Bab V (pajak Penghasilan) Ok (2).docx

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 I.

Dasar Hukum 1. Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi 3. Peraturan DJP No. 31/PJ/2009 diperbaharui No. 57/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jam dan Kegiatan Orang Pribadi.

II.

Pemotongan PPh Pasal 21 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan, atau unit yang membayar aji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di LN. 3. Dana Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium 5. Penyelenggara yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP dalam negeri berkenaan dengan sesuatu pekerjaan. 34

III.

Objek Pemotongan PPh Pasal 21 1. Pegawai tetap, berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 3. Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya. 4. Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis. 5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan. 6. Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Penghasilan yang diberikan oleh : bukan WP, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Norma Perhitungan Khusus.

IV.

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21 1. Pembayaran manfaat atau santunan Asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final Pasal 4 92) UU PPh, atau Norma Penghitungan Khusus. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan 35

hari tua kepada Badan Penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 5. Beasiswa sebagaimana dit3entukan dalam UU PPh. Bea Siswa yang bukan merupakan objek PPh menurut Permenkeu No. 154/PMK.03/2009 V.

Objek PPh Namun Tidak Dipotong PPh Pasal 21 1. Penghasilan yang diterima oleh :  Pejabat Negara  Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI  Pensiunan termasuk janda atau duda atau anak-anaknya. 2. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun selain gaji, tunjangan dan uang pensiun, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan II/A ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat Lettu ke bawah. 3. Penghasilan yang diterima oleh WPOPDN berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun dan Tunjangan hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai dengan sejumlah Rp.50.000.000

VI.

Saat Terutang Menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010, saat pemotongan PPh Pasal 21 pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya 36

penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. VII.

Penghitungan PPh Pasal 21 Penghitungan PPh pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 525/PMK.03/2008 Jo Peraturan DJP No. 31/PK/2009: 1. Penghitungan PPh Pasal 21 dibedakan atas status penerima penghasilan a. Pegawai Tetap Besarnya PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 X Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak Penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran yang dibayar pegawai + penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) b. Pegawai Tidak Tetap PPh terutang atas pegawai tidak

Pasal 17 UU PPh X (Penghasilan

tetap / tenaga kerja lepas yang

Bruto – PTKP diri sendiri)

dibayar bulanan Pegawai tidak tetap / tenaga kerja

Pasal 17 UU PPh X (Upah sehari –

lepas yang tidak dibayar bulanan

Rp.150.000). Apabila terkaya jumlah penghasilan sebulan di atas PTKP diri sendiri : Pasal 17 UU PPh X Jumlah penghasilan bruto sebulan – PTKP diri sendiri sebulan)

c. Penerima Bukan Pegawai Perhitungan PPh Pasal 21 :  Berkesinambungan (menerima lebih dari 1 kali dalam setahun dari pemberi kerja Tarif Pasal 17 PPh X Kumulatif Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Neto = 50% X Penghasilan bruto dan diberikan 37

pengurangan PTKP diri sendiri apabila mempunyai NPWP dan tidak mempunyai penghasilan lain.  Tidak berkesinambungan Tarif Pasal 17 UUP X 50% Penghasilan Bruto d. Peserta Kegiatan PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 UU PPh diterapkan atas jumlah bruto

Terutang

setiap kali pembayaran yang bersifat untuk dan tidak pecah

e. Penerima Pensiun PPh Pasal 21 Penghasilan

Tarif Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Bruto – ( biaya pensiun + Penghasilan

Kena Pajak Biaya Pensiun

tidak kena pajak (PTKP) 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal Rp.2.400.000 per tahun atau Rp.200.000 per bulan.

f. Anggota Dewan Komisaris / Pengawas bukan sebagai pegawai PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 UU PPh diterapkan atas dasar penghasilan bruto kumulatif berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.

g. Mantan Pegawai PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 UU PPh diterapkan, atas dasar penghasilan bruto kumulatif, berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan yang bersifat

tidak teratur. h. Uang pesangon bersifat final Jumlah Pesangon Sampai dengan Rp.50.000.000 Di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 Di atas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 Di atas Rp.500.000.000 38

Tarif 0% 5% 15% 25%

i. Uang manfaat pensiun, Jaminan / Tabungan Hari Tua bersifat final Sampai dengan Rp.50.000.000 tidak terutang dan tidak dipotong PPh pasal 21 Di atas Rp.50.000.000 sebesar 5% j. Pejabat Negara, PNS, TNI / POLRI dan Pensiun berasal dari APBN / APBD Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan diatur sendiri oleh Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2010 Penghasilan yang bersifat rutin / teratur diterima, antara lain berupa gaji dan tunjangan yang terkait, PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung negara  Penghasilan lainnya terutang PPh Pasal 21 bersifat final  Tarif 0% untuk golongan II ke bawah, tamtama dan bintara beserta pensiunannya.  Tarif 5% untuk golongan III, perwira pertama dan pensiunannya.  Tarif 15% untuk golongan IV, perwira menengah & tinggi, pejabat negara dan pensiunannya. k. WPLN PPh Pasal 21

VIII.

