. Bruto ) Your Logo Here

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI 2. Pemotongan PPh pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh pasal 21 dengan menerapkan pasal 17 ayat (1) huruf a :

PKP = (50% x pengh. Bruto ) 3. Dalam hal bukan pegawai adalah Dokter yang melakukan praktik dirumah sakit dan atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik.

Your Logo Here

12

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI 4. Dalah hal bukan pegawai memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 dan / atau pasal 26 : a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; b. melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

Your Logo Here

13

14

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pemotongan pph pasal 21 dipotong sebesar 120% dari pph pasal 21 yang terutang

Your Logo Here

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEKERJA BEBAS Pekerja bebas yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Budi Berlin melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT. Cahya kurnia dengan fee sebesar Rp. 5.000.000,00

Your Logo Here

15

16

Pengerjaan** PKP

= 50% x peng.Brruto = 50% x Rp. 5000.000,00 =Rp. 2.500.000,00 Perhitungan PPh pasal 21 terutang : 5% x Rp. 2.500.000,00 = Rp. 125.000,00 Dalam hal Budi Berkin tidak memiliki NPWP maka besar PPh pasal 21 terutang ;

120% x Rp.125.000,00 = Rp. 150.000,00

Your Logo Here

DEFINISI PEGAWAI TETAP

17

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

Gaji atau upah

Imbalan secara periodik

Tunjangan

Uang lembur

Penghasilan pegawai yang bersifat tidak teratur

Bonus

THR

Jasa produksi

Tantiem

Gratifikasi/ imbalan Your Logo Here

PEGAWAI TETAP

18

Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Dasar pengenaan dan pemotongan

DPP = Penghasilan neto - PTKP

Your Logo Here

PEGAWAI TETAP

19

Penghasilan neto bagi pegawai tetap = Jumlah penghasilan bruto – biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto)* - iuran terkait dengan gaji yang dibayar

* setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun

Your Logo Here

BESARNYA PTKP PERTAHUN 54.000.000,00

=

untuk wajib pajak orang pribadi

4.500.000

=

tambahan untuk wajib pajak yang kawin

4.500.000

=

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggunan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

20

Your Logo Here

BAGI YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

21

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% daripada tariff yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP

Your Logo Here

ILUSTRASI

22

• Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 250.000,00. • Arbi telah menikah dan memiliki dua orang anak. • Bagaimanakah penghitungan PPh 21

Your Logo Here

THANK YOU