Negara Dan Kekuasaan Politik.docx

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

BAB II PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Politik, Kekuasaan, Dan negara Hubungan antara politik, kekuasaan, dan negara tentunya akan sangat berkaitan erat karena memang ketiga itu adalah satu komponen yang saling berhubungan erat. Semua komponen ini akan sangat menentukan bagaimana keadaan dari negara dan juga rakyat dari negara tersebut. A.

Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Unsur-unsur Negara: 1. 2. 3. 4. 5.

Wilayah Rakyat Pemerintah Kedaulatan Pengakuan oleh warga dalam negri maupun oleh negara luar.

Negara dibentuk dengan tujuan untuk menyejahterakan seluruh warga negaranya, bukan individu tertentu. Dalam kesejahteraan semua masyarakat, maka kesejahteraan individu tercapai dengan sendirinya, tujuan negara lainnya adalah bagaimana negara bisa memanusiakan manusia, dan tujuan negara sama dengan tujuan hidup manusia, agar mencapai kebahagian (eudai-monia). Maka, negara bertugas untuk mengusahakan kebahagian para warganya” Aristoteles. “Berbicara tentang Negara sepertinya tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kekuasaan, karena kekuasaan adalah fungsi dari keberadaan sebuah negara. Kekuasaan sendiri bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku” (Prof. Miriam Budiardjo) Sifat-Sifat Negara: o Memaksa, negara berhak memaksa warganya untuk menaati peraturan yang telah disahkan agar terjalin ketertiban dan keteraturan dalam hidup bernegara. o Monopoli, negara berhak melakukan monopoli politik, seperti pelarangan suatu aliran yang bertentangan denganmasyarakatnya.

o Mencakup semua, hak dan kewajiban dalam suatu perundang-undangan harus ditujukan untuk semua masyarakat tanpa membedakan status, pendidikan, maupun ras.

B.

Konsep Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan negara, merupakan bagian dari konsep ilmu politik dan kenegaraan. Mungkin anda telah mengetahui bahwa konsep ini merupakan salah satu bahasan inti dalam ilmu politik yang berhubungan erat dengan dengan konsep negara. Kekuasaan yang dibahas pun dalam kajian ini adalah kekuasaan negara.Tentu anda masih ingat kembali pada materimateri sebelumnya bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang dari teori ilmu politik maupun hukum tata Negara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan. 1.

Organisasi Negara

Organisasi negara terdiri dari sejumlah alat-alat perlengkapan negara yang membangun sebuah sistem tata kerja untuk menjalankan negara dalam mewujudkan tujuannya. Sistem tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian tugas tersebut pada dasarnya adalah pembagian dan pendistribusian kekuasaan pada alat perlengkapan negara yang dilakukan secara sistematik sehingga membangun sebuah mekanisme kerja yang teratur. Dari pembagiaan dan pendistribusian kekuasaan ini yang memungkinkan setiap alat perlengkapan negara milik kekuasaan disertai kewenangan untuk melakukan dan mendukung mekanisme dan pemerintahan atau disebut dengan membangun dan menjalankan sistem ketatanegaraan. 2.

Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan

Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk ditaati, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, mereka mengemukakan pendapat yang sama bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan memerlukan legitimasi dengan demikian memerlukan hukum, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan secara realitas dihadapkan kepada batasan konstitusional, konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi negara didistribusikan kepada alat perlengkapan negara. Sedangkan pemaknaan terhadap negara baik sebagai organisme, atau sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan bersama, konsep negara tidal lepas dari konsep kekuasaan, dimana ada negara disitu ada kekuasaan. Artinya sebuah kekuasaan akan kuat apabila kekuasaan tersebut telah memiliki legitimasi dan legitimasi ini ditentukan oleh sumber kekuasaan tersebut.

C. Kekuasaan Politik Pengertian politik saat ini banyak sekali dihubungkan dengan kekuasaan dan bahkan pengertian inilah yang banyak dimengerti oleh kebanyakan orang termasuk oleh para pelaku politik itu sendiri. Siapa saja yang terjun di dalam dunia politik tentunya adalah siapa saja yang menginginkan dirinya untuk dapat memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan di dalam penjalanan politik ini adalah kekuasaan yang ada di dalam negara. Karena dengan memperoleh kekuasaan di dalam negara, maka akan mampu untuk memengaruhi atau memberikan warna dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Jadi, dengan ini, maka akan dapat kita lihat bagaimana eratnya hubungan antara kedua komponen ini, yaitu politik, kekuasaan, dan juga negara. Hanya saja ini adalah hubungan yang banyak terjadi dan ada di dalam sistem pemerintahan saat ini di mana semuanya menerapkan sistem sekuler. Istilah kekuasaan telah lama di kalangan para pakar politik, karena kekuasaan tidak hanya kita jumpai dalam suatu negara saja, tapi juga dalam kalangan masyarakat sendiri. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentukanya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan tersendiri”. Esensi kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang biasa ia tidak akan melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Dalam karyanya Efriza tentang kekuasaan politik jelas ingin menguraikan secara lebih terstruktur dan lengkap. Efriza mengatakan bahwa konsep kekuasaan merupakan pusat dari kajian ilmu politik. Ada dua macam sistem pemerintahan yaitu : 

