Opini Hukum

TUGAS MAKALAH ARTIKEL FAKTA HUKUM Membangun aparatur yang berkarakter Profesional dan Berkeadilan

Oleh : APTA RAFI (18071010030)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebab atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, makalah mengenai Artikel Fakta Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak P. Handoko, S.H., S.Sos. MM. yang telah membimbing dan memberikan tugas ini. Saya sangat berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan manfaat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kemudian makalah saya ini dapat saya perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis i

Daftar Isi KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i BAB I .................................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang .................................................................................................... 1

1.2

Rumusan / Identifikasi masalah .......................................................................... 1

1.3

Tujuan ................................................................................................................. 1

1.4

Manfaat / kegunaan ............................................................................................. 1

BAB II................................................................................................................................. 2 PEMBAHASAN ................................................................................................................. 2 2.1 Problem rekrutmen dan pengangkatan CPNS atau CASN. ...................................... 2 2.2 Momentum Perubahan .............................................................................................. 4 2.3 Problem Nasional ...................................................................................................... 6 2.4

Alternatif Problem Solving ................................................................................ 11

BAB III ................................................................................................................................ 13 PENUTUP ........................................................................................................................... 13 3.1 Kesimpulan .............................................................................................................. 13 3.2 Saran ....................................................................................................................... 13 3.3 Daftar Pustaka ......................................................................................................... 13

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Diera globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya manusia (SDM) yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training and development calon tenaga kerja.

1.2 Rumusan / Identifikasi masalah 1. Apa problem rekrutmen dan pengangkatan CPNS dan CASN? 2. Apa yang dimaksud dengan momentum perubahan? 3. Apa Problem Nasional terkait rekrutmen CPNS? 4. Apa Alternatif Problem Solving?

1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui problem rekrutmen dan pengangkatan CPNS dan CASN 2. Untuk mengetahui apa itu momentum perubahan 3. Untuk mengetahui problem nasional terkait rekrutmen CPNS 4. Untuk mengetahui apa alternatif problem solving

1.4 Manfaat / kegunaan Menambah wawasan tentang Problem rektrutmen dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil / CPNS atau calon aparatur sipil negara / CASN. 1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Problem rekrutmen dan pengangkatan CPNS atau CASN. Berbagai problem dalam masalah khususnya problem rekrutmen dan pengangkatan calon pegawai negeri sispil / CPNS atau calon aparatur sipil negara / CASN (lebih khusus lagi, problem honorer guru serta dosen). Dalam hal ini program “Nawacita” terutama supremasi hukum. Bahwa negara berdasarkan hukum, serta hukum merupakan panglima tertinggi yang menjamin keadilan dengan law enforcementnya untuk penegakkan hukum guna keadilan hukum (sekaligus keadilan sosial) bagi seluruh rakyat indonesia. Selain program “resolusi mental” dan “Trisakti”, serta juga program “Bela Negara” sebagai satu konsrelasi dan sesuai atmosfir saat ini. Background dari dirkursus kali ini dilandasi: a. Program pemerintah tersebut diatas, yang mempengaruhi serta menentukan arah dan tujuan atau masa depan bangsa serta negara; b. Problem PNS atau ASN tersebut diatas, selaku aparatur memiliki tanggung jawab menjadi “ujung tombak” atau “lobi terdepan” pemerintah (mulai dari pusat, sampai dengan daerah). Sekaligus selaku pendidik, yang memiliki tanggung jawab membentuk atau menyiapkan generasi bangsa dan calon pejabat negara atau pemimpin pemerintahan yang bermental serta berbudaya berintegritas tidak korup. Causa prima (sekaligus juga simbiosi mutualismenya) pada tema diskursus kali ini, dikonstruksi: a. Problem profesi (pendidik) dan problem bangsa (mental serta budaya) dan juga problem negara atau pemerintah (aparatur) yang multidemensial tersebut, tidak berkeadilan serta tidak profesional jika hanya dipandang dari satu interes atau satu perspektif (sepihak) saja.

