Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Desa

SUMARDI PPEP FAKULTAS EKONOMI UNS SURAKARTA WORKSHOP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT TUNJANGAN PERANGKAT DESA, HARAPAN DAN PROBLEMATIKANYA BAGI DPRD KABUPATEN NGAWI HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA, 20 – 22 MARET 2009

PERHATIAN G TO G !

Sumber:: Dadang Sholihin, 2008 Sumber

GOVERNANCE

Sumber:: Dadang Sholihin, 2008 Sumber

GOVERNANCE  VISI

Sumber:: Dadang Sholihin, 2008 Sumber

MENGAPA DESA ? • Salah satu permasalahan pembangunan daerah adalah adanya disparitas pembangunan antara kawasan perdesaan dan perkotaan perkotaan. • Pembangunan lebih terpusat di kawasan perkotaan shg masy-nya punya akses lebih baik thd SDE & cenderung punya kesempatan lebih besar untuk sejahtera sejahtera. 4/11/2009

5

PENDEKATAN & UPAYA • Perlu pendekatan agar kemampuan yang dimiliki dapat didayagunakan secara optimal bagi pengembangan kehidupan masyarakat pedesaan pedesaan. • Perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas agar kesenjangan pendapatan makin berkurang antara masy desa & kota kota. 4/11/2009

6

KEUANGAN DESA (Pasal 212 dari UU No.32/2004)

•

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang uang,, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.. kewajiban

•

Hak & kewajiban timbulkan Pendapatan Pendapatan,, Belanja & Pengelolaan Keuangan Desa Desa.. 7

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Pasal 212 dari UU No.32/2004)

•

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa esa..

•

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang perundang-undangan.. undangan 8

APBDesa STRUKTUR APBDesa (Surat Mendagri No.140/161/SJ, Tanggal 26 Januari 2007) Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa 1. APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a. Pendapatan Desa, b. Belanja Desa, dan c. Pembiayaan Desa. 2. Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, 3. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke Desa, 4. Pembiayaan Desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 9

SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 21, UU No.32/2004 & Pasal 68, PP 72/2005

PENDAPATAN ASLI DESA

HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BANTUAN PEMERINTAH/PE MPROV/PEMKAB

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIB DAERAH

BAG DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN

10

PENDAPATAN ASLI DESA (PADes (PADes))

LAIN--LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DESA

HASIL USAHA DESA

HASIL GOTONG ROYONG

HASIL KEKAYAAN DESA

HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI 11

BUMDes UU No 32 Tahun 2004, Pasal 213 ayat (1): “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa desa”. ”. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di de desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 4/11/2009

12

BUMDes BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masy & pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa &dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. • BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa PADesa). ). • Kinerja BUMDes diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan thd peningkatan kesejahteraan warga desa desa. 4/11/2009

13

CIRI UTAMA BUMDes 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama bersama;; 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham (saham atau andil andil); ); 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom); wisdom ); 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar pasar;; 4/11/2009

14

CIRI UTAMA BUMDes 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy); policy); 6. Difasilitasi oleh Pemerintah Pemerintah,, Pemprov Pemprov,, Pemkab,, dan Pemdes Pemkab Pemdes;; 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes Pemdes,, BPD, anggota anggota). ).

4/11/2009

15

TUJUAN UTAMA BUMDes 1. Meningkatkan perekonomian desa desa;; 2. Meningkatkan pendapatan asli desa desa;; 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;; masyarakat 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan pedesaan.. 4/11/2009

16

KEBUTUHAN & POTENSI DESA 1. Kebutuhan masyarakat terutama dlm pemenuhan kebutuhan pokok pokok;; 2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar pasar;; 3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat masyarakat;; 4. Adanya unit unit--unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi terakomodasi;; 4/11/2009

17

CAKUPAN USAHA DESA 1. Usaha jasa keuangan keuangan,, jasa angkutan darat dan air, listrik desa desa,, dan usaha sejenis lainnya lainnya;; 2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa desa;; 3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan pangan,, perkebunan,, peternakan perkebunan peternakan,, perikanan perikanan,, dan agrobisnis;; agrobisnis 4. Industri dan kerajinan rakyat rakyat.. 4/11/2009

18

HASIL KEKAYAAN DESA TANAH KAS DESA LAINLAINLAIN KEKAYA AN MLK DESA

PASAR DESA

PELELA NGAN IKAN DESA

PASAR HEWAN

BANGUN AN DESA

TAMBAT AN PERAHU 19

BAGI HASIL & BAG DP (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten (paling sedikit 10%) dan dari Retribusi Daerah Kabupaten (sebagian untuk Desa). [Catatan:Tidak dibenarkan adanya pungutan ganda] (3) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), 20

BANTUAN KEUANGAN

(4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerin-tahan (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang disalurkan melalui Kas Desa dan juga dari Desa yang lain, serta

21

HIBAH DAN SP3 (5) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat. • Tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari pihak penyumbang kepada Desa. • Sumbangan berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak), dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dng ketentuan peraturan perundangan. • Sumbangan dalam bentuk uang, dicantumkan dalam APB Desa. 22