Sistem presidensial dan sistem parlementer. Di mana salah satunya mengemukakan bahwa kekuasaan yang penuh dan tertinggi dipegang oleh lembaga legislatif, sedangkan pada pemerintahan yang lain kekuasaan itu terbagi di antara lembagalembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkaitan dengan pengertian kekuasaan politik, maka secara jelas dapat memahami sifat-sifat kekuasaan politik, dengan melalui eksistensi pengorganisasian sistem politik dari suatu negara yang juga cara-cara penyelenggaraan kekuasaan politik yang ada di dalamnya. Sifat-sifat itu adalah keabsahan, pertanggungjawaban, dan keragamannya.

Miriam Budiardjo (1982: 15) mengatakan bahwa: “keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormarti berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu

sesuai dengan azas dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuanketentuan dan prosedur yang sah. Ini menggambarkan bahwa legitimasi kekuasaan politik tergantung pada faktor pengakuan masyarakat dan aturan-aturan hukum yang sah, seperti negara Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dapat memberikan relevansinya atas stabilitas dan kelangsungan kekuasaan politik itu sendiri. Setiap lembaga pemerintahan memiliki kekuasaan yang hubungannya dengan lembaga sejenis lainnya yang berada di atas atau di bawahnya, dengan juga hubungannya dengan lembaga lainnya pada tingkat yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakekatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri. 

Pembagian Kekuasaan Pembagian kekuasaan dapat dilihat dari segi bentuk negara atau kepentingan politik

yang hendak diselenggarakan. Bentuk-bentuk negara itu antara lain: negara federasi dan negara kesatuan. Pembagian kekuasaan dapat pula dilihat dari sudut kepentingan politik yaitu kepentingan umum dan kepentingan khusus atau lokal. Atas dasar ini Mac Iver membedakan tiga fungsi yaitu: (1) fungsi untuk pemerintah pusat; (2) fungsi diberikan kepada pemerintahan di daerah untuk menyelenggarakan tugas tugas tertentu dari kekuasaan pemerintah pusat berdasarkan petunjuk dan pengawasan pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan politik didasarkan pula pada fungsi-fungsi pemerintahan. Aristoteles mengemukakan tiga lembaga kenegaraan yang terdapat dalam konstitusi negara, yaitu: (1) lembaga pertimbangan warga negara; (2) lembaga pemerintahan; (3) sidang peradilan the owrt of law. Dan sebagai kesimpulan, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kekuasaan politik mencakup masalah-masalah: (1) sumber politik, (2) proses legitimasi, (3) pemegang kekuasaan dalam negara, (4) penyelenggaraan kekuasaan, (5) lembaga pemerintahan penyelenggaraan kekuasaan, (6) fungsi-fungsi kekuasaan atau tugas negara, (7) tujuan politik yang hendak dicapai.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Tujuan negara yang utama adalah memenuhi kebutuhan yang banyak yang tidak dapat dipenuhi sendiri secara individual dan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Dan dengan adanya lembaga politik yang memiliki kekuasaan dan pengertian kekuasaan politik ini sendiri adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentukanya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan tersendiri”. Terlaksananya kebijakan yang dibuat negara (pemerintah) dapat membuat rakyat disuatu negara itu menjadi sesuai dengan fungsi dan tujuan daripada negara itu sendiri. Kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan apapun dia, jika ia mematuhi kehendak yang secara universal valid, dan bertindak sesuai hukum, maka akan terwujudlah cita-cita bersama dalam negara. Penguasa Negara dan Pemerintahan yang jujur dan adil akan membawa manfaat secara aksiologis bagai rakyat, manakala pelakunya memilki komitmen moral yang tinggi, integritas pribadi, etika politik yang imperatif yang mana akan membangun negara yang maju.

B. Saran Penulis menyadari bahwa makalah diatas banyak kesalahan dari penulisan dan banyaknya typo. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah dan kesimpulannya.

DAFTAR PUSTAKA

David E After. (1997). Pengantar Analisis Politik. Jakarta: CV Rajawali.

Juwono Sudarsono (ed). (1789). Perkembangan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: Gramedia.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi, 2008, hlm 20

http://zakiahnoorhida.blogs.uny.ac.id/2017/09/22/resensi-buku-ilmu-politik-dari-ilmupolitik-sampai-sistem-pemerintahan/

SOSIOLOGI POLITIK MAKALAH NEGARA DAN KEKUASAAN POLITIK

Fadilla Tahnia A

: E1042171037

Rika Dwi Heryanti : E1042171054 Yuni Safitri

: E1042171006

Prodi : Sosiologi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2018