2

b. Sebagai manifestasi dedikasi, kapasitas dan kapabilitas atau kredibilitas (spirit nasionalism serta patriorism) yang progresif berkemajuan (sekaligus moderat “tidak ekstrim kiri atau kanan”); c. Merupakan

“kebebasan

mimbar

akademik”

atau

prinsip-prinsip

berdemokrasi (mental dan budaya kritik bertanggung jawab yang positif, obyektif dan solutif, bukan hoaks atau fitnah dan bukan “bully” atau agitasi) secara persekusif atau keroyokan berlandaskan pembenarannya sendiri. d. Secara historikal (jangan lupakan sejarah / Jasmerah), belajar dari peristiwa dibalik “transformasi” dari orde baru ke era reformasi (mental pencitraan / cari muka, cari aman / cari selamat, takut resiko / menyelamatkan jabatan, asal bapak senang / ABS dan tahu sama tahu / TST yang berkembang menjadi cincai, kongkalikong serta patgulipat), jangan lagi menjadi mental dan budaya (“keterbelakangan” mental dan budaya). e. Lebih dari itu, diskursus kali ini didasari nilai-nilai atau ajaran agama khususnya. “Katakan benar adalah benar dan katakan salah adalah salah”,serta jangan ada dusta diantara kita (minimal mental dan budaya yang “fair”, memiliki rasa malu dan tidak hipokrit) yang telah langka bahkan punah. f. Undang-undang / UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar hukum. Bahwa guru dan dosen, mendapat perlindungan: 1) Hukum, 2) Profesi dan 3) Kesejahteraan. Selain dari berbagai perspektif tersebut diatas, pada diskursus kali ini penulis mengajak menelaah minimal dengan tiga perspektif: a. Yuridis (khususnya hukum administrasi); b. Sosiologis (khususnya sosiologi hukum); c. Management (khususnya sumber daya manusia); d. Bela negara (khususnya pendidikan bela negara, dalam hal ini nasionalism dan patriotism berbangsa serta bernegara),dan

3

e. Sekilas dari perspektif disiplin ilmu politik (khususnya politik kebangsaan dan kejuangan). Selain pada teks (tataran paradikma dan mindset) tersebut diatas, dalam tataran implementasi diperlukan kontribusi positif serta partisipasi proaktif (konkrit atau riel) berbagai pihak terkait. Dengan brainstorming atau “menyatupadukan” berbagai persepsi pihak bersangkutan atau berkepentingan tersebut, dalam konteks mendapatkan solusi komprehensif holistik dan integral sistematis dengan narasi diantaranya.

2.2 Momentum Perubahan Pertama, pengangkatan Syafruddin sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi / Menpanrb yang baru menggantikan Asman Abnur, yang diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah / PR atau kewajiban yang belum tuntas atau wajib diselesaikan menjelang Pemilu 17 April 2019 atau sebelum berakhirnya “kabinet kerja” pemerintahan presiden Joko Widodo. Dengan target atau “prioritas kerja”,diantaranya: a. Penuntasan reformasi birokrasi; b. Keadilan karier dan kesejahteraan PNS atau ASN; c. Pensiun PNS atau ASN;d. Rekruitmen pengangkatan CPNS. Kedua, statement dari komisi khususnya wakil ketua komisi II DPR RI (yang membidangi dalam negeri / Dagri, sekretariat negara / Sektneg dan pemilihan umum / Pemilu) Nihayatul Wafiroh di media, tentang pengangkatan CPNS khususnya honorer. Ketiga, menjelang pemilihan presiden / Pilpres 2019. Terkait pengangkatan CPNS khususnya honorer tersebut, berbagai spekulasi dapat terjadi. Selain sinyalemen politisasi di pemilihan legislatif / Pilleg tersebut, terutama menjadi “amunisi” pihak oposisi atau lawan politik dalam mengkritik politisasi CPNS di