SUMBER PENDAPATAN DESA  PERDA

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa, diatur dengan Perda Kabupaten, yang sekurang-kurangnya memuat: - Sumber Pendapatan,

-

Jenis Pendapatan, Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Persentase ADD, Hibah, Sumbangan, dan Kekayaan, 23

APBDesa: BELANJA DESA

(Pasal 4, ayat (4) s/d ayat (7) PERMENDAGRI NO.37/2007) 1. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 2. Belanja Desa terdiri dari: a. Belanja langsung, dan b. Belanja tidak langsung 3. Belanja Langsung terdiri dari: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal; 4. Belanja Tidak Langsung terdiri dari: a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; b. Belanja Subsidi; c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); d. Belanja Bantuan Sosial; e. Belanja Bantuan Keuangan; f. Belanja Tak Terduga; 24

APBDesa: PEMBIAYAAN DESA (Pasal 4, ayat (8) s/d ayat (11) PERMENDAGRI NO.37/2007) 1. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2. Pembiayaan Desa, terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan. 3. Penerimaan Pembiayaan, mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya. b. Pencairan Dana Cadangan. c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. d. Penerimaan Pinjaman 4. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: a. Pembentukan Dana Cadangan. b. Penyertaan Modal Desa. c. Pembayaran Utang 25

HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH - DESA RPJP VISI-MISI DAERAH

2005

2025

5 TAHUN

2010

2015

2020

Kelurahan RPJM VISI-MISI KDH

• ARAH KEBIJAKAN • STRATEGI DAN PRIORITAS • MATRIKS PROGRAM 5 (LIMA) TAHUN

1. RPJM-Desa (5 Tahun)

2. RKP-Desa (1 Tahun)

RENSTRA - SKPD

RKT TAHUN 1

Desa

RENJA SKPD

RKPD

RKT TAHUN 2 RKT TAHUN 3

KUA - PPAS

3. APB-Desa (1 Tahun)

RKT TAHUN 4

RKA - SKPD RKT TAHUN 5

APBD

26

APBDesa: PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM? Kumpulan kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama

Sebagai sarana dalam Pengentasan Masalah [Masalah: Kondisi yang bertentangan dengan harapan / penghalang tercapainya suatu Tujuan/Kondisi yang Diinginkan. Artinya ada kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan]

KEGIATAN? Bagian dari program yang berupa sekumpulan tindakan pengerahan Sumber Daya (Alam dan Manusia) dalam rangka Pencapaian Sasaran terukur (Output)

Sebagai Pengatasan Penyebab Masalah 27

APBDesa: PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN IDENTIFIKASI DAFTAR MASALAH DI TINGKAT DESA 1. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun / Lingkungan) dan Kelompok Masyarakat (seperti: Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, dan Kelompok Lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat) 2. Daftar permasalahan Desa/Kelurahan (seperti: peta kerawanan kemiskinan dan rawan sosial, putus sekolah, pengangguran, kantong penyakit menular, rawan bencana dan sebagainya) 3. Daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan yang dibiayai oleh Hibah/Donor/Bantuan dari luar negeri IDENTIFAASI MASALAH TERSEBUT SECARA UMUM DAPAT DILAKUKAN MELALUI METODE: 1. Sketsa / Profil Desa 2. Kalender Musim 3. Kelembagaan Desa / Kelurahan 28

ALUR PENYUSUNAN MASUKAN: POTRET DESA

DAFTAR MASALAH & POTENSI LAMPIRAN I.B/1

PROFIL DESA

KALENDER MUSIM

DAFTAR MASALAH & POTENSI LAMPIRAN I.B/2

BAGAN KELEMBAGAAN

DAFTAR MASALAH & POTENSI LAMPIRAN I.B/3

ALUR PENYUSUNAN MASUKAN:

PROSES:

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN Lampiran I.C/4

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Lampiran I.C/3

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH Lampiran I.C/2

PENGELOMPOKAN MASALAH Lampiran I.C/1

HASIL:

HASIL:

ALUR PENYUSUNAN Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Masyarakat dan Pihak Ketiga. Lampiran I. D/1

Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya.

DAMPAK: Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Lampiran I. E/1

Lampiran I. D/2

Agenda Paduan Kegiatan Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada. Lampiran I. D/3

RPJM-Desa ( 5 Tahunan ) Lampiran I. D/4

Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Di Desa (DU-RKP-Desa)

Lampiran I. D/5

Indikasi program pembangunan desa Lampiran I. D/6

Lampiran I. E/2

Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa

RKP-Desa (1 Tahunan) Lampiran I. E/3 dan 3.a. Lampiran I. D/7

Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa dan RKP-Desa Lampiran I. D/8

