Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 15 V 1.pptx

PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL PASAL 15 Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat di hitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PPh.

PAJAK PENGAHASILAN ATAS IMBALAN UANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN DALAM NEGERI. Wajib Pajak : orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain

Objek Pajak : penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak :Tarif PPh ini adalah 1,2% (satu koma dua persen), Dan Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto

PAJAK PENGAHASILAN ATAS IMBALAN UANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN DALAM NEGERI. Pelunasan PPh yang terutang a. Jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau carter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut. b. Jika penghasilan diperoleh selain dari huruf a, wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.

PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN LUAR NEGERI Wajib Pajak ini adalah perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan/ atau barang termasuk carter kapal laut dan/atau udara. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak  Tarif PPh ini adalah 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto.

Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut.  Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian carter, pihak yang membayar atau pihak yang mencarter  Penghasilan diperoleh selain dari perjanjian carter, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI Wajib Pajak ini adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian carter Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak  Tarif PPh ini adalah 1,8% (satu koma delapan persen) Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto.  Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencarter sepanjang pencarter adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERSIFAT FINAL PASAL 4 AYAT (2) UU PPH Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:  penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SB1). dan jasa giro;  transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;  bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;  hadiah undian;  persewaan tanah dan/atau bangunan;  jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;  Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;  bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;  dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PAJAK DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI PENGHASILAN ATAS BUNGA Wajib Pajak untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Objek Pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI.

PAJAK DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI PENGHASILAN ATAS BUNGA Tarif dan Dasar Pengenaan PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT

Tarif 20% (dua puluh persen)

Dasar Pengenaan Pajak Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia

Wajib Pajak luar negeri selain BUT

20% (dua puluh persen) Jumlah bruto bunga deposito Atau sesuai tarif berdasarkan dan tabungan serta diskonto persetujuan penghindaran sertifikat bank Indonesia pajak berganda

PAJAK DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI PENGHASILAN ATAS BUNGA Pemotong PPh Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah :  Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.  Cabang bank luar negeri di Indonesia.  Bank Indonesia.  Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan

PAJAK DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI PENGHASILAN ATAS BUNGA Pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SB! tidak dilakukan terhadap:  bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;  bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;  bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan Rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA Tarif dan Dasar Pengenaan PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Jenis transaksi Semua transaksi penjualan saham Transaksi pemilik saham pendiri

Tarif 0,1%

0,1% dan tambahan 0,5%

Dasar Pengenaan Pajak Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjulan saham oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya

PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA Tata Cara Pelunasan Pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan dengan pemungutan/pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI Wajib Pajak : orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Objek pajak : penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI Jenis bunga/diskonto Bunga obligasi dengan kupon

Wajib Pajak 1. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 2. Wajib pajak luar negeri selain BUT

Tarif

Dasar Pengenaan Pajak Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemlikan obligasi

1. 15% 2. 20% Atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda

Diskonto obligasi dengan kupon

1. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 2. Wajib pajak luar negeri selain BUT

1. 15% 2. 20% Atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan

Diskonto obligasi tanpa bunga

1. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 2. Wajib pajak luar negeri selain BUT

1. 15% 2. 20% Atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan

Bunga dan/atau diskonto obligasi

Wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan Lembaga keuangan

1. 5% (tahun 2014-2020) 2. 10% (tahun 2021 dan seterusnya)

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI Pemotong PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi adalah:  penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau  perusahaan efek, diler, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli. atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI Pemotongan PPh atas bunga obligasi tersebut tidak berlaku apabila penerima penghasilan bunga obligasi adalah: Wajib Pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak ini tidak dikenai PPh. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak ini dikenai PPh umum sebagaimana diatur dalam UU PPh.

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN Wajib Pajak : orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian.

Objek pajak : penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun (dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang).

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN Tarif dan Dasar Pengenaan Besarnya tarif PPh ini adalah 25% (dua puluh lima persen). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto hadiah undian. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak Pemungut atau Pemotong Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan, organisasi maupun penyelenggara dalam bentuk apa pun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang termasuk pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya

PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Wajib Pajak : pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan Objek pajak : penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industry

PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Tarif dan Dasar Pengenaan  Besarnya tarif PPh ini adalah 10 persen. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan  Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa.  Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan

PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI Wajib Pajak : penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Objek pajak : jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi

PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI Tarif dan Dasar Pengenaan  Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:  jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa;  jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jenis kontruksi pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan Perencanaan atau pengawasan Perencanaan atau pengawasan

Wajib Pajak Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha Penyedia jasa selain dua di atas Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha

Tarif 2% 4% 3% 4%

Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini dilakukan sebagai berikut :  PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak  PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.  Pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.  Pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.  Pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.  Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.  penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa kontruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Wajib Pajak : orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Objek pajak : penghasilan yang diperoleh/diterima orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Tarif PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan adalah:  sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;  sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau  sebesar 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Dasar pengenaan pajak untuk PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu:  nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan kepada pemerintah  nilai menurut risalah lelang.  nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa  nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan  nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan  Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  Orang Pribadi yang nilai pengalihan tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah  Bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.  Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak Penghasilan, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.  Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukarmenukar yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI Wajib Pajak : orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh/menerima bunga atas simpanannya. Objek pajak : bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Besarnya tarif ini adalah:  sebesar 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.  Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai berikut.  Koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggotanya wajib melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku  Koperasi sebagai pemotong pajak wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.  Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi, wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan SSP  Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Wajib Pajak : orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha

Objek Pajak : dividen Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak  Besarnya Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi adalah 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto dividen. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai berikut  Pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.  Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.  Pemotong PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.  Pemotong PPh wajib menyetor PPh yang dipotongnya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP  Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).