4

Pilpres serta juga masyarakat kritis (kritik pengamat terutama “kicauan” netizen) yang mengawal atau mengkritisi. Keempat, aspirasi tersebut ini.Secara umum, sekaligus sebagai surat terbuka kepada diantaranya: a. Kemenpanrb (khususnya terkait PNS atau ASN dan PPPK); b. Badan kepegawaian negara / BKN (khususnya terkait administrasi kepegawaian), komisi aparatur sipil negara / KASN (khususnya terkait problem ASN); c. Ombudsman Republik Indonesia / ORI (khususnya terkait aspek administratif dan pelayanan publik); d. Badan pemeriksa keuangan / BPK (khususnya terkait anggaran, selain terkait kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pemanfaatan SDM dan terkait kasus atau problem khusus). Dan secara khusus, sebagai surat terbuka kepada: e. Komisi pemberantasan korupsi / KPK (khususnya terkait keuangan negara atau korupsi).Jika perlu, pelibatan diantaranya: Badan akreditasi nasional perguruan tinggi / BAN PT (dalam hal ini khususnya, terkait perguruan tinggi tersebut). Selaku lembaga lintas sektoral, yang terkait, berwenang, kompeten dan bertanggung jawab. Kelima, sekaligus momentum tersebut diatas perlu dideklarasi dalam peringatan hari ulang tahun korps pegawai republik Indonesia / KORPRI 29 November 2018 nanti, sebagai komitment pemerintah dan konsensus PNS atau ASN dan PPPK dalam pembangunan PNS atau ASN yang berkeadilan dan profesional.

5

2.3 Problem Nasional Selain problem tersebut diatas, problem krusial, strategis dan potensial lainnya yang perlu disikapi serta dilakukan secara profesional dan adil terutama dalam rekrutmen serta pengangkatan CPNS (antisipasi menjadi problem yang masif, terstruktur dan sistematis, jangan menjadi mental serta budaya yang setelah jatuh korban baru “gaduh” dan saling menyalahkan atau lempar tanggung jawab). Problem, seperti tersebut berikut: a. Mulai dari problem keadilan dan profesionalism rekrutment serta pengangkatan CPNS bersangkutan tersebut umumnya; b. Problem keadilan dan profesionalism pengangkatan atau kesejahteraan honorer utamanya; c. Sampai dengan problem keadilan serta profesionalism PNS atau ASN khusunya (lebih khusu lagi, problem guru dan dosen). Beberapa problem khusus dari berbagai problem umum tersebut diatas, yang diindikasi masih belum tertuntaskan diantaranya: a. Problem secara umum 1) Terkait mental dan budaya sumber daya manusianya / SDM; 2) Terkait keadilan serta profesionalitas PNS atau ASN-nya. 3) Terkait sinyalemen atmofsir kekerabatan / nepotisme / kolusi dalam pegawai di instansi atau institusi pemerintah (yang diindikasi nantinya menjadi “influence” atau “trigger” terhadap korupsi sekaligus resisten pemberantasan korupsi / KKN) b. Problem secara khusus 1) profesionalism dan keadilan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun yang belum menikmati kesejahteraan, dibanding dengan honorer yang disinyalir belum tiga tahun bahkan dua tahun tetapi diindikasi mendapat perlakuan “istimewa” terlebih guru-guru dipelosok dengan keprihatinannya, dibandingkan dengan dosen dikota yang diindikasi dengan “fasilitasnya”

6

2) profesionalism dan keadilan bagi PNS atau ASN terutama di perguruan tinggi negeri baru / PTN B tertentu (sebagai institusi yang menyiapkan generasi penerus bangsa). Terlebih PTN B Pendidikan tinggi hukum (Fakultas Hukum), yang menyiapkan calon penegak hukum dengan berbagai problemnya, problem mulai a) kurikulum ilmu hukum; b) Dosen hukum; c) Mahasiswa Hukum sampai dengan d) Penegakan hukumnya. 3) Oknum dosen PTY yang bekerja di PTN B, yang diduga juga merangkap jabatan lain. Misalnya dugaan oknum dosen PTY PTN B, merangkap profesi lain (dalam hal ini tak terkecuali dugaan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran regulasi tentang tunjangannya dan yang terkait kode etik lainnya). 4) khusus problem PTN B tersebut diaatas, yang juga disampaikan dalam menteri riset teknologi pendidikan tinggi / menristekdikti dibeberapa kesempatan (khususnya tentang honorer tersebut). Contoh dugaan kasus yang disinyalir masih menjadi pertanyaan PNS atau ASN senior, meskipun regulasinya sudah ada dan sering dipertanyakan; a) Mengapa PTY atau pegawai tetap yayasan (diistilahkan dengan “karyawan swasta”) yang statusnya diindikasi belum memenuhi syarat legal formal atau tidak sesuai dengan dasar hukumnya (bukan PNS atau ASN) serta kualifikasi dan spesialisasinya juga (yang “belakangan baru masuk”). b) PTY tersebut disinyalir dapat “mengalahkan” dan memimpin PNS atau ASN yang “lebih senior” atau masa kerja / pengabdiannya jauh lebih lama serta pangkat golongan lebih tinggi (bahkan selaku pendiri fakultasnya) tersebut? c) Khusus pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan tersebut, diindikasi tanpa ada prosedur, mekanisme serta proses yang profesional. Dugaan melanggar asas transparansi dan akuntabilitas serta dugaan maladministrasi, unprofesional conduct, inkompetensi, inkonsistensi, tanggung jawab jabatan dan yang

