Ekonomi Politik Desa

Review Artikel Permasalahan dalam Analisis Hubungan Kelas di Indonesia Perdebatan mengenai hubungan antar kelas pada masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Jawa. Yang menjadi objek dalam struktur kelas dalam masyarakat Jawa hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dalam bentuk deskripsi secara utuh. Berabagai macam konflik seperti masa kolonial dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia juga perselisihan Golongan Muslim menjadi sebuah problema tersendiri dalam menentukan sebuah kelompok sosial serta kesadaran politik. Hubungan antar kelas pada masyarakat Jawa terbentur pada masalah analisis dengan pendekatan tertentu. Misalnya kelemahan analisis Marxist dalam fenomena masyarakat Jawa ialah cara-cara produksi. Pada awalnya pendekatan ini menganggap feodalisme merupakan bentuk awal dari kapitalisme, akan tetapi PKI pada masa D. N Aidit menjadi dasar kebijakan atas kepemilikan lahan bersama. Namun dalam memahami fakta yang ada masih dikatakan belum cukup untuk menunjukan ukuran suatu kelompok dikatakan tuan tanah yang menopang lahirnya kapitalisme secara konsep dan operasionalnya berbeda dengan teori. Dan selanjutnya hanya memaparkan hanya dua belah pihak yakni pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi. Pada era masyarakat Jawa modern, kelompok–kelompok eksploitasi didefinisikan yang mendominasi dalam perpolitikan. Mereka adalah birokrasi dan militer yang menguasai sumber produksi berdasarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat negara. Elemen tersebut makin sulit untuk dilawan mengingat hubungan birokrasi dan militer antara bawahan dengan elit bersifat patron-klien yang saling bergantungan. Kehadirannya juga semakin berkembang dalam bentuk neokolonialisme yang berbaur dengan elemen lainnya seperti pihak swasta. Di sisi lain

pihak yang tereksploitasi ialah kaum petani miskin yang bermodalkan hukum adat tradisional dalam usaha produksinya. Eksploitasi yang timbul ialah berusaha mengimbangi produksi surplus serta sistem kolonial terdahulu seperti pajak bea yang dilakukan pemerintahan Belanda. Setelah berakhirnya pemerintahan Belanda dengan masa transformasi kolonialisme membuat eksploitasi pertanian secara besar-besaran dalam bentuk Revolusi Hijau seperti petani penggarap. Jika hal tersebut dihubungkan dengan hakekat eksploitasi yakni pada pembayaran upahnya. Pada masa revolusi hijau sangat berdampak ketika musim panen tiba. Para petani miskin hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari hasil produksi yang diterima. Sistem yang digunakan juga menggunakan sistem sewa pekerja dengan tenaga kerja sebagai modal produksi dapat ditekan atau dikurangi dengan kemajuan teknologi tetapi mendapatkan hasil yang optimal. Maka dari itu menimbulkan sistem perburuhan dan mereka biasanya para perempuan.