APBDesa: PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN Pembanguan Desa: 1. Untuk Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Misalnya: jika Program/Kegiatan berpihak kepada masyarakat yang miskin/ marginal (termasuk perempuan), maka: a. Aspirasi masyarakat paling miskin harus didengar b. Anggaran disusun berdasar kebutuhan rakyat paling miskin (pro-poor budgeting) c. Anggaran digunakan terutama untuk kepentingan rakyat paling miskin (pro-poor delivery service) 2. Secara langsung harus ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 3. Untuk pemberdayaan masyarakat 4. Syarat lain: a. Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan riil masyarakat desa, b. Mempunyai pengaruh luas pada segi kehidupan masyarakat desa, c. Mendukung prioritas daerah, d. Berskesinambungan, e. Mendorong pemberdayaan masyarakat, f. Tidak melanggar rencana tata ruang sesuai dng aturan yg berlaku, g. Tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berarti 32

APBDesa: PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN JENIS PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN Pembanguan Desa MENURUT SUMBER PENDANAANNYA: 1.

Prioritas kegiatan Pembanguan Skala Desa yang akan didanai sendiri oleh ADD (Alokasi Dana Desa) atau Swadaya GotongRoyong Masyarakat Desa,

2.

Prioritas kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan diusulkan ke Kecamatan dan kemungkinan akan didanai dari sumber APBD Kabupaten/Kota, dan/atau APBD Provinsi, dengan syarat: a. Ada dalam program yang dirancang oleh SKPD terkait, b. Menunjang aktivitas masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan c. Kemanfaatan program dinikmati kelompok masyarakat skala lebih luas 33

APBDesa: ALOKASI DANA DESA Prioritas Program yang Didanai dengan ADD 1. Disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Masyarakat Desa atau sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku / ditetapkan, 2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa secara langsung, 3. Mendorong peningkatan gotong royong masyarakat Desa, 4. Tidak melanggar rencana tata ruang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan 5. Tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat setempat.

34

PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN APBDesa 1. Penyusunan APBDesa seharusnya dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, 2. Oleh karenanya, diperlukan dasar-dasar prinsipil dalam penyusunan APBDesa, yang meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Keterbukaan dan pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan Desa, 3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa merupakan HAK sekaligus KWAJIBAN, dengan alasan Adanya PARTISIPASI: a. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, b. Untuk menyalurkan aspirasi rakyat/warga kepada pemerintah, c. Untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik, d. Untuk menegakkan kedaulatan rakyat 35

TAHAPAN PENYUSUNAN APBDesa PARTISIPATIF (1) Tahap 1: Penyusunan dan Pengajuan Usulan RAPBDesa Kegiatan

Mekanisme

Pihak yang Terlibat

(1)

(2)

(3)

1. Menyusun usulan-usulan Musyawarah Pembangunan Warga Dusun yang bersangkegiatan pembangunan Dusun/Kampung/RT/RW kutan, Ketua RT/RW dan Dusun/Kampung/RT/RW Kelompok-kelompok Masyarakat yang ada di Dusun 1. Membahas usulan kegiat- Musyawarah Pembangunan Kepala Desa, Para Kepala an pembangunan yang Desa Dusun, dan Masyarakat diajukan Dusun, 2. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan 3. Konsultasi publik 4. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDesa (Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 5. Pengajuan RAPBDesa untuk dibahas oleh BPD 36

TAHAPAN PENYUSUNAN APBDesa PARTISIPATIF (2) Tahap 2: Pembahasan RAPBDesa Kegiatan

Mekanisme

Pihak yang Terlibat

(1)

(2)

(3)

1. Konsultasi publik Rapat/Musyawarah 2. Penyusunan Tanggapan, hasan RAPBDesa Koreksi, dan Usulan Perbaikan RAPBDesa 3. Perumusan, Penetapan, dan Persetujuan

Pemba- BPD dan Masyarakat

Tahap 3: Pengesahan RAPBDesa menjadi APBDesa Kegiatan

Mekanisme

Pihak yang Terlibat

(1)

(2)

(3)

1. Konsultasi publik 2. Pengundangan

Rapat Paripurna Kepala Desa, Pengesahan RAPBDEsa Masayarakat

BPD

dan

3. Sosialisais

Pengumuman dan Sosiali- Kepala Desa, sasi APBDesa melalui salur- Masayarakat an-saluran kumunikasi yang ada di Desa

BPD

dan 37

TAHAPAN PENYUSUNAN APBDesa PARTISIPATIF (3) Tahap 4: Pelaksanaan APBDesa Kegiatan

Mekanisme

Pihak yang Terlibat

(1)

(2)

(3)

1. Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan

Kepala Desa Masyarakat

bersama

2. Pengawasan dan Monitor- Kunjungan ke proyek pemba- BPD bersama Masyarakat ing ngunan, analisis dokumen, dan sebagaiany 3. Evaluasi dan petanggungjawaban pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa

Musyawarah Pembangunan Kepala Desa, Desa Masayarakat

BPD

dan

38

STRATEGI PEMBANGUNAN DLM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

4/11/2009

39

STRATEGI PEMBANGUNAN DLM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI PEM-DESA

4/11/2009

40

SAPTA PESONA INDUSTRI

4/11/2009

41

4/11/2009

42