7

terkait jabatan pejabat negara (satu pihak rekrutmen atau pengangkatannya disinyalir dipermudah tanpa dasar hukum pihak lain pejabat ditekan atau dipaksa mundur tanpa dasar hukum); d) tak terkecuali termasuk sinyalemen diskriminasi antara PNS atau ASN struktural dengan PNS atau ASN fungsional. Setelah indikasi otomatis atau mendapat "fasilitas" (lebih kurang sekitar tiap empat tahun sekali naik pangkat golongan), kemudian diduga dengan relatif mudah dan cepat dapat pindah kefungsional. Sementara PNS atau ASN fungsional tidak otomatis atau tidak ada fasilitas (wajib mengurus kum angka kredit jabatan fungsional); e) Dan lebih khusus lagi tentang anggaran negara tersebut, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait? (apakah tidak merugikan keuangan negara secara melawan hukum? yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain?).

Perspektif profesionalitas serta keadilan rekrutmen dan pengangkatan honorer menjadi PNS atau ASN di PTN B tersebut diatas. Komparasi atau konstruksinya: a. Satu pihak PNS atau ASN tersebut diatas tidak langsung diangkat. Pihak lain, sinyalemen atau tuntutan honorer minta langsung diangkat; b. Satu pihak PNS atau ASN, dengansegala perjuangannya (telah melalui prosedur serta proses berdasar peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari pendaftaran, berbagai ujian atau tes, pendidikan pelatihandan yang terkait prasyarat PNS atau ASN lainnya). Pihak lain honorer, diindikasi atau menurut segala kemudahannya (yang tidak mendidik atau tidak profesional serta tidak adil).

Berdasar peraturan perundang-undangan terkait tersebut, pengangkatan PNS/ASN serta PPPK dalam jabatan semestinya melalui prosedur, mekanism dan proses: a. Publikasi; b. Lelang jabatan; c. Fit and proper test/FPT; d. Tes potensi

8

akademik/TPA; e. Psiko tes/PT; f. Pakta integritas; g. Serta tes terkait jabatan PNS/ASN dan PPPK yang lainnya. Tes

tersebut

(domain

“politik

lokal”)

mengeliminir

aatumeminimalisir,

sinyalemen misalnya: 1) kompetisi tidak sehat serta, 2) “politik kekuasaan” (perebutan jabatan) indikasi dengan menghalalkan segala cara. Mulai dari pembohongan, fitnah, demagogis, agitasi, belum lagi dugaan “bully” dan “persekusi”. Serta juga “lempar batu sembunyi tangan”, “memukul pinjam tangan” bahkan “pelacuran” atau penggandaan harkat martabat, terlebih (domain politik nasional) sinyalemen melibatkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan / SARA, selain indikasi terkait duit, decking atau backing serta dukun / D.3 dan seterusnya. Khusus PTN B, lebih jauh dengan atmosfir serta problem SDM tersebut diatas. Jika PTN-nya sudah berstatus badan layanan umum / BLU, kemungkinan / dimungkinkan dapat mengangkat pegawai sendiri, Kemungkinan juga akan menambah problem atau menjadi problem tersendiri (kemungkinan lagi akan menjadi anekdot misalnya “BUMN” / “Badan Usaha MIlih Nenek-moyang”) dan seterusnya. Perspektif KKN dan leadership atau managemen SDM tersebut diatasyang hingga kini masih “membudaya”; a. Sinyalemen leadership atau management selera, subyektifitas, like and dislike (kedekatan dengan pejabat terkait b. Diduga “paradoks” atau kontra produktif (tidak kondusif) terhadap PNS atau ASN yang kritis; c. Indikasi tanpa mempertimbangkan ide, gagasan, kreatifitas, inovasi, trobosan, serta nilai tambah SDM PNS atau ASN. Proyeksi jauh kedepannya (masa depan bangsa), dalam persiapanmenghadapi tantangan dan tuntutan pasar bebas serta kompetisi terbuka era global, revolusi industri 4.0, tak terkecuali termasuk perang proksi”, “perang asimetris” dan seterusnya dalam berbangsa serta bernegara

