Pajak Penghasilan Pasal 22.pptx

Pajak Penghasilan Pasal 22 Kelompok Ahmad Yaqi Saifullah (170431622 Anita Julia (170431622 Anita Mediyana (170431622 Arifatul Karimah (170431622 054)

Pajak Penghasilan Pasal 22 Merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

PEMUNGUT PAJAK Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini: 1. Bendahara pemerintah untuk memungutpajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. 3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang teergolong sangat mewah.

Barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2015. 1. pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi; 2. kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya; 3. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m2(empat ratus meter persegi); 4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m2(seratus lima puluh meter persegi); 5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; 6. kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

OBJEK PAJAK 1.

Impor dengan API ( Angka Pengenal Impor) • · Impor Tidak dengan API • · Barang yang tidak dikuasai • · Impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh tarif API 2. Pembelian oleh Direktorat Jendral Pembendaharaan, Bendahara Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah 3. Pembelian oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yang melakukan barang dengan dana yan bersumber dari APBN/D 4. Pembelian barang yang di lakukan oleh BI, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumbber dari APBN maupun non-APBN 5. Penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen KEP-401/PJ./2001 6. Atas penjualan kertas oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha kertas KEP-69/PJ./1995 7. Atas penjualan baja oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha baja KEP-01/PJ./1996 8. Atas penjualan otomotif oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha otomotif KEP-32/PJ./1995 9. Pembelian bahan-bahan oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yangditunjuk olek Direktur Jendral Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan ekspr mereka SE-01/PJ./2003 10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan PMK 253/PMK.03/2008

Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Pph Pasal 22 • • •

•

•

Impor barang, dan/atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direksi Jenderal Bea dan Cukai Pembayaran yang dilakukan Pemungut Pajak

• • • •

•

Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA atau bendahara pengeluaran) Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG)

Saat Terutangnya PPh PASAL 22 No.

Jenis kegiatan

Saat terutang PPh pasal 22

1.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.

Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.

PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak pada nomor 2, 3, dan 4 (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu, dan bankbank BUMN. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importirnya PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul.

Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

3.

4.

5.

Terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah. Pengeluaran Barang ( delivery order ).

Tata Cara Pemungutan & Penyetoran PPh PASAL 22 No. 1.

Jenis kegiatan Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.

Saat terutang PPh pasal 22 Dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank Devisa atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.

Pemungut PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak Bendahara Pemeritah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas delegasi KPA

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak

Tata Cara Pemungutan & Penyetoran PPh PASAL 22 No. 3.

Jenis kegiatan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak : a. BUMN tertentu (PT Pertamina, PT PLN, dan lain-lain) dan bank-bank BUMN; b. Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, otomotif, baja, dan farmasi; c. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor; d. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; e. Industri dan eksportir yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian,

Saat terutang PPh pasal 22 Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak.

Tidak final

Tujuh kategori pajak penghasilan yang bersifat tidak final

Final penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen.

PPh 22 Bersifat Final Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau impoertir kepada penyalur/agen. No.

Jenis pemungutan

1.

Bahan bakar minyak

Tarif pemungutan

 untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;

= 0,25% x harga jual ( tidak termasuk PPN)

 untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;

= 0,3% x harga jual ( tidak termasuk PPN)

 untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

= 0,3% x harga jual ( tidak termasuk PPN)

2.

Bahan bakar gas

= 0,3% x harga jual ( tidak termasuk PPN)

3.

Pelumas sebesar

= 0,3% x harga jual ( tidak termasuk PPN)

PPh 22 Bersifat Tidak Final No.

Jenis pemungutan

1.

Pemungutan atas import

Tarif pemungutan

 menggunakan Angka Pengenal Importir (API)

= 2,5% x nilai impor

 non-API 7,5% x nilai impor

= 7,5% x nilai impor

 yang tidak dikuasai

= 7,5% x harga jual lelang

2.

pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD

= 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

3.

Pemungutan penjualan hasil produksi  Kertas

= 0.1% x DPP PPN

 Semen

= 0.25% x DPP PPN

 Baja

= 0.3% x DPP PPN

 Otomotif

= 0.45% x DPP PPN

PPh 22 Bersifat Tidak Final Lanjutan.. No.

Jenis pemungutan

Tarif pemungutan

4.

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor

= 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan 5.

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor

= 0,45% dari dasar pengenaan PPN.

PPh 22 Bersifat Tidak Final Lanjutan.. No.

Jenis pemungutan

Tarif pemungutan

6.

Pembelian barang mewah : a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar; b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10 milyar; c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10 milyar dan luas bangunan lebih dari 500 m2; d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 milyar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2;

= 5% x harga pembelian (belum termasuk PPN maupun PPn-BM)

Tarif PPh 22 •

• •

•

Atas impor: – yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor; – non-API = 7,5% x nilai impor; – yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: – Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) – Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) – Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) – Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: – Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

• •

•

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor. Atas penjualan – Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,– Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,– Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2. – Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2. – Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

•

Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Contoh Perhitungan 1.

PT. Perdana adalah importir barang-barang elektronika. Perusahaan sudah memiliki API. Pada Mei 2016, PT. Perdana melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur USD100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT. Perdana. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD1 = Rp11.500. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT. Perdana.

2. 3.

Pada 1 April 2016, Dinas Pendidikan dan Pengajaran A membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai Rp220.000.000 (termasuk PPN 10%). Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten A pada 10 Juli 2016 melakukan pembayaran atas pembelian alat tulis kantor dari Toko Kuning senilai Rp2.100.000 (termasuk PPN 10%). Pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan.

4.

PT Cahaya Dunia Paper pada Mei 2016 menjual kerdus hasil produksi kertas kepada CV Merah Jaya (salah satu distributor) dengan total harga sebesar Rp880.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.