20% dari jumlah penghasilan bruto, kecuali mempunyai Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dari Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, WPOPLN tersebut dianggap sebagai WPDN dan dihitung PPh Pasal 21 seperti Pegawai Tetap.

Kasus PT. ABC adalah perusahaan percetakan di wilayah Malang dengan alamat Jl Ciwulan No. 43 Malang, NPWP : 02.453.564.8-623.000 Pembayaran yang dilakukan dalam bulan Agustus 2012 sebagai berikut: Pembayaran Pegawai Tetap I

1. Nama

: Rudy Suhartono 39

2. NPWP

: 06.455.778.9.623.000

3. Jabatan

: Direktur

4. Alamat

: Jl. Ciwulan No. 43 Malang

5. Status

: K/1

6. Gaji Pokok

: Rp. 20.000.000

7. Tunjangan Transport

: Rp.

3.000.000

8. Premi Asuransi KK

: Rp.

150.000

: Rp.

100.000

: Rp.

300.000

: Rp.

100.000

(dibayar perusahaan) 9. Premi Asuransi K (dibayar perusahaan) 10.Iuran Pensiun (dibayar perusahaan) 11.Iuran Pensiun (dibayar pegawai) II

1. Nama

: Wahyu T

2. NPWP

: 06.432.556.9.623.000

3. Jabatan

: Kepala Bagian Produksi

4. Alamat

: Jl. Sulfat Tengah No 1. Jakarta

5. Status

: K/1

6. Gaji Pokok

: Rp. 15.000.000

7. Tunjangan Transport

: Rp.

1.000.000

8. Premi Asuransi KK

: Rp.

100.000

: Rp.

50.000

: Rp.

200.000

: Rp.

100.000

(dibayar perusahaan) 9. Premi Asuransi K (dibayar perusahaan) 10.Iuran Pensiun (dibayar perusahaan) 11.Iuran Pensiun (dibayar pegawai) 40

III

1. Nama

: Nabila Qothrunada

2. NPWP

: 06.537.645.9.623.000

3. Jabatan

: Kepala Bagian Akuntansi

4. Alamat

: Jl. Kauman Gg. Malang

5. Status

: K/1

6. Gaji Pokok

: Rp. 15.000.000

7. Tunjangan Transport

: Rp.

1.000.000

8. Premi Asuransi KK

: Rp.

60.000

: Rp.

40.000

10.Iuran Pensiun

: Rp.

200.000

11.Iuran Pensiun

: Rp.

100.000

1. Nama

: Dimas

2. NPWP

: 06.334.548.7.623.000

3. Jabatan

: Staf

4. Alamat

: Jln. Widas No. 1 Malang

5. Status

: TK/0

6. Gaji Pokok

: Rp. 10.000.000

7. Tunjangan Transport

: Rp.

1.000.000

8. Premi Asuransi KK

: Rp.

60.000

: Rp.

40.000

10.Iuran Pensiun

: Rp.

200.000

11.Iuran Pensiun

: Rp.

100.000

(dibayar perusahaan) 9. Premi Asuransi K (dibayar perusahaan)

IV

(dibayar perusahaan) 9. Premi Asuransi K (dibayar perusahaan)

Pembayar Pegawai Tidak Tetap 41

I.

Nama

:

Chairul

Status

:

K/2

Upah

:

Rp.2.000.000

II. Nama

:

Etty

Status

:

TK/0

Upah

:

Rp.1.000.000

Pembayaran Pegawai Harian I.

Nama

:

Budi

Status

:

K/0

Upah

:

Rp.500.000 / minggu

II. Nama

:

Bejo

Status

:

TK/0

Upah

:

Rp.50.000 / hari

Jumlah Kerja

:

20 hari

III. Nama

:

Paijo

Status

:

K/1

Upah

:

Rp.50.000

Jumlah Kerja

:

30 hari

PEMBAYARAN LAINNYA : 1. Pembayaran imbalan jasa konsultan hukum Agustina SH sebesar Rp.2.000.000 2. Pembayaran kepada seorang tukang bangunan untuk memperbaiki bangunan dengan sistem borongan sebesar Rp.2.000.000. Pekerjaan dapat dikerjakan selama 5 hari. 3. Pembayaran kepada seorang tenaga kerja asing (ex. Patriat) Singapura (Tidak mempunyai IKTA/KITAS) sebesar Rp.10.000.000

42

Ditanya : Hitunglah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetor berdasarkan data tersebut di atas, dan susunlah SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2012!

43