9

Perspektif politik, akumulasi problem tersebut, pada akhirnya akan “menyandra” atau membebani presiden sendiri diantaranya: a. Ketegasan atau konsistensi: 1) keadilan dan 2) profesionalitas, dari Joko Widodo selaku presiden. Nantinya akan diragukan atau dipertanyakan, jika runtuh karena tekanan. b. Citra Joko Widodo “bersih” dari KKN, nantinya akan dianalogikan “karena nila setitik, rusak susu sebelangga”. Dengan alasan “legalisasi” KKN, bahkan “pembusukan” sumber daya manusia PNS atau ASN (jika terjadi problem tersebut) dan seterusnya. Serta kritik tentang problem “politisasi CPNS”, menjelang pemilihan umum / Pemilu serentak khususnya Pilleg. Lebih jauh, sinyalemen parti atau calon legislatif / caleg ramai-ramai akan “meloloskan” honorer menjadi PNS atau ASN. Bahkan indikasi renccana sampai membubarkan KASN sebagai lembaga ASN. Pengangkatan langsung tanpa saringan atau seleksi, jika untuk mendapatkan simpati guna memperoleh dukungan dari masyarakat pada partai atau Caleg. Setelah itu jika semua lolos tanpa seleksi (jika tuntutan honorer otomatif langsung diangkat tersebut, dikabulkan oleh pemerintah), dikemudian hari terjadi problem (terutama problem reformasi birokrasi dan revolusi mental aparatur serta budaya birokrat tersebut). Maka (terutama terkait karier dan kesejahteraan), semua akan menuntut keadilan serta profesionalism yang sama diantaranya: a. PNS atau ASN, khususnya dosen PTN B yang disinyalir mendapat perlakuan

“diskriminatif”

pada

penempatan

jabatan

struktural

akademiknya dan merasa “sulit” mengurus kenaikan pangkat-golongan atau jabatan fungsional edukatifnya. b. Tak terkecuali PNS atau ASN senior, yang tidak (“dapat”) menjabat (tidak adanya kepastian reward and punishment) serta c. Belum lagi problem klasik terkait birokrasi,dikotomi diantaranya: 1) Karakter berintegritas versus / Vs bermental korup (korup atau jujur sama saja, bahkan idiom yang korup makmur yang jujur hancur);

10

2) Menjual kedekatan (pintar / bodoh dan rajin / malas, sama saja) Vs menjual kecerdasan (ide gagasan serta kreatifitas inovasi). Selain problem KKN, tersebut diatas. Dan 3) Budaya rutinitas Vs budaya “trobosan dengan nilai tambah, seperti yang diamanatkan presiden. Akhirnya, jika SDM PNS atau ASN mendapat perlakuan tidak adil serta tidak profesional. Dikhawatirkan nantinya akan menjadi birokrat atau pelayan publik yang “minimalis” dan seterusnya. Hasil akhirnya, seperti yang sudah-sudah, sejarah berulang, kembali lagi, lagi-lagi dan lagi. Sinyalemen ramai-ramai lempar tanggung jawab hanya saling menyalahkan saja tanpa solusi, serta yang menjadi korban PNS atau ASN dan PPPK sendiri terutama masyarakat yang dilayani (pelayan publik).

2.4

Alternatif Problem Solving Satu dari sekian solusi problem tersebut diatas, alternatifnya: a. Pengangkatan pegawai pemerintah perjanjian kerja / PPPK, melalui peraturan pemerintah / PP terkait. Yang wajib memenuhi tiga syarat minimal (terutama berdasar UU 5/ 2014 tentang ASN), diantara 1) Dasar hukum (asas legalitas). 2) Alokasi kebutuhan sumber daya manusia (terutama yang berkualifikasi

global

atau

internasional,

selain

asas

proporsionalitas atau kepastian, keadilan dan kemanfaatan) serta 3) Ketersediaan anggaran atau budgeting: a) Asas efektifitas; b) Asas efisiensi; c) Asas transparansi; dan d) Asas akuntabilitas

11

Atau alternatif: b. Melalui “kartu honorer / kartu kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan dan kredit usaha), dengan peraturan presiden / perpres atau keputusan presiden / kepres (menggantikan kartu-kartu yang ada yang bersifat umum, kerjasama, fasilitas serta supervisi. Dengan asuransi, corporate sosial responsibility / CSR dan yang terkait pelibatan serta peran mulai dari badan usaha milik negara / BUMN, badan usaha milik daerah / BUMD, perbankan, pemerintah daerah / pemda sampai dengan perusahaan swasta). Solusi “kartu khusus” tersebut, sebagai “jalan tengah yang praktis” bagi honorer. Upaya tersebut diatas dengan dasar, jika setelah berbagai upaya tidak mungkin ditempuh diantaranya: a. Yudicial review Undang-Undangnya (proses hukum); b. Menggugat pejabat terkait di peradilan tata usaha negara / PTUN (proses hukum); c. Tidak lulus tes sebelumnya (proses administratif); d. Mengajukan “dispensasi” atau fasilitas pengangkatan langsung terhadap honorer tersebut (proses administratif); e. Selain upaya mulai dari publikasi sampai dengan demonstrasi (belum lagi, mogok serta penolakan dan seterusnya) dan yang terkait hak lainnya tersebut (proses publik). Konklusi dan point win-win solusinya? Kembali lagi kepada hati nurani (mental yang profesional serta adil, budaya bangsa minimal memiliki budaya malu yang patut atau tidak tercela / berintegritas tidak korup. Terutama selaku pemimpin, wajib menjadi panutan atau memberikan keteladanan bukan sebaliknya). Khusunya dalam penegakan hukum kita, mencapai tujuan keadilan (keadilan hukum dan keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama upayakan, supaya semua ini tidak hanya sebatas retorika, jargon dan slogan saja.

12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesimpulan dari rumusan masalah yang penuilis angkat bahwasanya: 1. Problem dalam perekrutan CPNS atau CASN yaitu adanya politisasi yang dilakukan oleh oknum aparatur negara yang berwenang dalam hal perekrutan CPNS atau CASN, keadaan sumber daya manusia yang belum mencukupi dalam segi perekrutan meliputi (Tes TPA, DLL), dan maraknya POLITISASI jabatan dalam Konstitusi tersebut 2. Momentum perubahan yakni disini perombakan dalam UU terkait yang mengatur wewenang dalam perekrutam CPNS atau CASN 3. Antara lain Problemnya ada 2 problem secara umum dan secara khusus: + umum: meliputi mental dan budaya sumbeerdaya manusianya, keadilan serta profesionalitasnya, dan terkait sinyalmen admosfer kekerabatan KKN + khusus: meliputi profesionalitas dan keadilan bagi tenaga HONORER yang telah mengabdi belasan tahumn 4. Yang alternatif yang diambil pemerintah yakni merombak UU no.5/ 2014 tentang ASN

3.2 Saran Agar kedepannya tidak ada lagi diskriminasi terhadap CPNS atau CASN dalam hal yang mendasar antara lain diabaikannya hak-hak sandang mereka antara lain meliputi pendidikan,subsidi perumahan,asuransi jiwa, asuransi masa tua

3.3 Daftar Pustaka  Handoko, P. 2018. Membangun Aparatur Yang Berkarakter Profesional dan Berkeadilan. Fakta hukum. Surabaya

13